Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan collaborative governance yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 (GTPPC-19) tingkat kelurahan dalam penanganan pandemi Covid 19 di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini secara khusus mengamati Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 (GTPPC-19) Kelurahan Lubang Buaya dalam menangani permasalahan pandemi Covid 19 di wilayahnya. Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak kelurahan dan gugus tugas yang dibentuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 mengalami sejumlah tantangan terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Kondisi ini mendorong pula upaya Pemerintah Kelurahan Lubang Buaya untuk menggandeng sejumlah pihak seperti Puskesmas Lubang Buaya, Kepolisian Sektor Cipayung, Koramil, Lubang Buaya, Satpol PP Kelurahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Penelitian ini menemukan sejumlah kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaan kolaborasi penanganan pandemi Covid-19 di level kelurahan.

---

This research aims to describe collaborative governance which is conducted by sub-district level of the Task Force for the Acceleration of Covid 19 Handling (GTPPC-19) in handling the Covid 19 pandemic in Lubang Buaya sub-district, Cipayung District, East Jakarta Administrative City. This research specifically observes the Task Force for the Acceleration of Handling Covid 19 (GTPPC-19) Lubang Buaya sub-district to handling the Covid 19 pandemic problem in its region. The theory used is the theory of collaborative governance. The research approach used was post-positivist with in-depth interviews and document study data collection techniques. This study found that the sub district or village level in addressing COVID-19 pandemic face several challenges in particularly in increasing ciizen awareness. This condition motivates the government to collaborate with other actors such as police, health faciliies, military, education sector, public figure, religious leaders, and public. This research found a number of advantages and weaknesses in the implementation of collaboration in handling the COVID-19 pandemic at the village level."

"Pandemi COVID-19 mendorong pemerintah Indonesia untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19. Satgas tersebut dapat menerbitkan kebijakan terkait penanganan pandemi, tetapi masih ada unsur pemerintahan yang tidak patuh. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana kewenangan Satgas Penanganan COVID-19 serta bagaimana akibat hukum apabila pemerintah daerah tidak menaati kebijakan yang diterbitkan Satgas Penanganan COVID-19, dalam hal ini Penulis mengambil salah satu kebijakan yakni peniadaan mudik di tahun 2021. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satgas Penanganan COVID-19 memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan terkait percepatan penanganan COVID-19 yang mengikat kementerian, pemerintah daerah, serta instansi pemerintah lainnya sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Perpres 82/2020. Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Satgas Penanganan COVID-19 tercantum pada Pasal 12 Perpres 82/2020. Adapun keputusan yang dibentuk Satgas Penanganan COVID-19 tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat mengikat elemen pemerintahan. Maka dari itu, kementerian hadir untuk menindaklanjuti kebijakan Satgas tersebut dengan peraturan menterinya sehingga dapat mengikat secara hukum, termasuk pemerintah daerah. Sanksi yang dapat dikenakan jika tidak menaati peraturan perundang-undangan tersebut adalah pemberhentian bagi kepala daerah dan/atau wakilnya, serta pembatalan peraturan tingkat daerah yang bertentangan, sebagaimana tercantum pada Pasal 78 dan Pasal 251 UU 23/2014.

---

COVID-19 pandemic prompted the government to form COVID-19 Task Force which can issue policies related to handling the pandemic, but there are still governmental elements that doesn’t have to comply. Therefore, this study discusses how the authority of the Task Force for Handling COVID-19 is and how their policy applies, in this case the author takes example of prohibition of going home in 2021. The methodology used is normative juridical with qualitative data. The result of this study indicates that COVID-19 Task Force has authority to make decisions regarding acceleration of handling COVID-19 that binds relevant ministries, local governments, and other necessary parties, as stated in Article 10 Presidential Regulation 82/2020. Other authority is listed in Article 12 of Presidential Regulation 82/2020. Unfortunately, the decisions made by COVID-19 Task Force isn’t considered in the hierarchy of laws so it cannot bind government elements. Therefore, the ministry is present to follow up Task Force's policies with ministerial regulations so it can be legally binding, including to bind local governments. Sanctions that could be imposed if they don’t comply are dismissal of regional head, also the cancellation of conflicting regional level regulations, as stated in Article 78 and 251 Law 23/2014. "

"Kehadiran pandemi Covid-19 secara tidak langsung telah membawa dampak bagi sektor UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terkecuali di Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia, dimana dengan adanya kebijakan pembatasan ruang gerak masyarakat mendorong perubahan pada pola perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial-ekonomi. Akibat dari hal tersebut banyak sektor UMKM yang mengalami penutupan usaha karena tidak mampu mentransformasikan usaha mereka ke dalam ekosistem digital. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui program JakPreneur dalam menangani urgensi untuk mendigitalisasikan UMKM. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaboratif dan faktor-faktor yang memengaruhi collaborative governance itu sendiri dengan menggunakan konsep collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjalin pada program JakPreneur untuk mendigitalisasikan UMKM telah memenuhi semua dimensi dari teori yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Dalam hal ini, program JakPreneur tidak hanya memfasilitasi proses digitalisasi UMKM, melainkan turut membina pelaku UMKM untuk meningkatkan nilai tambah dari usaha mereka. Namun demikian, terdapat temuan peneliti yang menjadi hambatan, seperti adanya potensi miskomunikasi, sosialisasi program belum optimal, hingga tingkat penyerapan informasi dari pelaku UMKM yang tergolong rendah.

---

The presence of the Covid-19 pandemic has indirectly had an impact on the MSME sector throughout Indonesia. The DKI Jakarta Province is no exception, as the center of the Indonesian economy, where the policy of restricting people's movement space encourages changes in people's behavior patterns in carrying out socio-economic activities. As a result of this, many MSME sectors experienced business closures because they were unable to transform their businesses into a digital ecosystem. Cross-sector collaboration is one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government through the JakPreneur program in dealing with the urgency to digitize MSMEs. This study aims to analyze the collaborative process and the factors that influence collaborative governance itself by using the concept collaborative governance proposed by Ansell & Gash (2008). This study used post-positivist approach with in-depth interviews as the primary data source and literature study as a secondary data source. The results showed that the collaboration that exists in the JakPreneur program to digitize MSMEs has fulfilled all the dimensions of the theory proposed by Ansell & Gash (2008). In this case, the JakPreneur program not only facilitates the process of digitizing MSMEs, but also helps develop MSME actors to increase the added value of their businesses. However, there are research findings that become obstacles, such as the potential for miscommunication, program socialization is not optimal, also the level of absorption of information from MSME actors is relatively low."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis collaborative governance dalam penanganan permasalahan pengungsi dari luar negeri di wilayah DKI Jakarta. Penelitian secara khusus mengamati perihal kolaborasi Pemerintah Indonesia dan UNHCR Indonesia dan IOM Indonesia dalam penanganan permasalahan pengungsi dari luar negeri di wilayah DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah teori collaborative governance dan manajemen pengungsi. Pendekatan penelitian adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang terdapat proses kolaborasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai state actor dan UNHCR Indonesia dan IOM Indonesia sebagai non-state actors dalam penanganan permasalahan pengungsi dari luar negeri di wilayah DKI Jakarta. Lebih lanjut lagi, ditemukan juga fakta bahwa proses kolaborasi yang ada ternyata sudah berjalan baik dan refugee management sudah efektif, dengan hasil akhir terdapat 7 dari 9 dimensi operasionalisasi konsep yang terpenuhi.

---

This research aims to analyze the collaborative governance process in managing refugees related problems in Jakarta Capital Region area in Indonesia. This research is particulary focusing itself in analyzing the collaboration between the Indonesian government and UNHCR in Indonesia and IOM in Indonesia on accommodation and supervision, as well as humanitarian aid related matters as they try to manage the refugees related problems in Jakarta Capital Region area. This research is using the post-positivist approach, while the data collection method being used are in-depth interview, and literature studies. Theories being used are collaborative governance and refugees management. Result of the research shows that there were indeed collaborative governance process being done by Directorat General of Immigration as state actors and UNHCR Indonesia and IOM Indonesia as non- state actors. Furthermore, result of the research also shows that the collaborative process between all parties involved were deemed good and the refuge management was effective, proving that from 7 out of 9 dimensions from the concept operationalization are fulfilled.

"

"Simpati dan dukungan publik terhadap gugatan Santi Warastuti terhadap UU 35 tahun 2009 untuk melegalkan ganja medis menjadikan BNN sebagai sasaran kemarahan publik dunia maya. Kemarahan netizen ini disebabkan sikap tegas BNN menolak wacana legalisasi medis  ini karena ganja masuk dalam golongan 1 UU narkotika.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan isu legalisasi ganja medis melalui konsep collaborative governance para pemangku kepentingan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis naratif. Pengambilan data dilakukan dengan melalui analisis dokumen dan wawancara kepada Pakar Hukum Narkotika. Hasil penelitian ini menemukan pengelolaan isu legalisasi ganja medis belum mengaplikasikan konsep collaborative governance. Analisis penelitian menemukan, adanya ketimpangan kekuasaan antara pemangku kepentingan, tidak adanya kepemimpinan fasilitatif dan desain kelembagaan kolaborasi yang belum memasukkan aktor non-negara.

---

Public sympathy and support for Santi Warastuti's lawsuit against Law 35 of 2009 to legalize marijuana made BNN the target of cyber public anger. The anger of netizens is due to BNN's firm stance in rejecting this legalization discourse because marijuana is included in group 1 of the narcotics law.  This study aims to analyze the management of medical marijuana legalization issues through the concept of collaborative governance of stakeholders in Indonesia. This research uses a qualitative approach with narrative analysis. Data collection was carried out through document analysis and interviews with narcotics law experts. The results of this study found that the management of the issue of legalization of medical marijuana has not applied the concept of collaborative governance.  The research analysis found that there are power imbalances between stakeholders, the absence of facilitative leadership and collaborative institutional design that has not included non-state actors. "

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran keluhan dan faktor risiko fatigue pada perawat Puskesmas Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan desain studi cross-sectional dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dilakukan kepada 117 perawat di 5 Puskesmas Kecamatan Kota Administasi Jakarta Barat pada November – Desember 2020. Variabel dependen dari penelitian ini adalah keluhan fatigue. Sementara itu, variabel independen dari peneiltian ini adalah faktor risiko terkait individu (usia, jenis kelamin, masa kerja, keluhan sakit, status gizi, kuantitas tidur) dan faktor risiko terkait pekerjaan (shift kerja, durasi kerja, jam istirahat, stigma sosial). Pengambilan data primer dilakukan dengan pengisian kuesioner untuk penilaian fatigue dan faktor risiko serta wawancara untuk penelusuran dan konfirmasi data. Hasil menunjukkan bahwa 35,7% responden mengalami fatigue sedang-berat. Keluhan fatigue sedang-berat cenderung dialami oleh perawat yang berusia > 46 tahun (50,0%), wanita (36,8%), masa kerja < 5 tahun (40,8%), belum memiliki anak (47,4%), memiliki keluhan sakit (63,9%), gizi kurang (100%), kuantitas tidur kurang (50,9%), bekerja dalam shift (40,5%), durasi kerja berlebih (51,7%), jam istirahat kurang (66,7%), dan tidak pernah mengalami stigma sosial (33,7%).

---

This study described the fatigue problem dan its risk factors among sub-district level primary health care center nurses in West Jakarta during COVID-19 pandemic. This study was a descriptive cross-sectional study with quantitative and qualitative method. The subjects were nurses from 5 sub-district level primary health care center participated in November – December 2020. The dependent variable was fatigue problem. Whereas, the independent variables were individual factors (age, gender, length of service, health complaints, nutrition status, sleep duration) and work-related factors (shift work, work duration, rest break, social stigma). This study used fatigue and risk factors questionnaire and interview to confirm the data. Results showed that 35,7% subjects experienced medium-severe fatigue. Medium-severe fatigue were found higher in subjects who were > 46 years (50,0%), women (36,8%), had < 5 years length of service (40,8%), had health complaints (63,9%), underweight (100%), had sleep deprivation (50,9%), worked in shift (40,5%), had long work duration (51,7%), had short rest break (66,7%), and never experienced social stigma (33,7%)."

"Tesis ini membahas mengenai praktek Collaborative Governance dalam penanganan defisit anggaran pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Pemerintah telah melaksanakan banyak program top-down dalam penanggulangan defisit anggaran pada program JKN-KIS, tetapi upaya tersebut belum menunjukkan tren positif pada peningkatan penerimaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan. Keprihatinan terhadap kondisi tersebut telah menjadi perhatian berbagai pihak. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan  tekhnologi serta tingkat partisipasi masyarakat, upaya kerjasama dalam penanganan masalah publik kini tidak lagi hanya di inisiasi oleh pemerintah. Lembaga swadaya masyarakat pada kenyataannya dapat menjadi penggerak dalam tata kelola pemerintahan kolaboratif. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kecenderungan model collaborative governance yang digunakan pada penanganan difisit anggaran pada program JKN-KIS di Indonesia. Basis teori yang digunakan adalah collaborative governance dengan pengujian dan analisis melalui model collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2007) dan Emerson dan Nabatchi (2015). Peneliti menggunakan pendekatan postpositivism dengan metode hybrids yakni melalui analisis data kualitatif serta melakukan konversi hasil penelitan kedalam bentuk grafik keuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik kolaborasi yang terjadi tidak terdapat kecenderungan yang dominan pada masing-masing model yang ada. Akan tetapi terdapat tiga kondisi yang terjadi: (1) kecenderungan pada salah satu, (2) percampuran hybrid dari kedua model kolaborasi, dan (3) tidak memiliki cenderung pada model yang ada.  Akan tetapi, terdapat perbedaan antara model collaborative governance yang dirumuskan berdasarkan kasus-kasus yang diteliti oleh Ansell dan Gash (2007) maupun Emerson dan Nabatchi (2015). Terakhir, penulis meyakini bahwa tidak ada one-size-fits-all pada setiap model dan memberikan rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian ini.

---

This thesis discusses the practice of Collaborative Governance in dealing with budget deficits in the National Health Insurance (JKN) program in Indonesia. The government has implemented many top-down programs in overcoming the budget deficit on the JKN-KIS program, but these efforts have not shown a positive trend in increasing revenues at the Health Social Security Organizing Agency (BPJS Kesehatan). These conditions have become the concern of various parties. Through the development of science and technology and the level of community participation, efforts to collaborate in handling public problems are no longer just initiated by the government agency. In fact, non-governmental organizations can be a driver in collaborative governance. This study aims to explain the tendency of collaborative governance models used in handling budget deficits in the JKN-KIS program in Indonesia. The theoretical basis used is collaborative governance with testing and analysis through collaborative governance models developed by both Ansell and Gash (2007) and Emerson and Nabatchi (2015). This research conducted through postpositivism approach with the hybrids method that is qualitative data analysis and converting the results of the research into quantitative graphs. The results of the study show that in collaborative practices that occur there is no dominant tendency in each existing model. However, there are three conditions that occur: (1) the tendency of one, (2) hybrid mixing of the two collaboration models, and (3) not having a tendency to the existing model. However, there are differences between collaborative governance models formulated based on the cases examined by Ansell and Gash (2007) and Emerson and Nabatchi (2015). Finally, the authors believe that there is no one-size-fits-all on each model and provide relevant recommendation to the results of this study."

"Tesis ini membahas mengenai Collaborative Governance dalam Percepatan Penurunan Stunting melalui Corporate Social Responsibility pada Studi Kasus Program Ketapang Kuning di Kelurahan Warakas, Jakarta Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses serta faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi upaya penurunan stunting dengan model collaborative governance serta mengetahui lessons learned yang dapat diambil. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan problem solving melainkan best practice sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah jawaban dari solusi terhadap tingginya prevalensi stunting di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah post-positivism dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses collaborative governance secara keseluruhan telah diimplementasikan dengan baik dan efektif. Terdapat faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi proses kolaborasi diantaranya adalah sumber daya asimetri berupa pengetahuan dan dukungan finansial, dorongan untuk berpartisipasi baik internal dan eksternal seperti penghargaan, kepemimpinan fasilitatif yang kolektif, transparansi proses. Dari best practice ini diperoleh lessons learned keterlibatan dunia usaha memiliki peran yang kuat dalam upaya penurunan stunting melalui pendekatan Collaborative Governance dengan strategi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

---

This thesis explores Collaborative Governance in accelerating stunting reduction through Corporate Social Responsibility (CSR) in the context of the Ketapang Kuning Program in Warakas Subdistrict, North Jakarta. The study aims to analyze the process and factors influencing collaboration in efforts to reduce stunting using a collaborative governance model, and to identify lessons learned. Unlike a problem-solving approach, this research adopts a best practice approach, aiming to provide insights into solutions for addressing the high prevalence of stunting in Indonesia. The research employs a post-positivism approach using qualitative methods with data collection techniques including in-depth interviews, observations, and literature review. The findings indicate that collaborative governance processes have been effectively implemented overall. Significant factors influencing the collaboration include asymmetrical resource factors such as knowledge and financial support, internal and external motivations for participation including awards, collective facilitative leadership, and process transparency. From these best practices, lessons learned include the strong role of private sector involvement in stunting reduction efforts through Collaborative Governance, alongside strategies for sustainable community empowerment."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya membangun collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Pengumpulan data dengan: (1) data primer melalui wawancara mendalam dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok, serta pihak pengembang perumahan atau stakeholders di Kota Depok yang terkait dengan permasalahan penelitian. Kemudian (2) data sekunder melalui literatur dan dokumentasi di lokasi penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok belum efektif, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Tidak Adanya Insentif Stakeholders untuk Berpartisipasi; (2) Kepemimpinan Fasilitatif yang Tidak Efektif; (3) Desain Kelembagaan yang Kurang Inklusif; dan (4) Uncontrol Komersialisasi/ Privatisasi yang tinggi. Untuk membangun collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok sulit dilaksanakan, dikarenakan pemahaman stakeholders mengenai collaborative governance yang tidak merata. Upaya membangun kolaborasi dalam penataan ruang di Kota Depok dengan: (1) Melakukan dialog tatap muka secara berkala dan berkelanjutan setiap tahun untuk memastikan suara stakeholders terwakili dalam perumusan kebijakan; (2) Membangun kepercayaan antar stakeholders dengan adanya transparansi proses dari pemerintah maupun stakeholders, adanya sikap saling membutuhkan sehingga tidak ada yang terabaikan, serta sikap keprofesionalan dari stakeholders itu sendiri; (3) Membentuk komitmen pada proses kolaborasi dengan adanya kepercayaan antar stakeholders, sikap saling memiliki dan saling ketergantungan, adanya sikap saling menghormati hingga pemahaman bersama diantara stakeholders; (4) Dukungan politik menjadi sangat penting untuk melancarkan anggaran stakeholders dan pemerintah dalam mencapai tujuan bersama; (5) Dukungan masyarakat dengan  melibatkan dan memberdayakan masyarakat menjadi inti membangun kolaborasi; (6) Ketercukupan sumber daya menjadi objek yang krusial, tanpa sumber daya yang cukup, membangun kolaborasi susah terlaksana.

---

The aims of the study are to analyse efforts to build collaborative governance in spatial planning in the Depok city. This research used post-positivist approach with qualitative data collection method. The data consists of: (1) primary data were collected through in-depth interviews with Public Works and Spatial Planning Department, Development Planning Board, and the developer of housing or stakeholders in Depok related to the research problem, and (2) secondary data were collected through the literature and documentation at the research site.

This research indicates that the collaborative governance in Depoks spatial planning has not been built, which is influenced by several factors: there is no incentive for stakeholders to participate, ineffective facilitative leadership, not inclusive of institutional design, and the high of uncontrol commercialization.

To build a collaborative governance in spatial planning in Depok City is difficult to implement, it because understanding of stakeholders regarding collaborative governance is uneven. The efforts to build collaboration in spatial planning in Depok City can be done by: (1) Conducting regular and ongoing face-to-face dialogue for each stakeholder represented in policy formulation; (2) Building trust between stakeholders with the transparency of the parties concerned, interdependency behaviors so that none not neglected, and also professionalism of the stakeholders themselves; (3) Establish a commitment to the collaboration process with the existence of inter-stakeholders, mutual ownership and interdependence, mutual trust and mutual interest with stakeholders; (4) Political support becomes very important to strengthen stakeholders and government budgets in achieving common goals (5) Community support by involving and empowering the community becomes the core of building collaboration;  (6) The adequacy of resources becomes a crucial object, because without sufficient resources, building collaboration is difficult to implement."

"Kota Depok menjadi lokus kegiatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dikarenakan masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Pembahasan tentang penurunan angka kematian ibu juga diatur pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan realisasi kinerja dari program serta kegiatan yang mendukung penurunan angka kematian ibu, diperlukan adanya optimalisasi pada Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Melalui P4K dapat dilakukan peningkatan pelayanan bagi kesahatan ibu hamil dan bayi baru lahir melalui peningkatan peran aktif dari berbagai aktor. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa pada proses collaborative governance dimensi system context pada penurunan angka kematian ibu dalam implementasi SDg’s di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dan merupakan penelitian deskriptif. Data yang didapat dari penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan dalam penurunan angka kematian ibu di Kota Depok yang dilihat dari konsep system context Emerson & Nabatchi (2015) memiliki kesesuaian. Indikator dari system context terpenuhi, namun masih terdapat hambatan, seperti: kendala pada pendataan, kurangnya sosialisasi, kendala pemantauan ibu hamil, dan penghapusan anggaran tim pengawas. Selain itu, regulasi antar aktor yang berkolaborasi juga belum terintegrasi. Masih terdapat masyarakat yang menggunakan layanan dukun untuk bersalin dan masih ditemukan kehamilan beresiko yang disebabkan faktor ekonomi.

---

Depok city become one of locus of activities in reducing maternal mortality and infant mortality rates due to the high of number maternal mortality rate and infant mortality rate. Discussions on reducing maternal mortality are also regulated in the Sustainable Development Goals (SDg’s). Based on the performance of programs and activities that support the reduction of maternal mortality, it is necessary to optimize the Maternity Planning and Complications Prevention (P4K) Program. Through P4K, it is possible to improve services for the health of pregnant women and newborns by increasing the active role of various actor. The purpose of this research is to analyze the process of collaborative governance in system context dimension for reducing maternal mortality rate in the implementation of SDg’s in Depok City. This research is a qualitative research and using post-positivist. The data from this research is obtain from collecting through in depth interviews and from study literature. The results showed that the decrease in maternal mortality in Depok City which was seen from the concept of the Emerson & Nabatchi (2015) system context was compatible. The indicators from the system context was fulfilled, but there are obstacles, such as: constraints on data collection, lack of socialization, obstacles to monitoring pregnant women, and the abolishment of the budget for the supervisory team. In addition, regulations between collaborating actors are also not integrated. There are still people who use the services of traditional birth attendants and there are still risky pregnancies that are caused by economic factors."