Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemhan sebagai leading sector dalam bidang pertahanan merupakan sektor yang berperan sebagai penggerak dan contoh bagi instansi lainnya di bidang pertahanan. Namun, tingkat persentase partisipasi PNS Kemhan dalam mengikuti Latsarmil dan ditetapkan sebagai Komcad pada tahun 2021 sampai dengan 2022 masih cukup rendah. Dari total jumlah anggota Komcad yang telah mengikuti Latsarmil dan ditetapkan pada tahun 2021 sebanyak 3.103 orang, hanya 6 orang (0,19%) yang merupakan PNS Kemhan. Sedangkan pada tahun 2022, total jumlah anggota Komcad yang ditetapkan adalah 2.974 orang, dimana hanya 74 orang (2,48%) yang merupakan PNS Kemhan. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesiapan PNS Kemhan yang telah mengikuti Latsarmil untuk melaksanakan tugas sebagai Komcad, persepsi PNS Kemhan yang belum mengikuti Latsarmil terhadap Komcad dan strategi meningkatkan partisipasi PNS Kemhan sebagai Komcad. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi dengan model sequential explanatory (urutan pembuktian kuantitatif-kualitatif). Pada pendekatan kuantitatif, penulis menggunakan perhitungan kuesioner dengan skala Likert. Sedangkan dalam pendekatan kualitatif, penulis menggunakan metode kualitatif fenomenologi dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil yang diperoleh adalah PNS Kemhan siap melaksanakan tugas sebagai Komcad, Persepsi PNS Kemhan yang belum mengikuti Latsarmil dipengaruhi oleh faktor fungsional, struktural, situasional dan personal dan strategi utama untuk meningkatkan partisipasi PNS Kemhan dalam mengikuti Latsarmil adalah mengadakan beasiswa pendidikan di perguruan tinggi bagi PNS Kemhan yang telah mengikuti Latsarmil Komcad dan lebih intens berkoordinasi dengan Kemendikbud Ristek agar dapat meningkatkan penyetaraan Latsarmil Komcad dengan bobot sks prodi di perguruan tinggi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, pengumpulan data fokus pada kuesioner dan meneliti dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bantuan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi terbaru.

---

The Ministry of Defense as the leading sector in the field of defense is a sector that acts as a driving force and example for other agencies in the field of defense. However, the percentage level of participation of Ministry of Defense Civil Servants in participating in basic military training and being designated as a Reserve Component in 2021 to 2022 is still quite low. Of the total number of Komcad members who have attended basic military training and are set to be 3,103 in 2021, only 6 people (0.19%) are Ministry of Defense civil servants. Whereas in 2022, the total number of Reserve Component members set to be 2,974 people, of which only 74 people (2.48%) are Ministry of Defense civil servants. The purpose of this study is to analyze the readiness of Ministry of Defense Civil Servants who have attended basic military training to carry out their duties as Reserve Components, the perceptions of Ministry of Defense Civil Servants who have not attended basic military training on Reserve Components and strategies to increase the participation of Ministry of Defense Civil Servants as Components Reserve. The method used in this study is a combination method with a sequential explanatory model (quantitative-qualitative proof). In the quantitative approach, the author uses a questionnaire calculation with a Likert scale. Whereas in a qualitative approach, the author uses a qualitative phenomenological method with interviews and document studies. The results obtained are that the Civil Servants of the Ministry of Defense are ready to carry out their duties as a Reserve Component. The perception of Civil Servants of the Ministry of Defense who have not attended basic military training is influenced by functional, structural, situational and personal factors and the main strategy to increase the participation of the Ministry of Defense Civil Servants in participating military basic training is to provide educational scholarships at tertiary institutions for Civil Servants of the Ministry of Defense who have participated in basic military training for the Reserve Component and coordinate more intensely with the Ministry of Education and Culture and Research and Technology in order to increase the equality of Komcad basic military training with the weight of study program credits in tertiary institutions. Future research is expected to expand the object of research, focus on collecting data on questionnaires and research using quantitative research methods with the help of the latest version of the Statistical Product and Service Solutions (SPSS) program.

"

"Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di BPSDM Provinsi Riau merupakan milenial yang lekat dengan teknologi, aplikasi pembelajarannya digital,serta memberikan kepuasan terhadap mereka, dalam hal ini memanfaatkan Mentimeter sebagai aplikasi pembelajarannya. Secara kuasi-eksperimental, penelitian ini mendeskripsikan persepsi skala kepuasan peserta terhadap penggunaan Mentimeter sebagai aplikasi pembelajaran Latsar CPNS generasi milenial Angkatan V Kelas E Kabupatan Kampar di BPSDM Provinsi Riau. Skala kepuasan diukur melalui tangibles, reliability, responsivess, assurance, dan empathy.Temuan ini membuktikan sebagai aplikasi pembelajaran generasi milenial, kepuasan peserta Latsar CPNS terhadap penggunaan Mentimeter berada pada taraf “Sangat Memuaskan” karena nilai mean kepuasan pada masing-masing dimensi berada pada skala 4,30—5,00. Penggunaan Mentimeter juga sudah tepat karena dapat menjawab tantangan dan perkembangan zaman yang lekat dengan teknologi informasi dan digital. Memanfaatkan Mentimeter menyiratkan bahwa pentingnya penyelenggaradiklat khususnya BPSDM Provinsi Riau untuk selalu mempertahankan kepuasan dan meningkatkan inovasi layanan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta LatsarCPNS generasi milenial. Rekomendasi selanjutnya sangat memungkinkan untuk dilakukan evaluasi pembelajaran digital sehingga aplikasi Mentimeter secara efektifdapat digunakan oleh berbagai kalangan pembelajar."

"Penyelenggaraan Diklat akan efektif dan efisien bila merancang pelatihan dengan terstruktur melalui tahapan analisis/identifikasi, desain, implementasi, dan evaluasi, dikatakan Stone (2011:348) the effectiveness of training and development is enhanced when training activities are preceded by comprehensive analysis. Dampak negatif yang dirasakan bila analisis tidak dilakukan diantaranya tidak sesuainya tujuan Diklat dengan peserta yang hadir, demotivasi mengikuti pembelajaran, kerugian organisasi membiayai penyelenggaraan Diklat relatif mahal, dan investasi SDM di masa mendatang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Perlu dikaji keadaan yang sesungguhnya pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Teknis Manajemen PNS di Pusat Pengembangan ASN BKN beserta kendala yang dihadapi, selain itu mendapatkan instrumen AKD Teknis Manajemen PNS yang sesuai diterapkan di Pusat Pengembangan ASN BKN.Pendekatan penelitian ini post-positivis karena berawal degan menguji teori pelatihan SDM melalui AKD, metode pengumpulan data kualitatif dan strategi triangulasi digunakan untuk validitas data yang terkumpul. Model AKD di BKN menggunakan instrumen analisis tugas yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan AKD Teknis Manajemen PNS, namun AKD belum efektif dilaksanakan di BKN. Terkendala oleh tidak adanya koordinasi kerja antar unit dalam melaksanakan AKD, pelaksana tugas tidak mengetahui ketersediaan pedoman atau alat ukur AKD, penugasan AKD dalam struktur organisasi dan tata kerja BKN tidak tegas, SDM tidak tersertifikasi TNA, komitmen pimpinan tidak diimplementasikan dengan baik, dan belum ada standar kompetensi jabatan.Dengan tidak digunakannya Peraturan Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2011 perlu varian baru berupa instrumen analisis dalam perancangan pelatihan yang sesuai untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, instrumennya yaitu analisis Forum Group Discusion dengan keunggulan cepat, data yang diperoleh lebih kaya/dalam, dan memberikan nilai tambah. Instrumen berikutnya analisis Litingring/DIF (Kesulitan Kepentingan Keseringan/ Difficulties Importancy Frequency) yang dapat diimplementasikan menggunakan eManajemen Diklat secara daring.<

---

The implementation of training and development will be effective and efficient if the instructional sistem design is structured by the analysis, design, implementation, and evaluation, Stone (2011:348) the effectiveness of training and development is enhanced when training activities are preceded by comprehensive analysis. There will be any negative effect if the analysis is not conducted among other are that the goals of the training and development is not adjusted to the participants attending it, the de-motivation in joining the learning, the organizational loss in funding the relative expensive training and development implementation and the human resource investment in the future is not based on what is expected. It is necessary for any study to the real implementation of Civil Servant Management Technique Training Need Analysis at the ASN Development Centre, National Civil Service Agency (NCSA) as well as for the obstacles faced, also to get the appropriate instrument of Civil Servant Management Technique Training Need Analysis implemented at the ASN Development Center NCSA.

The study approach is post-positivist because it starts by testing the human resource training theory by training need analysis, the qualitative data collection and the triangulation strategy are used to validate the data collected. training need analysis model uses the instrument of task analysis determined in the Regulation of Head of NCSC number 17 of 2011 concerning the Guidance of Civil Servant Management Technique Training Need Analysis Implementation, but training need analysis is not yet conducted effectively at NSCS. It is constrained by the absence the coordination intra-units in implementing the training need analysis, the task implementers do not know the guidance or training need analysis metering tool availability, the training need analysis assignment in the NCSC organizational structure and procedure are not strict, the human resources are not certified to the training need analysis, the leader commitment is not implemented correctly, and there is not positional competence standard.

By not being used Regulation of Head of NCSC number 17 of 2011 is necessary for the new variant as the analysis instrument in designing the training appropriately to identify the training demand, its instruments are the FGD analysis with the fast superiority, the data obtained is richer / deeper, and gives additional values. The following instrument is the DIF (Difficulties Importancy Frequency) analysis to be implemented by using e-Management Training on-line."

"Tesis ini membahas pencitraan pegawai negeri sipil (PNS) era reformasi, sebagaimana tercermin dalam buku Catatan Parno PNS Gila (2011) karya Yulius Haflan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan cultural studies dengan menerapkan strategi trans-coding sebagai salah satu mekanisme representasi untuk menganalisis teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks masuk ke dalam sistem representasi citra PNS dominan dan mengalami perubahan dan perluasan dimensi sehingga membentuk makna dan citra baru. Pencitraan PNS dalam teks masih membawa citra yang sudah populer di masyarakat namun juga membentuk citra baru. Citra populer yang masih ditampilkan, yaitu: patuh, berdedikasi, gaji kecil, dan budaya kerja yang buruk. Citra yang baru meliputi gigih dan gagap teknologi. Pencitraan tersebut disampaikan dalam bahasa yang komunikatif dan penuh humor, yang merupakan cara efektif untuk memberikan pemahaman sekaligus menghibur pembaca.

---

This thesis focused on the image of civil servants in reform era, as reflected in the book of Catatan Parno PNS Gila (2011) written by Yulius Haflan. This research is based on a qualitative research, using the cultural studies approach and applying the trans-coding strategies, as one of the representation mechanisms, to analyze texts. The result of the research shows that the text entered the representation system of dominant image of the civil servants and makes changes and expansion of dimensions so that it constructs new meanings and images. The images of civil servants in the text still carry the public's popular images but at the same time it also constructs several new images. The popular images that still exist consist of obedient, dedicated, civil servant with low income and low performance work culture, while the new images include persistent attitude and technology illiterate. Those images are delivered in a communicative and humorous way, an effective way to convey ideas and to entertain the readers."

"Tesis ini membahas permasalahan penegakan pelanggaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan sanksi kode etik dan sanksi disiplin yang ada dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipologi preskriptif dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya problematika tumpang tindihnya norma etik dan disiplin serta penegakannya serta kewenangan cukup luas dari atasan langsung untuk menentukan muara penegakan pelanggaran. Penyebab adanya problematika tersebut berasal dari disorientasi proses positivisasi norma etik terhadap tujuan awal pembentukan ketentuan kode etik dan kode perilaku pegawai. Celah pengaturan dalam ketentuan Peraturan Menteri dimaksud perlu diperbaiki dengan menyasar dua masalah tadi guna menyelaraskannya dengan tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hasil penelitian ini menyarankan untuk dapat dilakukan rekonstruksi pengaturan penegakan pelanggaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan pada umumnya dengan memperhatikan ketaatan serta memperkuat orientasi pada tujuan pembentukan peraturan dengan meningkatkan pemahaman akan karakter norma etika terlebih dahulu

---

The focus of this study is to discusses the issues over enforcement of violations of civil servants within the Directorate General of Treasury through the Code of Ethic Sanctions and Discipline Sanctions in the provisions of the Minister of Finance Regulation Number 190/PMK.01/2018. This research is a normative legal research with prescriptive typology and uses qualitative data analysis methods. The study showed the problems in overlapping matters of ethical norms and disciplinary norms and its enforcement and also in the extensive authority from direct superiors to determine the estuary of violations. The cause of the problem is derived from the disorientation in the codification process of ethical norms toward the ultimate purpose of forming the provisions of the Civil Cervant Code of Ethics. The regulation insufficiency in the provisions of the Ministerial Regulation is needed to be improved by targeting the two problems earlier in order to harmonize it with three legal basic values ​​put forward by Gustav Radbruch, namely justice, purposiveness/benefits and legal certainty. The results of this study suggest that the reconstruction of the enforcement of violations of Civil Servants can be carried out in the Directorate General of Treasury and the Ministry of Finance by paying more attention to obey and to strengthen the orientation of the objectives by forming the provisions with good understanding of the character of ethical norms."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana jaringan sosial masih menjadi dasar bagi individu untuk memperoleh pekerjaan sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, melalui: 1 Bagaimana cara PNS mendapatkan pekerjaannya saat ini, apakah dengan usaha sendiri, bantuan pihak lain, atau usaha sendiri dan bantuan pihak lain; 2 Bentuk bantuan apa saja yang PNS berikan kepada pihak lain yang telah membantunya dalam mendapatkan pekerjaan saat ini; 3 Siapakah pihak lain yang membantu PNS dalam mendapatkan pekerjaannya saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 46 responden yang berada di lingkungan pemerintah Kota Bekasi yang memiliki masa kerja minimal 4 tahun. Berdasarkan hasil survey yang diperoleh, jaringan sosial masih memiliki peran penting untuk memperoleh pekerjaan. Hasil Penelitian menunjukan sebesar 52,2 PNS di lingkungan pemerintah kota Bekasi mendapatkan pekerjaannya saat ini melalui usaha sendiri dan bantuan pihak lain, selebihnya, sebesar 41,3 melalui usaha sendiri dan sebesar 6,5 murni melalui bantuan pihak lain. Pihak lain yang membantu dalam mendapatkan pekerjaan yaitu 26,1 adalah keluarga, 8,7 adalah teman, dan 15,2 adalah kerabat. Dari hasil tersebut diketahui bahwa lapisan sosial yang terbentuk dari jaringan sosial yang ada di lingkungan pemerintah kota Bekasi adalah keluarga, teman, dan kerabat. Mereka saling memberikan dukungan dan bertukar informasi mengenai lowongan pekerjaan.

---

The purpose of this study is to have knowledge of how social networking became a basic idea for an individual to get a job as a civil servant in government office of Bekasi City, through 1 How civil servants got their job, whether by their own, help from others, or both of them 2 What kind of assistance granted to other parties whom assist civil servants in getting their job 3 Who are the other parties that assist civil servants for getting their job. This study use quantitative method with 46 respondents who were in the government office and had a minimum four year work time. The result of this study showed that social network still has an important role in order to get a job. The data showed 52.2 civil servants got the job through their own efforts and the help of others, 41.3 through their own efforts amounted, and 6.5 purely through the help of others. The other parties that help to got the job are 26.1 from families, 8.7 friends, and 15.2 relatives. From these results, it is known that social layers that formed from social network in the neighborhood of government office of Bekasi City are families, friends, and relatives. They support each other and exchange information about job vacancies."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap pemilihan jenis investasi pada Pegawai Negeri Sipil PNS. Jenis investasi dibagi kedalam dua kategori yaitu investasi risiko rendah dan investasi risiko tinggi. Investasi risiko rendah terdiri dari tabungan di bank/deposito dan emas, sementara investasi risiko tinggi terdiri dari investasi properti, reksa dana, obligasi, saham dan usaha/bisnis pribadi. Literasi keuangan diukur melalui tiga dimensi yaitu pengetahuan keuangan, sikap keuangan dan perilaku keuangan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi logit menggunakan 180 sampel responden yang didapat dari hasil penyebaran kuesioner kepada PNS di Jakarta. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa ketiga dimensi literasi keuangan yaitu pengetahuan keuangan, sikap keuangan dan perilaku keuangan memiliki pengaruh positif terhadap pemilihan jenis investasi pada PNS. Selain itu dapat diketahui bahwa faktor demografi yang memiliki pengaruh positif terhadap pemilihan jenis investasi yaitu pendidikan terakhir, penghasilan per bulan dan toleransi risiko, sedangkan jenis kelamin, usia, status pernikahan dan jumlah tanggungan tidak memiliki pengaruh terhadap pemilihan jenis investasi pada PNS.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the effect of financial literacy on the selection of investment types in civil servants. This type of investment is divided into two categories low risk investment and high risk investment. Low risk investments consist of savings deposits in banks and gold, while high risk investments consist of property investment, mutual funds, bonds, stocks and business. Financial literacy is measured through three dimensions of financial knowledge, financial attitudes and financial behavior. Hypothesis testing done by using logit regression of 180 respondent samples obtained from the result of spreading questionnaires to civil servants in Jakarta. The results of this study provide empirical evidence that the three dimensions of financial literacy financial knowledge, financial attitudes and financial behavior positively affect the selection of investment types in civil servants. In addition, it can be seen that the demographic factors like education, monthly income and risk tolerance positively affect the selection of investment types, while gender, age, marital status and the number of dependents have no effect on the selection of investment types in civil servants."

"Tesis ini membahas mengenai Kewajiban Pemberhentian Sementara Terhadap Pengangkatan Komisioner dan Anggota Lembaga Non Struktural Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dikaitkan dengan mekanisme pengisian jabatan Komisioner Dan Anggota Lembaga Non Struktural. Dalam pengisian jabatan tersebut terdapat mekanisme yang berbeda antara komisioner atau anggota yang mewakili Pemerintah atau yang biasa disebut dalam peraturan perundangan-undangan sebagai Unsur Pemerintah dengan komisioner atau anggota yang melalui seleksi terbuka atau yang biasa disebut dalam peraturan perundangan-undangan sebagai Unsur Masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban pemberhentian sementara yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara maupun Peraturan Pemerintah mengenai Dipilin PNS, tidak serta mengikat seluruh PNS yang diangkat sebagai Komisioner dan Anggota Lembaga Non Struktural. Disisi lain, aturan mengenai kewajiban pemberhentian sementara PNS dimaksud belum diatur mengenai sanksi bagi pihak terkait apabila kewajiban pemberhentian sementara PNS dilaksanakan saat semua persyaratan pemberhentian sementara PNS tersebut telah memenuhi syarat.

---

This thesis discusses the Temporary Suspension Obligation for the Appointment of Commissioners and Members of Non-Structural Institutions with the Status of Civil Servants as stipulated in Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, associated with the mechanism for filling the positions of Commissioners and Members of Non-Structural Institutions. In filling the position, there is a different mechanism between commissioners or members representing the Government or commonly referred to in laws and regulations as Government Elements and commissioners or members who go through open selection or commonly referred to in laws and regulations as Community Elements.

Based on the results of the study, it was concluded that the temporary suspension obligation stipulated in the State Civil Apparatus Law and Government Regulations regarding the Election of Civil Servants, does not and binds all civil servants appointed as Commissioners and Members of Non-Structural Institutions. On the other hand, the rules regarding the obligation to suspend the civil servant have not been regulated regarding sanctions for related parties if the obligation to suspend the civil servant is implemented when all the conditions for the suspension of the civil servant have met the requirements."

"Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pengaruh motivasi pelayanan publik terhadap kepuasan kerja yang dimediasi oleh kesesuaian individu-organisasi dan komitmen terhadap organisasi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian/Lembaga di wilayah Jabodetabek. Sebanyak 173 sampel yang digunakan bersumber dari Kementerian/Lembaga di Jabodetabek untuk melibatkan variasi yang representatif. Metode Structural Equation Modeling (SEM) digunakan sebagai alat analisis utama, dengan software Smart PLS sebagai instrumen pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pelayanan publik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja ketika dimediasi oleh kesesuaian individu-organisasi dan komitmen terhadap organisasi. Temuan menarik pada penelitian ini adalah peran mediasi oleh kedua variabel mediator tersebut, yaitu kesesuaian individu-organisasi dan komitmen terhadap organisasi adalah sebagai full mediator. Pada penelitian ini juga menemukan bahwa motivasi pelayanan publik pada karyawan sektor publik belum dapat berpengaruh secara positif atau berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja.

---

This study examines the influence of public service motivation on job satisfaction, mediated by person-organizational fit and organizational commitment among civil servants of Ministry/Agency in Jabodetabek. A total of 173 samples were obtained from Ministries/Agencies in Jabodetabek to ensure representative variation. The Structural Equation Modeling (SEM) method is used as the main analysis tool, with Smart PLS software as the data processing instrument. The research findings indicate that public service motivation has a significant positive effect on job satisfaction when mediated by person-organization fit and organizational commitment. An interesting aspect of this study is the mediating role of the two mediator variables, person-organization fit and organizational commitment, as full mediators. Additionally, this study unable to provide evidence that public service motivation among public sector employees has a directly positive impact on job satisfaction."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kedudukan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat 3 tiga permasalahan. Pertama, bagaimana pengaturan mengenai jaminan di Indonesia. Kedua, bagaimana kedudukan surat keputusan Pensiun PNS sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit. Ketiga, bagaimana eksekusi terhadap objek jaminan berupa SK Pensiun PNS pada saat debitur wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisa penulis, dapat diperoleh kesimpulan bahwa Surat Keputusan Pensiun PNS bukan merupakan jaminan kebendaan dan tidak termasuk dalam jaminan kredit yang ideal karena tidak dapat dilakukan eksekusi ketika debitur wanprestasi. Oleh sebab itu menurut penulis, sebaiknya Surat Keputusan Pensiun PNS tidak lagi menjadi objek jaminan pada perjanjian kredit karena tujuannya hanya memberikan rasa aman kepada Bank tetapi tidak dapat menjadi objek pelunasan kredit.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the position decree of the retirement of civil servants as an object guarantee on credit agreement of PT. Bank Negara Indonesia. There are 3 three problems in this thesis. First, hows the regulation of guarantee in Indonesia. Second, how rsquo s the position decree of the retirement of civil servants as an object guarantee on credit agreement. Third, hows the execution of the object guarantee if debtor breaching the contract. This research used normative juridical method. Based on the results of the writer analysis, the conclusion is the decree of the retirement civil servants is not a material security guarantee and not an ideal for credit guarantee because it cant be executed when the debtor breaching the contract. Therefore, the decree of the retirement of civil servants shouldnt be the object guarantee on credit agreement because the purpose only to make Bank secured but can rsquo t be the object of repayment of credit. "