Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Topik dan pembahasan tentang kesetaraan gender dan apa yang harus dilakukan untuk menegakkannya merupakan isu yang masih hadir di zaman sekarang ini. Makalah ini berfokus pada serikat pekerja yang telah mengambil banyak langkah untuk meningkatkan kesetaraan gender dengan menargetkan ketidaksetaraan gender secara keseluruhan, mendorong pengaturan upah yang adil, dan meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Meskipun serikat pekerja telah melakukan upaya yang signifikan dan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja telah meningkat, masih banyak perempuan yang mempunyai pekerjaan dengan kategori pekerjaan yang rentan. Dengan demikian, pengaruh serikat pekerja dalam meningkatkan kesetaraan gender dalam bentuk perlindungan perempuan dari pekerjaan yang rentan dan mempromosikan posisi kerja yang setara harus diuji. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh keberadaan serikat pekerja yang dihitung dari tingkat partisipasi serikat pekerja di suatu negara terhadap kesetaraan gender yang diukur dengan porsi perempuan pada posisi manajerial. Untuk menguji hipotesis bahwa negara-negara dengan tingkat partisipasi serikat pekerja yang lebih tinggi memiliki presentase perempuan yang lebih tinggi pada posisi manajerial, dilakukan analisis regresi linier pada tingkat lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif serikat pekerja terhadap presentase perempuan pada posisi manajerial. Oleh karena itu, alasan hasil ini akan dibahas lebih lanjut dalam makalah.

---

The topic and discussion about gender equality and what must be done to enforce them are issues that are still present in today’s time. This paper focuses on labor unions that have taken many steps to improve gender equality by targeting overall gender inequality, encouraging equitable wage setting, and improving the role of women in decision-making. Although labor unions have made significant efforts and women’s participation in the workforce has increased, women are still segregated into working vulnerable jobs. Thus, the influence of labor unions in increasing gender equality in the form of protecting women against vulnerable work and promoting equal job positions should be tested. This research aims to explain the influence of the presence of labor union, calculated by the labor union participation rate of countries to gender equality, measured by the women shares in managerial positions. To test the hypothesis that countries with a higher labor union participation rate have a higher share of women in managerial positions, a linear regression analysis on a cross-country level was conducted. The results show that there is a negative influence of labor unions on the shares of women in managerial positions. Therefore, the reason for these results will be further discussed in the paper.

"

"ABSTRAKBudaya memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan karakter serta pola pengambilan keputusan dalam sebuah negara yang pada akhirnya juga bepengaruh terhadap kesetaraan gender di negara tersebut. Penelitian ini akan menganalisis budaya di Filipina sebagai bagian dari kawasan Asia Tenggara yang dipengaruhi oleh budaya Spanyol dan Amerika Serikat. Adapun studi kasus dalam penelitian ini adalah revisi kebijakan parental leave tahun 2017, yakni Senate Bill No. 1305 sebagai contoh dari hasil kebijakan yang diproduksi olehpemerintah Filipina sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya peran ayah dan ibu dalam pemeliharaan sebuah keluarga. Penelitian terdahulu mengenai gender dan negara telah menunjukkan bahwa gender merupakan sebuah elemen yang penting dalam pertimbangan pembuatan kebijakan sebuah negara. Sementara itu, gender erat kaitannya dengan budaya yang berkembang dalam sebuah masyarakat. Dengan menggunakan teori gender dan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis pengaruh budaya asing yang masuk ke Filipina sehingga mampu memberikan pengaruh pada masyarakat Filipina termasuk kesadaran masyarakat terhadap relasi gender. Penelitian ini juga menganalisis hubungan antara kesetaraan gender di Filipina tersebut dengan revisi kebijakan parental leave dengan melakukan wawancara dan observasi langsung di Manila, Filipina. Temuan dari penelitian ini menemukan adanya percampuran budaya dari Spanyol dan Amerika Serikat telah memberikan kontribusi yang besar terhadap budaya masyarakat Filipina kontemporer.

---

ABSTRACTCulture has a large influence in the formation of character and decision-making patterns in a country which would also influence the gender equality in the country. This research analyzes the culture in the Philippines as part of the Southeast Asia region which was influenced by the Spanish and American culture. As for the case studies in this research is the revision of the parental leave policy in the year 2017, i.e. the Senate Bill No. 1305. This bill is an example of a gender-based policy made by the Philippine Government to note the importance of father and mother to nurture a family. Some previous researches on gender and states had shown that gender is an important element in the consideration of a State policy making. Meanwhile, gender is deeply connected with the culture that exist in a society. By using the theory of gender and qualitative methods, this research analyzes the influence of foreign cultures in the Philippines society which then also influenced the awareness in the society towards the equality in the gender relations. The research also analyzes the connection between gender equality in the Philippines with the revision of the parental leave policy by doing interviews and direct observation in Manila, the Philippines. The findings of this research shown the existence of the cultural mixture of Spanish and American had given great contribution to the culture in the contemporary Philippines society."

"Penelitian ini membahas mengenai pemahaman sosial mengenai isu kesetaraan gender di kalangan pekerja perempuan formal dengan kontribusi faktor lingkungan dan perilaku sebagai faktor pembentuk utama yang dibahas melalui disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Kesetaraan gender di sektor ketenagakerjaan ditandai dengan mulai meningkatnya angka pekerja perempuan formal yang semestinya dibarengi dengan pemahaman terhadap kesetaraan gender, terutama di tempat kerja. Hal tersebut ditujukan agar para pekerja perempuan dapat peka terhadap isu terkait sehingga dapat turut mengimplikasikan perilaku setara gender dan membantu penanganan kasus ketidaksetaraan gender, terutama yang terjadi di tempat kerja. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai pemahaman sosial tentang kesetaraan gender di kalangan pekerja perempuan formal dan memberikan gambaran kontribusi faktor lingkungan dan perilaku dalam membentuk pemahaman sosial tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang mengambil data melalui wawancara mendalam bersama para pekerja perempuan formal. Kesetaraan gender yang dimaksud dilihat berdasarkan indikator kesetaraan gender menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu melalui aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Adapun pemahaman sosial ditinjau dari teori kognitif sosial oleh Albert Bandura berdasarkan lima kemampuan kognitif dasar manusia, antara lain kemampuan simbolisasi (symbolizing capability), kemampuan pembelajaran melalui pengalaman tidak langsung (vicarious capability), kemampuan berpikir ke depan (forethought capability), kemampuan pengaturan diri (self-regulatory capability), dan kemampuan refleksi diri (self-reflective capability). Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kemampuan dasar kognitif yang paling utama dimiliki seorang individu dalam memahami kesetaraan gender adalam kemampuan simbolisasi (symbolizing capability) untuk mendeskripsikan kesetaraan gender berdasarkan perisitiwa atau pengalaman yang pernah dialami. Pemahaman sosial dapat dibentuk melalui kontribusi faktor lingkungan; yaitu melalui lingkungan keluarga, tempat kerja dan sosial dan factor personal yang turut berperan dalam proses transformasi pemahaman sosial menjadi perilaku (behavior) yang berkaitan dengan kesetaraan gender, sehingga menjadi output dalam determinan proses triadic reciprocal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, terkhusus di mata kuliah Tingkah Laku Manusia dan Lingkungan Sosial, serta Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Pelayanan Kemanusiaan.

---

This study discusses the social understanding of the issue of gender equality among formal female workers with the contribution of environmental and behavioral factors as the main forming factors which are discussed through the discipline of Social Welfare Sciences. Gender equality in the employment sector is characterized by increasing formal female workers that should be accompanied by an understanding of gender equality, especially in the workplace. This is intended so that female workers can be sensitive to related issues so that they can contribute to gender-equal behavior and assist in handling cases of gender inequality, especially those that occur in the workplace. The purpose of this study is to explain the social understanding of gender equality among formal female workers and provide an overview of the contribution of environmental and behavioral in shaping this social understanding. This research is a qualitative research using a descriptive method that collects data through in-depth interviews with formal women workers. The gender equality in question is seen based on indicators of gender equality according to the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, namely through aspects of access, participation, control, and benefits. As for social understanding in terms of social cognitive theory by Albert Bandura based on five basic human cognitive abilities, including symbolizing capability, vicarious capability, forethought capability, self-regulatory capability, and self-reflective capability. The results of the study indicate that the most important cognitive basic ability possessed by an individual in understanding gender equality is the symbolizing capability to describe gender equality based on events or experiences that have been experienced. Social understanding can be formed through the contribution of environmental factors; namely through the family environment, workplace and social and personal factors that play a role in the process of transforming social understanding into behavior related to gender equality, so that it becomes the output in the determinant of the triadic reciprocal. The results of this study are expected to contribute to the Social Welfare Studies program, especially in the Human Behavior and Social Environment courses, as well as Human Resource Management in Human Service Organizations."

"Gagasan tentang kesetaraan gender dalam industry mode sudah awam sejak dulu. Penelitian kualitatif ini menilai penggambaran gender yang terpapar pada shapewear Skims, merek pakaian yang dimiliki oleh tokoh mode Kim Kardashian. Sepanjang sejarah mode, tradisi shapewear sering kali menurunkan martabat wanita, yang berakar dari penggambaran tradisional atas maskulinitas dan feminitas. Makalah ini menelaah konsep penggambaran gender dalam shapewear Skims dengan cara analisis konten pada foto dan text di Instagram. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Skims telah membawa perspektif baru terhadap gender dimana maskulinitas dan feminitas menjadi setara, seraya memproyeksikan kedua sifat tersebut dengan sentimen positif dengan pola yang memberdaya. Dengan demikian, genderdigambarkan sebagai pemberdayaan dan dukungan atas perempuan. 

---

The notion of gender equality in fashion has been prevalent since a long time ago. This qualitative research is assessing gender portrayal that appear on Skims shapewear, an undergarment brand owned by global fashion icon Kim Kardashian. Throughout the fashion history, shapewear tradition used to degrade women, which was rooted from traditional portrayal of masculinity and femininity. This paper is looking through how gender is portrayed in Skims shapewear by a content analysis on its Instagram images and text. The result suggests that Skims give out a modern perspective towards gender where it blurs the line between masculinity and femininity, while both traits project positive sentiment in empowering tone. Thus, gender is portrayed as empowerment and support for women."

"Norma merupakan salah satu konsep kunci dalam Ilmu Hubungan Internasional yang secara umum didefinisikan sebagai standar perilaku yang memengaruhi aktor politik sesuai dengan identitas dan posisinya dalam sistem sosial dan internasional. Salah satu norma global adalah The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang secara khusus menyoroti diskriminasi dan kekerasan berbasis gender utamanya terhadap perempuan serta menetapkan agenda-agenda nasional untuk mencapai kesetaraan gender. Sejak CEDAW diadopsi oleh PBB pada tahun 1979, kesetaraan gender kian mengemuka dan menjadi agenda politik yang krusial untuk dibahas, baik secara akademis maupun praksis. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya memetakan dan meninjau pembahasan mengenai norma kesetaraan gender dalam konteks politik global. Dengan menggunakan metode taksonomi, tulisan ini meninjau 23 literatur akademik dan menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, makna norma kesetaraan gender bersifat dinamis dan kontekstual. Kedua, norma kesetaraan gender disebarkan oleh berbagai aktor politik dengan mekanisme dan strategi yang beragam serta tidak terjadi dalam proses satu arah global-ke-lokal saja, melainkan dengan berbagai dinamika di level domestik—dinamika inilah yang masih jarang dikaji dalam literatur-literatur yang ada. Ketiga, sebagian besar literatur hanya menyoroti peran aktor transnasional sehingga peran aktor lokal dan kelompok akar rumput cenderung terpinggirkan. Adapun hasil refleksi penulis terhadap literatur-literatur yang dikaji adalah bahwa kajian mengenai norma kesetaraan gender masih didominasi oleh akademisi dari Barat. Selain itu, pembahasan norma kesetaraan gender turut memiliki irisan dengan perspektif dari bidang ilmu lainnya. Pada bagian akhir tinjauan literatur ini, penulis merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk mengkaji dinamika dan proses yang terjadi di level domestik serta peran aktor lokal dalam difusi norma kesetaraan gender.

---

Norm is one of the key concepts in International Relations which is generally defined as a standard of behavior that influences political actors according to their identities and positions in the social and international system. One of the global norms is The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) which specifically highlights gender-based discrimination and violence primarily against women and establishes national agendas to achieve gender equality. Since its adoption by the United Nations in 1979, gender equality has increasingly come to the fore and has become a crucial political agenda to be discussed, both academically and practically. Therefore, this paper seeks to map out and review discussions on gender equality norms in the context of global politics. Using the taxonomic method, this paper reviews 23 academic literatures and produces three main findings. First, the meaning of gender equality norms is dynamic and contextual. Second, gender equality norms are diffused by a constellation of political actors with various mechanisms and strategies and do not occur in a one-way process, global-to-local, but with various dynamics at the domestic level—these dynamics are rarely studied in the existing literatures. Third, most of the literatures only focus on the role of transnational actors so that the role played by the local actors and grassroots groups tends to be marginalized. As for the author's reflection on the existing literatures, studies on gender equality norms are still dominated by scholars from the West. In addition, the discussion on gender equality norms also has intersections with perspectives from other fields of science. Finally, at the end of this literature review, the authors recommend further research to explore the dynamics and processes that occur at the domestic level and the role of local actors in the diffusion of gender equality norms."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) sebagai gerakan kesetaraan gender berbasis agama dalam menghadapi kelompok-kelompok yang tidak mendukung kesetaraan gender. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa gerakan kesetaraan gender secara umum berada di posisi yang berseberangan dengan agama dikarenakan aktor di dalam institusi agama yang menganut dan mempraktikan nilai patriarki. Strategi yang digunakan KUPI dalam menghadapi kelompok-kelompok yang tidak mendukung kesetaraan gender meliputi pendekatan komunikasi, pendidikan, advokasi kebijakan, dan kemitraan dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki visi yang sama dengan KUPI. Penelitian ini menggunakan konsep gerakan sosial menurut Anthony Giddens dan pendekatan mobilisasi sumber daya dalam gerakan sosial oleh J. Craig Jenkins untuk menganalisis strategi yang digunakan KUPI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUPI menggunakan strategi-strategi yang dialogis dan diplomatis dalam menghadapi kelompok-kelompok yang tidak mendukung kesetaraan gender. KUPI tidak menggunakan pendekatan yang konfrontatif, melainkan berupaya memberikan pengetahuan, pemahaman, serta berargumentasi secara logis dengan mengacu pada fakta dan data yang relevan. KUPI juga berhasil membangun jaringan yang kuat dengan berbagai organisasi untuk memperkuat gerakan kesetaraan gender yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus terhadap KUPI. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh kunci KUPI, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber.

---

This research aims to explore the strategies of the Congress of Indonesian Women Ulama (KUPI) in facing groups that don’t support gender equality. Previous studies indicate that the gender equality movement is generally at odds with religion due to actors within religious institutions who adhere to and practice patriarchal values. The strategies employed by KUPI in facing groups that don’t support gender equality include communication approaches, education, policy advocacy, and partnerships with other groups that share the same vision as KUPI. This research utilizesُAnthonyُGiddens’ُconceptُofُsocialُmovementُandُJ.ُCraigُJenkins’ُresource mobilization theory in social movement to analyze the strategies used by KUPI. This research reveals that KUPI employs dialogic and diplomatic strategies in facing groups that don't support gender equality. KUPI avoids confrontational approaches and instead aims to provide knowledge, understanding, and logical arguments based on facts and data. KUPI has also successfully built strong networks with various organizations to strengthen the gender equality movement. This study utilizes a qualitative approach through a case study of KUPI. Primary data is obtained through in-depth interviews with key figures in KUPI, while secondary data is collected from various sources."

"ABSTRACTStudi ini bertujuan mempelajari hubungan antara kesetaraan gender dan transisi fertilitas di negara OECD sebagai negara maju. Studi ini melihat apakah kesetaraan gender dalam keluarga memiliki pengaruh positif terhadap perubahan fertilitas di negara-negara maju yang memiliki angka fertilitas rendah. Regresi panel fixed effects model dilakukan dengan data panel 28 negara OECD antara tahun 2000-2012 untuk melihat pengaruh kesetaraan gender terhadap fertilitas. Hasil analisis menemukan bahwa peningkatkan kesetaraan gender dalam institusi keluarga berasosiasi positif dengan fertilitas di negara-negara dimana kesetaraan gender dalam institusi individu sudah tinggi. Temuan ini sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh McDonald 2000 yang menyatakan bahwa fertilitas akan mencapai tingkat yang sangat rendah jika kesetaraan gender dalam institusi individu tinggi, namun tetap rendah dalam institusi keluarga."hr>""b>ABSTRACT"This study aims to find a relationship between gender equity and fertility transition in OECD countries as developed nations. This study looks at whether gender equity in family institutions have a positive effect on fertility in developed nations with low fertility. A fixed effects panel regression is used with panel data from 28 OECD countries between the years 2000 2012 to see whether gender equity has an effect on fertility. Results of the analysis show that an increase in gender equity in family institutions have a positive effect on fertility in countries where gender equity in individual institutions is high. This finding aligns with McDonald rsquo s 2000 theory which states that fertility will reach very low levels when gender equity is high in individual institutions is high low in family institutions.gender equity, social institutions, fertility"

"Komunikasi keluarga memberikan dampak dalam meningkatkan pemahaman kesetaraan gender kepada anak-anak. Komunikasi keluarga memiliki corak yang berbeda dalam berbagai masyarakat sesuai dengan adat dan budaya masing-masing. Pada suku Minangkabau yang menganut sistem matriarki, corak tersebut bersifat istimewa. Apalagi jika dibandingkan dengan komunikasi keluarga pada beberapa suku lainnya seperti Batak, Korowai, dan Bugis. Posisi perempuan dan laki-laki dalam beberapa suku tersebut memberikan implikasi yang besar dalam adat kehidupan hingga turun temurun. Peran keluarga sebagai komunitas paling inti menjadi yang sangat berperan dalam pengarusutamaan gender. Peran keluarga tersebut perlu diperkuat agar dapat menjadi gerbang utama sebelum mencapai pengarusutamaan gender pada lapisan lainnya yaitu komunitas, organisasi, institusi, pemerintah, dsb.

---

Family communication has an impact in increasing gender understanding to children. Family communication has a different pattern in various societies according to their respective customs and cultures. In the Minangkabau tribe that adheres to a matriarchal system, this pattern is special. Particularly, when compared to family communication in several other tribes such as the Batak, Korowai, and Bugis. The position of women and men in some of these tribes has a great impact on traditional life for generations. The role of the family as the most core community has a very important role in gender mainstreaming. The role of the family needs to be achieved to become the main gate before gender mainstreaming in other layers, such as communities, organizations, institutions, government, etc.

"

"Penelitian tentang faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela telah banyak diteliti diantaranya karakteristik perusahaan, mekanisme tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan. Peningkatan keberadaan wanita dalam jajaran manajemen puncak di beberapa negara mendorong OECD untuk memberikan rekomendasi dengan mempertimbangkan keseimbangan komposisi gender dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menguji komposisi wanita dalam jajaran manajemen puncak terhadap tingkat pengungkapan sukarela dengan menggunakan perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2014 - 2015. Tingkat pengungkapan sukarela diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan Botosan 1997 yang terdiri dari empat komponen pengungkapan yaitu non-keuangan, proyeksi informasi, analisis dan pembahasan manajemen dan ikhtisar keuangan lima tahun terakhir. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tidak ada pengaruh wanita dalam jajaran manajemen puncak terhadap tingkat pengungkapan. Komposisi wanita dalam jajaran manajemen puncak di perusahaan manufaktur Indonesia masih relatif kecil.

---

Previous study has examined the determinants of voluntary disclosure such as firm characteristics, corporate governance mechanism and ownership structure. Increasing women 39 s representation on board and level of voluntary disclosure by using data set of Indonesia listed firm for the year 2014 2015. Level of voluntary disclosure are measured by voluntary disclosure index of Botosan 1997. The disclosure instrument provides four components of disclosure non financial, projected information, management and discussion analysis and summary of five year performance. This study finds no relationship between woman on board and level of voluntary disclosure. The proportion woman on board in manufacturing firms in Indonesia are relatively small."