Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pemberdayaan Penyandang Disabilitas untuk siap kerja di DNetwork Indonesia – Jaringan Kerja Disabilitas dalam bentuk pelatihan hardskills dan softskills bagi Penyandang Disabilitas. Penelitian ini dilakukan pada masa pandemi covid-19 di tahun 2021 yang merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, difokuskan untuk menggambarkan upaya pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh DNetwork Indonesia melalui pelatihan hardskills dan softskills sebagai keterampilan untuk Penyandang Disabilitas sehingga siap bersaing di pasar kerja, serta mengidentifikasikan faktor-faktor pendukung serta penghambat program. Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan informan berjumlah enam orang dengan pengumpulan data melalui video conference dan chat menunjukkan bahwa pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang dilakukan DNetwork Indonesia dilatarbelakangi karena adanya kondisi ketidakselarasan antara kebutuhan pasar kerja dengan kemampuan yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas sehingga disusunlah program pendidikan yang dilakukan dalam bentuk pelatihan hardskills dengan 4 jenis pelatihan yaitu pelatihan profesi, pelatihan menjadi wirausaha, digital content writing, dan kelas bahasa inggris dengan tujuan pengembangan keterampilan lapangan bagi Penyandang Disabilitas dan pelatihan softskills dengan 3 jenis pelatihan yaitu mindset training, financial planner, dan sesi well-being bagi Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk memberikan bekal berupa kemampuan yang berfokus mempersiapkan Penyandang Disabilitas untuk dapat bertahan dengan kondisi yang tidak diinginkan dan siap untuk bekerjasama di lingkungan kerja. Faktor pendukung pelaksanaan pemberdayaan adalah pendonor dana, kolaborasi yang meluas, motivasi Penyandang Disabilitas, dan kemampuan Penyandang Disabilitas mengakses teknologi, sedangkan faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan adalah pandangan masyarakat yang masih negatif terhadap Penyandang Disabilitas, peran pemerintah yang masih kurang, dan kondisi ekonomi Penyandang Disabilitas. Pemberdayaan yang dilakukan DNetwork sudah memberikan hasil dimana peserta pelatihan ada yang sudah bekerja dan membuka usaha secara mandiri.

---

This study discusses the empowerment of Persons with Disabilities to be ready to work at DNetwork Indonesia – the Disability Network in the form of hardskills and softskills training for Persons with Disabilities. This research was conducted during the COVID-19 pandemic in 2021.This is a descriptive research with a qualitative approach, focused on describing the efforts to empower Persons with Disabilities carried out by DNetwork Indonesia through hardskills and softskills training as skills for Persons with Disabilities so that they are ready to compete in the job market, and identify the supporting and inhibiting factors of the program. The results of the research conducted with six informants with data collection through video conference and chat show that the empowerment of Persons with Disabilities conducted by DNetwork Indonesia is motivated by the condition of incompatibility between the needs of the job market and the capabilities possessed by Persons with Disabilities so that educational programs are arranged in hard skills training with 4 types of training, namely professional training, entrepreneurial training, digital content writing, and english classes with the aim of developing field skills for Persons with Disabilities and soft skills training with 3 types of training, namely mindset training, financial planner, and well-being sessions. for Persons with Disabilities which aims to provide provisions in the form of abilities that focus on preparing Persons with Disabilities to be able to survive with undesirable conditions and be ready to cooperate in the environment. bro work. Supporting factors for the implementation of empowerment are donors of funds, extensive collaboration, motivation of Persons with Disabilities, and the ability of Persons with Disabilities to access technology, while the inhibiting factors for implementing empowerment are community views that are still negative towards Persons with Disabilities, the role of the government is still lacking, and the economic condition of Persons with Disabilities. The empowerment carried out by DNetwork has had an impact on some of the training participants who are already working and opening businesses independently."

"Penyediaan akses kerja bagi penyandang disabilitas di sektor publik merupakan salah satu kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut mengatur bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan formasi dan mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan penyediaan akses kerja bagi penyandang disabilitas di sektor publik dengan menggunakan teori Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) yang dikemukakan oleh Moulton & Sandfort (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan sudah sesuai dengan teori Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs), walaupun belum mencapai target 2%. Hasil penelitian juga menemukan beberapa hambatan yang memengaruhi proses implementasi kebijakan, antara lain keterbatasan formasi ASN yang dapat diisi oleh penyandang disabilitas, masih adanya instansi pemerintah yang enggan membuka formasi disabilitas dengan target 2%, kurangnya partisipasi dan kolaborasi dengan penyandang disabilitas, paradigma ableisme, tidak adanya sistem reward and punishment bagi instansi pemerintah terkait, belum adanya modul rekrutmen khusus penyandang disabilitas, hingga kurangnya koordinasi mengenai urgensi dan pemahaman akan pentingnya pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas diantara masing-masing instansi.

---

Providing access to work for persons with disabilities in the public sector is one of the policies and efforts made by the government to realize inclusive economic development for persons with disabilities. The policy regulates Ministries/Agencies and Local Governments to allocate formations and employ persons with disabilities at least 2%. Therefore, this study aims to analyze the policy implementation process for providing access to work for persons with disabilities in the public sector using the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) theory proposed by Moulton & Sandfort (2017). This study uses a post-positivist approach, with data collection techniques through in-depth interviews as the primary data source and literature study as secondary data. The results of this study indicate that the policy implementation process is in accordance with the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) theory, although it has not yet reached the 2% target. The results of the study also found several obstacles that influenced the policy implementation process, including the limited number of ASN formations that could be filled by persons with disabilities, government agencies still reluctant to open disability formations with a target of 2%, lack of participation and collaboration with persons with disabilities, ableism paradigm, not the existence of a reward and punishment system for relevant government agencies, the absence of a special recruitment module for persons with disabilities, to the lack of coordination regarding the urgency and understanding of the importance of inclusive development for persons with disabilities among each agency."

"Penyandang disabilitas (PD) akan cenderung memutuskan bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri. Untuk melihat probabilitas bekerja diantara PD di Indonesia, penelitian ini akan mengestimasi probabilitas bekerja diantara PD dengan menggunakan metode Probit. Penelitian ini menggunakan unit analisis sebanyak 34.200 sampel penduduk usia kerja PD dengan single impairment dan bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa PD yang mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, jari/ tangan, komunikasi, dan mental berpengaruh signifikan meningkatkan probabilitas bekerja diantara PD dibandingkan PD yang mengalami gangguan berjalan. Minimnya aksesibilitas menyebabkan PD dengan gangguan berjalan mengalami kesulitan dalam bermobilitas dalam kehidupan sehari-hari seperti bekerja.

---

Persons with disabilities (PWD) will tend to decide to work to be able to meet their needs and become independent. To see the probability of working among PWDs in Indonesia, this study will estimate the probability of working among PWDs using the Probit method. This study used an analysis unit of 34,200 samples of working age population with PWD with single impairment and sourced from the National Labor Force Survey (Sakernas) in August 2018. The results of the analysis showed that PWD with visual, hearing, finger/hand, communication, and mental disorders had a significant effect increase the probability of working among PWDs compared to PDs who experience walking disorders. The lack of accessibility causes PWD with impaired walking have difficulty in mobility in daily life such as work."

"Partisipasi kerja penyandang disabilitas di Indonesia masih mengalami tantangan yang signifikan dibandingkan dengan bukan penyandang disabilitas. Pelatihan kerja dianggap sebagai salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pelatihan terhadap partisipasi kerja penyandang disabilitas di Indonesia dengan menggunakan data SAKERNAS tahun 2021. Metode regresi logistik digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hubungan antara pelatihan dan partisipasi kerja penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berhubungan positif dan signifikan sebesar 6,8% terhadap kecenderungan peningkatan probabilitas bekerja penyandang disabilitas. Penelitian ini mendorong pihak pemerintah maupun non-pemerintah untuk meningkatkan akses pelatihan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

---

The employment participation of people with disabilities in Indonesia still faces significant challenges compared to those without disabilities. Job training is considered one effective strategy to enhance their skills and employment opportunities. This research aims to analyze the relationship between training and the employment participation of people with disabilities in Indonesia using data from the 2021 SAKERNAS (National Labor Force Survey). Logistic regression method is employed in this study to examine the association between training and the employment participation of people with disabilities. The research findings indicate that training is positively and significantly related, with a 6.8% increase in the likelihood of employment for people with disabilities. This study encourages both governmental and non-governmental entities to improve access to training for people with disabilities in Indonesia."

"Tesis ini menggambarkan upaya yang dilakukan oleh pegiat disabilitas YDMI dalam memberikan aksesibilitas bekerja di sektor formal bagi tenaga kerja disabilitas. Tesis ini juga memberikan gambaran kendala yang mereka hadapi dan aksesibilitas di tempat mereka bekerja. Tesis ini dibuat berdasarkan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penenelitian ini memberikan gambaran bahwa upaya yang dilakukan oleh pegiat disabilitas dalam membuka aksesibilitas tenaga kerja disabilitas ke pasar kerja formal ternyata meliputi peran memfasilitasi, peran mendidik, peran representasional dan peran teknis. Selain itu, tenaga kerja disabilitas menemui kendala ketika mereka mengakses kerja yang dipaparkan dari dua sisi yaitu faktor lingkungan dan personal. Setelah mereka mendapatkan pekerjaan, mereka juga memaparkan aksesibilitas di tempat mereka bekerja, fisik dan non fisik. Hasil analisa dalam tesis ini merekomendasikan pegiat disabilitas untuk mempertahankan jaringan yang telah mendukung kegiatan YDMI; menyalurkan kerja dan mengembangkan keterampilan di salah satu sektor, formal atau informal; pengembangan kapasitas kepada penyandang disabilitas di daerah Tangerang terlebih dahulu; dan meningkatkan komunikasi dengan pemberi kerja untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan.

---

This study aims to analyze the efforts of disability activists at the Difabel Mandiri Indonesia Foundation (DMIF) in providing access to disabled workers and to find out the obstacles experienced by persons with disabilities to work in the formal sector. This research was conducted using a qualitative approach with a descriptive research type. Data was collected using in-depth interview techniques involving two disability activists, four persons with disabilities, one staff of the Tangerang City Social Service, and one employer. The study results find that disability activists in DMIF play a facilitating role, an educational role, a representational role, and a technical role. The obstacles faced are personal and environmental factors. After they got a job, they also explained the accessibility in their workplace, physical and non-physical. Based on these results, the study recommends that disability activists maintain their networking with other stakeholders; focus on distributing job vacancy information and develop skills in one sector, formal or informal; develop capacity building for persons with disabilities in the Tangerang area; and increase communication with employers to obtain job vacancy information."

"Adanya peraturan terkait penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas salah satunya dalam bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pengembangan tenaga kerja penyandang disabilitas di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan post-positivist. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara mendalam dan studi literatur. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program pengembangan tenaga kerja penyandang disabilitas telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang melalui Program Peningkatan Produktivitas bagi Masyarakat. Dalam pelaksanaan program berdasarkan aspek pengorganisasian, interpretasi, penerapan atau aplikasi, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, terdapat dua aspek yang belum terpunuhi yaitu interpretasi dan kesesuaian antara program dengan pemanfaat. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan program ini yaitu keterbatasn anggaran. Saran yang diberikan agar Pemerintah Kota Semarang dapat mengatasi hambatan yang ada dalam implementasi program.

---

The existence of regulations related to persons with disabilities namely Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities makes the central government and regional governments must pay attention to the fulfillment of the rights for persons with disabilities, one of which is in the field of employment. This study aims to analyze the implementation of development programs for workers with disabilities in the city of Semarang. The method used in this study is to use a post-positivist approach. The data in this study were obtained through in-depth interviews and literature studies. The data processing techniques in this study are qualitative. The results of this study indicate that the implementation of the workforce development program for people with disabilities has been carried out by the Semarang City Manpower Office through the Productivity Improvement Program for the Community. In the implementation of programs based on aspects of organizing, interpreting, implementing or applying, the appropriateness of the program with the beneficiaries, the appropriateness of the program with the implementing organization, and the suitability between the beneficiary groups and the implementing organization, there are two aspects that have not been fulfilled, namely interpretation and appropriateness of the program with the beneficiaries. There are obstacles in the implementation of this program, namely budget constraints. Suggestions are given so that the Semarang City Government can overcome the obstacles that exist in the implementation of the program."

"TransJakarta sebagai transportasi publik memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan terkait aksesibilitas pada transportasi publik bagi disabilitas yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian pemberian pelayanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di TransJakarta. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Merilee S. Grindle (1980). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist,teknik pengumpulan data melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi literatur. Hasil analisis menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih ditemukan sejumlah faktor penghambat. Melalui 21 Indikator masih terdapat 9 indikator yang menjadi penghambat, yaitu kurangnya pelibatan dan komunikasi dengan penyandang disabilitas sehingga terdapat fasilitas yang tidak sesuai, petugas frontlineryang belum memahami pelayanan disabilitas, pelaksana masih belum sepenuhnya tanggap akan masukan stakeholder, instruksi penyediaan fasilitas dalam konten kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah masih kurang mendetail, kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait fasilitas bagi disabilitas sehingga adanya ketidakpahaman target group serta kurangnya awarenessmasyarakat umum, dan adanya sistem prasarana yang sudah terbentuk belasan tahun sehingga perbaikan fasilitas dilakukan bertahap dan memakan waktu cukup lama.

---

TransJakarta as public transportation has the obligation to implement policies related to accessibility in public transportation for persons with disabilities established by the Central Government and the Provincial Government, however, problems are still found in providing accessible services for persons with disabilities. Therefore, this study aims to describe the factors that influence policy implementation by using the implementation of public policy implementation theory by Merilee S. Grindle (1980). The method used in this research is post-positivist, data collection techniques through primary data conducted by in-depth interviews and secondary data in the form of literature studies. The results of the analysis illustrate that in the implementation of the policy of providing accessibility for persons with disabilities, a number of inhibiting factors are still found. Through 21 Indicators there are still 9 indicators that become obstacles, namely the lack of involvement and communication with people with disabilities so that there are inadequate facilities, lack of frontliner’s understanding of disability service, implementers are still not fully responsive to stakeholder input, the instructions for providing facilities in the policy are still not detailed, lack of socialization and education related to facilities for disabilities so that there is a lack of understanding of the target group and a lack of awareness of the general public, and the existence of an infrastructure system that has been established for a dozen years so the improvement of facilities is carried out in stages and takes quite a long time."

"Terdapat 8.56% penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) 2015. Berdasarkan SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) 2018, terdapat kesenjangan upah yang dialami oleh Penyandang Disabilitas (PD) dan Non-Penyandang Disabilitas (NPD). Penelitian ini ingin melihat diskriminasi yang dialami oleh PD dalam dunia kerja dengan mencari tahu apakah faktor disabilitas mempengaruhi upah yang mereka terima. Dengan menggunakan data SAKERNAS 2018 dan metode Ordinary Least Square (OLS), penelitian ini menemukan bahwa secara umum disabilitas mempengaruhi upah secara negatif. Selain itu, dari semua jenis disabilitas, kesulitan mobilitas dan pendengaran memiliki dampak negatif yang paling tinggi dibandingkan jenis disabilitas lainnya.

---

According to SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) 2015, 8.56% Indonesians are disabled. Based on SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) 2018, there is a wage gap between disabled person and non-disabled person. This study wants to see the discrimination faced by the disabled in the workplace by finding out whether disabilities affect the wages they receive. Using data from SAKERNAS 2018, with Ordinary Least Square (OLS) method, this study finds that generally disabilities have a negative impact to wage. Also, between the disabilities, mobilty and hearing have the highest negative impact on wage.

 

"

"Tesis ini menggambarkan pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh himpunan wanita penyandang cacat Indonesia (HWPCI). Tesis ini juga menggambarkan modal sosial yang tertambat pada HWPCI dan keberdayaan yang dimiliki oleh perempuan penyandang disabilitas sebagai manfaat dari keanggotaan dalam HWPCI. Tesis ini dibuat berdasarkan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil analisa dalam tesis ini merekomendasikan HWPCI untuk mempertahankan jaringan dan partisipasi yang dimilikinya karena telah sangat baik membuka komunikasi antara penyandang disabilitas dan mereka yang tidak menyandang disabilitas, dan menjadikan masalah disabilitas sebagaiarus utama yang harus diintegrasikan kepembangunan.

---

Association of Women with Disabilities/Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia (HWPCI). The thesis also describe the social capital attached at HWPCI and the power has by women with disability as benefit of their membership in HWPCI. The thesis are descriptive and qualitative. The analysis result recommended HWPCI to maintain their network and their participation typology because its already good, to create a communication between the people with disability and with those who without disability, and to makes disability issues as a mainstream that must integrated to the general development."

"Kereta commuter line yang beroperasi di willayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dibawah naungan PT. Kereta Commuter Indonesia, merupakan pelayanan publik di bidang transportasi yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia untuk seluruh masyarakat. Sebagai pelayanan publik, seharusnya pelayanan kereta commuter line dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas fisik. Namun, kenyataannya masih terdapat keluhan-keluhan yang disampaikan oleh penyandang disabilitas terkait akses yang disediakan oleh PT. Kereta Commuter Indonesia. Peneliti ingin meneliti akses pelayanan kereta commuter line di Jabodetabek bagi penyandang disabilitas fisik. Untuk meneliti akses pelayanan kereta commuter line, peneliti menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi ketersediaan, dimensi keterjangkauan, dan dimensi penerimaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan termasuk penelitian deskriptif. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan software Nvivo dan Discouse Networks Analysis. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu 16 (enam belas) dari 24 (dua puluh empat) sudah terpenuhi, sehingga dinilai sudah terdapat akses bagi penyandang disabilitas fisik dalam menggunakan pelayanan kereta commuter line di Jabodetabek, namun masih terdapat permasalahan ataupun kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik. Dari hasil penelitian tersebut, maka PT. Kereta Commuter Indonesia harus meningkatkan akses pelayanan kereta commuter line bagi yang penyandang disabilitas, sehingga akses yang saat ini sudah tersedia bisa dapat ditingkatkan kembali.

---

The Commuter line, which operated in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi region under the auspices of PT Kereta Commuter Indonesia, is one of public service that field on transportation provided by the Indonesian Government for the entire community. As a public service, commuter line services should be accessible to all people, including the one with physical disabilities. However, in reality, there are still complaints made by persons with disabilities regarding access provided by PT. Kereta Commuter Indonesia. Therefore, researchers want to see the access to commuter line services in Jabodetabek for people with physical disabilities. To see such access to commuter line services, researchers used 3 (three) dimensions: dimensions of availability, affordability, and acceptance. This study uses a post positivist approach and includes descriptive research. In analyzing data, researchers used Nvivo and Discouse Networks Analysis software. The results obtained were 16 (sixteen) out of 24 (twenty four) have been fulfilled, so that there was considered to be access for persons with physical disabilities in using the services of commuter line trains in Jabodetabek, but indeed there were still problems or difficulties faced by persons with disabilities physical. As a further advice, PT. Kereta Commuter Indonesia must increase the access to commuter line services for persons with disabilities, to improve the current condition."