Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepatuhan petugas terhadap standard operating procedure pelayanan dapat membantu mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien. Sejak akreditasi tahun 2017 di Puskesmas Kalijaga Permai belum pernah dilakukan evaluasi kepatuhan petugas terhadap standard operating procedure pelayanan rawat jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan petugas terhadap standard operating procedure pelayanan rawat jalan di Puskesmas Kalijaga Permai dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus dengan kerangka teori kepatuhan diadaptasi dari theory of planned behavior, theory of knowledge, attitude dan practice serta theory of compliance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan petugas terhadap Standar Operating Procedure pelayanan rawat jalan di Puskesmas Kalijaga Permai walaupun secara umum sudah baik namun masih terdapat beberapa ketidakpatuhan oleh petugas di bagian kesehatan ibu dan anak, pendaftaran dan balai pengobatan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan petugas terhadap standard operating procedure rawat jalan yaitu pengetahuan, sikap, dan sarana. Upaya perbaikan kepatuhan petugas terhadap standard operating procedure pelayanan rawat jalan diperlukan dengan cara peningkatan kepatuhan petugas antara lain pengawasan oleh pimpinan puskesmas, audit internal terkait kepatuhan, serta penguatan komitmen pada jam buka dan tutup pelayanan.

---

Compliance of personnel with standard operating procedures (SOP in healthcare services can help reduce the risk of errors and improve patient safety. Since the accreditation in 2017 at Kalijaga Permai Community Health Center (Puskesmas), there has been no evaluation of the compliance of personnel with the SOPfor outpatient care. This research aims to analyze the compliance of personnel with the SOP for outpatient care at Kalijaga Permai Puskesmas and the influencing factors. The research adopts a qualitative approach with a case study design, using a theoretical framework of compliance adapted from the theory of planned behavior, theory of knowledge, attitude, and practice, as well as the theory of compliance. The results of this research indicate that although the overall compliance of personnel with the SOP for outpatient care at Kalijaga Permai Puskesmas is good, there are still some non-compliance issues among personnel in the Maternal and Child Health, registration, and General Health Clinic departments. The factors influencing the compliance of personnel with the SOP for outpatient care include knowledge, attitude, and facilities. Efforts to improve the compliance of personnel with the SOP for outpatient care are needed, including increased supervision by the Puskesmas management, internal audits related to compliance, and strengthening commitment to the opening and closing hours of service."

"One of the Indonesian health problems is under 5-year child`s mortality still high. This highly mortality is caused by Pneumonia (10, 6/1000 children. The effort to decrease this problem is by enchanting Acute Respiratory Tract Infection (ARTI) service standard, which the health workers compliance to the Standard Operating Procedure (SOP) can be performed. The strategy to overcome this problem is by approaching the Quality Assurance. The objective of this study is to get the description of staff level compliance to the standard operating procedure of the ARTI service at the Health centers. In the otherhand also to find the correlation of characteristic factors and the dominant factors to health workers compliance. This study was carried out on April until May 2001 at 7 Health Centers, where the Quality Assurance had already applied. The objects of this study were 35 health workers who conduct the ARTI health serviceman. This study was cross sectional, analyzing univariate, bivariate and also multivariate were used to find the distribution, correlation and the major factors.The result showed that the proportion of the health workers compliance at those 7 Health Centers are still low, especially for the counseling activity. The bivariate analysis showed that there was a predominant factor, as knowledge, training and supervision significantly correlated to the compliance of the Health workers. Multivariate analysis showed us that the most dominant factor is Health training concerning to the ARTI. Supporting this effort, staff training is needed to improve the quality of the health services."

"Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu salah satu hal yang dinilai dalam Quality assurance adalah tingkat kepatuhan petugas. Tingkat kepatuhan petugas terhadap standar pemeriksaan pasien ISPA merupakan penilaian terhadap kinerja petugas. Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah proyek penerapan QA. Dan Laporan Puskesmas uji coba tingkat kepatuhan petugas terhadap standar pemeriksaan masih rendah yaitu 56,0 %.Tujuan penelitian ini adalah memperoleh informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan petugas standar pemeriksaan ISPA di Puskesmas Kota Bandar Lampung tahun 2002. Penelitian ini menggunakan disain cross-sectional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan jumlah sampel total populasi sebanyak 102 petugas pemeriksa di Balai Pengobatan. Pengumpulan data untuk memperoleh gambaran faktor yang berhubungan dengan kepatuhan, petugas diminta mengisi kuesioner, sedangkan untuk memperoleh tingkat kepatuhan petugas dengan mengamati petugas selama memeriksa pasien ISPA dengan menggunakan daftar tilik.Hasil penelitian memperlihatkan dari 102 petugas pemeriksa pasien di BP yang diteliti maka hanya 30,4 % petugas yang patuh, pendidikan berlatar belakang medis 28,4 %, yang memiliki beban kerja ringan hanya 19,6 %, kepala Puskesmas yang mempunyai kepemimpinan kondusif hanya 59,8 %, pengetahuan tentang program ISPA 55,9 % pengetahuan baik, 62,7 % petugas mempunyai motivasi baik, 40,2 % pernah mengikuti pelatihan, 40,2 % petugas mengatakan pernah memperoleh pembinaan dan sarana minimal pemeriksaan dipuskesmas yang lengkap 27,5 %. Dari 8 variabel yang diuji stastististik dengan kai kuadrat diperoleh hubungan yang bermakna antara kepatuhan dengan kepemimpinan, pengetahuan petugas, motivasi, pelatihan, pembinaan dan sarana minimal dengan nilai P < 0,05. Sedangkan untuk analisis multivariat dengan regresi logistik ganda hanya tiga variabel yang secara signifikan berhubungan dengan kepatuhan yaitu kepemimpinan, pelatihan dan sarana minimal, dengan nilai P<0,05. Kepemimpinan merupakan variabel yang paling dominan dengan OR 19,8361 kali. Untuk uji interaksi antara ketiga variabel dipemleh hasil yaitu tidak ada hubungan interaksi antara ketiga variabel tersebut.Kesimpulan secara umum kepatuhan petugas terhadap standar pemeriksaan pasien ISPA di Puskesmas Seluruh Kota Bandar Lampung masih rendah, disarankan kepada Depkes untuk menyederhanakan daftar tilik agar dalam penerapan dilapangan lebih operasional. Kepada Dinas Kesehatan hendaknya dalam penempatan kepala puskesmas harus benar-benar kepala puskesmas mempunyai visi untuk kemajuan puskesmas dan dalam melakukan pembinaan kepada puskesmas secara rutin dan terstruktur dan untuk semua petugas harus membudayakan budaya mutu dalam setiap kegiatannya.

---

In order to improve the quality of health service the one that should be examined in quality assurance is the level of the health worker compliance. The level of health worker compliance to the examining standard of ARI patient is assessment to health worker?s performance. Lampung City is one of the rural projects in implementing the QA. Based on the report of Health Center model to the standard of examining is still low, that was 56,0%.

The objective of this study is to obtain the information on the factors that related with the level compliance of the health worker, who giving the examining standard of ARI patient at the Health Center of Bandar Lampung in 2002. This study design used cross-sectional, with qualitative and quantitative approaches. The number of sample and population was 102 examiner workers at the Health Center. The data were collected to obtain the description of factor that related with the compliance, the worker asked to fill-out the questionnaire, while to obtain the level of worker compliance by observation to the worker during the examining of ARI patient, the observation used checklist.

The result of this study shows that out of 102 patients who examining by the workers at the Health Center which studied, it was only 30,4% whose compliance. Their education background in medical was 28.4%. The ones who having light work loading are 19,6%. Head of the Health Center who's having conducive leadership only 59.8%, the knowledge on ARI program was good 55,9%. The workers who having good motivation was 62,7%, 40,2% ever followed the training, 40,2% workers said that they ever obtained the development and minimal utility of full examining at the Health Center was 27,5%.

Four variables, that are education, staffs knowledge, the facility of examining, leadership, work load, supervision, training, and motivation statistically significant associated with compliance, and minimum equipment with p<0,05. While for multivariate analysis by double logistic regression, only three variables that significantly having relationship to compliance, i.e. leadership, training and minimal utility, with p<0,05. The leadership was variable those the most dominant with OR 19,8361 times. For interaction test among the three variables, it obtained the result; i.e. there was not any relation among those three variables.

The conclusion in general, the health worker compliance to the examining standard of ARI patient at the Health Center throughout Bandar Lampung City was still low, It is suggested to the MOH to make simple the examining list in order the implementation at the field more professional. To Local Health Office, when he placed the head of Health Center should be the real of head of Health Center who's having vision to the development of the Health Center and in doing the development to Health Center routinely and structurally. For entire of the health workers should be socialized the quality in each activity."

"Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan kesehatan pada usia produktif merupakan hak dasar penduduk usia 15-59 tahun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kab/kota. Dengan status akreditasi puskesmas yang sudah diraih dan manajemen puskesmas yang sudah diterapkan, capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kota Cirebon masih rendah. Tujuan penelitian untuk mengetahui efek status akreditasi dan manajemen puskesmas terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif puskesmas di Kota Cirebon. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian crossectional. Populasi penelitian adalah seluruh puskesmas di Kota Cirebon. Sampel penelitian adalah 22 puskesmas (total sampling). Analisis statistik menggunakan uji annova one way, uji korelasi dan uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan status akreditasi puskesmas tidak berefek terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif, sedangkan semua aspek manajemen puskesmas berkorelasi cukup kuat dan kuat kecuali fokus pelanggan yang berkorelasi lemah/tidak berkorelasi. Diperlukan penerapan manajemen puskesmas yang berkualitas dan dukungan dinas kesehatan agar SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif dapat tercapai.  

---

Minimum Service Standards (SPM) for health services at productive age are the basic rights of the population aged 15-59 years to obtain health services according to the standards that must be met by the district/city regional government. With the accreditation status of the public health center that has been achieved and the management of the public health center that has been implemented, the achievement of SPM for health services at productive age in Cirebon City is still low. The aim of the study was to determine the effect of the accreditation status and management of the public health center on the achievement of the MSS for health services at the productive age of the public health center in Cirebon City. This type of research is quantitative research with a cross-sectional research design. The research population was all health centers in Cirebon City. The research sample was 22 health centers (total sampling). Statistical analysis using one-way annova test, correlation test and simple linear regression test. The results showed that the accreditation status of the public health center had no effect on the achievement of SPM for health services at productive age, while all aspects of public health center management had a fairly strong and strong correlation except for customer focus which had a weak correlation/no correlation. It is necessary to implement quality health center management and the support of the health office so that the SPM for health services at productive age can be achieved."

"Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 disebutkan bahwa puskesmas harus melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar. Saat ini belum semua puskesmas memenuhi standar pelayanan kefarmasian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan implementasi standar pelayanan kefarmasian di puskesmas Kota Bekasi sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan agar pelayanan kefarmasian di puskesmas berjalan sesuai standar. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan unit analisis pelayanan kefarmasian meliputi pelayanan resep, pelayanan informasi obat, dan konseling. Untuk memperkuat pembahasan dilakukan pengumpulan data kualitatif. Sampel sebanyak 100 pelayanan kefarmasian diambil dari 10 puskesmas di Kota Bekasi. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, pengisian lembar kuesioner, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan hasil bahwa puskesmas telah melaksanakan pelayanan resep dan pelayanan informasi obat namun belum sesuai standar sedangkan konseling belum dilaksanakan di semua puskesmas. Puskesmas yang memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, fasilitas kefarmasian yang baik, standar prosedur operasional, uraian tugas dan mendapatkan komunikasi kebijakan dan supervisi yang baik lebih patuh terhadap standar pelayanan kefarmasian. Pemerintah disarankan untuk merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, menetapkan apoteker sebagai tenaga kesehatan strategis, program internsip dan kebijakan pegawai tidak tetap untuk apoteker. Dinas Kesehatan Kota Bekasi disarankan untuk melakukan advokasi kebijakan penempatan apoteker di puskesmas sesuai analisis beban kerja, pelatihan berkelanjutan, sosialisasi kebijakan kepada tenaga kefarmasian di puskesmas, penyusunan petunjuk teknis pelayanan farmasi klinik, supervisi rutin, dan menetapkan sistem penilaian kinerja perorangan untuk pemberian kompensasi dan sanksi. Puskesmas disarankan untuk merencanakan kebutuhan apoteker sesuai analisis beban kerja, menempatkan apoteker sebagai penanggungjawab pelayanan kefarmasian, menyediakan fasilitas kefarmasian sesuai standar, menyusun standar prosedur operasional, menyusun uraian tugas, supervisi internal, dan menerapkan penilaian kinerja perorangan dan memberikan insentif berbasis kinerja perorangan.

---

Regulation of the Minister of Health Number 74 of 2016 states that primary health centers must perform pharmaceutical services according standard. Currently, not all community health centers meet the standard of pharmaceutical service. This study aims to analyze the compliance in the implementation of pharmaceutical services standard in primary health centers in Bekasi so it is expected to provide an input to the pharmaceutical services at primary health centers in order to be implemented in accordance with the standards. This research was conducted with quantitative approach with pharmaceutical services as unit of analysis which including prescription service, drug information service, and counseling. To strengthen the results discussion then in this study also conducted qualitative data collection. Samples of 100 pharmaceutical services were taken from 10 in primary health centers in Bekasi. The data were collected by observation, filling in questionnaire, and in depth interviews. The results showed that the primary health center had performed prescription and medication services but not yet meet with the standard while counseling had not been implemented in all primary health centers. Primary health center that have pharmacists, good pharmacy facilities, standard operating procedures, job descriptions and good policy communication and supervision are more obedient to the standard of pharmaceutical services.

The Government is advised to revise Regulation of the Minister of Health Number 75 of 2014 on Primary Health Center and Regulation of the Minister of Health Number 74 of 2016 on Standard of Pharmaceutical Service in Primary Health Center, establishing pharmacist as strategic health officer, internsip program and non permanent employee policy for pharmacist. Bekasi City Distric Health Office is advised to advocate placement of pharmacist in community health center policy according to work load analysis, continuing professional development, policy communication to pharmacy staff at community health center, preparation of clinical pharmaceutical services technical guidance, routine supervision, and set individual performance appraisal system for reward and punishment. Primary health centers are advised to plan the pharmacist 39 s needs in accordance with workload analysis, placing pharmacists as responsible pharmaceutical services, providing pharmaceutical facilities according to standards, developing standar operating procedures, preparing job descriptions, internal supervision, and applying individual performance assessments and give incentive based on individual performance."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pelayanan rekam medis rawat jalan di RSUD GunungJati Kota Cirebon. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahuilama waktu yang dibutuhkan dalam proses pelayanan rekam medis rawat jalanserta mengidentifikasi hambatan. Jenis penelitian yang digunakan adalahpenelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama waktuyang dibutuhkan adalah 151 menit. Proses terlama terdapat di tahap pencarianrekam medis rawat jalan. Waktu yang dibutuhkan untuk proses pelayanan rekammedis rawat jalan yaitu > 10 menit, dipengaruhi oleh minimnya pelatihan tentangpenyimpanan, serta belum optimalnya lemari penyimpanan rekam medis dibagianpenyimpanan

---

ABSTRACTThis research analyzed the outpatient medical record services at RSUD GunungJati Cirebon. The purposes of this study were to determine the length of time ittakes in a series of processes of outpatient medical record services and to identifyobstacles. The type of research employed was qualitative research. The resultsshowed that the average length of was 151 minutes. The longest process occurredin the search stage of outpatient medical records. The time required in the processof outpatient medical record services was still within the old category, i.e. >10minutes, which was affected by the lack of training on storage, and the nonoptimumuse of medical record storage cabinets in the storage section"

"Menurut BNN, prevalensi penyalahguna obat meningkat sebesar 0,15% dari 1,80% di tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021. Angka prevalensi penyalahgunaan pernah pakai meningkat sebesar 0,17% dari 2,4% di tahun 2019 menjadi 2,57% di tahun 2021. Peningkatan prevalensi penyalahguna obat mencerminkan terjadinya peningkatan peredaran obat-obatan psikoaktif dan prekursornya di masyarakat. Salah satu cara untuk mengurangi peredaran obat-obatan tersebut adalah dengan memperhatikan proses distribusi obat, karena distribusi obat yang baik dapat mencegah beredarnya obat ke tangan yang salah. Kepatuhan terhadap SOP terbukti membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Penerapan SOP yang baik diikuti dengan kepatuhan terhadap SOP tersebut dapat meminimalisir risiko obat golongan psikotropika, prekursor, dan obat-obatan tertentu untuk disalahgunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepatuhan PBF terhadap SOP distribusi, khususnya psikotropika, prekursor, dan OOT yang didistribusikan melalui KFTD Pusat. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian, didapatkan kesimpulan bahwa prosedur pengadaan obat psikotropika, prekursor, dan obat-obat tertentu di KFTD Pusat sudah sesuai dengan SOP.

---

According to BNN, the prevalence of drug abusers increased by 0.15% from 1.80% in 2019 to 1.95% in 2021. The prevalence rate of drug abuse increased by 0.17% from 2.4% in 2019 to 2 .57% in 2021. The increase in the prevalence of drug abusers reflects the increasing circulation of psychoactive drugs and their precursors in society. One way to reduce the circulation of these drugs is to pay attention to the drug distribution process, because good drug distribution can prevent drugs from circulating in the wrong hands. Compliance with SOPs has been proven to help increase efficiency and reduce the risk of unwanted things happening. Good application of SOPs followed by compliance with these SOPs can minimize the risk of psychotropic drugs, precursors, and certain drugs to be misused. This study aims to examine PBF's compliance with distribution SOPs, especially psychotropics, precursors, and OOT which are distributed through the Central KFTD. Based on the results of the suitability analysis, it was concluded that the procedure for procuring psychotropic drugs, precursors, and certain drugs at the Central KFTD was in accordance with the SOP"

"Mutu pelayanan kesehatan yang baik di puskesmas akan memberikan kepuasan kepada pasien sebagai pelanggan eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pelayanan rawat jalan poli umum puskesmas di Kota Sabang tahun 2008, dengan desain penelitian cross sectional melalui pendekatan kuantitatif yang kemudian dianalisa secara univariat, bivariat dan multivariate, serta pendekatan kualitatif yang dianalisa dengan menggunakan matrik. Sampelnya adalah pasien yang berkunjung rawat jalan poli umum puskesmas di Kota Sabang pada bulan Februari 2008 berjumlah 110 pasien. Hasil penelitian menunjukkan pasien yang merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan sebesar 50,9%. Hasil analisis bivariat didapatkan yang berhubungan adalah status pekerjaan (nilai p = 0,037). Faktor yang dominan berhubungan dengan kepuasan pasien adalah sumber biaya askeskin (nilai p = 0,035). Faktor yang tidak berhubungan dengan kepuasan pasien adalah: umur, jenis kelamin, pendidikan. Hasil pemetaan dimensi mutu didapatkan pernyataan yang menjadi prioritas utama untuk diperbaiki adalah alat periksa tersedia dan lengkap, petugas memberi informasi yang jelas tentang penyakit yang diderita pasien, pasien selalu mendapatkan pelayanan dari dokter, dan petugas memberi kesempatan pasien untuk bertanya dan menyampaikan keluhan. Perlu adanya alur pelayanan, petunjuk ruangan, pembatas ruangan, SOP, standarisasi tugas, uraian tugas, bimbingan teknis yang baik dan benar, dokter yang selalu melakukan pemeriksaan di poli umum sesuai jadwal piket dan ilmu yang telah didapatkan sesuai profesinya, sehingga memberi kesempatan pasien untuk bertanya dan menyampaikan keluhan, serta memberi informasi penyakit yang diderita pasien.

---

The good quality of health care on public health centre will give satisfaction to patient as the external customer. The purpose of this research want to find out characteristic of outpatient service satisfaction of poly public health centre in Sabang city in 2008, this research was done by a cross sectional method with quantitative approach and univariate, bivariate, multivariate analyzed, and qualitative approach that analysed by using matrix. The sample in this research was taken from outpatient public poly in Public Health Centre in Sabang City on Februari 2008 amount 110 patient.

Result of research shows of patients feel satisfied with service that give as high as 50,9%. Result of bivariate analysis is got corelated is job status (value p = 0,037). Dominant factor which relation with patient satisfaction is expense source askeskin (p-value = 0,035). Factor is not relation with patient satisfaction is age, gender, education. Whereas statement that become main priority for repaired is tool checks available and complete, officer gives clear information about patient's diseases, patient always gets service from doctor, and officers gives patient opportunity to enquire and submit sigh.

Must existence of service path, room guideline, room constrictor, SOP, duty standardization, duty description, good technical supervision and correctness, docter always serve in public poly on schedule care of service and knowledge that has been got according its profession."

"Analysis on the Compliance Rate of Health Personnel towards the Integrated Management of Childhood Illness at DKI Jakarta Health Center Year 2001The Ministry of Health Republic of Indonesia in collaboration with the World Health Organization, since 1997, has developed an approach in managing sick child under-five at the primary health services known as Integrated Management of Childhood Illness (IMCI). Today, IMCI has been implemented in 26 provinces (of 30 provinces present) covering 128 districts/municipalities in Indonesia.The province of DKI Jakarta, using regional budget 2000, has started socializing the IMCI to 14 health centers in 5 regions of Jakarta. How is the compliance of health worker in implementing the IMCI has never been studied.The objective of this study is to have a outline information on factors related to the health worker's compliance towards IMCI implementation at HC in Jakarta. The study will use "cross-sectional" design with quantitative and qualitative approach and total sample of 23 IMCI-implement health workers. Data collection is conducted by direct observation to the health workers during sick child examination using a checklist. After the observation, the health workers will fill in a questionnaire. Some secondary data will also be collected using the checklist for Monitoring IMCI record and checklist for supporting facilities.The result of the study shows that of 23 IMCI-implement health workers in DKI Jakarta 21.72% comply with interval value 58.61% - 90.28%, with cut off point value 80. The Internal factors is proven to have significant correlation with health worker's compliance with p = 0.04. While the external factors is proven to have significant correlation with human resources/MMCI facilities with p = 0.02 and leader's commitment with p = 0.009.In conclusion, the compliance rate of HC personnel in DKI Jakarta towards IMCI has not adequate. It is suggested to the Provincial Health Services DKI Jakarta to provide a health policy in managing sick child under-five using IMCI approach and at the same time improving quality of its monitoring and supervision.Health Center needs to have a clear task description for each of their personnel and a continued monitoring/supervision. A reward system should also be considered. The Ministry of Health needs to review the IMCI Monitoring and Supervision Checklist also considers Cut of Point of IMCI compliance rate and finalizing the Essential Drug for IMCI."

"Pelayanan farmasi klinik yang dijalankan dalam suatu apotek yang berada di puskesmas meliputi beberapa kegiatan, mulai dari pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, visite pasien (khusus puskesmas rawat inap), hingga evaluasi penggunaan obat. Keseluruhan proses pelayanan farmasi klinik tersebut tentunya diperlukan standar operasional prosedur yang berlaku dan mengatur keberlangsungan pelayanan kefarmasian yang dilakukan. Untuk meningkatkan mutu dan memperluas cakupan pelayanan kefarmasian di puskesmas sebagai salah satu tujuan dilaksanakannya pelayanan farmasi klinik, Puskesmas Kecamatan Matraman terus melakukan perubahan berupa penyusunan maupun perbaikan terkait standar operasional prosedur yang berlaku, salah satunya dengan memerhatikan standar pelayanan yang baik untuk ibu bersalin yang melahirkan di puskesmas tersebut. Alur proses visite yang dilakukan apoteker pada ibu bersalin di Puskesmas Kecamatan Matraman perlu diatur dengan baik agar proses dapat berjalan sistematis sehingga dapat memberikan pelayanan farmasi klinik yang baik, terutama pada pasien ibu bersalin. Proses visite apoteker pada pasien ibu bersalin di puskesmas terdiri atas beberapa proses, mulai dari memperkenalkan diri dan identifikasi identitas pasien, mengidentifikasi permasalahan keluhan pasien setelah persalinan maupun penggunaan obat pasien, memberikan rekomendasi berbasis bukti berkaitan dengan masalah penggunaan obat, melakukan pemantauan efektivitas dan keamanan penggunaan obat, serta melakukan dokumentasi setelah visite dilakukan. Bagan alir prosedur yang dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Matraman diharapkan sesuai dengan rancangan standar operasional prosedur yang telah disusun. Penerapan rancangan standar operasional prosedur yang dilaksanakan terkait visite apoteker terhadap pasien ibu bersalin di Puskesmas Kecamatan Matraman perlu disesuaikan dengan peraturan yang telah disetujui di puskesmas.

---

Clinical pharmacy services carried out in a health center include several activities, ranging from reviewing and providing prescriptions, drug information services, patient visits, and evaluation of drug use. The entire process of clinical pharmacy services certainly requires standard operating procedures that apply and regulate the continuity of the pharmaceutical services being carried out. To improve the quality and expand the scope of pharmaceutical services at the health center, the Matraman District Health Center continues to make changes in the form of preparation and improvement related to applicable standard operating procedures, one of which is by paying attention to good service standards for maternity mothers in the health center. The flow of the visit process carried out by pharmacists for maternity mothers at the Matraman District Health Center needs to be properly regulated so that the process can run systematically so that it can provide good clinical pharmacy services. The pharmacist visit consists of several processes, starting from identifying patient identities, identifying patient’s problems and drug use, providing evidence-based recommendations related to drug use problems, monitoring the effectiveness and safety of use medication, as well as documentation after the visit. The procedure flow chart carried out at the Matraman District Health Center is in accordance with the draft standard operating procedures that have been prepared. The application of the draft standard operating procedures carried out regarding pharmacist visits to maternity patients at the Matraman District Health Center needs to be adjusted to the regulations that have been approved there."