Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam tesis ini yang berjudul ?Tinjauan Yuridis Pengaturan Upah Pekerja/Buruh Dihubungkan Dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Serta Implikasinya Terhadap Upaya Mewujudkan Keadilan Antara Pekerja/Buruh Dan Pengusaha?, digambarkan mengenai permasalahan upah dan pengaturannya dalam (HJ No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mulai dari pengertian upah, fungsinya dalam hubungan kerja, sistem pengupahan, isu upah rendah yang memicu dilakukannya mogok kerja, sampai dengan implikasi pengaturan upah dalam UU Ketenagakerjaan tadi terhadap upaya mewujudkan keadilan antara pekerja/buruh dan pengusaha.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan upah dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan apakah pengaturan tersebut telah dapat mewujudkan keadilan antara pekerja/buruh dan pengusaha, serta untuk mengatahui bagaimana peran pemerintah saat ini dan seharusnya dalam rangka mewujudkan keadilan antarapekerja/buruh dan pengusaha tersebut. Adapun pemikiran yang melandasi dilakukannya penelitian ini adalah karena adanya kekhawatiran terhadap fenomena kurang harmonisnya hubungan pekerja/buruh dan pengusaha, terutama berkaitan dengan masalah upah, yang sampai saat ini belum ada titik temu.Aksi mogok kerja yang dilakukan para pekerja/buruh, adanya PHK dan sebagainya merupakan masalah ketenagakerjaan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu jalannya roda perekonomian negara kita. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian-penelitian yang dapat memberikan masukan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan mempergunakan pendekatan yuridis. Teknik pangumpulan data yang digunakan adalah Studi kepustakaan. Pengaturan upah di dalam UU No. 13 tahun 2003 masih momiliki bnbenapa kekurangan, sehingga implikasinya untuk terwujudnya keadilan bagi pekerja/buruh dan penguaaha pun belum tercipta. Peran pemerintah berkaitan dengan hal tersebut belum menunjukkan adanya usaha yang benar dan maksimal. Pengaturan upah yang lebih pasti, yang tentunya didukung dasar pertimbangan yang objektif dan fair, demi terciptanya kepastian hukum merupakan sesuatu yang harus segera dilakukan. Pemerintah pun harus berperan sabagai mediator dan regulator yang benar sesuai proporsinya."

"Penelitian terhadap implikasi aturan perjanjian kerja waktu tertentu terhadap pekerja/buruh dirasa penting, paling tidak didasarkan pada lima alasan, yaitu: pertama, aturan perjanjian kerja waktu tertentu merupakan fenomena baru yang hadir dengan tujuan awal mengisi pekerjaan yang memang mempunyai batasan waktu dalam pengerjaannya sehingga membutuhkan adaptasi dalam pelaksanaannya. Kedua, perjanjian kerja waktu tertentu merupakan bagian dari perubahan hukum di bidang perburuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Organski, bahwa bangsa yang baru merdeka akan melaksanakan pembangunan melalui tiga tahap satu persatu yaitu unifikasi, industrialisasi dan kesejahteraan sosial. Dalam tahap industrialisasi yang ditandai dengan akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi dimana hukum berpihak pada kaum industrialis, aturan perjanjian kerja waktu tertentu lahir untuk menjawab kebutuhan industrialisasi. Ketiga, penerapan aturan dari perjanjian kerja waktu tertentu melahirkan masalah bagi pekerja/buruh"

"Saat ini sudah semakin banyak perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruhnyanya berdasarkan perjanjian kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu). Perusahaan tersebut dalam merekrut pekerja/buruhnya melalui pihak ketiga (perusahaan penyedia jasa pekerja). Akibat dari cara ini maka status pekerja/buruh tersebut tidak akan sama dengan pekerja/buruh tetap di perusahaan tersebut. Status kepegawaiannya dari pekerja/buruh tersebut adalah pekerja/buruh kontrak. Hal ini menimbulkan perbedaan kesejahteraan balk itu mengenai upah, tunjangan, dan pesangon serta hak-hak lainnya pada saat kontrak kerja (perjanjian kerja waktu tertentu) berakhir.Masalah inilah yang paling dikeluhkan oleh para masyarakat (pekerja) dengan sistem kontrak. Oleh sebab itu dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur tentang pekerja/buruh kontrak yang direkrut melalui pihak ketiga (perusahaan outsourcing). Pekerja/buruh jenis ini tergolong dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Menurut ketentuan dalam undang-undang tersebut, PKWT diperuntukkan untuk pekerjaan penunjang yang akan selesai paling lama 3 (tiga) tahun."

"ABSTRAKDalam tesis ini yang berjudul ?Tinjauan Yuridis Pengaturan Upah Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Peran Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (FPBJ)? digambarkan mengenai permasalahan upah dan pengaturannya dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mulai dari pengertian upah, fungsi upah dalam hubungan kerja, sistem pengupahan, dan proses penentuannya sampai dengan implikasi pengaturan upah dalam UU Ketenagakerjaan tadi terhadap peran dan fungsi Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (FPBJ) sebagai salah satu organisasi pekerja/buruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan upah dalam UU Ketenagakerjaan dan apakah pengaturan tersebut telah memberikan perlindungan yang cukup bagi buruh mendapatkan kehidupan yang layak bagi diri dan keluarganya, dan bagaimana peran dan fungsi FPBJ sebagai organisasi buruh dalam proses pengupahan. Adapun pemikiran yang melandasi dilakukannya penelitian ini adalah karena adanya kekhawatiran terhadap fenomena perseteruan yang selalu terjadi antara buruh dengan pengusaha yaitu tentang masalah uupah dan FPBJ sebagai salah satu organisasi buruh yang sering dalam kondisi/ perseteruan masalah upah dengan pengusaha seperti tersebut sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskritif analistis dengan pendekatan yuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Pengaturan upah di dalam UU Ketenegakerjaan dan peraturan pelaksana lainnya masih memiliki beberapa kekurangan, baik dari definisi mengenai upah, penetapan upah minimum, dan waktu peninjauan upah minimum sehingga organisasi buruh FPBJ dituntut untuk berperan aktif dalam mewujudkan pengupahan yang dapat memberikan perlindungan yang cukup bagi buruh dan keluarganya khususnya kepada anggota yang tergabung dalam FPBJ."

"Dalam beberapa tahun terakhir ini pelaksanaan outsourcing dikaitkan dengan hubungan kerja, sangat banyak dibicarakan oleh pelaku proses produksi barang maupun jasa dan oleh pemerhati, sepeti juga dengan tren bisnis popular lainya yang lebih dulu (metode assembly otomatisasi, dan komputerisasi) banyak menimbulkan banyak pendapat teori dan cara pandang yang kontradiksi (bertentangan) demikian pula dengan outsourcing. karena outsourcing di Indonesia, khususnya di Jakarta, banyak dilakukan dengan sengaja untuk menekan biaya pekeija/buruh (labour cost) dengan periindungan dan syarat kerja yang diberikan jauh di bawah dari yang seharusnya diberikan sehingga sangat merugikan pekeija/buruh. Pelaksanaan outsourcing yang demikian dapat menimbulkan keresahan pekeija/buruh dan tidak jarang diikuti dengan tindakan mogok kerja, sehingga maksud diadakannya outsourcing seperti apa yang disebutkan di atas menjadi tidak tercapai, oleh karena terganggunya proses produksi barang maupun jasa. Kecendrungan outsourcing yaitu memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut perusahaan penerima pekeijaan. Praktek sehari-hari outsourcing selama ini diakui lebih banyak merugikan pekerja/buruh, karena hubungan keija selalu dalam bentuk tidak tetap, kontrak (PKWT), upah lebih rendah, jaminan sosial kalaupun ada hanya sebatas minimal, tidak adanya job security serta tidak adanya jaminan pengembangan karir dan lain-lain sehingga memang benar kalau dalam keadaan seperti itu dikatakan praktek outsourcing akan menyengsarakan pekerja/buruh dan membuat kaburnya arti sebenarnya dari hubungan industrial.Untuk itu hendaknya kepada peiaku usaha yang akan menerapkan sistem keija outsoucing sebaiknya memahami betul bentuk dan cara penerapannya dan kepada pemerintah sebagai salah satu unsur dalam hubungan ketenagakerjaan bertindak tegas dan konsisten dalam menciptakan dan menerapkan peraturan perundang-undangan sehingga segala penyimpanganpenyimpangan yang saat ini terjadi dalam praktik outsourcing dapat dihilangkan."

"Didalam sebuah negara yang sedang memasuki tahap pembangunandibutuhkan investor asing guna menanamkan modal dan mengerakan semangatpengusaha dalam negeri untuk bersaing dengan baik, tetapi dampak dariterbukanya pasar tersebut menimbulkan problematika yang baru, hal ini dapat kitalihat bahwa pekerja/buruh kerapkali menjadi tumbal atas hal tersebut. Hubunganantara pengusaha dengan buruh kerap kali mengalami suatu permasalahaan.Seringkali terjadi perselisihan diantara keduanya sebagai akibat dari berbagimacam sebab. Didalam permasalahaan tersebut buruh selalu didalam posisi yanglemah, dan mogok merupakan senjata bagi buruh untuk melakukan perlawananterhadap penindasan yang dilakukan oleh pengusaha kepada mereka. Pemogokanpemogokanyang terjadi di Indoneisa disebabkan berbagi macam faktor antara lainberkaitan dengan tuntutan kebebasan berserikat, tuntutan kenaikan upah, tuntutanagar diberikan tunjangan hari raya. Hal tersebut dapat terlihat dari tingkat upahburuh yang rata-rata masih rendah serta syarat-syarat kerja yang dirasakan olehburuh kurang memadai sehingga menyebabkan pemogokan-pemogokan. Buruhjuga menuntut kepada pengusaha untuk melaksanakan ketentuan-ketentuanhukum ketenagakerjaan yang memang banyak pengusaha yang menghiraukanketentuan-ketentuan tersebut, dengan di latar belakangi hal tersebut mogokmerupakan jalan bagi buruh untuk menuntut hak-hak mereka. Tetapi mogok kerjayang dilakukan oleh buruh haruslah sesuai dengan koridor hukum yang tertuangdidalam Undang-Undang. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danUndang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaiaan Perselisihan HubunganIndustrial sehingga mogok kerja yang dilakukan oleh buruh dikatakan sah sesuaiperaturan hukum yang berlaku.

---

AbstractIn a country that was entering a phase of development needed to infusecapital foreign investors and entrepreneurs in the country mengerakan the spirit tocompete properly, but the impact of the opening of those markets pose newproblem, this we can see that workers/labourers become sacrificial anodes areparticularly over such matters.The relationship between owners and labor oftenexperience a dispiutes. Often quarrels between them as a result of sharing avariety of causes. In the dispiutes always in the position of labor is weak, and thestrike was a labor to do the weapons for the resistance against oppression byemployers to them. Strike that occurred in the manner of sharing factor-Indonesians caused among other things related to the demands of freedom ofAssembly, the demands for wage increases, demands to be given allowances feast.It can be seen from the level of labor wages that average is still low as well as theterms of the work perceived by inadequate labor causing the strike. Labors alsodemanded to owners to carry out the provisions of employment law which indeedmany entrepreneurs who ignored these provisions, with the performance of thisstrike is a way for labors to demand their rights. But break down the work done bylaborers shall be in accordance with the law contained in the corridors of the Act.No. 13 of 2003 on Labor and law No. 2 of 2004 concerning Industrial RelationsDisputes so that settlement of strike work done by laborers is said to be validaccording to legislation in force."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan terhadap pembayaran upah buruh dan pemenuhan hak-hak buruh yang timbul akibat PHK pada perusahaan yang dinyatakan pailit berdasarkan undang-undang kepailitan dan ketenagakerjaan, dengan studi kasus kepailitan PT Fit U Garment Industry. Penelitian ini menguraikan mengenai buruh sebagai salah satu kreditor dari debitor pailit yang harus bersanding dengan kreditor-kreditor lainnya dalam mendapatkan pembayaran upah buruh dan hak-hak buruh lainnya dari harta pailit. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut; pertama, Bagaimana kedudukan tagihan upah buruh dan hak-hak buruh lainnya dalam urutan prioritas pembayaran utang. Kedua, Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh buruh terhadap putusan kepailitan untuk mendapatkan hak-hak buruh yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan terakhir, bagaimana pembayaran upah buruh dan pemenuhan hak-hak yang timbul akibat PHK pada kasus kepailitan PT Fit-U Garment Industry.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the protection of workers' wage payment and fulfillment of labor rights arising from layoffs at the company declared bankrupt under the laws of bankruptcy and employment, with the bankruptcy case studies PT Fit U Garment Industry. This study describes about the workers as one of the creditors of the bankruptcy debtor must be coupled with other creditors in obtaining payment of wages and other labor rights of the bankruptcy estate. This study aims to answer the question as follows; first, how the position of wage bills and other labor rights in order of priority debt payments. Second, how efforts to be made by the workers against the decision of the bankruptcy to obtain labor rights set out in the legislation in force. And lastly, how payment of wages and fulfillment of the rights arising from layoffs in the case of bankruptcy PT Fit-U Garment Industry."