Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hubungan Industrial tidak dapat dipisahkan dari perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Dalam perselisihan tersebut menimbulkan permasalahan mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja atau serikat pekerja. Permasalahan mogok kerja membutuhkan peran pemerintah sebagai mediator dimana salah satu tugasnya adalah menjaga hubungan industrial berjalan dengan harmonis. Penyelesaian mogok kerja di wilayah kota administratif Jakarta Utara dilakukan oleh suku Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara dengan melalui cara mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya mediasi yang dilakukan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara sebagai penyelesaian permasalahan mogok kerja. Mediasi tersebut melalui empat tahapan yaitu pemberitahuan mogok kerja, pemanggilan para pihak, peundingan mogok kerja, pembuatan keputusan. Pada pelaksanaan proses mediasi untuk menyelesaikan mogok kerja tersebut juga menemui hambatan diantaranya dari segi sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, dan perbedaan pandangan antara pihak dalam permasalahan mogok kerja.

---

Industrial relations can not be separated from disputes between workers and employers. In such disputes a problem arises of a strike by a worker or a union. The problem of strikes requires the role of the government as a mediator in which one of its duties is to keep the industrial relations going harmoniously. The completion of a strike in the administrative municipality of North Jakarta is carried out by the North Jakarta Sub-dept. Of Manpower and Transmigration tribe by means of mediation. This research used a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The results of this study indicate the existence of mediation conducted by the Sub-Office of Manpower and Transmigration of North Jakarta as a solution to the problem of strike. Mediation is through four stages of notification of strikes, calling parties, negotiating strikes, decision-making. In the implementation of the mediation process to resolve the strike also encountered obstacles such as in terms of human resources, lack of supervision, and differences of views between parties in the problem of strikes."

"Pandemi Covid-19 mulai melanda Indonesia pada awal tahun 2020. Jakarta sebagai ibukota Indonesia mengalami dampak paling besar akibat dilaksanakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai respon pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus. Pengurangan kegiatan sampai dengan penutupan fasilitas di berbagai bidang usaha mengakibatkan banyaknya perusahaan dan pekerja yang terdampak sehingga terjadi kasus perselisihan PHK dan perselisihan hak. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai instansi pemerintah daerah DKI Jakarta di bidang ketenagakerjaan memiliki kewajiban dalam memantau dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi di DKI Jakarta, dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai dasar pelaksanannya. Skripsi ini menganalisis mengenai bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial di DKI Jakarta pada masa pandemi Covid-19 dilakukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan narasumber-narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk memperlancar penyelesaian perselisihan pada masa pandemi ini yang kasusnya berbeda dari perselisihan pada umumnya, mediasi menjadi pilihan terbaik dengan diutamakannya musyawarah. Namun, masih ditemui kendala dalam proses penyelesaian perselisihan, baik dari segi pihak yang berselisih maupun dari ketersediaan mediator.

---

The Covid-19 pandemic began to hit Indonesia in early 2020. Jakarta as the capital of Indonesia experienced the greatest impact due to the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) as the government's response to reducing the spread of the virus, stopping activities to closing facilities in various business fields resulting in the loss affecting companies and workers, resulting in cases of dismissal disputes and disputes over rights. The Department of Manpower, Transmigration and Energy of DKI Jakarta Province as the DKI Jakarta regional government agency in the manpower sector has the obligation to carry out and resolve industrial relations disputes that occur in DKI Jakarta, with Undang-Undang No.2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes as basic implementation. This thesis analyzes this regarding the settlement of industrial relations disputes in DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic. This research used a qualitative approach, with primary data obtained from in-depth interviews with related sources. The results showed that the Department of Manpower Transmigration and Energy of DKI Jakarta Province made various efforts to facilitate the settlement of disputes where dispute cases were unique than the norm during this pandemic, mediation became the best option with a civilized discussion as the priority. However, they were still found in the dispute resolution process, both from the disputing parties and from the mediator."

"Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengacu kepada ketentuan hukum Indonesia yang diimplementasikan dalam keberlakukan Lembaga Kerja Sama Bipartit untuk mengatasi mogok kerja yang timbul dari kasus PT. Adhimix Precast Indonesia dengan para pekerjanya mengacu pada putusan nomor register 167/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST. Skripsi ini ditinjau melalui metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan urgensi Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagai sarana hubungan industrial dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mampu mengakomodasikan pandangan-pandangan dan mampu menjadi bahan pertimbangan sebelum dilakukan mogok kerja. Peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menyatakan kriteria mogok kerja sebagai bagian hak fundamental pekerja/buruh dengan pelaksanaan yang dapat menjadi tidak sah. Dengan demikian, penegakan atas anjuran pendirian Lembaga Kerja Sama Bipartit diperlukan untuk diberlakukan secara optimal.

---

The discussion in this thesis is the settlement of industrial relations disputes referring to the provisions of Indonesian law which are implemented in the implementation of the Bipartite Cooperation Institution resolve the strike that in the case of PT. Adhimix Precast Indonesia and its employees refer to court decision number 167/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST. The research method in writing this thesis is through the use of normative juridical writing methods using secondary data obtained from literature study and qualitative analysis. This study examines the urgency of the Bipartite Cooperation Institution as a means of industrial relations in the settlement of industrial relations disputes that provides an opportunity to share views and can be considered before a strike is carried out. The applicable legal provisions have stated the criteria for a strike as part of the fundamental rights of workers/laborers with the implementation of which may become invalid. It can be said that enforcement of the recommendation for the establishment of the Bipartite Cooperation Institution is needed to be implemented optimally."

"ABSTRAKAksi mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh mendatangkan masalah dankerugian yang tidak sedikit, baik bagi pihak perusahaan maupun bagi para buruh itusendiri. Aksi mogok kerja sebagai salah satu bentuk reaksi agresi, termasuksalah satucara yang digunakan oleh buruh untuk memperbaiki keadaan yang dipersepsikan tidaksetimpal. Kendala dalam mendapatkan responden yang sedang atau baru mengikutiaksi mogok kerja mengakibatkan permasalahan untuk melihat hubungan antarapersepsi ketidaksetimpalan dengan aksi mogok kerja menjadi bergeser. Variabel yangkemudian dipilih untuk diteliti adalah variabel sikap, karena sikap dapat menjadideterminan penting bagi terjadinya tingkah laku agresi, termasuk aksi mogok kerja.Penelitian ini kemudian berusaha untuk menelaah hubungan antara persepsiketidaksetimpalan dengan sikap terhadap aksi mogok kerja. Diasumsikan buruh yangmemiliki persepsi ketidaksetimpalan tinggi akan memillki sikap yang positif terhadapaksi mogok kerja. Lalu, jika buruh yang melakukan aksi mogok kerja dapat dikatakanmenampilkan bentuk reaksi agresi, apakah buruh yang bersikap positif terhadap aksimogok kerja juga akan cenderung menampilkan bentuk reaksi agresi ? Sebaliknya,apakah buruh yang bersikap negatif terhadap aksi mogok kerja akan cenderung menampilkan bentuk reaksi lain, yaitu reaksi substitusi atau reaksi melarikan diri ?Penelitian ini bertujuan untuk memberi kemungkinan agar aksi mogok kerja ini dapatdiantisipasi. Penelitian ini dilakukan terhadap 77 orang buruh produksi yang bekerja dipabrik-pabrik di wilayah Tangerang. Teknik pengambilan sampel yang digunakanadalah teknik incidental sampIing.AIat ukur yang digunakan berupa kuesionerberbentuk skala Likert, terdiri dari skala sikap terhadap aksi mogok kerja, skalapersepsi ketidaksetimpalan, dan skala bentuk reaksi frustrasi. Hasil utama penelitianini menunjukkan adanya korelasi yang positif dan signifikan antara persepsikeidaksetimpalan dengan sikap terhadap aksi mogok kerja. Hasil utama lainnyaadalah tidak ada perbedaan bentuk reaksi frustrasi antara kelompok buruh yangbersikap positif dengan kelompok buruh yang bersikap negatif terhadap aksi mogokkerja. Saran untuk penelitian berikut adalah melanjutkan penelitian, tetapi bukan lagisekedar meneliti sikap, melainkan kecenderungan tingkah laku mogok kerja."

"ABSTRAKHubungan Industrial tidak dapat dipisahkan dari perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Perselisihan yang terjadi di antaranya ialah menyangkut hak, kepentingan, PHK, dan antar serikat buruh/serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Pemutusan hubungan kerja menduduki trend tertinggi dalam perselisihan hubungan industrial. Melihat hal tersebut, maka penyelesaian PHK perlu melibatkan pemerintah (tripartit) sebagai salah satu bentuk dari pelayan publik untuk masyarakat dengan menjadi pihak ketiga yang berperan sebagai mediator. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada PT. Panarub Dwi Karya Benoa (PT. PDK) yang berada di Kota Tangerang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui quasi mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya quasi mediasi yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada PT. PDK. Mediasi mulai dilaksanakan setelah ada rekomendasi surat dari ILO dengan sebelumnya penyelesaian melalui forum-forum nasional dan internasional. Proses mediasi dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja ditemukan hambatan yang mendukung penyelesaian menjadi lama seperti pada segi sumber daya manusia, pemahaman pihak pekerja dan pengusaha dalam melihat penyelesaian perselisihan, dan lambatnya pelayanan yang diberikan Dinas Ketenagakerjaan. Saran yang diajukan berupa perlunya pengoptimalan sosialisasi dan pembinaan kepada hubungan industrial, meng-upgrade keterampilan mediator dan bekerja sama dengan masyarakat. Kata kunci: Hubungan Industrial, Mediasi, Mogok Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Tripartit.

---

ABSTRACT

Industrial relations cannot be separated from the occur between workers and employers. The conflicts that occur might be related to rights, interest, layoffs, and labour unions within an enterprise. Related to that, termination of employment occupies the highest trend in industrial relations conflicts. Seeing this case, a tripartite layoff is needed as a from of public service for the citizens with third parties as intermediaries. The settlement of labour relations conflict that occur PT. Panarub Dwi Karya Benoa (PT. PDK) located in Tangerang City was carried out by the Ministry of Manpower through quasi mediation. This study used qualitative data collection techniques with interviews and literature studies. The result of this study indicate the fact that there was a quasi mediation conducted by the Ministry of Manpower as one of the settlement in conflict termination that occurred at PT. PDK. The mediation was implemented after an agreement from the ILO was previously approved through national and international forums. Through the mediation process in resolving termination of employment faced some obstacles, such of as in human resources, the comprehension of the workers and employers in seeing the settlement conflict, and the slow services provided by the Ministry of Manpower in handling the conflict settlement. Some suggestions related to this matter are about the need to optimize socialization and guidance for industrial relations, upgrade mediator skills, as well as increasing cooperation with the citizen."

"Penelitian ini berfokus pada efektivitas Pengawasan Norma Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta yang dilatarbelakangi oleh tingginya angka pelanggaran norma kerja. Jumlah pengawas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta juga sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi, yaitu lebih dari 25.000 perusahaan dengan total 61 pengawas di seluruh ibu kota. Keterbatasan sumber daya untuk pengawas dan tingginya angka pelanggaran norma kerja mendorong pemerintah untuk menggunakan sistem e-government. Penggunaan e-government dalam menjawab tantangan pengawasan norma kerja dilakukan dengan menggunakan sistem pelaporan online melalui perusahaan wajib melaporkan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas pelaksanaan pengawasan norma kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta melalui penerapan Sistem Pelaporan Ketenagakerjaan Online. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada salah satu aspek dari Effectiveness Approach, yaitu Gibson, Invancevich dan Donelly's Systems Approach, yang melihat efektivitas berdasarkan input, proses, dan output. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivis dan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dan studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan norma kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta belum efektif. Pasalnya, situs Wajib Laporan Ketenagakerjaan Online masih perlu ditingkatkan untuk menjangkau aspek norma kerja yang lebih dalam. Selain itu, jumlah petugas pengawasan ketenagakerjaan masih sangat terbatas untuk mengawasi jumlah perusahaan yang ada di ibu kota. Berdasarkan hasil penelitian di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta disarankan untuk memberikan rekomendasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk meningkatkan sumber daya pengawasan dan menyempurnakan sistem Wajib Pelaporan Tenaga Kerja Online agar tercipta pengawasan yang efektif. norma kerja. Kemudian disarankan kepada perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk bekerjasama dengan pihak lain seperti BPJS agar hak-hak pekerja terpenuhi dan perusahaan menjalankan kewajibannya.

---

This study focuses on the effectiveness of the Inspection of Work Norms at the Jakarta Manpower and Transmigration Office, which is motivated by the high rate of work norm violations. The number of supervisors at the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office is also very minimal when compared to the number of companies that must be supervised, which is more than 25,000 companies with a total of 61 supervisors throughout the capital city. Limited resources for supervisors and the high number of violations of work norms encourage the government to use an e-government system. The use of e-government in responding to the challenge of monitoring work norms is carried out by using an online reporting system through which companies are required to report employment. This study aims to explain the effectiveness of the implementation of work norms supervision by the Jakarta Manpower and Transmigration Office through the application of the Online Manpower Reporting System. The theory used in this study refers to one aspect of the Effectiveness Approach, namely Gibson, Invancevich and Donelly's Systems Approach, which sees effectiveness based on input, process and output. The approach used in this research is a post-positivist approach and data collection by conducting in-depth interviews and literature study as secondary data. The results of this study indicate that the supervision of work norms carried out by the Jakarta Manpower and Transmigration Office is not yet effective. The reason is, the Online Employment Report Mandatory website still needs to be improved to reach deeper aspects of work norms. In addition, the number of labor inspection officers is still very limited to supervise the number of companies in the capital city. Based on the results of the above research, the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office is advised to provide recommendations to the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia to increase supervisory resources and improve the Mandatory Online Workforce Reporting system in order to create effective supervision. work norms. Then it is suggested that the company and the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office cooperate with other parties such as the BPJS so that workers' rights are fulfilled and the company carries out its obligations."

"Tulisan ini membahas mengenai peristiwa pemogokan buruh yang terjadi di pabrik gula Krian pada tahun 1920. Dari peristiwa pemogokan buruh ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk menelusuri sejarah perburuhan terutama yang terjadi pada masa Hindia Belanda. Selain itu diharapkan dapat mengetahui peran serikat kerja yang selalu terlibat dalam setiap pemogokan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Untuk hasil yang dicapai dari tulisan ini menunjukkan buruh mogok kerja utamanya diakibatkan oleh kemiskinan buruh dan berakhirnya pemogokan tidak sepenuhnya berhasil karena hanya tuntutan kenaikan upah kerja saja yang akhirnya diwujudkan.

---

This paper discusses the events of labor strikes that occurred at the Krian sugar factory in 1920. From this strike event the labor is expected to provide benefits to trace the history of labor especially that occurred in the Dutch East Indies. In addition it is expected to know the role of unions that are always involved in every strike. The method used in this paper uses historical methods consisting of heuristics, criticism, interpretation and historiography. For the results of this paper, the labor strikes mainly due to the poverty of the labors and the end of the strike is not entirely successful because only the demands of the wage increase are finally realized."