Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penetapan Pengadilan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel berkaitan dengan pencatatan perkawinan tidak sah memiliki implikasi hukum yang signifikan. Penetapan ini berdampak pada status hukum pasangan yang melaksanakan perkawinan serta akibat hukum yang timbul dari perkawinan antaragama. Putusan tersebut seolah-menunjukan bahwa suatu pengakuan perkawinan dari negara dapat diberikan meskipun belum tentu perkawinan tersebut sah. Secara hukum suatu perkawinan yang tidak sah dari sudut pandang hukum mempengaruhi hak dan kewajiban kedua pihak. Hal ini mencakup hak-hak terkait harta bersama, pewarisan, anak yang lahir, serta hak-hak lain yang terkait dengan status perkawinan mereka. Analisis dalam studi ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari pencatatan perkawinan yang dinyatakan tidak sah meliputi pembatalan status hukum perkawinan yang telah tercatat, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagai sebagai suami istri yang menjadi subjek perkara. Selain itu, aspek sosial dan psikologis dari ketidaksahteraan yang dialami oleh pihak-pihak yang terlibat juga menjadi perhatian penting. Studi ini menyoroti pentingnya kejelasan hukum terkait prosedur pencatatan perkawinan dan perlindungan hukum bagi individu yang terlibat dalam perkawinan antaragama yang dinyatakan tidak sah. Implikasi hukum yang dihasilkan dari Putusan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel menjadi bagian dari diskusi lebih lanjut dalam merevisi kebijakan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan serta perlindungan hukum bagi individu yang terkena dampak dari ketidakpastian hukum atas perkawinan mereka. Dalam konteks sosial, putusan ini juga menggaris bawahi pentingnya kesadaran akan hukum dan prosedur hukum terkait perkawinan. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum dari pencatatan perkawinan yang tidak sah, masyarakat diharapkan dapat menghindari permasalahan hukum yang kompleks dan potensial merugikan di masa depan.

---

Court Determination Number 508/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel regarding the registration of invalid marriages has significant legal implications. This determination has an impact on the legal status of couples whose marriages are invalid according to applicable law in Indonesia, especially in the South Jakarta area. The ruling shows that registration of marriages that are invalid under the law can have detrimental consequences. Legally, a marriage that is invalid in the eyes of the court affects the rights and obligations of both parties. This includes rights related to joint property, child custody, and other rights related to legal marital status. The analysis in this study shows that the legal consequences of registering an invalid marriage include the cancellation of the legal status of a registered marriage, the rights and obligations of both parties who are the subject of the case, as well as the implications for the status of children born from the marriage. Apart from that, the social and psychological aspects of the ill-being experienced by the parties involved are also important concerns. This study highlights the importance of legal clarity regarding marriage registration procedures and legal protection for individuals involved in invalid marriages. The legal implications resulting from Decision Number 508/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel are part of further discussions in revising policies and legislation relating to marriage registration as well as legal protection for individuals affected by illegitimate marriages. In a social context, this decision also underlines the importance of awareness of the law and legal procedures related to marriage. Through a better understanding of the legal implications of invalid marriage registration, it is hoped that society can avoid complex and potentially detrimental legal problems in the future."

"Skripsi ini membahas mengenai pencatatan perkawinan dalam perkawinan Islam di Indonesia. Pencatatan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan lebih khususnya bagi umat Islam dalam KHI. Namun dalam prakteknya masih terdapat banyak masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya. Padahal pencatatan perkawinan sangatlah penting agar perkawinan antara umat Islam di Indonesia agar terdata secara hukum dan dapat dibuktikan.Hal ini dikarenakan sebagian umat Islam memilih mematuhi Hukum Islam dibanding Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Hukum Islam menyatakan bahwa selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan maka perkawinan adalah sah walaupun tidak dicatatkan.Berangkat dari latar belakang demikian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk melihat kedudukan pencatatan perkawinan berdasarkan hukum perkawinan Islam dan hukum positif di Indonesia dan bagaimana penerapannya dalam praktik. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan secara hukum agama dan kedudukan pencatatan bukanlah syarat sah namun syarat administrasi/formil. Perbandingan yang dilakukan juga menunjukkan bahwa diantara penetapan pengadilan agama terdapat perbedaan interpretasi terhadap Pasal 2 Undang Undang No 1 tahun 1974 dan pasal 6 ayat 2 KHI.

---

This thesis discusses about Marriage Registration in Islamic Marriage in Indonesia. Marriage Registration has been regulated in Law Number 1 Year 1974 and specifically for moslems in Islamic Marriage Compilation. In reality, there are many people who haven’t registered their marriage yet. On the other side, Marriage Registration is important to record Islamic Marriages as a legal proof. This was caused by most moslems preference to obey Islamic Law rather than the Marriage Law in Indonesia. Islamic Law states a marriage is legal as long as it fulfills Islamic Marriage Law pillars and requirements. In reference to those issues, this thesis concerns about Marriage Registration position in Indonesia Islamic Marriage Law and it's application in reality. Those problems are analyzed by juridical-normative legal research methods. The conclusions are a marriage is legal if it’s comply to the Religious Law. Furthermore, Marriage Registration is only as a formal requirement and not a legal requirement. The comparative study discovers that between Religious Court Orders has different interpretation on Article 2 Law Number 1 Year 1974 and on Article 6 verses 2 Islamic Compilation Law."

"Di masa sekarang ini masih banyak ditemui kasus perkawinan di bawah tangan dimana pernikahan hanya dilakukan berdasarkan ketentuan agama dan tidak mencatatkan pernikahan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah. Masalah yang timbul adalah apabila terhadap anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan tersebut, demi kesejahteraannya, ingin diakui dan disahkan sebagai anak sah. Pengajuan permohonan penetapan asal-usul anak kepada pengadilan adalah salah satu upaya pengakuan danpengesahan anak oleh anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan atau orang tua biologisnya agar dapat diakui sebagai anak sah dan agar anak tersebut dapat tercatat sebagai anak yang sah dalam Akta Kelahirannya. Penelitian ini akan membahas mengenaiPenetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/Pdt.P/2020/Pa.Js sebagai objek penelitian. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir hasil dari perkawinan di bawah tangan dan perlindungan terhadap hak-haknya dengan disahkannya asal usul anak tersebut olehpengadilan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/Pdt.P/2020/Pa.Js ditinjau dari Hukum Kekeluargaan Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat Yuridis Normatif dengan melakukan kajian terhadap ketentuan hukum yang mengatur mengenai kedudukan anak yang lahirdari hasil perkawinan di bawah tangan serta pengesahan asal usul anak dalam hukum Islam dan putusan pengadilan serta dikaitkan dengan teori terkait. Penelitian ini juga akan melakukan komparasi hukum antara Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/Pdt.P/2020/Pa.Js dengan beberapa penetapan Pengadilan Agama lainnya yang memiliki kasus serupa dengan kasus dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/Pdt.P/2020/Pa.Js. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalamPenetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/Pdt.P/2020/Pa.Js, walaupun anak yang lahir hasil dari perkawinan di bawah tangan ditetapkan sebagai anak biologis dari kedua orang tuanya, namun anak tersebut tidak sepenuhnya berstatus sebagai anak sah. Dalam hal ini, anak yang lahir hasil dari perkawinan di bawah tangan diakui sebagai anak biologis dari kedua orang tuanya naumn dengan catatan memiliki hubungan keperdataan yang terbatas dengan ayah biologisnya. Hal tersebut dimaksudkan untukmenjamin kesejahteraan dan pemenuhan haknya selayaknya anak yang sah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak anak yang lahir hasil dari perkawinan di bawah tangan.

---

At the present time there are still many cases of under-hand marriage where marriages are carried out only based on religious provisions and did not register their marriage with the Marriage Registration Officer. The problem that arises is when a child born from an under-hand marriage, for the sake of his welfare, wants to be recognized and legalized as a legitimate child. The submission of a petition for the determination of the origin of the child to the court is one of the effort to recognized and legalized a child by the child

born from an under-hand marriage or by the biological parents so that the child born from an under-hand marriage can be recognized as a legal child and can be registered as a legal child in his/her birth certificate. This research will discuss the Stipulation of the South Jakarta Religious Court Number: 298/Pdt.P/2020/Pa.Js as the research object. This research raises the issues of how the legal position of a child born as a result of under-hand marriage and the protection of their rights by legalizing the child's origin by the court based on the Stipulation of the South Jakarta Religious Court Number: 298/Pdt.P/2020/Pa.Js in terms of Islamic family law. This research uses a juridical normative research method by examining the legal provisions regulating the position of children born from the result of an under-hand marriage and legalizing the origin of the child in Islamic law and court decisions and related theories. This research will also make a legal comparison between the Decision of the South Jakarta Religious Court Number: 298/Pdt.P/2020/Pa.Js with several other religious court decisions that have similar case with the case in the Decision of the South Jakarta Religious Court Number: 298/Pdt.P/2020/Pa.Js. The results showed that in the Decision of the South Jakarta Religious Court Number: 298/ Pdt.P/2020/Pa.Js, although the child born as a result of an under-hand marriage was determined to be a biological child of both parents, the

child was not fully considered as a legitimate child. In this case, children born as a result of under-hand marriage are recognized as biological children of both parents, provided that they have a limited civil relationship with their biological father. This is intended to ensure the welfare and fulfillment of the rights of a legitimate child. The results also show that a birth certificate is a form of protection for the rights of children born as a result of an under-hand marriage."

"ABSTRAKPasangan suami isteri sebelum melangkah ke jenjang perkawinan ada kalanyamembuat suatu perjanjian perkawinan. Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan isi perjanjian perkawinan bukan hanya mengatur harta benda danakibat perkawinan saja juga meliputi hak-hak serta kewajiban yang harus dipenuhi olehkedua belah pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.Perjanjian perkawinan memiliki syarat yang harus terpenuhi salah satunya adalahdilakukannya pencatatan pada lembaga perkawinan. Namun seringkali terjadi dimasyarakatperjanjian perkawinan yang telah dibuat lalai untuk dimintakan pencatatan. Atas dasar latarbelakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan pada penulisan tesis ini yaitu :1.Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila perjanjian perkawinan lalai untuk dimintakanpencatatan kepada pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil? 2.Bagaimanaupaya hukum yang harus dilakukan agar perjanjian perkawinan yang lalai dimintakanpencatatan menjadi sah mengikat secara hukum?. Metode penelitan yang digunakan adalahyuridis normatif, dengan data sekunder, kemudian didapatkan kesimpulan yaitu Perjanjianperkawinan yang lalai dimintakan pencatatan pada pegawai kantor catatan sipil tidakmemiliki akibat hukum mengikat terhadap pihak ketiga sepanjang perkawinan, dan upayahukum yang dapat dilakukan adalah meminta penetapan pengadilan untuk dimintakanpencatatan kepada kantor catatan sipil.

---

"

"Penelitian ini mengkaji tentang tingkat kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian univariat dengan menggunakan teori Organizational Readiness for Implementing Change sebagai teori utama. Teori Organizational Readiness for Implementing Change memiliki dua dimensi, yaitu change commitment dan change efficacy. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method melalui survei dan wawancara mendalam. Teknik pengambilan sampel untuk survei adalah quota sampling, sedangkan untuk wawancara mendalam menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 318 orang yang didapatkan dengan menyebarkan kuesioner secara daring dan luring kepada sebagian besar pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Data yang diperoleh telah diolah menggunakan software SPSS versi 25 melalui ukuran pemusatan berupa modus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta memiliki tingkat kesiapan yang tinggi dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital dengan persentase sebesar 71,1%. Tingginya tingkat kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital tersebut diperoleh dari komputasi dua dimensi dalam penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran terkait bagaimana kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital dan juga referensi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lainnya terkait kesiapan untuk menerapkan Identitas Kependudukan Digital.

---

This research examines DKI Jakarta Population and Civil Registration Service readiness level in implementing Identitas Kependudukan Digital. This research included univariate research using Organizational Readiness for Implementing Change theory as the main theory. The theory has two dimensions, change commitment and change efficacy. This study uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques through surveys and in-depth interviews. The sampling technique for surveys is quota sampling, while for in-depth interviews using purposive sampling techniques. The number of respondents in this study were 318 employees who were obtained by distributing online and offline questionnaires. The data has been processed using SPSS version 25 software through a measure of concentration in the form of mode. The results of this study indicate that the DKI Jakarta Population and Civil Registration Office has a high level of readiness in implementing Identitas Kependudukan which has 71,1%. This high level of readiness obtained from two-dimensional computing study. We hope this research can provide an illustration regarding the readiness of the Service in implementing Identitas Kependudukan Digital and also a reference for other Population and Civil Registration Services related to readiness to implement Identitas Kependudukan Digital."

"Pelayanan publik merupakan pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kepada warganya. Tujuan pemberian pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah yang terkait dengan kepentingan publik. Salah satu jenis pelayanan publik tersebut adalah pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk memastikan pelayanan publik yang baik, pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggara pelayanan publik. Namun walaupun demikian masyarakat masih belum puas atas pelayanan publik termasuk pelayanan publik bidang kependudukan dan catatan sipil di wilayah Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kepuasan masyarakat atas pelayanan Sudin dan mengevaluasi ketaatan Sudin pada standar/peraturan. Analisis dilakukan dengan metode SERVQUAL yang mengukur kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan sudin. SERVQUAL membagi penilaian ke dalam 5 (lima) kualitas pelayanan yaitu tangibles (bukti langsung), responsiveness (daya tanggap), realibility (kehandalan), assurance (jaminan) dan empathy (kesungguhan). Analisis lain berupa analisis kualitatif dengan membandingkan peraturan yang ada dengan pelaksanaannya.

---

Public service is a service of the government's responsibility to its citizens. The purpose of public service delivery is meeting the needs of the basic rights of every citizen and resident of the goods, services or administrative services provided by the government related to public interest. One of the public service is public service in the field of population and civil registration. To ensure good public service, the government has issued regulations that could be used as a guide for public service provider in their services. But even so people are still not satisfied with the public services including public services in the field of population and civil registration in East Jakarta.

This research was conducted to evaluate the public satisfaction and the obedience of The Population and Civil Registration Agency of East Jakarta to standards/regulations. Analyses were performed by the method of SERVQUAL that measures community satisfaction with 5 (five) criterias which are tangibles, responsiveness, realibility, assurance and empathy. Other analysis is a qualitative analysis by comparing the existing regulations with the implementation."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai transparansi dalam pengadaan barang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik, khususnya pengadaan barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah e-Procurement dalam pengadaan barang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dapat dikatakan transparan. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh penyedia yang mengikuti proses pengadaan seperti kurangnya sosialisasi dan pelatihan terkait dengan sistem e Procurement serta perlunya peningkatan dalam hal aplikasi dan jaringan pada sistem pengadaan secara elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan agar menjadi acuan ke depan dalam pelaksanaan pengadaan barang pemerintah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan informasi bagi penyedia barang dalam mempersiapkan perusahaan ketika akan mengikuti pengadaan barang pemerintah secara elektronik.

---

This study aims to provide an overview of the transparency in the procurement of goods in Electronic Procurement Service, particularly in the procurement of Population and Civil Registration Agency, South Tangerang City. This study uses quantitative research methods with descriptive analysis techniques. The results of this research is e-Procurement in the procurement of goods at the Population and Civil Registration Agency South Tangerang City can be said transparent. However there are some problems faced by providers who follow the procurement process such as lack of socialization and training related to e-Procurement system and the need for improvement in terms of applications and network on the electronic procurement system. This study is expected to be an input for the South Tangerang City Local Government in order to be a reference for the implementation of government procurement through the Procurement Service. This study is also expected to be a reference for the goods providers in preparing their companies to follows the electronic government procurement."

"ABSTRAK Perkawinan campuran adalah suatu perkawinan antara dua warganegara yang berbeda, dimana satu pihak warga negara Indonesia dan pihak lain warga negara asing. Calon suami istri sebelum atau pada waktu perkawinan atau suami istri setelah perkawinan, dapat membuat perjanjian kawin mengenai harta benda dalam perkawinan. Perjanjian kawin dalam perkawinan campuran, yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan mengenai harta kawin berupa hak atas tanah, tidak dapat berlaku surut terhadap hak atas tanah yang diperoleh sebelum adanya perjanjian kawin. Status hak atas tanah berupa hak milik, hak guna bangunan dan hak guna, usaha, tidak dapat dipunyai atau dimiliki oleh warga negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana jika hak atas tanah berupa hak guna bangunan yang diperoleh selama perkawinan campuran, dilakukan pemisahan harta berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam menjawab masalah tersebut, dipergunakan metode penelitian normatif, dengan mengkaji keabsahan perkawinan campuran,  subjek dan objek hak atas tanah dan waktu  hak atas tanah diperoleh, yaitu sejak atau sebelum  perkawinan campuran sah secara hukum. Harta kawin berupa hak atas tanah yang diperoleh sebelum perkawinan campuran sah, tetap merupakan milik pribadi masing masing suami istri, yang tidak dapat dijadikan objek pemisahan harta  Harta kawin berupa hak atas tanah yang diperoleh setelah perkawinan campuran sah, yang oleh undang-undang pokok agraria, dilarang dipunyai oleh warga negara asing melalui perkawinan campuran, tidak dapat dilakukan melalui pemisahan harta.

Kata Kunci: Harta Kawin, Perkawinan Campuran, Pemisahan Harta

---

ABSTRACT Mixed marriage is a marriage between two different citizens, where one party is an Indonesian citizen and the other is a foreign citizen. Prospective husband and wife before or at the time of marriage or husband and wife after marriage, can make a marriage agreement regarding property in marriage. Agreements for marriage in mixed marriages, which are made after the marriage takes place regarding the property of marriage in the form of land rights, cannot apply retroactively to the rights to land acquired prior to the marriage agreement. The status of land rights in the form of property rights, building use rights and usufructuary rights, business, cannot be owned or owned by foreign citizens either directly or indirectly. What if the land rights in the form of building usufructuary rights obtained during mixed marriages are carried out by the separation of assets based on court decisions. In answering the problem, normative research methods are used, by examining the validity of mixed marriages, the subject and object of land rights and when land rights are obtained, ie from or before a mixed marriage is legally legal. Marital assets in the form of land rights acquired before a mixed marriage are legal, still private property of each husband and wife, which cannot be the object of the separation of assets of married property in the form of land rights obtained after a legal mixed marriage, which is based on agrarian law, prohibited from being owned by foreign nationals through mixed marriages, cannot be done through the separation of property.

Keywords: Marriage Assets, Mixed Marriage, Property Separation

 

"

"Perkawinan campuran adalah suatu perkawinan antara dua warganegara yang berbeda, dimana satu pihak warga negara Indonesia dan pihak lain warga negara asing. Calon suami istri sebelum atau pada waktu perkawinan atau suami istri setelah perkawinan, dapat membuat perjanjian kawin mengenai harta benda dalam perkawinan. Perjanjian kawin dalam perkawinan campuran, yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan mengenai harta kawin berupa hak atas tanah, tidak dapat berlaku surut terhadap hak atas tanah yang diperoleh sebelum adanya perjanjian kawin. Status hak atas tanah berupa hak milik, hak guna bangunan dan hak guna, usaha, tidak dapat dipunyai atau dimiliki oleh warga negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana jika hak atas tanah berupa hak guna bangunan yang diperoleh selama perkawinan campuran, dilakukan pemisahan harta berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam menjawab masalah tersebut, dipergunakan metode penelitian normatif, dengan mengkaji keabsahan perkawinan campuran,  subjek dan objek hak atas tanah dan waktu  hak atas tanah diperoleh, yaitu sejak atau sebelum  perkawinan campuran sah secara hukum. Harta kawin berupa hak atas tanah yang diperoleh sebelum perkawinan campuran sah, tetap merupakan milik pribadi masing masing suami istri, yang tidak dapat dijadikan objek pemisahan harta  Harta kawin berupa hak atas tanah yang diperoleh setelah perkawinan campuran sah, yang oleh undang-undang pokok agraria, dilarang dipunyai oleh warga negara asing melalui perkawinan campuran, tidak dapat dilakukan melalui pemisahan harta.

---

Mixed marriage is a marriage between two different citizens, where one party is an Indonesian citizen and the other is a foreign citizen. Prospective husband and wife before or at the time of marriage or husband and wife after marriage, can make a marriage agreement regarding property in marriage. Agreements for marriage in mixed marriages, which are made after the marriage takes place regarding the property of marriage in the form of land rights, cannot apply retroactively to the rights to land acquired prior to the marriage agreement. The status of land rights in the form of property rights, building use rights and usufructuary rights, business, cannot be owned or owned by foreign citizens either directly or indirectly. What if the land rights in the form of building usufructuary rights obtained during mixed marriages are carried out by the separation of assets based on court decisions. In answering the problem, normative research methods are used, by examining the validity of mixed marriages, the subject and object of land rights and when land rights are obtained, ie from or before a mixed marriage is legally legal. Marital assets in the form of land rights acquired before a mixed marriage are legal, still private property of each husband and wife, which cannot be the object of the separation of assets of married property in the form of land rights obtained after a legal mixed marriage, which is based on agrarian law, prohibited from being owned by foreign nationals through mixed marriages, cannot be done through the separation of property."

"ABSTRAK Data administrasi kependudukan dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemeritah Provinsi DKI Jakarta agar dapat berjalan akurat. Selain itu data administrasi kependudukan juga dibutuhkan dalam verifikasi dan validasi pelayanan publik. Saat ini data kependudukan sudah dimanfaatkan oleh beberapa OPD dan instansi, dimana sebagian sudah memeberikan feedback data yang dapat memeperkaya data kependudukan, namun data ini belum dimanfaatkan. Saat ini pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan belum didukung oleh data yang terintegrasi, update dan mudah didapat, hal ini disebabkan karena saat ini belum tersedia sebuah basis data yang terintegrasi untuk dapat dimanfaatkan dalam pelayanan publik. Untuk mengatasi permasalahan penyajian dan pemanfaatan data kependudukan ini, maka diperlukan membangun sebuah data warehouse yang dapat membuat proses penyajian dan pemanfaatan data kependudukan efektif dan efisien, terintegrasi, tanpa mengganggu proses operasional layanan administrasi kependudukan. Perancangan data warehouse pada penelitian ini menggunakan teknik pemodelan dimensional 4 langkah menurut Kimball & Ross yaitu dengan pemilihan proses bisnis, deklarasi grain, identifikasi dimensi, dan identifikasi fakta. Perancangan data warehouse menghasilkan 44 tabel dimensi, dan 24 tabel fakta, dirancang dengan model constellation schema. Hasil perancangan dan implementasi data warehouse dapat memeberikan informasi yang berguna bagi Dinas Dukcapil dan bagi OPD yang memanfaatkan data kependudukan agar pelayanannya dapat berjalan optimal dan akurat.

---

ABSTRACT

Population administration data is needed in the planning and implementation of the DKI Jakarta Provincial Government program. Population administration data is also needed in the verification and validation of public services. Currently some OPDs and agencies using population data, some provided feedback data that can enrich population data, but this data has not been utilized. At present the implementation of population data utilization has not been supported by integrated, updated and easily available data, this is because there is no integrated database available to be utilized in public services. To overcome the problem, it is necessary to build a data warehouse that can make the process of presentation and utilization of population data effective and efficient, integrated, without disrupting the operational process of population administration services. The design of the data warehouse in this study uses 4-step dimensional modeling techniques by selecting business processes, grain declarations, dimension identification, and fact identification. The design of the data warehouse produces 44 dimensional tables, and 24 fact tables, designed with constellation schema model. The results of the data warehouse design and implementation can provide useful information for the Dukcapil Office and for OPDs who utilize population data so that their services can run optimally and accurately."