Tulisan ini menganalisis bagaimana pemagangan menjadi sarana yang dimanfaatkan oleh banyak mahasiswa untuk mengasah keterampilannya maupun membahas hak dan kewajiban yang seharusnya menjadi landasan dalam menjalani pemagangan tersebut. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dan dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber serta informan pendalaman data sekunder. Melihat manfaat dari pemagangan maka pemerintah pun mengadakan kurikulum magang untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi pasar tenaga kerja. Akan tetapi, mahasiswa magang tersebut rentan mengalami eksploitasi karena masih minimnya perlindungan hukum yang diterima. Eksploitasi ini terjadi dikarenakan adanya kesenjangan definisi antara pemagangan pada hukum Indonesia dengan hukum Jepang. Hal ini terlihat pada hukum Jepang yang menganggap peserta magang sebagai pekerja sekaligus berlaku hukum ketenagakerjaan bagi peserta magang tersebut. Berbeda halnya dengan Indonesia yang tidak menganggap peserta magang sebagai pekerja. Hal ini mengakibatkan perbedaan beban kerja maupun perlindungan yang didapatkan ketika melaksanakan pemagangan. Hal inilah yang terjadi terhadap mahasiswa Universitas X yang melakukan pemagangan (Technical Intern Training Program) di Jepang. Sejatinya TITP yang diusung oleh pemerintah Jepang telah memiliki pengaturannya juga, tetapi dalam praktiknya kerap terjadi pelanggaran, terutama hak dari peserta TITP. Maka dari itu, tulisan ini bermanfaat bagi Indonesia terkhususnya bagi peserta magang Indonesia yang hendak mengikuti TITP agar dapat mengetahui perlindungan maupun hak dan kewajiban seperti apa yang seharusnya diperoleh.

---

This writing analyzes how internships serve as a means utilized by many students to hone their skills and discusses the rights and obligations that should serve as the foundation for undergoing such internships. The composition employs a doctrinal research method, supplemented with interviews with key informants and an in-depth analysis of secondary data. Recognizing the benefits of internships, the government has implemented internship curricula to prepare students for the labor market. However, interns are susceptible to exploitation due to the limited legal protection they receive. This exploitation arises from the disparity in the definition of internships between Indonesian law and Japanese law. Japanese law considers interns as workers, subjecting them to labor laws, unlike in Indonesia, where interns are not regarded as workers. This results in differences in workload and protection afforded during internships. This phenomenon is evident in the case of students from University X participating in the Technical Intern Training Program (TITP) in Japan. Although the Japanese government has regulations governing TITP, violations often occur in practice, particularly regarding the rights of TITP participants. Therefore, this writing is valuable for Indonesia, especially for Indonesian interns aspiring to join TITP, providing insights into the protections, rights, and obligations they should rightfully receive.