Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"TransJakarta sebagai transportasi publik memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan terkait aksesibilitas pada transportasi publik bagi disabilitas yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian pemberian pelayanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di TransJakarta. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Merilee S. Grindle (1980). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist,teknik pengumpulan data melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi literatur. Hasil analisis menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih ditemukan sejumlah faktor penghambat. Melalui 21 Indikator masih terdapat 9 indikator yang menjadi penghambat, yaitu kurangnya pelibatan dan komunikasi dengan penyandang disabilitas sehingga terdapat fasilitas yang tidak sesuai, petugas frontlineryang belum memahami pelayanan disabilitas, pelaksana masih belum sepenuhnya tanggap akan masukan stakeholder, instruksi penyediaan fasilitas dalam konten kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah masih kurang mendetail, kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait fasilitas bagi disabilitas sehingga adanya ketidakpahaman target group serta kurangnya awarenessmasyarakat umum, dan adanya sistem prasarana yang sudah terbentuk belasan tahun sehingga perbaikan fasilitas dilakukan bertahap dan memakan waktu cukup lama.

---

TransJakarta as public transportation has the obligation to implement policies related to accessibility in public transportation for persons with disabilities established by the Central Government and the Provincial Government, however, problems are still found in providing accessible services for persons with disabilities. Therefore, this study aims to describe the factors that influence policy implementation by using the implementation of public policy implementation theory by Merilee S. Grindle (1980). The method used in this research is post-positivist, data collection techniques through primary data conducted by in-depth interviews and secondary data in the form of literature studies. The results of the analysis illustrate that in the implementation of the policy of providing accessibility for persons with disabilities, a number of inhibiting factors are still found. Through 21 Indicators there are still 9 indicators that become obstacles, namely the lack of involvement and communication with people with disabilities so that there are inadequate facilities, lack of frontliner’s understanding of disability service, implementers are still not fully responsive to stakeholder input, the instructions for providing facilities in the policy are still not detailed, lack of socialization and education related to facilities for disabilities so that there is a lack of understanding of the target group and a lack of awareness of the general public, and the existence of an infrastructure system that has been established for a dozen years so the improvement of facilities is carried out in stages and takes quite a long time."

"Pendahuluan: Dengan stasusnya sebagai transportasi massal, Transjakarta harus dapat digunakan oleh seluruh kalangan termasuk penyandang difabel, salah satunya halte. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan ITDP pada tahun 2018, hasil observasi menjelaskan bahwa dari beberapa fasilitas ramah difabel yang dimiliki oleh Transjakarta masih banyak yang belum memenuhi standar, diantaranya adalah kemiringan ram, ketersediaan guiding block, lebar pintu masuk, ruang gerak bebas pada koridor, papan informasi berjalan, serta informasi berbasis suara yang masih belum banyak tersedia di halte Transjakarta. Metode: Variabel penilaian aksesibilitas halte diantaranya pada ukuran dasar ruang, jalur pemandu, pintu, ram, tangga, serta rambu dan marka sesuai Permen PUPR No. 14 tahun 2017 dan Permenhub No. PM 98 tahun 2017. Penelitian dilakukan seluruh halte ramah difabel Transjakarta sebanyak 64 halte yang tersebar di 12 koridor di seluruh wilayah DKI Jakarta kecuali Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Hasil: Secara keseluruhan, tingkat pemenuhan aksesibilitas di halte ramah difabel bus Transjakarta sebesar 66%, aksesibilitas ukuran dasar ruang 89%, jalur pemandu 36%, pintu 79%, ram 71%, tangga 76%, serta rambu dan marka 45%. Kesimpulan: Kesimpulannya, pemenuhan aksesibilitas pada halte ramah difabel bus Transjakarta masih perlu ditingkatkan. Penelitian lebih lanjut mengenai aksesibilitas pada halte bus Transjakarta masih perlu dikembangkan.

---

Introduction: As mass public transportation, the Transjakarta facilities, including bus stops, must be accessible to the public, including people with disabilities. The ITDP research in 2018 explained that many Transjakarta facilities did not conform the accessibility standards, including the slope of the ramp, the availability of guiding blocks, the width of the entrance, free movement space in corridors, running text, and the availability of voice-based information. Methods: The accessibility variables of the bus stop assessment are the size of the space, guiding block, doors, ramps, stairs, as well as signs and markings according to PUPR Ministerial Regulation No. 14 of 2017 and Perhubungan Ministerial Regulation No. PM 98 of 2017. The research was carried out on all 64 Transjakarta disabled-friendly bus stop across 12 corridors throughout the DKI Jakarta area except Kepulauan Seribu Administrative District. Results: Overall, the accessibility fulfillment rate at the disabled-friendly Transjakarta bus stop was 66%, room size accessibility was 89%, guiding block 36%, doors 79%, ramps 71%, stairs 76%, and signs and markings 45%. Conclusion: The fulfillment of accessibility at the disabled-friendly Transjakarta bus stop needs to be improved. Further research on accessibility at Transjakarta bus stops still needs to be developed."

"Aksesibilitas adalah kemudahan melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain yang termasuk dalam sistem transportasi. Mobilitas masyarakat terjadi setiap hari, hal ini disebabkan oleh perjalanan dari dan ke kota atau tujuan masyarakat, seperti di kota Bogor. Menurut data riset Global Traffic Scorecard 2021, tingkat kemacetan di Kota Bogor menduduki peringkat ke-5 di Indonesia, dan ke-821 di dunia. Tingginya jumlah kendaraan yang melewati Kota Bogor serta jumlah pengguna komuter, dan permasalahan lalu lintas yang dialami di Kota Bogor, tentunya mengganggu aksesibilitas transportasi yang merupakan komponen penting dari sebuah kota dan juga sangat penting untuk menjamin masyarakat dapat mengakses layanan seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Hal ini tidak dapat tercapai dengan baik jika akses mobilitas masyarakat terganggu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator aksesibilitas transportasi dengan menggunakan metode PTAL dan PTAI lalu mendapatkan pembaharuan indikator aksesibilitas menggunakan Skala Likert dan SEM - PLS. Hasil analisis PTAL dan PTAI adalah tingkat aksesibilitas transportasi di Kota Bogor masih tergolong sangat buruk atau masih sulit untuk dijangkau. Kemudian hasil dari SEM-PLS, variabel baru untuk perhitungan aksesibilitas transprotasi adalah Variabel Wilayah dengan indikator Kepadatan Tata Guna Lahan.

---

Accessibility is the ease of doing mobility from one place to another which is included in the transportation system. Community mobility occurs every day, this is caused by travel to and from cities or community destinations, such as in the city of Bogor. According to research data from the Global Traffic Scorecard 2021, the level of congestion in Bogor City is ranked 5th in Indonesia, and 821st in the world. The high number of vehicles passing through the City of Bogor as well as the number of commuter users, and the traffic problems experienced in the City of Bogor, of course disrupt the accessibility of transportation which is an important component of a city and is also very important to ensure that people can access services such as health, education and employment. . This cannot be achieved properly if access to community mobility is disrupted. Therefore, this study aims to analyze indicators of transportation accessibility using the PTAL and PTAI methods and then get updated accessibility indicators using the Likert Scale and SEM - PLS. The results of PTAL and PTAI analysis show that the level of transportation accessibility in Bogor City is still very bad or difficult to reach. Then the results from SEM - PLS, the new variable for calculating transportation accessibility is the Area Variable with the Land Use Density indicator."

"Skripsi ini mengkaji tentang pengaruh aksesibilitas, biaya, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pengguna layanan Mass Rapid Transit (MRT) selama masa pandemi di Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian bivariat dengan menggunakan dua teori, yaitu teori kualitas pelayanan dan teori keputusan pengguna. Teori kualitas pelayanan menggunakan lima dimensi reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible. Lalu untuk teori keputusan pengguna memiliki lima dimensi, yaitu waktu, keamanan dan kenyamanan, serta mengukur variabel waktu dan aksesibilitas terhadap keputusna pengguna. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data mixed method, yaitu dengan memperoleh data kuantitatif dan kualitatif melalui survei dan wawancara. Survei dilakukan secara daring melalui platform google forms dengan menghasilkan sebanyak 130 responden. Selain itu, juga dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan MRT Jakarta, para ahli atau pengamat transportasi publik, praktisi dan akademisi yang kompeten dalam bidang transportasi, serta beberapa pengguna layanan MRT Jakarta yang bersedia untuk diwawancarai lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh biaya, aksesibilitas dan kualitas layanan MRT Jakarta dalam membangun keputusan pengguna memiliki hubungan positif dengan kekuatan hubungan lemah pada setiap variabelnya. Hasil tersebut diperoleh melalui uji korelasi Somers’d (130 responden).

---

This study examines the effects of accessibility, cost and service quality on the decisions of users of Mass Rapid Transit (MRT) during the pandemic in Jakarta. This research is a bivariate research using two theories, namely service quality theory and user decision theory. Service quality theory uses five dimensions of reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangible. Then the theory of user decision has five dimensions, namely time, security, and comfort and measuring variable cost and accessibility. This study uses mixed data collection techniques, namely by obtaining quantitative and qualitative data through surveys and interviews. The survey was conducted online through the google form platform by generating as many as 130 respondents. In addition, in-depth interviews were also conducted with several parties related to the implementation of MRT Jakarta services, experts or observers of public transportation, practitioners and academics who are competent in the field of transportation, as well as several users of MRT Jakarta services who are willing to be interviewed further. The results showed that accessibility, cost and the service quality in building decision of users of MRT has a positive relationship and the strength of the relationship is weak on each variables . These results are obtained through the Somers’d (130 respondents)."

"Kota Depok sebagai salah satu kota penyangga ibu kota dihadapkan dengan masalah kemacetan dan membutuhkan perhatian yang cukup serius. Dari kondisi yang ada juga menunjukkan masih rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum di kota Depok karena beberapa faktor. Pemerintah Kota Depok berupaya melakukan penyelenggaraan layanan angkutan umum yaitu Bus Semi Transit (BST) sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dan solusi dari masalah yang ada. Maka diperlukan adanya persiapan perancangan rencana operasional BST Kota Depok diantaranya prakiraan tarif teknis dan subsidi dari operasional BST Kota Depok.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besaran tarif teknis untuk setiap trayek BST Kota Depok, menganalisis besar load factor yang paling sesuai jika penyelenggaraan BST Kota Depok berdasarkan standar pelayanan minimal angkutan BRT, dan menghitung besaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk biaya operasional BST Kota Depok pada setiap kondisi load factor. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sampel data karakteristik dan biaya operasional kendaraan dari operasional BRT yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Selanjutnya menentukan dan mencari data variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap besaran biaya operasional kendaraan (BOK). Data yang diperoleh dianalisis dengan metode pemilihan model persamaan regresi stepwise untuk selanjutnya didapatkan model persamaan terbaik dan menghitung besaran BOK. BOK yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan besaran BOK yang dihitung dengan metode Kementerian Perhubungan. Produktivitas produksi bus dihitung berdasarkan standar pelayanan minimal operasional angkutan BRT. Tarif teknis dihitung berdasarkan BOK yang didapat dengan produktivitas harian bus. Estimasi pendapatan diperoleh dari perhitungan tarif dengan produktivitas bus per hari dan jumlah penumpang yang dihitung dari variasi tingkat load factor yang dihitung. Prakiraan subsidi dihitung dengan melihat selisih antara tarif teknis yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima. Dari analisis yang dilakukan diperoleh besaran BOK BST Kota Depok pada Koridor 1-A, 1-B, 1-C, 2, dan 3 berturut-turut adalah Rp 6.748,69; Rp 6.749,44; Rp 6.748,69; Rp 6.749,19; dan Rp 6.748,69. Besaran tarif teknis selama periode operasional satu hari pada Koridor 1-A, 1-B, 1-C, 2, dan 3 berturut-turut yaitu Rp 24.380.329, Rp 21.641.398, Rp 28.951.893, Rp 19.048.238, dan Rp 31.735.729. Tingkat load factor yang paling sesuai atau tidak memerlukan subsidi pada operasional BST Kota Depok yaitu 62,71% untuk Koridor 1-A, 53,99% untuk Koridor 1-B, 73,11% pada Koridor 1-C, 47,53% pada Koridor 2, dan 80,14% pada Koridor 3. Subsidi maksimum harian BST Kota Depok pada Koridor 1-A, 1-B, 1-C, 2, dan 3 berturut-turut adalah sebesar Rp 24.380.329, Rp 21.641.398, Rp 28.951.893, Rp 19.048.238, Rp 31.735.729.

---

Depok as one of the supporting cities for the capital city is faced with the problem of congestion and requires serious attention. The existing conditions also show that the public's interest in using public transportation in Depok is still low due to several factors. The Depok Government seeks to carry out public transportation services, namely Bus Semi Transit (BST) as a form of service to the community and solutions to existing problems. Therefore, it is necessary to prepare an operational plan for the BST Depok operational plan, including technical tariff estimates and subsidies from the BST Depok operation. minimum service standards for BRT transportation, and calculate the amount of subsidies issued by the government for BST Depok operational costs in each load factor condition. The research was conducted by collecting sample data on vehicle characteristics and operating costs from BRT operations in several regions in Indonesia. Next, determine and search for data on variables that are thought to have an effect on the amount of vehicle operating costs (BOK). The data obtained were analyzed by the method of selecting the stepwise regression equation model to then obtain the best equation model and calculate the amount of BOK. The BOK obtained is then compared with the BOK calculated using the Ministry of Transportation method. Bus production productivity is calculated based on the minimum service standard for BRT transportation operations. The technical fare is calculated based on the BOK obtained with the daily productivity of the bus. Estimated income is obtained from the calculation of the fare with the productivity of the bus per day and the number of passengers calculated from the variation of the calculated load factor level. The subsidy forecast is calculated by looking at the difference between the technical tariffs issued and the income received. From the analysis carried out, the amount of BOK BST Depok City in Corridors 1-A, 1-B, 1-C, 2, and 3 respectively is Rp 6.748,69; Rp 6.749,44; Rp 6.748,69; Rp 6.749,19; dan Rp 6.748,69. The amount of technical tariffs during the one-day operational period on Corridors 1-A, 1-B, 1-C, 2, and 3, respectively, is Rp 24.380.329, Rp 21.641.398, Rp 28.951.893, Rp 19.048.238, and Rp. 31.735.729. The most appropriate load factor level or does not require subsidies for BST operations in Depok City is 62,71% for Corridor 1-A, 53.99% for Corridor 1-B, 73,11% for Corridor 1-C, 47,53% in Corridor 2, and 80,14% in Corridor 3. The maximum daily subvention for Depok City BST in Corridors 1-A, 1-B, 1-C, 2, and 3 respectively is Rp 24.380.329, Rp 2.641.398, Rp 28.951.893, Rp 19.048.238, Rp 31.735.729."

"Untuk mendukung hak para penyandang disabilitas khususnya dalam penyediaan aksesibilitas pada transportasi publik, pemerintah sebagai regulator mengeluarkan kebijakan terkait penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi penyandang disabilitas. Implementasi kebijakan ini ditujukan untuk memberi kemudahan kepada penyandang disabilitas yang ingin menggunakan transportasi publik, salah satunya Commuter Line Jabodetabek sebagai transportasi yang paling diminati di wilayah Jabodetabek. Analisis implementasi ini menggunakan 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan Teori Edward III yakni Komunikasi, Sumber-sumber, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah kurangnya komunikasi pihak terkait dengan penyandang disabilitas yang menyebabkan fasilitas tidak sesuai dengan kebutuhan disabilitas atau mengalami kerusakan, adanya kewenangan yang tidak dijalankan seperti seharusnya, kurangnya pemahaman petugas frontliner mengenai pelayanan disabilitas, serta permasalahan teknis. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini menyarankan PT. KCI untuk meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas, memberikan pelatihan kepada seluruh petugas frontliner, serta meningkatkan koordinasi antar pihak terkait.

---

To support the rights of person with disabilities, especially in the provision of accessibility in public transportation, the government as a regulator has issued a policy regarding the provision of accessibility on public transportation services for person with disabilities. The implementation on this policy intended to provide facilities for persons with disabilities who want to use public transportation, one of them being Commuter Line Jabodetabek which is the most popular transportation in Jabodetabek area. The analysis of this implementation uses 4 factors that affect the policy implementation based on Edward III Theory, namely : Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structures. The analysis shows that the problems occur are the lack of communication between parties related to persons with disabilities which cause the facilites do not suits disability needs or are damaged, the presence of authority that is not carried out as it should, lack of frontliners understanding of disability service, and technical problems. From these problems, this research suggests PT. KCI to increase the involvement of persons with disabilities, provide training to all frontliners, and improve coordination between related parties."

"Penyediaan akses kerja bagi penyandang disabilitas di sektor publik merupakan salah satu kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut mengatur bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan formasi dan mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan penyediaan akses kerja bagi penyandang disabilitas di sektor publik dengan menggunakan teori Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) yang dikemukakan oleh Moulton & Sandfort (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan sudah sesuai dengan teori Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs), walaupun belum mencapai target 2%. Hasil penelitian juga menemukan beberapa hambatan yang memengaruhi proses implementasi kebijakan, antara lain keterbatasan formasi ASN yang dapat diisi oleh penyandang disabilitas, masih adanya instansi pemerintah yang enggan membuka formasi disabilitas dengan target 2%, kurangnya partisipasi dan kolaborasi dengan penyandang disabilitas, paradigma ableisme, tidak adanya sistem reward and punishment bagi instansi pemerintah terkait, belum adanya modul rekrutmen khusus penyandang disabilitas, hingga kurangnya koordinasi mengenai urgensi dan pemahaman akan pentingnya pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas diantara masing-masing instansi.

---

Providing access to work for persons with disabilities in the public sector is one of the policies and efforts made by the government to realize inclusive economic development for persons with disabilities. The policy regulates Ministries/Agencies and Local Governments to allocate formations and employ persons with disabilities at least 2%. Therefore, this study aims to analyze the policy implementation process for providing access to work for persons with disabilities in the public sector using the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) theory proposed by Moulton & Sandfort (2017). This study uses a post-positivist approach, with data collection techniques through in-depth interviews as the primary data source and literature study as secondary data. The results of this study indicate that the policy implementation process is in accordance with the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) theory, although it has not yet reached the 2% target. The results of the study also found several obstacles that influenced the policy implementation process, including the limited number of ASN formations that could be filled by persons with disabilities, government agencies still reluctant to open disability formations with a target of 2%, lack of participation and collaboration with persons with disabilities, ableism paradigm, not the existence of a reward and punishment system for relevant government agencies, the absence of a special recruitment module for persons with disabilities, to the lack of coordination regarding the urgency and understanding of the importance of inclusive development for persons with disabilities among each agency."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aksesibilitas Bus Rapid Transit (BRT) Transjakarta bagi penumpang dengan disabilitas pada koridor Sudirman-Thamrin, DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Informan dalam penelitian ini adalah 10 orang penumpang BRT dengan disabilitas yang dipilih secara purposive sampling yang merupakan pengguna BRT dengan disabilitas yang menggunakan moda transportasi publik di DKI Jakarta dan pengguna lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas BRT bagi penumpang dengan disabilitas pada koridor Sudirman-Thamrin di DKI Jakarta masih belum memadai. Hal ini terlihat dari beberapa aspek seperti fasilitas halte, gate, dan staf yang belum terampil dan ramah disabilitas. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan fisik, layanan, kebijakan dan teknokogi dalam hal aksesibilitas BRT bagi penumpang dengan disabilitas koridor Sudirman-Thamrin, DKI Jakarta.

---

This study aims to analyze the accessibility of the Transjakarta Bus Rapid Transit (BRT) for passengers with disabilities on the Sudirman-Thamrin corridor, DKI Jakarta. This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. Informants in this study were 10 BRT passengers with disabilities who were selected by purposive sampling who were BRT users with disabilities who used public transportation modes in DKI Jakarta and other users. Data collection techniques used were in-depth interviews and observation. The results of the study show that the accessibility of BRT for passengers with disabilities on the Sudirman-Thamrin corridor in DKI Jakarta is still inadequate. This can be seen from several aspects such as bus stop facilities, gates, and staff who are not skilled and are disabled friendly. Therefore, there is a need for physical, service, policy and technological improvements in terms of BRT accessibility for passengers with disabilities on the Sudirman-Thamrin corridor, DKI Jakarta."

"Untuk mengatasi kemacetan di Jakarta maka Pemprov DKI Jakarta telah membuat transportasi masal berbasis bus atau busway. Untuk mengelola Transjakarta maka pemerintah membentuk Unit Pengelola (UP) Transjakarta. Pengenaan tariff per penumpang yang seharusnya Rp 5.531 disubsidi Pemerintah menjadi Rp.3.500. Sumber pendapatan Transjakarta berasal dari penjualan tiket dan subsidi Pemerintah dan hasil dari pendapatan tersebut digunakan untuk menutupi pengeluaran Transjakarta. Pengeluaran terbesar Transjakarta sebesar 76,27% diperuntukkan untuk membayar Operator bis. Layanan Operator Bis berpengaruh besar terhadap pelayanan Transjakarta karena sebagian beasr layanan busway adalah layanan yang berada di dalam bis.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi dan opini para stakeholders atas pemberian subsidi dalam pelayanan Transjakarta. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, dan analisis data kualitatif.Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa manfaat pemberian subsidi dalam pelayanan Tranjakarta belum maksimal, hal ini dikarenakan hingga saat ini Transjakarta belum mempunyai Standar Pelayanan Minimum (SPM), sehingga penilaian kualitas pelayanan yang diberikan belum diketahui. Subsidi yang diberikan belum dapat membantu dalam peningkatan kualitas pelayanan.

---

To solve the Jakarta's congestion, the Government of Jakarta has already developed new mass rapid based on bus or called busway. The Government set uo an Unit Pengelola (UP) Transjakarta to manage Transjakarta busway. Price fixing per pessenger for busway it must Rp 5.531 but the Government provides subsidy so the fare now is Rp 3.500. The revenue of Transjakarta are sales Transjakarta ticket and Government's subsidies. It covering the cost of Transjakarta to 76,27% to pay services from Bus Operator. The services of Bus Operator is the main factor of Transjakarta services.This reasearch describes the stakeholders opinion and perception of subsidy allocating on Transjakarta Services. Research approach using qualitative approach with depth interview and data analysis metodhs.The result of this research is allocating subsidy for Transjakarta services has not optimal. Until now Transjakarta has not Services Minimum Standart, there is no based for evaluating of Transjakarta services. Subsidies have not to helping in improving the quality of services."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menggambarkan koordinasi yang dilakukan DinasPerhubungan dalam meningkatkan pelayanan dibidang angkutan kota. Fokuspermasalahan dalam bagaimana mekanisme yang telah dilakukan Dinas Perhubungandalam berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terkait penyelenggaraan jasatransportasi angkutan kota. Melihat adakah kendala dalam berkoordinasi yang telahdilakukan, agar dicari rekomendasi yang tepat untuk mengatasi permasalahantersebut. Penelitian ini mengunakan metode Positivist yaknipendekatan kuantitatiftetapi teknik pengumpulan data dengan data kualitatif dengan jenis penelitiandeskriptif. Hasil penelitian menggambarkan mekanisme koordinasi yang dilakukanDinas Perhubungan bersama pihak-pihak terkait dalam implementasi program-prgramyang dilakukan dalam rangka peningkatkan pelayanan jasa transportasi khususnyaangkutan perkotaan adalah mekanisme koordinasi hirarkis, kewenangan dan otoritaskekuasaan sebagai dasar interaksi dan sumberdaya, Dan hubungan yang terjalinantara Dinas Perhubungan dan Pihak Swasta adalah koordinasi saling ketergantungantimbal-balik. Dari hasil analisis diperoleh rekomendasi bagi Dinas Perhubungandalam melakukan koordinasi lebih memerhatikan lagi aspek Petunjuk Pelaksanaandalam mekanisme dalam berkoordinasi agar peserta rapat mendapat arahan yang tepatguna terciptanya komunikasi dua arah.

---

ABSTRACTThis research to describe the coordination of the Department of Transportation

made in improving services in the field of urban transportation. Focus problems in

how the mechanisms that have been made the Department of Transportation in

coordination with stakeholders of the implementation of freight transport services.

Seeing there any constraints in the coordination that has been done, so look for

appropriate recommendations for addressing the issue. This reseach uses the methods

of positivist quantitative approach but the techniques of data collection with

qualitative data by type of descriptive research. The study describes the mechanisms

of coordination with the Department of Transportation conducted the relevant parties

in the implementation of the programs carried out in order program improvement of

transport services, especially urban transport is a hierarchical coordination

mechanisms, powers and authority the basis for the interaction of power and

resources, and the relationship between Department of Transportation and the Sector

Private the coordination of mutual interdependence. From the results obtained by

analysis of recommendations for the Department of Transportation in coordination

paid more attention to another aspect of the Guidelines in a coordinating mechanism

for meeting participants receive appropriate referrals to the creation of two-way

communication."