Penelitian ini mengkaji policy integration pada kebijakan promosi keterlibatan masyarakat dalam upaya pengendalian tembakau di tingkat kementerian/lembaga. Fokus penelitian yakni pada integrasi lintas kementerian pada kebijakan-kebijakan yang bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Analisis didasarkan pada teori policy integration oleh Cejudo dan Michel (2021) yang mencakup dimensi policy frame (goals dan formal responsibilities), dimensi authority (information, resources, responsibilities, dan inclusion or exclusion of new agencies), serta dimensi information (goals, instruments, target populations, dan inclusion or exclusion of new policies). Hasil penelitian menunjukkan bahwa policy integration dalam kebijakan promosi keterlibatan masyarakat dalam upaya pengendalian tembakau di tingkat kementerian/lembaga belum memadai, terutama dalam dimensi policy frame dan information. Fragmentasi kepentingan antar kementerian dan persepsi peran yang terbatas mengakibatkan bauran kebijakan tidak koheren, sementara kerangka koordinasi inklusif untuk pengoperasian program pada masing-masing kementerian tidak tersedia. Di sisi lain, terdapat dimensi authority yang menunjukkan potensi lebih besar dalam mendukung policy integration melalui pengaturan fungsi Kementerian Koordinator dan penguatan peran Kementerian Kesehatan sebagai leading sector.

---

This study examines policy integration in the policy of promoting community involvement in tobacco control efforts at the ministry/agency level. The focus of the research is on cross-ministerial integration of policies aimed at encouraging active community participation as stipulated in Government Regulation No. 28 of 2024 on the Implementation Regulation of Law No. 17 of 2023 on Health. This research uses a post-positivist approach with data collection techniques through literature studies and in-depth interviews. The analysis is based on the theory of policy integration by Cejudo and Michel (2021) which includes the policy frame dimension (goals and formal responsibilities), the authority dimension (information, resources, responsibilities, and inclusion or exclusion of new agencies), and the information dimension (goals, instruments, target populations, and inclusion or exclusion of new policies). The results show that policy integration in the policy of promoting community involvement in tobacco control efforts at the ministry/agency level is inadequate, especially in the policy frame and information dimensions. The fragmentation of inter-ministerial interests and perception of limited roles have resulted in an incoherent policy mix, while an inclusive coordination framework for program operations in each ministry is not in place. On the other hand, there is an authority dimension that shows greater potential in supporting policy integration through regulating the functions of the Coordinating Ministry and strengthening the role of the Ministry of Health as the leading sector.