Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hak maternitas adalah salah satu hak asasi bagi wanita yang timbul sebagai salah satu wujud implementasi dari hak asasi manusia. Hak ini timbul sebagai kondrat wanita yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sejumlah perbedaan kondisi fisik dan kondisi psikis dibandingkan dengan laki-laki. Perbedaan mendasar ini yang kemudian menjadikan wanita memiliki kondisi-kondisi khusus yang berpotensi menimbulkan kemungkinan terjadinya diskriminasi atau pembatasan-pembatasan dalam aktivitasnya. Bagi wanita yang bekerja, kondisi-kondisi khusus ini merupakan suatu hambatan yang mendasar dalam menjalani aktivitas pekerjaannya secara optimal. Selain itu, pemenuhan atas hak maternitas bagi pekerja wanita terkait berkelindan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang berkorelasi erat dengan kebutuhan dasar manusia untuk merasakan aman dan nyaman. Hal ini disebabkan oleh kondisi-kondisi khusus tersebut memiliki sejumlah dampak psikis serta fisiknya yang membutuhkan penangananpenanganan tertentu agar mampu tetap beraktivitas secara normal. Menyadari hal ini, masyarakat internasional mengakui eksistensi atas urgensi pemenuhan pelindungan hak maternitas, khususnya bagi wanita yang bekerja. Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, peraturan perundang-undangan kesehatan, peraturan perundang-undangan hak asasi manusia, dan peraturan perundang-undangan terkait juga mengatur mengenai urgensi pelindungan hak maternitas. Dalam pembahasan menggunakan metode yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Lebih lanjut, jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang didukung dengan data lapangan melalui wawancara terhadap informan. Berdasarkan penelitian, pemenuhan atas pelindungan hak maternitas menjadi hal yang esensial dan fundamental bagi pemberi kerja terhadap pekerja wanitanya. Selain sebagai pemenuhan kebutuhan dasar pekerja wanita, pelindungan hak maternitas yang optimal dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi pekerja wanita selama menjalani aktivitas pekerjaannya. Atas dasar hal tersebut, penerapan atas pemenuhan pelindungan hak maternitas pekerja wanita merupakan salah satu kunci dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis.

---

Maternity rights are one of the human essential rights for women that arise as a form of implementation of human rights. This right arises as a condition of women who are creatures of God Almighty who have several differences in physical and psychological condition to men. This fundamental difference then makes women have special conditions that have the potential to cause the possibility of discrimination or restrictions in their activities. For working women, these special conditions are a fundamental obstacle to optimal performance of their work activities. In addition, the fulfilment of maternity rights for women workers is intertwined with occupational safety and health, which is closely correlated with the basic human need to feel safe and comfortable. This is because these special conditions have several psychological and physical impacts that require certain treatments to be able to continue their normal activities. Recognizing this, the international community recognizes the urgency of fulfilling maternity rights protection, especially for working women. The government through labour legislation, health legislation, human rights legislation, and related legislation also regulates the urgency of protecting maternity rights. In this discussion, the author uses a juridicalnormative method with a descriptive-analytical research type. Furthermore, the type of data used is secondary data supported by field data through interviews with sources. Based on the research, the fulfilment of maternity rights protection is essential and fundamental for employers toward their female workers. In addition to fulfilling the basic needs of women workers, optimal protection of maternity rights can create a sense of security and comfort for women workers while carrying out their work activities. Based on this, the implementation of the fulfilment of maternity rights protection for female workers is one of the keys to creating harmonious working relationships."

"Indonesia telah mengimplementasikan Universal Health Coverage sejak 1 Januari 2014, ini merupakan suatu prestasi sekaligus tantangan. Maka dari itu, strategi rumah sakit dalam meningkatkan mutu dan mengendalikan biaya adalah dengan membuat clinical Pathway, salah satu perangkat yang digunakan untuk memperbaiki proses pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif bersifat cross sectional, mengambil data sekunder dari rekam medik dan berkas billing pasien yang dirawat 1 januari ? 31 Desember 2014 di Rumah Sakit Hermina Depok, populasi 1107 pasien dan sampel dipilih berdasarkan variasi terbanyak yaitu pasien dengan riwayat Sectio caesaria sebanyak 265 pasien. Diolah menggunakan software ?Tools Pengembangan Pra Clinical Pathway dan Evaluasi Clinical Pathway? serta pengolahan data univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien yang memiliki resiko tinggi persalinan operasi 26.4%, lebih rendah daripada pasien yang tidak memiliki resiko persalinan operasi yaitu sebesar 73,6%. Pasien dengan jenis pembayaran pribadi lebih banyak yaitu 53.6% daripada pasien asuransi 45.3% dan JKN BPJS hanya 1.1%. Kamar perawatan kelas II lebih banyak dipilih oleh pasien yaitu 33%, VIP 29%, kelas III 23%, dan paling sedikit adalah kelas I yaitu 15%. ALOS sebesar 3.16 dan 99.6% hari perawatan sudah sesuai. Tidak semua pasien dilakukan visite berturut-turut selama masa perawatan. Terdapat 11 parameter pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan paket ibu 94.3% lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan pemeriksaan paket persiapan operasi 25.7% dan hematologi rutin 8.7%, terdapat 8 parameter lain yang dilakukan terpisah dari paket dan tidak ada dalam clinical pathway. Pemeriksaan CTG 40% ini lebih banyak dilakukan dibandingkan pemeriksaan USG 0.8%. Penggunaan kelas terapi obat telah sesuai dengan clinical pathway yaitu; ringer laktat, RL/D5, obat-obatan anestetik, analgesik, antibiotik, uterotonika, roborantia, dan lactagogue. Kelas terapi yang tidak terdapat dalam clinical pathway adalah antiemetik. Tindakan operasi Sectio caesaria dan pemasangan infus adalah 100%, pemasangan oksigen 93.2%, sedangkan pemasangan kateter 75%. Kesesuaian utilisasi layanan di hari pertama, seluruh variabel menunjukkan adanya perbedaan dengan rencana perawatan dalam clinical pathway. Hari kedua, masih ada tindakan operasi sebesar 15.5%, konsultasi 5%, pemeriksaan laboratorium 78.5% dan pemeriksaan radiologi 4.2%. Hari ketiga, masih ada tindakan operasi sebesar 1.5%, konsultasi 8%, dan pemeriksaan laboratorium 0.04%. Utilisasi layanan di hari keempat dan kelima, utilisasi sudah sesuai dengan clinical pathway.

---

Indonesia has implemented a Universal Health Coverage since January 1, 2014, this is an achievement and a challenge. Therefore, the strategy of hospitals in improving quality and controlling costs is to make a clinical pathway, one of the devices that are used to improve the service process. This research uses descriptive quantitative approach is cross sectional, taking secondary data from medical records and billing files hospitalized patients from January 1 - December 31, 2014 at the Hermina Depok Hospital, a population of 1107 patients and samples selected based on variations of the most is patients with a Sectio Caesaria history as 265 patients. Processed using software 'Tools Pre-Clinical Development and Evaluation of Clinical Pathway' as well as data processing univariate too.

Results showed that patients who are at high risk 26.4% is lower than patients who do not have the risk of delivery operations in the amount of 73.6%. Patients with the type of personal payment is 53.6% more than insured patients of 45.3% and JKN BPJS only 1.1%. Treatment rooms class II preferred by patients is 33%, 29% VIP, 23% Class III, and the least is the Class I is 15%. ALOS at 3,16 and 99.6% of treatment days was appropriate. Not all patients got visited row during treatment. There are 11 parameters of laboratory tests, examination of 94.3% mothers pack a lot more done than the preparation packet inspection operation of 25.7% and 8.7% routine hematology, there are 8 other parameters are done separately from the package and not in clinical pathways. CTG examination is 40% more than an ultrasound examination carried 0.8%.

The use of therapeutic classes of drugs are in compliance with clinical pathways, namely; Ringer's lactate, RL/D5, anesthetic drugs, analgesics, antibiotics, uterotonic, roborantia, and lactagogue. Therapeutic classes that are not included in the clinical pathway is an antiemetic. Surgery and the infusion was 100%, 93.2% oxygen installation, while the catheter 75%. Suitability utilization of services in the first day, all the variables showed a difference in treatment planning in clinical pathways. The second day, there is still a surgery operation 15.5%, 5% consultations, 78.5% laboratory tests and radiological examinations 4.2%. The third day, there is still an operation of 1.5%, 8% consultations, and 12.04% laboratory tests. Utilization of services in the fourth and fifth days, the utilization is in accordance with clinical pathways."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai analisis penegakan hukum pada penerapan pajak parkir di Kota Depok dengan metode penelitian kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data, studi literatur dan dengan melakukan wawancara mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum pada penerapan pajak parkir dan untuk menganalisis kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Depok dalam penegakan hukum pada penerapan pajak parkir di Kota Depok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pada penerapan pajak parkir di Kota Depok sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah Kota Depok juga mengalami beberapa kendala dalam penegakan hukum pada penerapan pajak parkir.

---

ABSTRACTThis research discusses about law enforcement analysis on the application of parking tax in Depok City which using qualitative method based on the data collection, literature study and doing in depth interviews. Purpose of this research is to analyze the law enforcement on the application of parking tax and to analyze the obstacles that faced by the government of Depok City in law enforcement on the application of parking tax in Depok City. Result of this research shows that law enforcement on the application of parking tax in Depok City has been running in accordance with applicable regulation. The government of Depok City also have number of obstacles in law enforcement on the application of parking tax."

"Kecemasan dan ketidakstabilan emosi sering terjadi pada remaja yang tinggal di panti asuhan. Hal ini karena banyaknya tuntutan dan kesulitan yang mereka hadapi sehingga diperlukan perhatian dan dukungan, terutama dari orang tua asuhnya. Dengan berbagai gejolak emosi yang dihadapi remaja, pengungkapan diri atau self-disclosure diperlukan. Remaja panti asuhan akan mengungkapkan diri ketika percaya dan nyaman dengan orang tua asuhnya, yang didukung dengan pemberian dukungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan dukungan sosial orang tua asuh dan self-disclosure remaja panti asuhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan jumlah responden sebanyak 55 anak berusia 10-21 di Yayasan Panti Asuhan Hidayatullah Depok. Alat ukur dukungan sosial yang digunakan disusun berdasarkan teori House (1981) yang menganalisis dukungan sosial dari 4 aspek yaitu emosional, instrumental, informasi, dan penghargaan dan self-disclosure menggunakan Jourard Self-disclosure Questionnaire dari Jourard (1971). Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa 52,7% responden memiliki tingkat self-disclosure rendah dan 63,6% responden memiliki tingkat dukungan sosial orang tua asuh dalam kategori sedang. Hasil uji bivariat menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,577 dan p-value 0,001. Hasil tersebut disimpulkan bahwa adanya hubungan yang cukup dan signifikan dengan arah hubungan positif, di mana semakin tinggi dukungan sosial maka semakin tinggi self-disclosure yang dilakukan oleh remaja panti asuhan.

---

Anxiety and emotional instability are common among adolescents living in orphanages. This is due to the many demands and difficulties they face that require attention and support, especially from their foster parents. With the various emotional turmoil faced by adolescents, self-disclosure is necessary. Adolescents in orphanages will self-disclose when they trust and are comfortable with their foster parents, supported by the provision of social support. This study examines the relationship between foster parents' social support and orphanage adolescents' self-disclosure. This study used a descriptive quantitative approach with 55 respondents aged 10-21 at Hidayatullah Orphanage Foundation Depok. The social support measuring instrument used was prepared based on House's theory (1981) which analyzes social support from 4 aspects: emotional, instrumental, information, and appreciation and self-disclosure using the Jourard Self-disclosure Questionnaire from Jourard (1971). The results of univariate analysis showed that 52.7% of respondents had a low level of self-disclosure and 63.6% of respondents had a moderate level of social support from foster parents. The bivariate test results showed a correlation coefficient of 0.577 and a p-value of 0.001. These results concluded that there is a sufficient and significant relationship with a positive relationship direction, where the higher the social support, the higher the self-disclosure made by adolescents in orphanages."

"ABSTRACT

Salah satu yang menjadi hak bagi penyandang disabilitas adalah hak atas olahraga, dimana dalam pemenuhan hak tersebut pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan sistem keolahragaan untuk penyandang disabilitas. Di Kota Depok, Salah satu langkah pemerintah kota Depok dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Hak atas olahraga bagi penyandang disabilitas merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dihilangkan, sehingga dalam penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia tersebut diperlukan suatu dasar atau prinsip yang dapat mendukung pemenuhan hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip HAM dalam Perda Kota Depok No. 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan implementasinya bagi penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yang bertujuan mengidentifikasi norma hukum tertulis dan hasil penelitian disajikan secara deskripstif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Perda Kota Depok No. 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan secara keseluruhan sudah memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan implementasi Penyelenggaraan Keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas sudah ada dalam bentuk kegiatan, tetapi terdapat beberapa hal yang masih kurang terimplementasi khususnya bagi penyandang disabilitas, yaitu mengenai penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan perlu adanya Peraturan Daerah Kota Depok yang khusus mengatur tentang Penyandang Disabilitas dan Pemerintah Kota Depok dengan segera menyediakan sarana olahraga yang memiliki fasilitas bagi penyandang disabilitas.

---

ABSTRACT

One of the rights for people with disabilities is the right to sports, where in fulfilling these rights the government and local governments have the obligation to develop a sports system for people with disabilities. in Depok City, one of the movements that Depok local government did is establish Depok City Regulations No. 8 of 2014 about Organizing Sport. The right to sport for people with disabilities is a right that cannot be eliminated, so in enforcement and fulfilling human rights need basis and principles that can support the fulfillment of human rights. This research was conducted to find out how the application of human rights principles in Depok City regulations No. 8 of 2014 about organizing sport and their implementation to people with disabilities. For this research author used juridical-normative methods which aims to identify written legal norms and the results of the research are presented descriptively. The research concludes that the application of human rights principles have been stated in the Depok City Regulation No. 8 of 2014, and the regulation implementation is in the form of activities, but there are still things that less implemented for people with disabilities, such as the provision of sports facilities and infrastructure for people with disabilities. Therefore, the author suggest, it is necessary to have the Regional Regulation of Depok City which specifically regulates Disabled Persons and the Depok City Government by immediately providing sports facilities that have facilities for people with disabilities."