Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan pelindungan konsumen jasa taman penitipan anak (TPA), dengan fokus pada kasus pelanggaran hak konsumen oleh oknum Daycare X di Depok. Melalui metode penelitian doktrinal dengan teknik analisis kualitatif dan pendekatan deskriptif-analitis, Penulis menemukan fakta bahwa meskipun permintaan jasa TPA meningkat seiring partisipasi perempuan dalam dunia kerja, kasus kekerasan terhadap anak oleh oknum TPA masih sering terjadi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak-anak yang dititipkan. Tulisan ini memiliki tujuan untuk menganalisis hak konsumen terkait penganiayaan anak di TPA berdasarkan UUPK, mengkaji tanggung jawab TPA terhadap konsumen yang dirugikan sesuai UUPK, serta meninjau peran pemerintah dalam pengaturan dan pengawasan TPA di Indonesia. Adapun tulisan ini membahas pengaturan terkait eksistensi jasa TPA di Indonesia, mulai dari pengertian, perkembangan, jenis-jenis jasa TPA, hingga perizinan yang diperlukan. Selain itu juga akan dibahas mengenai hak dan tanggung jawab pelaku usaha serta konsumen TPA sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, termasuk bentuk tanggung jawab pelaku usaha TPA terhadap konsumen yang dirugikan. Lebih lanjut, tulisan ini juga akan meninjau peranan pemerintah Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan TPA. Penulis berkesimpulan bahwa kurangnya regulasi spesifik dan terintegrasi mengenai sektor jasa penitipan anak, implementasi hukum yang belum optimal oleh oknum pengelola TPA, serta longgarnya pengawasan dari pemerintah terhadap TPA di Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan mendesak dalam hal peningkatan standar operasional serta perlindungan konsumen TPA.

---

This paper analyzes the implementation of consumer protection in daycare services, focusing on the case of consumer rights violations by Daycare X in Depok. Using a doctrinal research method with qualitative analysis techniques and a descriptive-analytical approach, the author found that despite the increasing demand for daycare services in line with women's growing participation in the workforce, cases of child abuse by irresponsible daycare staff remain frequent. This raises concerns about the safety and well-being of children entrusted to such facilities. The study aims to analyze consumer rights related to child abuse in daycares under the Consumer Protection Act (UUPK), examine the liability of daycares toward aggrieved consumers as stipulated in the UUPK, and review the government's role in regulating and supervising daycare operations in Indonesia. The paper discusses the regulatory framework governing daycare services in Indonesia, covering definitions, development, types of daycare services, and licensing requirements. Additionally, it explores the rights and responsibilities of daycare operators and consumers as outlined in Law No. 8 of 1999, including the forms of liability that daycare operators must bear toward consumers who have suffered harm. Furthermore, the study evaluates the Indonesian government's role in daycare regulation and supervision. The author concludes that the lack of specific and integrated regulations for daycare services, suboptimal legal enforcement by some operators, and lax government oversight highlight the urgent need to improve operational standards and consumer protection in daycare services.