Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menggambarkan upaya yang dilakukan oleh pegiat disabilitas YDMI dalam memberikan aksesibilitas bekerja di sektor formal bagi tenaga kerja disabilitas. Tesis ini juga memberikan gambaran kendala yang mereka hadapi dan aksesibilitas di tempat mereka bekerja. Tesis ini dibuat berdasarkan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penenelitian ini memberikan gambaran bahwa upaya yang dilakukan oleh pegiat disabilitas dalam membuka aksesibilitas tenaga kerja disabilitas ke pasar kerja formal ternyata meliputi peran memfasilitasi, peran mendidik, peran representasional dan peran teknis. Selain itu, tenaga kerja disabilitas menemui kendala ketika mereka mengakses kerja yang dipaparkan dari dua sisi yaitu faktor lingkungan dan personal. Setelah mereka mendapatkan pekerjaan, mereka juga memaparkan aksesibilitas di tempat mereka bekerja, fisik dan non fisik. Hasil analisa dalam tesis ini merekomendasikan pegiat disabilitas untuk mempertahankan jaringan yang telah mendukung kegiatan YDMI; menyalurkan kerja dan mengembangkan keterampilan di salah satu sektor, formal atau informal; pengembangan kapasitas kepada penyandang disabilitas di daerah Tangerang terlebih dahulu; dan meningkatkan komunikasi dengan pemberi kerja untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan.

---

This study aims to analyze the efforts of disability activists at the Difabel Mandiri Indonesia Foundation (DMIF) in providing access to disabled workers and to find out the obstacles experienced by persons with disabilities to work in the formal sector. This research was conducted using a qualitative approach with a descriptive research type. Data was collected using in-depth interview techniques involving two disability activists, four persons with disabilities, one staff of the Tangerang City Social Service, and one employer. The study results find that disability activists in DMIF play a facilitating role, an educational role, a representational role, and a technical role. The obstacles faced are personal and environmental factors. After they got a job, they also explained the accessibility in their workplace, physical and non-physical. Based on these results, the study recommends that disability activists maintain their networking with other stakeholders; focus on distributing job vacancy information and develop skills in one sector, formal or informal; develop capacity building for persons with disabilities in the Tangerang area; and increase communication with employers to obtain job vacancy information."

"Implementasi Pasal 53 (1) UU No.8/2016 yang mewajibkan perusahaan formal, termasuk perbankan, untuk menyerap pekerja difabel paling sedikit 2% untuk BUMN dan 1% pada perusahaan swasta masih menuai hambatan di berbagai tingkatan. Meskipun begitu, kegagalan ini masih dapat ditoleransi karena tidak sepenuhnya menghambat tujuan dasar kebijakan merujuk pada dimensi program dari Policy Failure (Kegagalan Kebijakan) milik Allan McConnell. Penelitian ini mengambil studi kasus sektor perbankan di Jakarta tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dari data 2 (dua) bank BUMN, wawancara mendalam dengan 2 (dua) bank swasta, Kementerian Ketenagakerjaan, dan pekerja difabel di sektor Perbankan. Hasil penelitian dengan menggunakan tiga variabel dimensi program Poilcy Failure menunjukkan kegagalan dalam mencapai target disebabkan oleh tiga hal: 1) beberapa perusahaan perbankan di Jakarta kurang memahami visi, misi, dan tujuan UU No.8/2016; 2) pemerintah belum mendorong secara eksplisit dan tegas perusahaan perbankan untuk menyerap pekerja difabel minimal 2% untuk BUMN dan 1% untuk perusahaan swasta; 3) kelompok difabel sebagai kelompok target undang-undang ini belum mendapat manfaat yang optimal.

---

The implementation of Article 53 (1) of Law No.8/2016, which requires formal companies, including banks, to absorb workers with disabilities at least 2% for BUMN and 1% in private companies, still faces obstacles at various levels. Even so, this failure is still tolerable because it does not completely hamper the basic objectives of the policy referring to the program dimension of Allan McConnell's Policy Failure. This research takes a case study of the banking sector in Jakarta in 2023 using a qualitative approach through literature studies data from 2 (two) state-owned banks, in-depth interviews with 2 (two) private banks, the Ministry of Manpower, and workers with disabilities in the banking sector. The results of the study using the three dimensional variables of the Policy Failure program show that the failure of Article 53 (1) of Law No.8/2016 to reach the target is caused by three things: 1) some banking companies in Jakarta do not understand the vision, mission, and objectives of Law No.8/2016; 2) the government has not explicitly and firmly encouraged banking companies to absorb disabled workers at a minimum of 2% for BUMN and 1% for private companies; 3) the disabled group as the target group of this law has not received optimal benefits."

"Penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas yang saat ini rentan mengalami diskriminasi khususnya diskriminasi mengenai hak-haknya dalam bidang ketenagakerjaan. Adanya diskriminasi tersebut tentunya diperlukan instrumen perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas yang diberikan kepada pekerja penyandang disabilitas guna menjamin hak-haknya di bidang ketenagakerjaan dan solusi dalam menghadapi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan jenis data sekunder yang kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dan wawancara. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia saat ini sudah dilindungi oleh beberapa peraturan perundang-undangan, namun masih ada beberapa kebijakan yang perlu pembenahan dan penyempurnaan agar perlindungan terhadap pekerja penyandang disabilitas berjalan efektif. Selain itu kendala-kendala juga masih terjadi di lapangan sehingga berdampak pada belum efektifnya peraturan perundang-undangan yang ada. Simpulannya adalah pekerja penyandang disabilitas sudah dilindungi dengan baik dan masih diperlukan upaya pembenahan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

---

Persons with disabilities are a minority group that is currently vulnerable to discrimination, especially discrimination regarding their rights in the field of employment. The existence of such discrimination certainly requires legal protection instruments for persons with disabilities given to workers with disabilities to guarantee their rights in the field of employment and solutions in facing obstacles in providing legal protection for workers with disabilities. In this study, the type of research used in this study is descriptive analytic with secondary data types which are then analyzed by qualitative analysis with data obtained from interviews. From the study it was found that persons with disabilities in Indonesia are currently protected by several laws and regulations, but there are still some policies that need improvement and improvement so that the protection of workers with disabilities is effective. In addition, constraints are still occurring in the field so that the existing legislation has not been effective. The conclusion is that workers with disabilities are well protected and efforts are still needed to reform policies in existing legislation."

"Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Layanan bagi Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan Pemerintah Daerah menampung hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak bekerja., Disnakertrans Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan harus membuat kebijakan dan berbuat pemantauan hak-hak di bidang ketenagakerjaan penyandang disabilitas bisa dipenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif mengkaji penerapan aturan dan norma dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 13 Oleh Disnakertrans, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitikmendeskripsikan dan menganalisis kebijakan Disnakertrans terhadap manusia cacat tubuh. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode Pengumpulan data yaitu penelitian pustakawan dan wawancara langsung dengan Informan yaitu pegawai Disnakertrans kemudian dianalisis dengan metode analitik kualitatif. Dinaskertrans Provinsi Jawa Timur memberikan pemberdayaan meliputi kegiatan kewirausahaan, pemberian keterampilan, dan pelatihan kerja untuk pekerja penyandang disabilitas, serta melakukan sosialisasi untuk digunakan meningkatkan pemahaman bagi pengusaha tentang hak-hak pekerja cacat tubuh. Disnakertrans telah mengawasi perusahaan-perusahaan tersebut mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun masih belum optimal karena belum ada regulasi tentang pengawasan khusus tentang pekerja penyandang disabilitas. Karena itu di masa depan Disnakertrans bisa membuat aturan khusus tentang pengawasan pekerja cacat tubuh.

---

East Java Regional Regulation (Perda) Number 3 of 2013 concerning Protection and Services for Persons with Disabilities which mandates the Regional Government to accommodate the rights of persons with disabilities, including the right to work. monitoring of the employment rights of persons with disabilities can be fulfilled. This research is a normative legal research that examines the application of rules and norms in the East Java Regional Regulation Number 13 by the Manpower and Transmigration Office. This type of research is a descriptive analytic study.

describe and analyze Disnakertrans policies towards disabled people. The data used are secondary data with data collection methods, namely librarian research and direct interviews with informants, namely Disnakertrans employees then analyzed by qualitative analytic methods. The Dinaskertrans of East Java Province provides empowerment including entrepreneurial activities, providing skills, and job training for workers with disabilities, as well as conducting socialization to be used to increase understanding for employers about the rights of disabled workers. Disnakertrans has supervised these companies employing persons with disabilities in accordance with applicable regulations. However, it is still not optimal because there is no regulation on special supervision regarding workers with disabilities. Therefore, in the future, the Department of Manpower and Transmigration can make special rules regarding the supervision of disabled workers."

"Skripsi ini membahas perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya dalam hal pekerjaan. Penelitian berfokus pada kuota minimal penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, dan perusahaan swasta di DIY. Selain itu penelitian dilakukan untuk melihat kesesuaian perda yang mengatur hak penyandang disabilitas secara umum dengan pelaksanaannya di lapangan, seperti pelatihan kewirausahaan, penempatan tenaga kerja, fasilitas kerja, dsb. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dan hasil penelitian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan Disnaker DIY sebagai Penyelenggara pelayanan publik sudah melakukan kewajibannya sebagaimana tertera pada Undang-Undang Pelayanan Publik dan Perda DIY tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun masih terdapat kekurangan berupa tidak adanya data potensi kerja penyandang disabilitas yang memuat jenis, kompetensi, dan sebaran jumlah penyandang disabilitas usia kerja. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar Disnaker bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk mendata penyandang disabilitas usia kerja yang ada di DIY. Data ini diharapkan dapat meminimalisir misinformasi antara penyandang disabilitas dengan penerima kerja.

---

This thesis discusses the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities, especially in terms of employment. The research focuses on fulfilling the minimum quota that must be met by the Regional Government, Regency/City Governments, BUMDs, and private companies in DIY to employ persons with disabilities. In addition, research was conducted to see the suitability of regional regulations regulating the rights of persons with disabilities in general with the implementation in the field, such as entrepreneurship training, employment placement, work facilities, etc. The research method used in this thesis is juridical-normative which emphasizes the written legal norms and the results are presented descriptively. The results of this study conclude that Disnaker DIY as a public service provider has fulfilled its obligations as stated in the Public Service Law and the DIY Regional Law of the Rights of Persons with Disabilities. But there are still deficiencies that must be corrected such no work potential data of persons with disabilities, which includes the types, competencies, and distribution of the number of persons with disabilities of working age. Based on the results, author suggest that Disnaker collaborate with Dinas Sosial to record working age persons with disabilities in DIY. This data is expected to minimize misinformation between persons with disabilities and work recipients."

"Partisipasi kerja penyandang disabilitas di Indonesia masih mengalami tantangan yang signifikan dibandingkan dengan bukan penyandang disabilitas. Pelatihan kerja dianggap sebagai salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pelatihan terhadap partisipasi kerja penyandang disabilitas di Indonesia dengan menggunakan data SAKERNAS tahun 2021. Metode regresi logistik digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hubungan antara pelatihan dan partisipasi kerja penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berhubungan positif dan signifikan sebesar 6,8% terhadap kecenderungan peningkatan probabilitas bekerja penyandang disabilitas. Penelitian ini mendorong pihak pemerintah maupun non-pemerintah untuk meningkatkan akses pelatihan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

---

The employment participation of people with disabilities in Indonesia still faces significant challenges compared to those without disabilities. Job training is considered one effective strategy to enhance their skills and employment opportunities. This research aims to analyze the relationship between training and the employment participation of people with disabilities in Indonesia using data from the 2021 SAKERNAS (National Labor Force Survey). Logistic regression method is employed in this study to examine the association between training and the employment participation of people with disabilities. The research findings indicate that training is positively and significantly related, with a 6.8% increase in the likelihood of employment for people with disabilities. This study encourages both governmental and non-governmental entities to improve access to training for people with disabilities in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai pemberdayaan Penyandang Disabilitas untuk siap kerja di DNetwork Indonesia – Jaringan Kerja Disabilitas dalam bentuk pelatihan hardskills dan softskills bagi Penyandang Disabilitas. Penelitian ini dilakukan pada masa pandemi covid-19 di tahun 2021 yang merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, difokuskan untuk menggambarkan upaya pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh DNetwork Indonesia melalui pelatihan hardskills dan softskills sebagai keterampilan untuk Penyandang Disabilitas sehingga siap bersaing di pasar kerja, serta mengidentifikasikan faktor-faktor pendukung serta penghambat program. Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan informan berjumlah enam orang dengan pengumpulan data melalui video conference dan chat menunjukkan bahwa pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang dilakukan DNetwork Indonesia dilatarbelakangi karena adanya kondisi ketidakselarasan antara kebutuhan pasar kerja dengan kemampuan yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas sehingga disusunlah program pendidikan yang dilakukan dalam bentuk pelatihan hardskills dengan 4 jenis pelatihan yaitu pelatihan profesi, pelatihan menjadi wirausaha, digital content writing, dan kelas bahasa inggris dengan tujuan pengembangan keterampilan lapangan bagi Penyandang Disabilitas dan pelatihan softskills dengan 3 jenis pelatihan yaitu mindset training, financial planner, dan sesi well-being bagi Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk memberikan bekal berupa kemampuan yang berfokus mempersiapkan Penyandang Disabilitas untuk dapat bertahan dengan kondisi yang tidak diinginkan dan siap untuk bekerjasama di lingkungan kerja. Faktor pendukung pelaksanaan pemberdayaan adalah pendonor dana, kolaborasi yang meluas, motivasi Penyandang Disabilitas, dan kemampuan Penyandang Disabilitas mengakses teknologi, sedangkan faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan adalah pandangan masyarakat yang masih negatif terhadap Penyandang Disabilitas, peran pemerintah yang masih kurang, dan kondisi ekonomi Penyandang Disabilitas. Pemberdayaan yang dilakukan DNetwork sudah memberikan hasil dimana peserta pelatihan ada yang sudah bekerja dan membuka usaha secara mandiri.

---

This study discusses the empowerment of Persons with Disabilities to be ready to work at DNetwork Indonesia – the Disability Network in the form of hardskills and softskills training for Persons with Disabilities. This research was conducted during the COVID-19 pandemic in 2021.This is a descriptive research with a qualitative approach, focused on describing the efforts to empower Persons with Disabilities carried out by DNetwork Indonesia through hardskills and softskills training as skills for Persons with Disabilities so that they are ready to compete in the job market, and identify the supporting and inhibiting factors of the program. The results of the research conducted with six informants with data collection through video conference and chat show that the empowerment of Persons with Disabilities conducted by DNetwork Indonesia is motivated by the condition of incompatibility between the needs of the job market and the capabilities possessed by Persons with Disabilities so that educational programs are arranged in hard skills training with 4 types of training, namely professional training, entrepreneurial training, digital content writing, and english classes with the aim of developing field skills for Persons with Disabilities and soft skills training with 3 types of training, namely mindset training, financial planner, and well-being sessions. for Persons with Disabilities which aims to provide provisions in the form of abilities that focus on preparing Persons with Disabilities to be able to survive with undesirable conditions and be ready to cooperate in the environment. bro work. Supporting factors for the implementation of empowerment are donors of funds, extensive collaboration, motivation of Persons with Disabilities, and the ability of Persons with Disabilities to access technology, while the inhibiting factors for implementing empowerment are community views that are still negative towards Persons with Disabilities, the role of the government is still lacking, and the economic condition of Persons with Disabilities. The empowerment carried out by DNetwork has had an impact on some of the training participants who are already working and opening businesses independently."

"Pelaskanaan vaksinasi di Kota Palembang bagi penyandang disabilitas dinilai banyak mengalami permasalahan, seperti pelaksanaan vaksinasi yang dianggap tidak berjalan karena jumlah vaksinasi kepada disabilitas masih stagnan hingga infrastruktur penunjang yang masih minim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aksesibilitas pelayanan vaksinasi di Kota Palembang bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan data dengan menggunakan metode kuantitatif yaitu melalui kuesioner yang disebarkan kepada 70 penyandang disabilitas dan didukung dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 8 narasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebesar 94% dari responden menyatakan pelayanan vaksinasi yang ada di Kota Palembang sudah diakses dengan baik. Selanjutnya penelitian ini juga menunjukkan tidak adanya perbedaan pelayanan vaksinasi yang diberikan diantara jenis-jenis disabilitas. Namun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan vaksinasi kepada disabilitas di Kota Palembang, yaitu informasi yang disediakan oleh pemerintah kurang menyeluruh dan masih ragunya penyandang disabilitas untuk di vaksinasi sehingga angka capaian vaksinasi terhadap disabilitas masih stagnan.

---

The implementation of vaccination in the Palembang for disabilities is considered to have experienced many problems, such as the implementation of vaccination which is considered not working because vaccinations for disabilities is consistenly stagnant and supporting infrastructure is still less. The purpose of this study was to determine the accessibility of vaccination services in Palembang for persons with disabilities. This study uses a quantitative approach with data collection techniques using quantitative methods, namely through questionnaires distributed to 70 respondents with disabilities and supported by qualitative methods through in-depth interviews with 8 informants. The results of this study indicate that 94% of the respondents stated that the vaccination services in the Palembang were well accessed. Furthermore, this study also shows that there is no difference in the vaccination services provided between types of disabilities. However, there are still weaknesses in the implementation of vaccination for disabilities in the Palembang, the informations provided by the government is less exhaustive and disabilities are still hesitant to be vaccinated, so vaccination against disabilities is still stagnant."

"Untuk mendukung hak para penyandang disabilitas khususnya dalam penyediaan aksesibilitas pada transportasi publik, pemerintah sebagai regulator mengeluarkan kebijakan terkait penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi penyandang disabilitas. Implementasi kebijakan ini ditujukan untuk memberi kemudahan kepada penyandang disabilitas yang ingin menggunakan transportasi publik, salah satunya Commuter Line Jabodetabek sebagai transportasi yang paling diminati di wilayah Jabodetabek. Analisis implementasi ini menggunakan 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan Teori Edward III yakni Komunikasi, Sumber-sumber, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah kurangnya komunikasi pihak terkait dengan penyandang disabilitas yang menyebabkan fasilitas tidak sesuai dengan kebutuhan disabilitas atau mengalami kerusakan, adanya kewenangan yang tidak dijalankan seperti seharusnya, kurangnya pemahaman petugas frontliner mengenai pelayanan disabilitas, serta permasalahan teknis. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini menyarankan PT. KCI untuk meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas, memberikan pelatihan kepada seluruh petugas frontliner, serta meningkatkan koordinasi antar pihak terkait.

---

To support the rights of person with disabilities, especially in the provision of accessibility in public transportation, the government as a regulator has issued a policy regarding the provision of accessibility on public transportation services for person with disabilities. The implementation on this policy intended to provide facilities for persons with disabilities who want to use public transportation, one of them being Commuter Line Jabodetabek which is the most popular transportation in Jabodetabek area. The analysis of this implementation uses 4 factors that affect the policy implementation based on Edward III Theory, namely : Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structures. The analysis shows that the problems occur are the lack of communication between parties related to persons with disabilities which cause the facilites do not suits disability needs or are damaged, the presence of authority that is not carried out as it should, lack of frontliners understanding of disability service, and technical problems. From these problems, this research suggests PT. KCI to increase the involvement of persons with disabilities, provide training to all frontliners, and improve coordination between related parties."