Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pemagangan menjadi sarana yang dimanfaatkan oleh banyak mahasiswa untuk mengasah keterampilannya maupun membahas hak dan kewajiban yang seharusnya menjadi landasan dalam menjalani pemagangan tersebut. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dan dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber serta informan pendalaman data sekunder. Melihat manfaat dari pemagangan maka pemerintah pun mengadakan kurikulum magang untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi pasar tenaga kerja. Akan tetapi, mahasiswa magang tersebut rentan mengalami eksploitasi karena masih minimnya perlindungan hukum yang diterima. Eksploitasi ini terjadi dikarenakan adanya kesenjangan definisi antara pemagangan pada hukum Indonesia dengan hukum Jepang. Hal ini terlihat pada hukum Jepang yang menganggap peserta magang sebagai pekerja sekaligus berlaku hukum ketenagakerjaan bagi peserta magang tersebut. Berbeda halnya dengan Indonesia yang tidak menganggap peserta magang sebagai pekerja. Hal ini mengakibatkan perbedaan beban kerja maupun perlindungan yang didapatkan ketika melaksanakan pemagangan. Hal inilah yang terjadi terhadap mahasiswa Universitas X yang melakukan pemagangan (Technical Intern Training Program) di Jepang. Sejatinya TITP yang diusung oleh pemerintah Jepang telah memiliki pengaturannya juga, tetapi dalam praktiknya kerap terjadi pelanggaran, terutama hak dari peserta TITP. Maka dari itu, tulisan ini bermanfaat bagi Indonesia terkhususnya bagi peserta magang Indonesia yang hendak mengikuti TITP agar dapat mengetahui perlindungan maupun hak dan kewajiban seperti apa yang seharusnya diperoleh.

---

This writing analyzes how internships serve as a means utilized by many students to hone their skills and discusses the rights and obligations that should serve as the foundation for undergoing such internships. The composition employs a doctrinal research method, supplemented with interviews with key informants and an in-depth analysis of secondary data. Recognizing the benefits of internships, the government has implemented internship curricula to prepare students for the labor market. However, interns are susceptible to exploitation due to the limited legal protection they receive. This exploitation arises from the disparity in the definition of internships between Indonesian law and Japanese law. Japanese law considers interns as workers, subjecting them to labor laws, unlike in Indonesia, where interns are not regarded as workers. This results in differences in workload and protection afforded during internships. This phenomenon is evident in the case of students from University X participating in the Technical Intern Training Program (TITP) in Japan. Although the Japanese government has regulations governing TITP, violations often occur in practice, particularly regarding the rights of TITP participants. Therefore, this writing is valuable for Indonesia, especially for Indonesian interns aspiring to join TITP, providing insights into the protections, rights, and obligations they should rightfully receive."

"Selama ini, pemagangan merupakan suatu bentuk pelatihan kerja dengan praktik pada industri secara langsung. Pemagangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 hanya memandang pemagang sebagai pencari kerja dan orang yang bekerja dan akan ditingkatkan keterampilannya. Di sisi lain, Program Magang Kampus Merdeka merupakan program pemagangan bagi mahasiswa yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai upaya dalam menghadapi jurang besar antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Harapannya adalah mahasiswa dapat menjadi lulusan yang siap kerja dan memenuhi kebutuhan dunia industri. Dengan adanya program tersebut, skripsi ini menganalisis permasalahan bagaimana pelindungan mahasiswa yang berada dalam pemagangan terkhususnya dengan hadirnya Program Magang Kampus Merdeka. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian doktriner yang menganalisis peraturan perundang-undangan dengan juga informasi lapangan sebagai pelengkap. Kesimpulan dari permasalahan ini adalah Pelaksanaan Program Magang Merdeka tidak didasari oleh payung pelindungan yang memadai bagi pesertanya. Hal ini terlihat daripada banyaknya hak peserta yang dimaksud tidak sesuai antara praktik dan pedoman yang dirancang. Selain itu, kewajiban mitra perusahaan Magang Merdeka dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan tidak dapat dijalankan karena sejatinya konsep magang antara kedua instansi memiliki perbedaan yang signifikan. Sinergi program antar lembaga dan perumusan istilah magang yang jelas adalah keniscayaan agar dapat menciptakan kepastian hukum dan pelindungan yang memadai terkhususnya bagi peserta Magang Merdeka.

---

Internships have traditionally been a form of work training that involves direct practice within industries. Internships, according to Law No. 13 of 2003 and the Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2020, regard interns solely as job seekers and workers who are expected to enhance their skills. On the other hand, the Kampus Merdeka Internship Program is an internship program for students initiated by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology as an effort to bridge the significant gap between education and the professional world. The goal is for students to become work-ready graduates who meet the needs of the industry. Given this program, this thesis analyzes the issue of how student protection in internships, especially within the context of the Kampus Merdeka Internship Program, is ensured. The research method used involves secondary data analysis, including regulations, books, official guidelines, previous research, and actual occurrences in the field regarding the phenomena in question. The conclusion of this issue is that the implementation of the Kampus Merdeka Internship Program lacks adequate protection for its participants. This is evident from the many participant rights that do not align with the designed guidelines and actual practices. Furthermore, the obligations of Kampus Merdeka partner companies to comply with labor regulations cannot be fully realized because the internship concepts between the two institutions differ significantly. Program synergy between institutions and the clear formulation of the term "internship" are essential to create legal certainty and adequate protection, particularly for Kampus Merdeka Internship participants."

"Penelitian ini menggunakan Teori Interaksionisme-Simbolik dari Herbert Blumer guna menganalisis bagaimana persepsi di kalangan mahasiswa Sosiologi UI tentang makna magang dikonstruksikan secara sosial sebagai pengetahuan “baru” untuk memulai karier dengan mengesampingkan kesempatan mengikuti organisasi kampus. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa alasan mahasiswa melakukan magang adalah kebutuhannya untuk dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan di pasar kerja. Studi lain juga melihat kerentanan dan eksploitasi terhadap pekerja magang. Studi mengenai persepsi magang bagi mahasiswa sudah ada, namun hanya melihat dari segi psikologis sehingga belum mengeksplorasi persepsi tentang makna magang bagi mahasiswa yang ditinjau dari perspektif sosiologis. Studi terdahulu juga belum ada yang membahas persepsi tentang makna magang setelah hadirnya program MBKM di Indonesia. Peneliti beragumen bahwa saat ini magang cukup banyak diminati oleh mahasiswa Sosiologi UI meskipun terdapat isu kerentanan dan ekspoitasi di dalamnya. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling guna menggali lebih dalam makna magang bagi mahasiswa Sosiologi UI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna magang telah dikonstruksikan secara sosial sebagai pengetahuan “baru” bagi mahasiswa Sosiologi UI guna persiapan karir di mana terdapat relevansi kegiatan magang dengan kebutuhan di pasar tenaga kerja. Umpan balik positif yang diterima mahasiswa saat magang juga turut berperan dalam self-indication dari kegiatan magang.

---

This study uses Herbert Blumer's Theory of Interactionism-Symbolism to analyze how the perception among UI Sociology students about the meaning of internships is socially constructed as "new" knowledge to start a career by ruling out the opportunity to join campus organizations. Previous studies have shown that the reason students do internships is their need to be able to apply knowledge and skills in the job market. Other studies also looked at the vulnerability and exploitation of interns. Studies on the perception of internships for students already exist, but they only look at it from a psychological perspective, so they have not explored the meaning of internships for students from a sociological perspective. Previous studies have also not discussed the perception of the meaning of internships after the presence of the MBKM program in Indonesia. Researchers argue that internships are currently in demand by UI Sociology students even though there are issues of vulnerability and exploitation in them. This study uses a qualitative approach with purposive sampling techniques to explore more deeply the meaning of internships for UI Sociology students. The results of this study show that the meaning of internship has been socially constructed as "new" knowledge for UI Sociology students to prepare for careers which means the internship activities are relevant to their need in the labor market. The positive feedback received by students during the internship also played a role in the self-indication of the internship activities."

"Adanya ketidakpastian hukum pekerja alih daya dalam hubungan kerja mengakibatkan pekerja alih daya kehilangan keamanan kerja (job security) untuk mendapatkan penghasilan serta minimnya penghasilan telah melanggar hak konstitusional pekerja alih daya berdasarkan UUD 1945. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, maka menentukan dua model PKWT untuk melindungi hak-hak pekerja. Pertama, dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan alih daya tidak berbentuk PKWT, melainkan berbentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Kedua, menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh (Transfer of Undertaking Protection of Employment atau TUPE) yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan alih daya. Dengan menggunakan model TUPE, maka perjanjian kerja yang terdahulu akan dialihkan kepada perusahaan alih daya yang baru padahal pihaknya tidak mengetahui dan tidak mengikatkan diri sama sekali dalam perjanjian kerja tersebut. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip perjanjian sebagaimana dapat dilihat dari pengertian perjanjian perburuhan dalam Pasal 1601 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1 ayat (14) UU No. 13 Tahun 2003 serta bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Selain itu, prinsip TUPE ini dianggap memiliki kelebihan dan kelemahan berdasarkan perspektif masing-masing pihak yakni pihak PT X dan PT Y serta pekerja alih daya, jika model TUPE akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

---

Legal uncertainty outsourced workers in employment resulted in the job security to earn an income as well as lack of income has violated the constitutional rights of workers outsourced by the 1945 Constitution. With the Constitutional Court Decision No. 27/PUU-IX/2011, then determine the two models PKWT to protect workers' rights. First, by requiring that agreements between workers and companies are not outsourcing form, but the form of PKWTT. Second, applying the principle of the transfer of protective measures for workers/laborers (Transfer of Undertaking Protection of Employment or TUPE) who work in companies that perform outsourced work. Using the TUPE model, the previous labor agreement will be transferred to the new outsourced/user company but it did not know and did not engage in the employment agreement. This is unecessary with the contract principle as ruled on Article 1601 sub (a) Civil Law Code dan Article 1 paragraph (14) Law No. 13 Year 2003, and contrary to Article 1320 Civil Code regarding the validity of the agreement terms. Moreover, the principle of TUPE is considered to have advantages and disadvantages from the perspective of each party that the PT X and PT Y and outsourced workers, if the model Tupe will be implemented in the near future."

"Minimnya perlindungan atas hak pekerja perihal upah mengakibatkan pekerja di kantor Notaris X masih memperoleh upah di bawah upah minimum Provinsi DKI Jakarta. Upah ialah imbalan yang diberikan oleh perusahan kepada seseorang atas jasa kerja yang dilakukannya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di perusahaan yang dimaksud. Upah yang layak bagi pekerja selalu menjadi hal yang penting yang diperjuangkan oleh buruh. Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pemaparan fakta-fakta atau untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai obyek penelitian. Jenis data yang dipergunakan adalah menggunakan jenis data sekunder atau data kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen atau bahan pustaka serta didukung dengan hasil wawancara dengan responder atau informan. Pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Pemberian upah sendiri mempunyai tujuan sebagai bentuk timbal balik yang diberikan oleh pemberi kerja atas jasa yang diberikan oleh pekerjanya, yang kemudian upah yang diterima oleh pekerja tersebut akan digunakan oleh masing-masing pekerja untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Kantor Notaris X sendiri merupakan suatu bentuk usaha yang tidak masuk dalam kategori usaha kecil dan mikro, sehingga pengaturan pengupahannya haruslah tunduk pada ketentuan upah minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah. Penerapan hukum upah minimum provinsi dki jakarta pada pekerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu di kantor notaris x wilayah jakarta timur masih belum berjalan secara optimal. Petugas Pengawas Ketenagakerjaan harus tegas memberikan sanksi terhadap pengusaha yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Petugas Pengawas Ketenagakerjaan harusnya melakukan monitoring ke perusahaan UMKM, kantor firm’a, kantor notaris, dan badan usaha lainnya. Pekerja harus lebih paham mengenai hak- hak yang seharusnya diperoleh oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

---

The lack of protection for workers' rights regarding wages has resulted in workers at Notary X's office still receiving wages below the DKI Jakarta Provincial minimum wage. Wages are compensation given by the company to a person for the services he performs to carry out certain jobs in the company in question. Decent wages for workers have always been an important thing that workers strive for. The type of research to be carried out is descriptive research, namely research that is intended to provide an overview and presentation of facts or to provide data that is as precise as possible regarding the object of research. The type of data used is secondary data or library data. The data collection tool used is in the form of document studies or library materials and is supported by the results of interviews with respondents or informants. Data processing was carried out using a qualitative method, namely a research method that produces descriptive analytical data. Remuneration itself has a purpose as a form of reciprocity given by the employer for the services provided by the worker, which then the wages received by the worker will be used by each worker to meet their respective needs. The Notary X Office itself is a form of business that is not included in the small and micro business category, so that the wage arrangement must comply with the minimum wage provisions determined by the government. The implementation of the law on the minimum wage for the province of DKI Jakarta for workers with an unspecified time agreement at the Notary X office in the East Jakarta region is still not running optimally. Labor inspectors must firmly impose sanctions on employers who do not comply with the provisions of the labor laws and regulations. Labor inspectors should monitor MSME companies, firm offices, notary offices and other business entities. Workers must understand more about the rights that should be obtained by workers in accordance with applicable laws and regulations."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan habitus kerja peserta Magang Bersertifikat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan aplikasinya di dunia kerja. Peneliti berargumen bahwa pembentukan habitus mahasiswa melalui magang merupakan elemen sentral dalam fase persiapan mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja. Hal ini dikarenakan habitus tersebut diperoleh melalui proses transisi dan adaptasi yang padat dari dunia perkuliahan ke dunia kerja. Terlebih lagi, dengan program MBKM yang menganjurkan peserta berpartisipasi penuh dalam pekerjaan, habitus-habitus tersebut dapat dibentuk dengan lebih matang. Studi-studi terdahulu cenderung memperlihatkan bahwa magang hanya merupakan sebuah program persiapan transisi memasuki dunia kerja namun tanpa menganalisis secara lebih khusus pada proses sosial dari adaptasi untuk memasuki dunia kerja. Keterbatasan ini ditopang pula oleh jenis program magang yang diamati oleh studi-studi tersebut, yakni jenis magang wajib singkat yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan kuliah. Dengan pendekatan kualitatif yakni wawancara mendalam terhadap peserta Magang Bersertifikat MBKM, peneliti menemukan bahwa pembentukan habitus peserta Magang MBKM didukung oleh beberapa hal, yakni budaya perusahaan, lingkungan pekerjaan, mentor yang membimbing, lingkungan tim, serta pekerjaan itu sendiri. Segala yang telah dilakukan oleh peserta melalui pelaksanaan program ini menjadi portofolio yang dilihat oleh perekrut. Hal ini disebut sebagai modal simbolik yang merupakan output dari partisipasi peserta dalam program Magang MBKM.

---

This research aims to understand the process of forming the work habitus of participants in the Magang Bersertifikat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program and its application in the workplace. The researcher argues that the formation of student habitus through internships is a central element in the phase of preparing students to enter the workforce. This is because such habitus is acquired through a dense transition and adaptation process from academic life to the professional world. Furthermore, with the MBKM program encouraging participants to fully engage in work, these habitus can be more maturely developed. Previous studies tend to show that internships are merely a transitional preparation program for entering the workforce without specifically analyzing the social process of adaptation to the professional world. This limitation is also supported by the type of internships observed by these studies, which are short mandatory internships conducted alongside academic activities. With a qualitative approach, namely in-depth interviews with participants of the MBKM Certified Internship, the researcher found that the formation of habitus among MBKM Internship participants is supported by several factors, namely company culture, work environment, guiding mentors, team environment, and the work itself. Everything that participants have done through the implementation of this program becomes a portfolio seen by recruiters. This is referred to as symbolic capital, which is the output of participants' participation in the MBKM Internship program."

"Tulisan ini menganalisis penerapan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya pada tutor dalam perjanjian kerja harian di bimbingan belajar X. Tutor di bimbingan belajar X merupakan mahasiswa yang baru saja masuk ke perguruan tinggi negeri karena dianggap memahami materi yang diujikan pada ujian masuk perguruan tinggi. Hubungan kerja antara tutor dengan pengusaha didasarkan pada perjanjian kerja harian karena kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam satu bulan. Seluruh pekerjaan tutor dilakukan dengan bantuan media elektronik, seperti laptop, tablet, dan gadget. Penggunaan media elektronik dalam waktu yang lama dalam menyelesaikan pekerjaan menimbulkan berbagai risiko kesehatan, seperti minus bertambah, mata lelah, mata kering, dan gangguan mata lainnya. Indonesia telah melakukan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja harian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Teknik pengumpulan data dari data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan didukung dengan observasi dan wawancara kepada informan untuk menunjang data-data yang diperoleh dari studi dokumen. Hasil dari penelitian adalah pengaturan untuk perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja yang mengatur mengenai waktu istirahat, tempat kerja, dan pemberian jaminan sosial pada tutor dengan perjanjian kerja harian di bimbingan belajar X belum terlaksana.

---

This text analyzes the implementation of occupational health and safety protections, particularly for tutors under daily work agreements at tutoring center X. Tutors at tutoring center X are college students who have just been admitted to state universities, as they are deemed knowledgeable about the material tested in university entrance exams. The employment relationship between the tutors and the employer is based on daily work agreements since they work less than 21 (twenty-one) days in a month. All tutoring tasks are performed using electronic media, such as laptops, tablets, and gadgets. Prolonged use of electronic devices to complete tasks poses various health risks, including increased nearsightedness, eye fatigue, dry eyes, and other eye disorders. Indonesia has implemented legal protections for occupational health and safety for daily workers as stipulated in Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Hours and Rest Periods, and Termination of Employment. This study is prepared using a doctrinal research method. Data collection techniques include secondary data obtained through library research, supplemented by observations and interviews with informants to support the data obtained from document studies. The research findings reveal that the regulations concerning legal protections for occupational health and safety—covering rest periods, workplace conditions, and the provision of social security for tutors under daily work agreements at tutoring center X—have not yet been implemented. "

"Hubungan antara pramuwisma dan majikannya dianggap lebih cenderung bersifat kekeluargaan. Hubungan yang bersifat kekeluargaan ini bisa menimbulkan hal negatif yaitu tidak dibayarkannya upah pramuwisma dan hak-haknya lainnya sebagai pekerja. Padahal hubungan di antara keduanya diikat dalam suatu ikatan kerja atau perjanjian kerja, walaupun hanya secara lisan. Pramuwisma sebagai pihak yang melakukan pekerjaan dan majikan sebagai pihak pemberi kerja. Sebenarnya, hubungan yang bersifat kekeluargaan antara pramuwisma dan majikan tetap dibutuhkan, namun jangan sampai hal ini dimanfaatkan majikan sehingga menimbulkan kerugian bagi pramuwisma. Namun hubungan kerja antara pramuwisma dan majikan ini pun masih diliputi berbagai persoalan, sehingga dibutuhkan perlindungan hukum bagi pramuwisma. Hal ini menungukkan lemahnya posisi pramuwisma. Pramuwisma membutuhkan perlindungan tidak hanya dalam hubungannya dengan majikan, tapi juga terhadap badan usaha atau yayasan penyalur pramuwisma. Perlindungan yang diberikan pemerintah, khususnya di daerah DKI Jakarta berupa Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 6 tahun 1993 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di Wilayah DKI Jakarta. Dalam pasal 6 ayat (2) peraturan daerah tersebut disebutkan bahwa ikatan kerja antara pramuwisma dan majikan harus dituangkan dalam suatu ikatan kerja secara tertulis. Namun apa saja yang diatur dalam perjanjian kerja tersebut ternyata belum sesuai dengan harapan . Perrwujudannya yang sulit juga masih menyisakan pertanyaan apakah perjanjian kerja tersebut sudah efektif dan mampu memberikan perlindungan yang dapat menjamin kesejahteraan pramuwisma."