Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Inisiatif optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu bentuk inisiatif strategis dari Sekretariat Presiden (Setpres) yang tertuang dalam rencana strategis Setpres 2020-2024. Setpres dalam menjalankan kegiatan operasional maupun administrasi menetapkan konsep zero mistake, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan diharuskan untuk teliti dan berhati-hati agar dapat meminimalisir munculnya risiko kesalahan dan timbulnya persepsi yang buruk terhadap kinerja Setpres. Layanan Setpres dituntut agar dapat memberikan data dan informasi yang aman dan handal dalam proses pengambilan keputusan. Namun pada kenyataannya pengelolaan aset dan risiko pada pusat data belum dikelola dengan baik dan bersifat spontanitas saja. Oleh karenanya dengan penelitian ini diharapkan pengelolaan risiko dan penanganan terkait keamanan informasi pada pusat data Setpres dapat dikelola dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana proses pengumpulan data primer menggunakan wawancara, diskusi atau rapat dan melalui observasi serta dilengkapi dengan data sekunder. Kerangka kerja yang digunakan dalam proses manajemen risiko keamanan informasi penelitian ini adalah ISO/IEC 27005:2018 dan menggunakan panduan dari NIST SP 800-30 Rev.1 dalam proses penilaian risiko, kemudian menggunakan ISO/IEC 27002:2013 untuk memberikan rekomendasi kontrol penanganan risikonya. Penelitian ini menghasilkan 119 skenario risiko dimana 97 diantaranya perlu dimitigasi dan 22 risiko dapat diterima. Risiko yang dimitigasi 75 risiko ditangani dengan memodifikasi risiko, 22 dengan berbagi risiko, dan 22 risiko diterima. Rancangan manajemen risiko keamanan informasi pusat data Setpres ini diharapkan dapat bermanfaat bagi organisasi Setpres dalam mengelola risiko keamanan informasi pusat data maupun unit kerja lain di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan juga pihak atau peneliti lain yang berkaitan dengan manajemen risiko keamanan informasi.

---

The initiative to optimize the use of Information Technology and Communication (ICT) is a form of strategic initiative of Presidential Secretariat (Setpres) which is can be found in the 2020-2024 Presidential Secretariat strategic plan. Setpres in carrying out the operational and administrative activities, Presidential Secretariat sets the concept of zero mistake, so that when doing the activities had to be thorough and careful in order to minimize the risk of errors and the emergence of a bad perception of the performance of the Presidential Secretariat. Presidential Secretariat services were required to provide be safe dan reliable data and information in the process of decision making. However, in the reality data center management of assets and risks was not managed properly, where the risk management and risk treatment were conducted spontaneously. Therefore, with this research risk management and the risk treatment related to the data center information security could be managed properly. This study uses qualitative method that the primary data collection by interviews, discussions or meetings, and observation, also uses the secondary data collection. Framework that is used by this research in the information security risk management process is ISO/IEC 27005:2018, and uses guidelines from NIST SP 800-30 Rev.1 in the risk assessment process, also completed with the ISO/IEC 27002:2013 for the recommendation for the risk controls. This study resulted 119 risk scenarios where 97 of them need to be mitigated and 22 risks are acceptable. Risks that were mitigated, 75 of the risks will be handled by modifying risks, 22 by sharing the risks, and 22 risks were acceptable. The design of data center information security risk management of the Presidential Secretariat was expected to be useful for Setpres Organization itself to manage information security risks and other works units within the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia as well as other parties or researchers related to the information security risk management."

"Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 12 merupakan peraturan yang mendasari tentang manajemen risiko dalam sistem elektronik. pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik menyebutkan bahwa Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI) adalah pengaturan kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dalam penerapan manajemen pengamanan informasi berdasarkan asas risiko. Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional (Pusopskamsinas) merupakan unit kerja di Badan Siber dan Sandi Negara yang melaksanakan tugas memegang kendali operasi keamanan siber Indonesia. Adanya serangan siber yang semakin besar hingga tercatat pada tahun 2020 terdapat 495.337.202 anomali yang menyerang di jaringan Indonesia, hal ini dibutuhkan keandalan Pusopskamsinas dalam melaksanakan monitoring lalu lintas siber di Indonesia. Dalam penyelenggaraan operasi keamanan siber tentu terdapat kerawanan dan potensi ancaman yang memberikan dampak negatif/risiko terhadap organisasi di mana risiko tersebut dapat dilakukan mitigasi dengan menerapkan manajemen risiko keamanan informasi pada Pusopskamsinas. Salah satu Indikator Sasaran Kegiatan Pusopskamsinas yaitu “Meningkatnya Kualitas Pemonitoran Keamanan Siber atas Serangan dan Ancaman Siber”. Berdasarkan data Laporan Kinerja Pusopskamsinas tahun 2020, diketahui bahwa Pusopskamsinas belum dapat memenuhi target kinerja dari indikator kinerja sasaran dengan capaian nilai 65% dari target capaian 100%. Tidak tercapainya target kinerja dapat berpengaruh terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi sebagai penentu ukuran tingkat keberhasilan sasaran strategis sehingga diperlukan adanya evaluasi kinerja organisasi. Berdasarkan hasil analisis permasalahan digunakan Business Model for Information Security dari ISACA yaitu Organization, People, Technology, dan Process, salah satu instrumen dari segi organisasi yang belum tersedia adalah dokumen Perencanaan Manajemen Risiko Keamanan Informasi. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan berupa secara induktif dan merupakan klasifikasi penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara kepada pejabat, pengelola layanan / tim operasional, serta perwakilan stakeholder. Hasil dari penelitian ini berupa Perencanaan Manajemen Risiko yang sesuai dengan kondisi Pusopskamsinas sehingga dapat membantu pencapaian target kinerja serta meningkatkan pencapaian Rencana Strategis BSSN.

---

Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions Article 12 is an underlying regulation concerning risk management in electronic systems. Regulation of the National Cyber and Crypto Agency Number 8 of 2020 concerning Security Systems in the Operation of Electronic Systems states that the Information Security Management System (ISMS) is a regulation of obligations for Electronic System Operators in implementing information security management based on risk principles. The National Cyber Security Operations Center (Pusopskamsinas) is a work unit in the National Cyber and Crypto Agency that carries out the task of controlling Indonesian cybersecurity operations. The existence of cyber-attacks is getting bigger until it was recorded that in 2020 there were 495,337,202 anomalies attacking the Indonesian network, this required the reliability of Pusopskamsinas in carrying out cyber traffic monitoring in Indonesia. In carrying out cyber security operations, of course there are vulnerabilities and potential threats that have a negative impact / risk on the organization where these risks can be mitigated by implementing information security risk management at Pusopskamsinas. One of the indicators of the Pusopskamsinas activity target is "Increasing the Quality of Cyber Security Monitoring of Cyber Attacks and Threats". Based on data from the 2020 Pusopskamsinas Performance Report, it is known that the Pusopskamsinas has not been able to meet the performance targets of the target performance indicators with a score of 65% of the 100% achievement target. The failure to achieve the performance targets can affect the main performance indicators (IKU) of the organization as a determinant of the level of success of strategic targets so that an evaluation of organizational performance is needed. Based on the results of the problem analysis, ISACA's Business Model for Information Security is used, namely Organization, People, Technology, and Process. One of the instruments in terms of organization that is not yet available is the Information Security Risk Management Planning document. This research is using qualitative methods such as inductive inference and the classification of a case study. Data collected through observation, study of documents and interviews of officials, managers of services / operations team, and stakeholder representatives. The results of this study are in the form of a Risk Management Planning in accordance with the conditions of the Pusopskamsinas so that it can help achieve performance targets and increase the achievement of the BSSN Strategic Plan."

"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan manajemen kabinet perlu menerapkan manajemen risiko teknologi informasi secara efektif. Selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) nomor 5 tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) perlu memiliki rancangan penanganan risiko teknologi informasi. Namun demikian, Setkab belum melaksanakan manajemen risiko teknologi informasi sehingga risiko terkait teknologi informasi tidak teridentifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rancangan manajemen risiko teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks Setkab. Metode yang digunakan pada penelitian adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi terhadap risiko teknologi informasi di lingkungan Setkab. Analisis data menggunakan metode analisis tematik. Dalam penyusunan kerangka kerja manajemen risiko teknologi informasi Setkab, standar ISO 31000:2018 akan digunakan sebagai kerangka kerja utama, kemudian akan mengacu pada ISO/IEC 27005:2022 sebagai panduan aktivitas penilaian dan penanganan risiko, dan ISO/IEC 27002:2022 sebagai acuan kontrol keamanan informasi. Penelitian ini menghasilkan 245 skenario risiko, 83 diantaranya perlu dimitigasi dan 162 risiko dapat diterima. Penelitian ini menghasilkan rancangan manajemen risiko yang diharapkan dapat membantu Setkab dalam mengelola risiko teknologi informasi secara sistematis.

---

The Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia (Setkab) as a government institution that is responsible for managing cabinet management needs to implement information technology risk management effectively. In line with the Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform (Permenpan RB) number 5 of 2020 concerning Guidelines for Risk Management for Electronic-Based Government Systems (SPBE), it is necessary to have a design for handling information technology risks. However, Setkab has not yet implemented information technology risk management, so information technology-related risks are not being identified. This study aims to develop a design for information technology risk management that is suitable for the needs and context of Setkab. The method used in the study is qualitative, collecting data through interviews, document analysis, and observation of information technology risks in the Setkab environment. Data analysis uses thematic analysis method. In developing the design for information technology risk management for Setkab, ISO 31000:2018 standard will be used as the main framework, then referring to ISO/IEC 27005:2022, as guidelines for risk assessment and risk treatment activities, and ISO/IEC 27002:2022 as the information security control reference. This research produced 245 risk scenarios, 83 of which needed to be mitigated and 162 risks were acceptable. This research produces a risk management design that is expected to help Setkab manage information technology risks systematically."

"Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalah gunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). BNN memiliki Pusat Penelitian Data dan Informasi (Puslitdatin) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Masalah utama yang dihadapi adalah adanya risiko serangan siber yang masuk ke BNN tinggi yang juga diperkuat dengan hasil evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) BNN di tahun 2021 berada pada angka indeks 2,21 dari skala 5. Rendahnya indeks SPBE tahun 2021, salah satunya disebabkan karena indikator 21 (Pelaksanaan Manajemen Risiko) masih berada pada level 1. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perancangan manajemen risiko keamanan informasi yang dapat mendukung pelaksanaan SPBE pada Badan Narkotika Nasional. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui identifikasi risiko dalam penilaian risiko keamanan informasi, sehingga dapat memberikan penilaian konsekuensi dan dampak risiko keamanan informasi serta dapat memberikan rekomendasi kontrol terkait pengelolaan risiko (mitigasi risiko) kepada organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan dengan wawancara kepada tim teknis TIK di Puslitdatin BNN serta menggunakan teknik analisis tematik. Kerangka kerja manajemen risiko keamanan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) 27005:2018, ISO/IEC 27002:2022, dan National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-30 Revision 1 (NIST SP 800-30 Rev.1). Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai bagi Puslitdatin dan karenanya memerlukan perlindungan, sedangkan ancaman adalah peristiwa apa pun yang berpotensi berdampak buruk pada operasi dan aset Puslitdatin melalui perusakan, pengungkapan, atau modifikasi informasi yang tidak sah, dan penolakan atau penghentian layanan. Dari penelitian didapatkan 78 aset yang teridentifikasi berkaitan dengan kegiatan Puslitdatin BNN dan terdapat 570 skenario peristiwa ancaman dari 16 sumber ancaman. Hasil penilaian tingkat risiko menunjukan sebanyak 37 skenario perlu dimitigasi dan 533 skenario diterima oleh Puslitdatin BNN. Pada penanganan risiko keamanan informasi dihasilkan 20 jenis rekomendasi kontrol yang diantaranya yaitu membuat kebijakan keamanan informasi, penerapan kontrol hak akses, penerapan secure authentication, pengadaan genset khusus data center, penerapan manajemen screen and desk policy, dan melakukan enkripsi data/informasi penting. Hasil penelitian ini adalah rancangan dokumen manajemen risiko keamanan informasi BNN.

---

The National Narcotics Board (BNN) is a government agency tasked with the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN). BNN has a Data and Information Research Center (Puslitdatin) which is responsible for managing information and communication technology (ICT). The main problem faced is the high risk of cyber attacks entering the BNN which is also reinforced by the evaluation results of the BNN's SPBE (Electronic Based Government System) in 2021 which is at an index number of 2.21 on a scale of 5. The low SPBE index in 2021, one of them because indicator 21 (Implementation of Risk Management) is still at level 1. This study aims to produce an information security risk management design that can support the implementation of SPBE at the National Narcotics Agency. This research is useful for knowing risk identification in information security risk assessment, so that it can provide an assessment of the consequences and impacts of information security risks and can provide control recommendations related to risk management (risk mitigation) to organizations. This study used a qualitative method, which was conducted by interviewing the ICT technical team at the BNN Research and Data Center, and using thematic analysis techniques. The information security risk management framework used in this study is the International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) 27005:2018, ISO/IEC 27002:2022, and National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-30 Revision 1 (NIST SP 800-30 Rev.1). Assets are anything that has value to Puslitdatin and therefore requires protection, while threats are any events that have the potential to adversely affect Puslitdatin operations and assets through unauthorized destruction, disclosure or modification of information, and/or denial of service. From the research, it was found that 78 assets were identified as related to Puslitdatin BNN activities and 570 threat event scenarios from 16 threat sources. The results of the risk level assessment show that as many as 37 scenarios need to be mitigated and 533 scenarios are accepted by the BNN Research and Data Center. In handling information security risks, 20 types of control recommendations were produced, including making information security policies, implementing access rights controls, implementing secure authentication, procuring special data center generators, implementing screen and desk management policies, encrypting important data/information, and others. The result of this research is the design of BNN's information security risk management document."

"ABSTRAKInformasi merupakan aset vital bagi suatu organisasi, oleh karena itu maka diperlukan suatu mekanisme yang terstruktur untuk melindungi informasi yang dimiliki suatu organisasi. Perguruan tinggi merupakan salah satu sektor yang berisiko sangat tinggi terhadap keamanan informasinya. Perguruan tinggi dihadapkan pada tantangan menyeimbangkan antara kultur keterbukaan informasi dengan penjaminan perlindungan aset informasinya. Universitas XYZ merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki aset informasi yang perlu dilindungi. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa telah terjadi beberapa masalah yang menyangkut insiden keamanan informasi yang menimbulkan kerugian berupa kerugian finansial, kerugian operasional dan kerugian reputasi atau citra Universitas XYZ.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aset, risiko dan memberikan kontrol keamanan informasi yang sesuai dengan keadaan di Direktorat Akademik Universitas XYZ. Kontrol keamanan informasi yang digunakan berbasis ISO 27001:2013. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode penelitian semi kuantitatif. Penelitian ini membahas mengenai serangkaian kegiatan manajemen risiko dan menerapkan kontrol keamanan informasi yang tepat yang terdapat pada ISO 27001:2013.Hasil penelitian ini adalah rancangan kebijakan keamanaan informasi bagi Direktorat Akademik Universitas XYZ. Rancangan kebijakan keamanan informasi digunakan sebagai acuan dalam meminimalisir risiko keamanan informasi.

---

ABSTRACT

Information is a vital assets for organization, therefor a structured mechanism is needed to protect organization information assets. Higher education is one of the highest sector that have high risk in their information security area. Higher education are faced with the challenge of balancing between the culture of information opennes and protection of information assets. XYZ University also have information assets that needs to be protected. Based on interview, there are several information security incidents causing financial, reputation and operational loss for XYZ University.

This research aims to identify assets, risk, and appropriate information security control suitable for XYZ University Academic Directorate. Information security control based on ISO 27001:2013. This is a case study research with a semi quantitative method. This research discuss about a set of risk management activity and implement appropriate information security control based on ISO 27001:2013.

Result of this research is an information security policy design suitable for Academic Directorate University of XYZ. Information security policy is used as a reference to minimize the risk of information security."

"Keberadaan teknologi informasi telah memberikan berbagai kemudahan dan peluang melakukan bisnis secara online, salah satunya adalah industri Software as a Service (SaaS). PT Mitra Cerdas Nusantara (MCN) merupakan salah satu startup yang berfokus pada bisnis SaaS sebagai penyedia solusi integrated school management system bernama Ziad Smart. IT memiliki peran yang vital pada kegiatan operasional Ziad Smart. PT MCN sadar akan hal tersebut dan menerapkan zero security incident pada Ziad Smart. Namun pada kenyataannya, Ziad Smart masih mengalami insiden keamanan karena terdapat celah pada sistem yang mengakibatkan kerugian bagi PT MCN. Hal tersebut menandakan perlunya manajemen risiko keamanan informasi bagi aplikasi Ziad Smart. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh rancangan manajemen risiko keamanan informasi aplikasi Ziad Smart. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan tinjauan pustaka. SNI ISO/IEC 27005:2022 digunakan sebagai kerangka dasar perancangan manajemen risiko keamanan informasi, sementara rekomendasi perlakuan risiko menggunakan SNI ISO/IEC 27002:2022. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan manajemen risiko keamanan informasi aplikasi Ziad Smart milik PT MCN. Penelitian ini menghasilkan 43 skenario risiko, yaitu: 10 risiko Tinggi, 21 risiko Sedang, dan 12 risiko Rendah. Penelitian ini mengusulkan 13 rekomendasi perlakuan untuk meningkatkan keamanan informasi dari aplikasi Ziad Smart.

---

Information technology presence has created several advantages and opportunities for conducting business online, one of which is the Software as a Service (SaaS) market. PT Mitra Cerdas Nusantara (MCN) is a SaaS-focused startup that provides integrated school management system solution namely Ziad Smart. Ziad Smart relies heavily on information technology for its operations. PT MCN is aware of this and has implemented a zero-security incident policy at Ziad Smart. However, Ziad Smart still experiencing security incidents because of a system flaw that causes loss for PT MCN. This highlights the necessity for information security risk management in the Ziad Smart application. The goal of this research is to provide a design for managing information security risks for the Ziad Smart application. This research employs qualitative approaches, with data collected through interviews, observations, and literature reviews. SNI ISO/IEC 27005:2022 serves as the foundation for establishing information security risk management, while risk treatment guidelines are based on SNI ISO/IEC 27002:2022. This investigation resulted in the formulation of an information security risk management strategy for PT MCN's Ziad Smart application. This study revealed 43 risk scenarios, including 10 high risks, 21 medium risks, and 12 low risks. This research presents 13 control measures to improve the information security of the Ziad Smart application."

"Aplikasi Bukti Potong Elektronik (e-Bupot) merupakan salah satu layanan DJP yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pemotongan pajak dan melaporkannya secara elektronik. Mulai tahun 2022, akan dilakukan implementasi aplikasi e-Bupot Unifikasi secara nasional untuk menggantikan aplikasi e-Bupot versi sebelumnya. Aplikasi ini mendukung proses bisnis pengelolaan SPT (Surat Pemberitahuan) dan merupakan salah satu sistem elektronik dengan tingkat kritikalitas tinggi berdasarkan Business Impact Analysis yang disusun DJP. Oleh karena itu, sangat penting bagi DJP untuk dapat menjaga keamanan informasi aplikasi e-Bupot Unifikasi dalam hal ketersediaan layanannya serta kerahasiaan dan keutuhan data dan informasi perpajakan yang diolah. Adanya insiden keamanan informasi dapat berpengaruh terhadap operasional pelayananan organisasi yang berpotensi mengakibatkan kerugian secara finansial dan penurunan reputasi. Penelitian ini dilakukan untuk menyusun rancangan manajemen risiko keamanan informasi pada aplikasi e-Bupot Unifikasi. Kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada standar ISO/IEC 27005:2018. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan manajemen risiko keamanan informasi atas aplikasi e-Bupot Unifikasi yang terdiri dari skenario risiko dan rencana penanganan risiko. Terdapat 32 skenario risiko yang diidentifikasi dengan14 skenario risiko dilakukan mitigasi dan 18 skenario risiko dapat diterima. Rekomendasi kontrol untuk penanganan risiko mengacu pada standar persyaratan keamanan informasi ISO/IEC 27001:2013 dan panduan penerapannya pada ISO/IEC 27002:2013.

---

The Electronic Withholding Tax Application (e-Bupot) is one of the DGT services used by Taxpayers to make withholding tax slip and report them electronically. Starting in 2022, the e-Bupot Unifikasi application will be implemented nationally to replace the previous version of the e-Bupot application. This application is one of the electronic systems with a high criticality level based on the Business Impact Analysis by DGT to supports the tax return processing business process. Therefore, it is very important for DGT to maintain the information security of the e-Bupot Unifikasi application in terms of the availability of its services as well as the confidentiality and integrity of the processed tax data and information. Information security incidents can have a negative impact on an organization's service operations, potentially leading to financial losses and a damage to reputation. This study was conducted to develop a design of information security risk management for the e-Bupot Unifikasi application. The framework used in this study is based on the ISO/IEC 27005:2018 standard. The result of this study is a design of information security risk management for the e-Bupot Unifikasi application, which includes risk scenarios and risk treatment plans. There are 32 risk scenarios identified with 14 risk scenarios being mitigated and 18 risk scenarios being accepted. Control recommendations for risk treatment plans refer to the information security requirements standard ISO/IEC 27001:2013 and its implementation guide ISO/IEC 27002:2013."

"ABSTRAKSejalan dengan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan untuk mempercepat perubahan pada empat bidang prioritas salah satunya sistem informasi manajemen, saat ini hampir semua unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah memiliki sistem informasi dalam mendukung tugas dan fungsi utama Kemensetneg. Semua layanan TIK termasuk sistem informasi berada pada Data Center yang dikelola oleh Biro Informasi dan Teknologi (Infotek). Biro Infotek harus memastikan operasional Data Center berjalan dengan normal agar dapat memberikan layanan TIK ke seluruh Stakeholder, akan tetapi pada pelaksanaannya masih sering ditemui gangguan yang menyebabkan kegagalan operasional pada layanan TIK. Mengacu pada hal tersebut sangatlah penting untuk memiliki rencana keberlangsungan operasional layanan TIK saat terjadi gangguan sehingga dampak dari gangguan tersebut dapat diminimalisir dan waktu pemulihannya dapat dilakukan lebih cepat dan terukur. Metodologi dalam penelitian ini adalah menggunakan ISO 23301:2012 sebagai panduan proses perancangan Business Continuity Plan (BCP) yang disesuaikan dengan kondisi SI/TI dan pedoman pengelolaan kelangsungan bisnis layanan TIK di Kemensetneg. Tahapan yang dilakukan adalah analisis dampak bisnis, analisis risiko, penentuan strategi kelangsungan bisnis, dan penetapan tim tanggap darurat. Penelitian ini menghasilkan rancangan BCP yang dapat digunakan oleh Biro Infotek dalam upaya meningkatkan kelangsungan bisnis pada layanan TIK di Data Center Kemensetneg.

---

ABSTRACTIn line with bureaucratic reforms that have been set to accelerate changes in the four priority areas, one of which is the management information systems. To date, almost all work units within the Ministry of State Secretariat (Kemensetneg) have developed an information system aimed at supporting the main tasks and functions of the Ministry of State Secretariat. All ICT services including information systems are located in the Data Center managed by the Information and Technology Bureau (Infotek). The Infotek Bureau must ensure that the operations of Data Center are running normally so that it can provide ICT services to all Stakeholders. However, in practice, connection issues are still often encountered that cause operational failure on ICT services. In this regard, it is very important to have an operational plan for the operation of ICT services in the event of a disturbance so that its impact can be minimized and it takes a more quick and measurable recovery time. The methodology used in this study was ISO 23301: 2012 as a guide to the Business Continuity Plan(BCP) design process that is tailored to the conditions of IS/IT and guidelines for managing the continuity of ICT service business in the Ministry of State Secretariat. The stages carried out are business impact analysis, risk analysis, determination of business continuity strategies, and establishment of an emergency response team. This study resulted in a BCP design that can be used by the Infotek Bureau in an effort to improve business continuity in ICT services in the Ministry of State Secretariats Data Center."

"ABSTRAKSkripsi tersebut mendeskripsikan strategi pemanfaatan media sosial dan situs web sebagai media daring yang dilakukan oleh humas instansi pemerintah. Instansi yang menjadi unit observasi pada penelitian ini yakni Kementerian Sekretariat Negara Kemensetneg . Saat ini, instansi pemerintah sedang memulai menggunakan media daring secara aktif. Media daring yang tersebut dikelola oleh Bidang Diseminasi Informasi. Skripsi tersebut bertujuan untuk memahami mengenai pemanfaatan akun media sosial dan situs web Kemensetneg berdasarkan perspektif fungsional dalam pengambilan keputusan. Kemensetneg memiliki peran dan posisi yang sangat strategis sebab pelayanan-pelayanan yang diberikan menyangkut kepentingan nasional. Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data adalah wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, bila dilihat secara keseluruhan, Humas Kemensetneg telah menjalankan fungsi dan strategi pemanfaatan baik media sosial maupun situs web. Penelitian ini merekomendasikan agar strategi dilakukan dengan spesifik yakni menentukan tujuan berdasarkan SMART dan menyusun perencanaan dengan fishbone diagram. Selain itu, rekomendasi dari penelitian ini adalah penyesuaian konten dan teknis pemanfaatan media sosial dengan target audiens serta kolaborasi dengan pihak-pihak yang terlibat.

---

ABSTRACTThe research describes the utilization strategy of social media and website as the parts of online media conducted by government public relation. In this era, the government institutions have been starting to utilize online media actively. The online media is handled by Dissemination Information Division. The institution that becomes the observation unit in this research is the Ministry of State Secretariat. That institution has greatly strategic role and strategic position because of the services provided public and national services. The purpose of this research is understanding the utilization of social media accounts and website of that institution refering to functional perspective in decision making. Researcher use constructivism paradigm, qualitative approach which is descriptive. Method of data collections are in depth interview and documentation study. Based on the results of research, overall PR of Ministry of State Secretariat has been running function and utilization strategy both social media and website. This research recommends professional PR to determine specific goal based on SMART and specific planning by creating fishbone diagram. In addition, the recommendations of this research are professional PR should fit content and technical use of social media with the target audience and collaboration with the involved parties."

"Berdasarkan Horizons Scan Report 2021 yang dikeluarkan BSI, 6 besar ancaman pada organisasi saat ini adalah pandemik, insiden kesehatan, insiden keselamatan, kegagalan TI dan telekomunikasi, serangan siber dan cuaca ekstrim. Universitas Indonesia (UI) sebagai kampus modern, komprehensif dan terbuka berusaha menjadi universitas riset terkemuka di dunia. Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi (DSTI) sebagai pengelola layanan TI di UI memiliki tugas untuk memperkuat manajemen layanan dengan menerapkan manajemen risiko dan manajemen keamanan yang selaras dengan undang-undang dan kebijakan terkait. Masalah utama bagi DSTI sebagai layanan TI di UI adalah belum adanya dokumen-dokumen terkait manajemen risiko dan manajemen keamanan informasi yang berakibat kepada kegagalan layanan TI. Dalam tahun ini sudah terjadi empat kali kegagalan pusat data yang diakibatkan permasalahan listrik dan UPS. DSTI ingin meningkatkan layanan TI di UI dengan cara menerapkan manajemen risiko dan Business Continuity Management Sytem (BCMS). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis risiko untuk merancang Business Continuity Plan (BCP) bagi layanan TI di Universitas Indonesia. Penelitian dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, metode kualitatif OCTAVE dilakukan dalam menemukan daftar risiko pada aset kritikal pada layanan TI di UI. Untuk membuat peringkat daftar risiko dibutuhkan metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner dan perhitungan FMEA untuk mendapatkan peringkat nilai risiko. Penelitian ini memisahkan risiko aset umum dan aset sistem informasi. Untuk aset kritikal umum ditemukan 2 aset berada pada level sangat tinggi, 1 tinggi, 8 risiko berada pada level rendah dan 12 risiko berada pada level sangat rendah. Untuk aset sisteminformasi ditemukan 12 aset dengan risiko sangat tinggi, 3 menengah dan 1 rendah.

---

Based on the Horizons Scan Report 2021 by BSI, the top 6 threats to organizations today are pandemics, health incidents, safety incidents, IT and telecommunications outage, cyber attacks and extreme weather. Universitas Indonesia (UI) as a modern, comprehensive and open campus strives to become a leading research university in the world. The Directorate of Information Systems and Technology (DSTI) as the IT service manager at UI has the task of strengthening service management by implementing risk management and security management in line with relevant laws and policies. The main problem for DSTI as an IT service at UI is that there are no documents related to risk management and information security management which result in the failure of IT services. This year, there have been four data center failures due to power and UPS problems. DSTI wants to improve IT services at UI by implementing risk management and Business Continuity Management System (BCMS). This study aims to conduct a risk analysis to design a Business Continuity Plan (BCP) for IT services at the University of Indonesia. The research was conducted both qualitatively and quantitatively, the OCTAVE qualitative method was carried out in finding a list of risks on critical assets in IT services at UI. To rank the risk list, a quantitative method is needed using a questionnaire and FMEA calculations to get a risk priority number. This study separates the risk of general assets and information system assets. For critical assets, it is generally found that 2 assets are at a very high level, 1 is high, 8 risks are at a low level and 12 risks are at a very high level. for information system assets found 12 assets with very high risk, 3 medium and 1 low."