Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai analisis kepemimpinan Polisi Wanita pada jabatan Kapolres dalam organisasi Polri dengan studi kasus pada Kapolres Banjarnegara AKBP. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H. Periode 2017/2018. Dengan berlandaskan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender, maka Polri merupakan salah satu aparat Negara yang ditunjuk dalam pelaksanaannya. Penulis tertarik meneliti Kapolres Banjarnegara karena Kapolres Banjarnegara adalah salah satu dari 6 Kapolres polwan yang mendapat perhatian dengan program-program yang dijalankan memiliki inovatif dan hubungan dekat dengan masyarakat. Selain itu, wilayah Banjarnegara yang sudah termasuk dalam Zona Integritas dengan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi), kemudian track record prestasi AKBP. NONA PRICILLIA OHEI, S.I.K., S.H., M.H. dalam jenjang pendidikannya yang pernah mendapatkan predikat polwan lulusan terbaik di bidang mental kepribadian, dan AKBP. NONA PRICILLIA OHEI, S.I.K., S.H., M.H. merupakan Polwan kelahiran Jayapura, 11 November 1976 yang mampu menyesuaikan dan memimpin Polres Banjarnegara yang memiliki budaya orang jawa dengan karakter lemah lembut, ramah, dan santun. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan studi kasus pada salah satu Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) polisi wanita. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teori yang digunakan yaitu teori gaya kepemimpinan, kontinum perilaku pemimpin, dan teori kepemimpinan transformasional. Hasilnya menunjukkan bahwa Kapolres memiliki pendekatan kepemimpinan transformasional, berorientasi hubungan dengan karakternya yang peduli, responsif, teladan, inovatif. Program unggulannya yaitu polisi TRESNO dan penerapan 8 budaya malu. Dengan keunggulan gaya kepemimpinannya yang unik mencakup gaya demokratik, partisipatif dan paternalistik untuk mengatur dan mengendalikan anggota dalam pencapaian visi misi organisasi. Sehingga program prioritas Kapolri untuk polisi yang “promoter” dapat terwujud, sebagaimana salah satu dari 11 program prioritas pada poin ke-4 yaitu peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan.

---

This thesis discusses the analysis of the policewomen leadership in the position of kapolres in the organization of Indonesian police (Polri) with the case study in Banjarnegara chief super intendent, Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H. Period of 2017/2018). Based on the instruction of president number 9 year 2000 on Gender mainstreaming, the Police is one of the designated national authorities in the implementation. The writer is interested in researching a police chief of Banjarnegara since she is one of the six police chief of policewomen who gained attention with the program being run that has an innovative and close realationship with the community. In addition, Banjarnegara region which is included in zone integrity with honors WBK (region free of corruption), than the track record of achievement of AKBP Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H. in her education once gained notation as best gradute in the field of mental personality and super intendent. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H. is a policewomen of Jayapura by birth, November 11 1976 who was able to adjust and lead Banjarnegara district police, has the Javanese culture with the characters gentle, friendly, and polite. In this study the writer used qualitative method, with a case study on one of the chief police of female officer. Techniques for collecting data with interviews, field notes and documentation. The theories used are the theory of leadership styles, the continuum of leader behaviour, and the theory of transformational leadership. The results show the police chief had transformational leadership approach, oriented relationship with her character which are caring, responsive, exemplary, and innovative. Her excellent programs are police TRESNO and the application of 8 culture of shames. With the excellence of his unique leadership style which is include a democratic, participatory and paternalistic to regulate and control members in achieving the organization's vision and mission. So the priority program Police to police the “promoter” can be realized, as one of 11 priority programs at the for point namely improving the professionalism of the Police towards excellence."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan Polisi Wanita (Polwan) sebagai Tim Negosiator dalam melaksanakan unsur tugas pengendalian massa dari fungsi teknis Shabara dan mengetahui dampak dari pemberdayaan Polisi Wanita Tim Negosiator. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sekunder pada dokumen, terkait dengan Tim Negosiator dan Polwan yang berpengalaman bertugas sebagai Tim Negosiator, untuk melihat praktik patriarki dalam pekerjaan maskulin seperti Polri sebagai strategi pengendalian massa. Pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat dampak dari pemberdayaan perempuan Polisi Wanita sebagai Tim Negosiator yang merupakan implikasi dari gender dan negosiasi sebagai strategi pengendalian massa yang berdampak pada kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh massa dan Polri. Dalam pembahasannya, peneliti menggunakan 7 (tujuh) prinsip pemberdayaan perempuan, Broken Window Theory serta gender dan negosiasi dengan didukung oleh konsep lainnya yang berkaitan.

Kata kunci : Polisi Wanita; Tim Negosiator; Fungsi Teknis Sabhara; Gender

 

---

---

ABSTRACT

This research aims to analyze empowerment of Women Police (Polwan) as negotiator team on the implementation of crowd-control duty as technical function of Sabhara, and also to analyze the impact of the empowerment of Women Police as Negotiator Team. The research is done with qualitative-approach analysis method that was done by collecting primary and secondary data sources on documents related to the Negotiator Team and Polwan who has experience on becoming Negotiator Team, to see patriarchal practices in masculine work such as the National Police as a crowd-control strategy. It has been found in this research that there is an impact on the women empowerment of Women Police as Negotiator Team of crowd-control strategy of Polri (Indonesian National Police). Women Police as a Negotiator Team which was the implication of gender and negotiation as crowd-control strategy that had an impact on violence against women by the masses and the Polri. On the discussion, researcher uses 7 (seven) principal of women empowerment, Broken Window Theory as well as gender and negotiations concept that are supported by other related concepts.

Keywords: Women Police, Negotiator Team, Technical Function of Sabhara, Gender.

 

"

"Skripsi ini menganalisis tentang kinerja Polwan Unit PPA dalam organisasi kepolisian yang bergender maskulin dengan menggunakan teori Gendered Organization. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Gendered Organization Theory yang di dalamnya berisi lima proses yang membentuk organisasi bergender yaitu, (a) pembagian divisi berdasarkan gender; (b) konstruksi simbol dan citra; (c) interaksi antar individu; (d) pemahaman individu mengenai organisasi yang ditempatinya; (e) logika organisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan tipe penelitian studi kasus yang secara khusus berfokus pada pendeskripisian dan pemahaman serta pengalaman individu. Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua orang Polwan Unit PPA sebuah Polres, satu orang Polisi Laki-laki Unit PPA, dan dua orang psikolog. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan kinerja Polwan Unit PPA yang berada dalam sebuah lingkungan kerja bergender maskulin, terutama ditinjau dari sisi sensitivitas dan empatinya sebagai Polwan Unit PPA. Hasil temuan data menunjukkan bahwa masih adanya budaya maskulin yang berjalan dalam tubuh kepolisian, termasuk dalam Unit PPA yang khusus menangani masalah anak dan perempuan.

---

This thesis tries to analyze about Unit PPA Policewomen's working performances in police organization which has strong masculinity culture using Gendered Organization Theory. The theory used in this research is Gendered Organization Theory which contains five gendering process in organization, that is, (a) gendering practices; (b) construction of symbols and images; (c) individual interaction; (d) internal gender constructions; (e) organizational logic. The method used in this research is qualitative research with case study as its type, which focused on describing, understanding and also the experiences of each subjects inside. The subjects in this research consist of two policewomen that work in Unit PPA, one policemen, and two psychologists who have work experiences with police or policewomen. This research tries to reveal Unit PPA Policewomen's working performance, mostly reviewed from their sensitivity and empathy, considering that police organization have their masculinity culture run in their blood, including Unit PPA which is particularly handling children and women's problems."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat persepsi dan harapan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Satpolair Polres Serang kepada masyarakat pesisir di wilayah tugas Polres Serang yang mana memiliki wilayah perairan. Subjek penelitian ini adalah masyarakat pesisir terutama masyarakat nelayan. Penelitian difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Faktor-faktor ini dijadikan sebagai variabel-variabel yang akan digunakan sebagai kriteria pengukur tingkat persepsi dan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan Satpolair Polres Serang Polda Banten.Penelitian dilakukan terhadap 100 responden yang merupakan sampel dari populasi masyarakat pesisir Pelabuhan Ikan Karangantu dan sekitarnya. Pemilihan sampel menggungakan teknik accidental sampling, teknik ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan bertemu di daerah sekitar Pelabuhan Ikan Karangantu khususnya masyarakat yang memiliki aktivitas yang berhubungan dengan perairan.Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dalam pengumpulan data dari sampel. Survei ini menggunakan kuesioner berbentuk pernyataan-pernyataan yang akan diberikan penilaian oleh responden mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik. Selanjutnya, data yang diperoleh diolah dengan metode statistik menggunakan uji reliabilitas, uji validitas, analysisof variance (ANOVA) dan analisis regresi linier.Pengujian dengan uji reliabilitas dan validitas didasarkan pada kesalahan kurang dari atau sama dengan 5% dan memiliki tarap kepercayaan lebih dari atau sama dengan 95% terhadap populasi. Pengumpulan data menggunakan instrumen disusun dalam bentuk angket sebanyak 20 pernyataan yang berhubungan dengan persepsi dan harapan terhadap kualitas pelayanan publik dimana pernyataanpernyataan ini akan diberikan penilaian oleh responden.Dari hasil analisis terbukti bahwa (1) secara simultan tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy mempengaruhi kualitas pelayanan publik. (2) secara parsial tangible, responsiveness, assurance dan empathy mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Diketahui bahwa faktor responsiveness mempunyai pengaruh yang paling signifikan dibandingkan faktor-faktor yang lain. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan karena masih terdapat rentang antara persepsi dan harapan masyarakat penerima pelayanan dari Satpolair Polres Serang.

---

The purpose of this study is to determine level of perception and expectation in public service which is given by Marine Police Unit in Serang Resort Police. The subject in this study is coastal communities particularly fishermen communities. Focuses in this study are the factors that influenced in public services quality. Those factors used as variables which will be used in measurement criteria of perception and expectation to public services that given by Marine Police Unit in Serang Resort Police Banten.This study is conducted on 100 respondents which is sample of the population in coastal communities Fish Port Karangantu and surroundings Serang region. The sample election is using accidental sampling technique, this technique is sample election technique base on accidental meeting in Fish Port Karangantu and surroundings particularly the communities that has activities related to the maritime sectors.Quantitative research is chosen with survey method to collect data from sample. These survey uses a questionnaire in form of statements which will be given to the respondents include the factors which are influenced in public service quality. Furthermore, the data is processed use statistic method by using reliability test, validity test, analysis of variance (ANOVA) and linier regression analysis.The reliability and validity test is based on error less than or equal to 5% and have more of the population and level of confidence more than or equal 95% of the population. The data collection uses an instrument which is compiled in 20 statements that have correlation with perception and expectation in public service quality which will be given assessment by respondents.The result from the analysis proved that (1) simultaneously tangible, reliability, responsiveness, assurance and empathy influence the public service quality. (2) Partially tangible, responsiveness, assurance and empathy influence the public service quality. Note that responsiveness factor has the most significant influence the public service quality compared the other factors. Generally the factors influenced the public quality service should be enhanced because there is still have a gap between perception and expectation from public service recipients from Marine Police Unit Serang Police Resort."

"Kecenderungan untuk menyalahkan korban perkosaan sebagai penyebab terjadinya perkosaan merupakan suatu hambatan besar bagi mereka untuk memperoleh keadilan. Rape myth acceptance, sebagai faktor mendasar yang memungkinkan kecenderungan tersebut tumbuh, dapat membuat pihak berwajib kehilangan objektivitasnya ketika menghadapi kasus, dan membuat dukungan orangtua terhadap anak yang menjadi korban berkurang. Dengan menggunakan nonequivalent group design, studi ini berusaha mencari tahu apakah terdapat perbedaan rape myth acceptance antara kelompok orangtua yang memiliki anak perempuan berusia dewasa muda dengan penyidik unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Jakarta dan sekitarnya. Sebanyak 34 orang dari masing-masing kelompok partisipan tersebut diminta mengisi alat ukur yang merupakan adaptasi dari Illinois Rape Myth Acceptance Scale (IRMAS). Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan rape myth acceptance yang signifikan antara kedua kelompok (t= -1,439, p>0,05). Temuan ini mengindikasikan bahwa intervensi sikap terhadap perkosaan, korban, dan pelakunya perlu dilakukan untuk mengurangi tingkat rape myth acceptance baik pada orangtua maupun polisi. Jika tidak, korban perkosaan akan lebih sulit melaporkan kasusnya dan memperoleh keadilan hukum untuk tindak perkosaan yang menimpanya.

---

The tendency to blame rape victims as the cause of the rape itself is a big obstacle that prevent them to experience justice. Acceptance of rape myths, as the underlying factor that enable the tendency to grow, can make the authority to lose his objectivity in dealing with the case, and parents to be less supportive toward their victim daughter. Using the nonequivalent group design, this study is intended to find out if there is a difference in rape myth acceptance between parents of young adulthood daughter and police in women and children service unit (PPA) in Jakarta and the surrounding areas. As many as 34 subjects for each group were asked to fill the adaptation of Illinois Rape Myth Acceptance Scale (IRMAS). Results show that there is no significance difference in the rape myth acceptance between the two groups (t= -1,439, p>0,05). This finding suggests that an intervention should be made to decrease the rape myth acceptance in both parents and police officers. Otherwise, rape victims may find it difficult to report their cases and also can not experience justice."

"Tujuan penelitian untuk menganalisis penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis; menganalisis faktor kendala penanganan; serta memaparkan desain ideal dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis di Polres Metro Jakarta Barat. Landasan teori dan konsep penelitian menggunakan teori kompetensi, teori penegakan hukum, teori psikologi hukum serta teori psikologi kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian ilmu kepolisian. Jenis penelitian digunakan metode eksploratif. Jenis data primer dengan melakukan wawancara dengan Kanit PPA, anggota Unit PPA, Psikolog klinis UPTD PPA serta orang tua korban. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Secara prosedural dalam penanganan laporan adanya kekerasan seksual yang menimpa anak, Penyidik unit PPA melakukan analisis dengan menggunakan metode konseling melalui wawancara kognitif. Kendala yang dialami dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak dimulai dari : Pertama, kendala hukum yang mana terdapat tantangan implementasi UU TPKS terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Kedua, kendala dari faktor penegak hukum terutama terkait perspektif penyidik terkait aspek hukum formil dari alat bukti terutama dari keterangan saksi korban kadang dianggap oleh penyidik tidak memenuhi syarat sebagai satu alat bukti. Ketiga, kendala dari faktor sarana adala berupa belum adanya layanan Terpadu “Satu Atap”. Keempat, kendala kendala budaya patriarki di lingkungan masyarakat dan tabunya pemahaman terkait pendidikan seksual sejak dini. Terakhir, kendala sikap “victim blamming” oleh masyarakat. Desain ideal dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis dari sisi aturan hukum adalah perlu adanya pembentukan Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 46 ayat (1) mengenai penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen. Kemudian desain ideal sarana layananterpadu “satu atap” untuk pelayanan korban kekerasan seksual pada anak adalah dengan membuat MoU antara UPTD PPA dengan Kepolisian untuk menempatkan petugasnya standby di Unit PPA Polres Metro Jakarta Barat.

---

The aim of the research is to analyze the handling of cases of sexual violence against children who experience psychological trauma; analyze the handling constraint factors; as well as explaining the ideal design in handling cases of sexual violence against children who experience psychological trauma. The theoretical basis and research concept uses competency theory, law enforcement theory, legal psychological theory and psychological theory of sexual violence. This study uses a qualitative research approach with the type of police science research. This type of research used exploratory method. Types of primary data by conducting interviews with the PPA Unit, members of the PPA Unit, UPTD PPA clinical psychologists and the victims' parents. The triangulation used is data source triangulation and theory triangulation. Procedurally in handling reports of sexual violence against children, PPA unit investigators conducted an analysis using the counseling method through cognitive interviews. Obstacles experienced in handling sexual violence against children start from: First, legal constraints where there are challenges to the implementation of the TPKS Law against victims of electronic-based sexual violence. Second, the obstacles from law enforcement factors, especially related to the perspective of investigators regarding the formal legal aspects of evidence, especially from the testimony of victims-witnesses, are sometimes considered by investigators as not meeting the requirements as evidence. Third, the obstacle from the facility factor is in the absence of a "One Roof" Integrated service. Fourth, the constraints of patriarchal culture in society and the taboo of understanding related to sexual education from an early age. Finally, the problem is the attitude of "victim blaming" by the community. The ideal design in handling cases of sexual violence against children who experience psychological trauma from a legal standpoint is the need for the establishment of a Government Regulation based on Article 46 (1) regarding the deletion and/or termination of access to electronic information and/or documents. Then the ideal design of an integrated "one-stop" service facility for victims of sexual violence against children is to make an MoU between the UPTD PPA and the Police to place officers on standby at the West Jakarta Metro Police PPA Unit."

"ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan peran unit PPA di Polres Metro Jakarta Utara danJakarta Selatan serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penanganankekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatifdengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terstruktur, observasi danstudi literatur. Hasilnya adalah unit PPA membagi kategori layanannya menjadidua yaitu proses pelayanan korban dan penyelesaian kasus. Faktor-faktor yangmenghambat berasal dari internal korban, eksternal korban dan internal organsiasikepolisian. Rekomendasi yang diberikan adalah memperbanyak jumlah polwanyang berkualitas dan responsif gender, menambah jumlah unit PPA hinggatingkatan Polsek untuk memaksimalkan jangkauan pelaporan kasus.

---

ABSTRACTThis research describes the role of PPA in North and South Jakarta Resort Policeand identify the obstacles and challenges in handling cases of violence againstwomen. This research used qualitative methods and utilized structured interviewsand observations for data collection. Results show that the PPA divides itsservices into two categories, services for the victims and completion of the case.Inhibiting factors originate internally and externally in the victim, and internallywithin the police. Recruiting more qualified and gender responsive policewomenand add more PPA units on the sub-district level is recommended."