Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"DPPK XYZ Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) XYZ adalah sebuah dana pensiun yang berlokasi di Jakarta. DPPK XYZ belum memiliki kebijakan investasi yang tertulis dan SOP penempatan dan pelepasan investasi yang komprehensif sehingga menimbulkan masalah dalam kegiatan investasi DPPK XYZ. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi serta menganalisis prosedur dan kebijakan penempatan dan pelepasan investasi di DPPK XYZ yang berlaku saat ini serta menyusun kebijakan dan SOP penempatan dan pelepasan investasi pada DPPK XYZ dengan harapan ketika kebijakan dan SOP tersebut diimplementasikan akan memitigasi risiko dan memaksimalkan kinerja investasi DPPK XYZ. Teknik yang digunakan dalam penyusunan SOP di penelitian ini adalah teknik campuran yaitu menggabungan teknik naratif dan bagan arus (flowchart). Hasil penelitian ini adalah pedoman kebijakan investasi dan SOP penempatan dan pelepasan investasi.

---

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) XYZ is a defined benefit pension plan located in Jakarta. DPPK XYZ does not yet have a written investment policy and a comprehensive SOP for investment placement and disposal, causing problems in XYZ's DPPK investment activities. The purpose of this research is to identify and analyze the current investment placement and release procedures and policies in DPPK XYZ as well as to formulate investment policies and SOPs for the placement and disposal of investments in DPPK XYZ with the hope that when these policies and SOPs are implemented, they will mitigate risks and maximize the investment performance of the DPPK XYZ. The technique used in the preparation of the SOP in this study is a mixed technique, namely combining narrative techniques and flowcharts. The results of this study are investment policy guidelines and SOPs for placement and disposal of investment."

"Berfokus kepada permasalahan diskrepansi perolehan penghasilan di masa bekerja dan di masa pensiun, dimana sesuai dengan pemaparan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menyatakan perlunya mencapai nilai replacement ratio di angka 62%, peneliti menggunakan data pendapatan per bulan di masa bekerja dari karyawan perusahan swasta PT.XYZ yang beroperasi di Jakarta, untuk melakukan perhitungan dan menentukan faktor-faktor demografi yang paling signifikan dalam mencapai angka replacement ratio yang dimaksud. Metode perhitungan yang digunakan adalah regresi linear dengan OLS, WLS yang dibandingkan dengan metode LASSO. Hasil perhitungan menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara job level semasa bekerja, usia dan jumlah penghasilan terhadap nilai replacement rate di masa pensiun, sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan di negara berkembang lainnya. DPLK, sebagai program pendanaan pensiun yang dikembangkan oleh pihak swasta menjadi salah satu pilihan dalam meningkatkan penjaminan kehidupan sederhana yang layak, mendukung program nasional yang baru berjalan di Indonesia mulai tahun 2015, yaitu JHT (Jaminan Hari Tua) dan JP (Jaminan Pensiun).

---

Focusing on the problem of income acquisition discrepancies during working and retirement period, which is in accordance with the exposure of the results of previous research stating the necessity to reach the replacement ratio value of 62%, researcher use monthly income date during each employment period of employee working for PT.XYZ a private company operating in Jakarta, to perform calculations and determine the most significant demographic factors in achieving the intended replacement ratio. The calculation method used is linear regression with OLS, WLS compared to LASSO method. The results of the calculation state that there is a significant relationship between job level during employment, age and amount of income to the income adequacy rate in retirement, in accordance with the results of previous studies conducted in other developing countries. DPLK, as a pension funding program developed by the private sector, is one of the options in increasing the guarantee of a decent simple life when entering pension period, supporting public pension fund program running in Indonesia started in 2015, namely JHT (Jaminan Hari Tua) and JP (Jaminan Pensiun)."

"Skripsi ini bertujuan mengevaluasi penerapan proses bisnis digital pada dana pensiun dengan jenis dana pensiun pemberi kerja, dan penyempurnaan Tata Kelola yang dilakukan sejalan dengan penerapan digitalisasi tersebut. Penelitian dilakukan dengan cara menelusuri proses pengembangan sistem pendukung dalam bentuk aplikasi, menelusuri proses adaptasi unit kerja perusahaan terhadap sistem yang sudah dikembangkan dan mengidentifikasi kendala yang harus diatasi oleh Tata Kelola yang sudah berjalan. Hasil dari penelitian menemukan bahwa Tata Kelola Dana Pensiun Perkebunan setelah penyempurnaan mampu mengatasi kendala-kendala, baik yang sudah ada maupun yang secara potensial dapat terjadi dimasa depan. Disisi lain, perusahaan masih harus menyempurnakan Tata Kelola Teknologi Informasi yang ideal sesuai Landasan Teori. Walaupun demikian, secara umum, DAPENBUN sudah memiliki acuan Tata Kelola yang memadai terkait digitalisasi proses bisnis.

---

This thesis aims to evaluate the application of digital business process to pension funds company, and the improvements in governance that are carried out in line with the implementation of digitalization. This research was conducted by tracing the development process of supporting systems in the form of applications, observing how work units are adapting to the developed system, and identifying arising problems that must be solved by evaluating the existing governance. This study discovered that the improved governance of Dana Pensiun Perkebunan had been adjusted to the identified problems, both the existing and the potentially arise. However, the corporate governance still need to regulate matters as described in the Theoretical Foundation Information Technology Governance. In general, DAPENBUN is considered to have good governance implementation, which is expected to prevent obstacles that may cause significant impacts"

"Karena besaran iuran yang harus dibayarkan dan manfaat yang akan diterima pada Jaminan Pensiun BPJS sebagaimana ditetapkan pada UU BPJS Nomor 40/2004 tidak terlalu besar, maka eksistensi program pensiun sukarela dari Pemberi Kerja yang diselenggarakan berdasarkan UU Dana Pensiun 11/1992 dapat terus dipertahankan sepanjang penyelenggara mampu melakukan sinergi dalam hal biaya, manfaat, atau sifat kepesertaan dengan program pensiun wajib yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

---

Since the dues to be paid and benefit to be received under the mandatory BPJS Pension as regulated by Law on Social Security Agency Number 40/2004 are not significant, the existence of Employer’s voluntary pension programme as regulated by Law on Pension Fund Number 11/1992 can still be maintained insofar as synergies on cost, benefit, and nature of membership at both programmes can be achieved."

"Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (LN No. 150 Tahun 2004, TLN No. 4456), akan berdampak pada perusahaan swasta menengah dan besar, yang telah mengikutsertakan pekerjanya pada program dana pensiun, bahkan terhadap kelangsungan perusahaan dana pensiun yang menyelenggarakan program dana pensiun yang selama ini telah berjalan. Penyelenggaraan program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mewajibkan perusahaan swasta menengah dan besar untuk menjadi peserta padahal perusahaan tersebut telah menjadi peserta dana pensiun. Perusahaan swasta menengah dan besar seharusnya diberi ruang untuk memilih program pensiun mana yang layak dan sesuai dengan kemampuan perusahaan, karena masih terdapat beban biaya pesangon terhadap pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan tersebut. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pertemuan-pertemuan pembahasan rancangan peraturan pemerintah penyelenggaraan program jaminan pensiun yang merupakan pelaksanaan dari UU tersebut serta pengalaman empiris penulis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Untuk analisis yuridis digunakan metode penelitian normatif terhadap upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan perusahaan swasta menengah dan besar terhadap pelaksanaan program Jaminan Pensiun SJSN. Oleh karena itu disarankan agar dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah penyelenggaraan program jaminan pensiun hendaknya tidak mewajibkan perusahaan swasta menengah dan besar yang telah mengikutsertakan pekerjanya dalam program dana pensiun terhadap pelaksanaan program Jaminan Pensiun SJSN, karena pekerja pada perusahaan swasta menengah dan besar telah akan mendapat manfaat hampir sama.Reform of National Social Security System as stipulated in Law No. 40 Year 2004 on National Social Security System (SJSN) LN No. 150 of 2004, TLN No. 4456, would have an impact on the medium and large private companies, which have workers participate in the pension funding program, even the survival of the company that organizes the pension fund pension plans that had been running. Implementation of security retirement program organized by the National Social Security Agency (BPJS), requires medium and large private companies to become participants when the company has become a pension fund participants. Medium and large private companies should be given space to choose the pension plan where appropriate and in accordance with the ability of the company, as there are costs of severance to workers terminated by the company. This study was conducted based on the meetings discussion of the draft regulations the administration of pension which is the implementation of the Act as well as the empirical experience of the authors in the execution of daily tasks. For juridical analysis method is used to study normative legal safeguards do medium and large private companies on the implementation of the Pension Security Program SJSN. It is therefore recommended that the process of drafting regulations organizing the pension security program should not require medium and large private companies that have workers participate in pension plans on the implementation of the Pension Security Program SJSN, because workers in medium and large private companies would have benefited almost same."

"Dalam hubungan industrial banyak sekali pihak yang terlibat di dalamnya. Akan tetapi yang terpenting adalah hubungan industrial antara perusahaan atau manajemen, dan pihak pekerja. Dengan melihat banyaknya jumlah pekerja maka dari itu terbentuklah serikat pekerja. Serikat pekerja disini berfungsi untuk menjembatani permasalahan yang ada di dalam perusahaan antara pekerja dengan manajemen. Di Bulog sendiri terdapat satu serikat pekerja bernama Sekar. Sekar sendiri memiliki fungsi antara lain adalah melakukan pembinaan kepada anggota Sekar Perum Bulog agar dapat meningkatkan komitmennya guna pencapaian visi dan misi Perum Bulog melalui diskusi dan sarasehan yang dilakukan secara berkesinambungan, dan juga Berperan aktif di bidang ketenagakerjaan dalam usaha pembelaan hak dan kewajiban anggota Sekar Perum Bulog melalui peningkatan hubungan komunikasi dan informasi dengan membentuk media dari dan untuk anggota. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan yang akan dibahas adalah tentang peran serikat pekerja di Perum Bulog yaitu Sekar dalam menghadapi permasalahan dana pensiun yang selama ini dikelola oleh PT. Asuransi Jiwasraya. Saat ini sedang ada permasalahan gagal bayar oleh Jiwasraya yang mengakibatkan terancamnya dana pensiun milik karyawan Perum Bulog. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa peran Sekar sebagai serikat pekerja dalam membela hak-hak karyawannya sudah cukup baik melihat banyak sekali serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan yang mendatangkan solusi bagi semua pihak khususnya karyawan Bulog

---

In industrial relations many parties are involved in it. But most important is the industrial relations between the company or management, and the workers. By seeing the large number of workers, a trade union is formed. The union here functions to bridge the problems that exist within the company between workers and management. In Bulog itself there is a union called Sekar. Sekar itself has a function, among others, to provide guidance to members of the Sekar State Logistics Agency (Bulog) to increase its commitment to achieving the vision and mission of the State Logistics Agency (Bulog) through continuous discussion and discussion, and also to play an active role in the field of employment in the efforts to defend the rights and obligations of members of the Sekar State Logistics Agency through improving communication and information relations by forming media from and for members. In this study using qualitative methods, and what will be discussed is about the role of trade unions in Bulog of Sekar in facing pension fund problems that have been managed by PT.Asuransi Jiwasraya. At the moment there is an issue of default by Jiwasraya that has threatened the pension fund of Bulog’s employees. From the results of the study, the researchers found that Sekar's role as a union in defending the rights of its employees was good enough to see many series of activities carried out to support the success that brought a solution for all parties, especially Bulog’s employees"

"Penyertaan Terbatas atau yang biasa disingkat dengan RDPT. Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 yang mengatur tentang Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas ini disebutkan bahwa Unit Penyertaan dari reksa dana ini hanya dapat ditawarkan kepada para Pemodal Profesional dan dilarang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak dapat dimiliki oleh lebih dari 50 pihak. Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas ini dimaksudkan untuk menjadi salah satu alternatif investasi dalam rangka membiayai kebutuhan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang sektor riil. Skripsi ini meninjau secara hukum produk Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang dikeluarkan oleh PT. Syailendra Capital, salah satu perusahaan Manajer Investasi yang berhasil dengan produk Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas-nya di Indonesia.

---

This thesis discusses about the Private Equity Fund which is usually abbreviated with PEF. Based on the Ministry Of Finance Of The Republic of Indonesia Captial Market and Financial Institutions Supervisory Agency Rule Number IV.C.5 concerning Private Equity Fund mentions that the Participation Units of this fund may only be offered to Professional Investors and are not allowed to be offered through Public Offering and or are not allowed to be owned by 50 (fifty) Person or more. The Private Equity Fund is aimed to be one of the alternative investments in financing the development needs in Indonesia especially in the real sector businesses. This thesis reviews the legal aspect of the Private Equity Fund on PT. Syailendra Capital, one of the Investment Manager in Indonesia, successful with its Private Equity Fund product."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai salah satu bentuk investasi bagi investor di pasarmodal, yaitu reksa dana. Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untukmenghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalamPortofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995tentang Pasar Modal, reksa dana dapat berbentuk perseroan dan kontrak investasikolektif. Bentuk hukum reksa dana yang dibahas dalam tesis ini adalah kontrakinvestasi kolektif. Perkembangan positif terkait dengan industri reksa dana adalahManajer Investasi dapat menunjuk Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) / Bankuntuk melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan. Praktekyang berlaku saat ini adalah bagi nasabah yang membeli Unit Penyertaan langsungmelalui Manajer Investasi akan mematuhi prinsip mengenal nasabah yang diterapkanoleh Manajer Investasi sedangkan bagi nasabah yang membeli Unit Penyertaanmelalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) / Bank akan mematuhi prinsipmengenal nasabah yang diterapkan oleh APERD. Terdapat wacana bagi ManajerInvestasi untuk wajib meminta informasi profil nasabah yang diperoleh oleh APERDdalam melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi nasabah. Apabilahal tersebut dilaksanakan, dengan demikian terdapat beberapa hal yang perludipertimbangkan sebelum dilakukannya perubahan atas proses penerapan PrinsipMengenal Nasabah bagi nasabah yang membeli melalui Agen Penjual Efek ReksaDana, agar tidak bertentangan dengan apa yang telah diimplementasikan olehManajer Investasi maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk olehManajer Investasi yang bersangkutan. Dalam hal ini peran notaris sebagai profesipenunjang pasar modal tidak hanya berperan dalam penyusunan akta KontrakInvestasi Kolektif tetapi juga untuk memastikan bahwa telah diaturnya perlindunganinvestor sebagai pemegang Unit Penyertaan dalam reksa dana berbentuk kontrakinvestasi kolektif. Tanggung jawab notaris tidak hanya termasuk pada keabsahan dankeotentikan akta yang dibuatnya tetapi juga terhadap kebenaran informasi yangdimuat dalam dokumen-dokumen terkait dengan pembentukan reksa dana berbentukkontrak investasi kolektif tersebut, termasuk diantaranya penerapan prinsip mengenalnasabah yang diterapkan bagi pemegang unit penyertaan reksa dana ke dalamkontrak investasi kolektif.

---

AbstractThis thesis discusses about one of the investment alternatives for investor in capitalmarket, which is mutual fund. Mutual fund is a vehicle used by the InvestmentManager to gather funds from the public for investment in a Securities Portfolio.According to Capital Market Number 8 Year 1995, mutual fund can be organized asa company and collective investment contract. The legal form that will be discussedon this thesis is collective investment contract. The positive development relatedwith mutual fund industry is that the Investment Manager may appoint a SellingAgent / Bank to distribute the mutual fund and to do a subscription and/orredemption of a Participation Unit on behalf of the Participation Unit Holder. Currentimplementation is that for investor who buys a Participation Unit directly from theInvestment Manager, he / she will comply the KYC Principles applied by theInvestment Manager while for investor who buys a Participation Unit through theSelling Agent, he / she will comply the KYC Principles applied by the Selling Agent.There is a plan for the Investment Manager to ask on customer profile that obtainedby APERD / Bank in identifying, verifying and monitoring the customer?stransaction. If this idea will be implemented, then there are several matters that needto be considered so that it will not be contradicted with what have been implementedby the Investment Manager or with the Selling Agent appointed by the InvestmentManager. In this case, the role of notary as the capital market supporting professionalis not only for the establishment of Collective Investment Contract but also to makesure the legal protection for investor as a Participation Unit Holder in mutual fund inform of collective investment contract. Their responsibility includes not only on theaccurate and authenticity of the deed but also on the validity of the information thatrelated with the mutual fund in form of collective investment contract, including theimplementation of the KYC Principles into the deed."

"Tata kelola perusahaan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan serta menumbuhkan kepercayaan investor. Selayaknya perusahaan, Sovereign Wealth Fund (SWF) sebagai lembaga pengelola investasi milik negara juga wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance). Pengaturan tata kelola SWF dalam Santiago Principles dipahami sebagai prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola SWF sebagai prinsip dan praktik yang diterima secara umum yang mencerminkan pengaturan tata kelola dan akuntabilitas yang tepat penuh kehati-hatian. Indonesia Investment Authority (INA) merupakan SWF yang didirikan pada tahun 2020 berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) bertujuan untuk menjadi duta dan katalisator bagi sektor investasi di Indonesia dengan meningkatkan kepercayaan dan minat pasar global untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif ditemukan bahwa keberhasilan pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh beberapa SWF di berbagai negara seperti Norway Government Pension Fund Global (GPFG), China Investment Corporation CIC), dan Russian Direct Investment Fund (RDIF) disebabkan karena SWF-SWF tersebut telah melaksanakan tata kelola dan implementasi prinsip-prinsip yang ada Santiago Principles secara baik, sedangkan kegagalan yang menimpa 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dalam implementasi prinsip-prinsip yang ada Santiago Principles menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan 1MDB. INA sebagai SWF di Indonesia telah melakukan tata kelola yang baik berdasarkan 24 Prinsip dalam Santiago Principle, meskipun ada beberapa kekurangan seperti prinsip yang belum dilaksanakan oleh INA maupun pelaksanaan prinsip yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Perbaikan pelaksanaan tata kelola INA wajib segera dilakukan demi terwujudnya tujuan awal didirikannya INA yaitu untuk mendukung pembangunan nasional dan dengan terwujudnya tata kelola yang baik akan jaminan bagi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

---

Good corporate governance is a important element in improving the efficiency and performance of the company as well as growing investor confidence. Like a company, the Sovereign Wealth Fund (SWF) as a state-owned investment management institution is also required to apply the principles of good governance. SWF governance arrangements in the Santiago Principles are understood as basic principles in SWF governance as generally accepted principles and practices that reflect appropriate prudent governance and accountability arrangements. The Indonesia Investment Authority (INA) is an SWF which was established in 2020 based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU 11/2020) aiming to become an ambassador and catalyst for the investment sector in Indonesia by increasing trust and interest in the global market to invest in Indonesia. Indonesia. By using the normative legal research method, it was found that the successful implementation of investments made by several SWFs in various countries such as the Norway Government Pension Fund Global (GPFG), China Investment Corporation CIC), and the Russian Direct Investment Fund (RDIF) was due to the fact that the SWFs had implementing good governance and implementation of the Santiago Principles, while the failure that befell 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) shows that non-compliance with the implementation of the Santiago Principles has led to abuse of authority by the parties involved with 1MDB. INA as SWF in Indonesia has carried out good governance based on the 24 Principles in the Santiago Principle, although there are some shortcomings such as the principles that have not been implemented by INA or the implementation of principles that are contrary to the provisions of the legislation in Indonesia. Improvements in the implementation of INA governance must be carried out immediately in order to realize the initial goal of establishing INA, namely to support national development and with the realization of good governance there will be guarantees for investors to invest in Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai Analisis Yuridis Penerapan Pasal 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) Terhadap Pelaksanaan Persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Sektor Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan dalam sektor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi merupakan bagian dari belanja Pemerintah Indonesia berdasarkan justifikasi cost recovery sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Jumlah Kontrak Bagi Hasil, sehingga ketentuan Pasal III GATT 1994 sebagai salah satu rujukan dalam Pasal 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) dapat dikesampingkan dan gugur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal III. 8 GATT 1994. Oleh sebab itu kebijakan TKDN dalam sektor minyak dan gas bumi dapat dimaksimalkan guna memajukan perekonomian dan menyejahterakan Bangsa Indonesia.

---

This thesis discusses the Juridical Analysis of the Application of Article 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) on the Implementation of Domestic Component Level Requirements (TKDN) in the Oil and Gas Sector in Indonesia. This research is juridical normative. The results of this study conclude that the provisions of the Domestic Component Level (TKDN) required in the Oil and Gas sector as stated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 15 of 2013 concerning the Use of Domestic Products in Upstream Oil and Gas Business Activities is part of the Indonesian Government's expenditure based on cost recovery justification as stated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 12 of 2020 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 08 of 2017 concerning the Number of Production Sharing Contracts, so that the provisions of Article III of the GATT 1994 as one of the references in Article 2.1Agreement On Trade-Related Investment Measures(TRIMS) can be waived and invalidated based on the provisions stipulated in Article III. 8 GATT 1994. Therefore, the TKDN policy in the oil and gas sector can be maximized in order to advance the economy and prosper the Indonesian nation.

"