Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Derajat kesehatan masyarakat ditentukan oleh kualitas pelayanan kesehatan. WHO menyatakan bahwa 80% keberhasilan pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas SDM kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengembangan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karier Tenaga Kesehatan. Salah satu masalah strategis SDM kesehatan adalah pengembangan karier. Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN khususnya bagi Apoteker, serta belum ada sinkronisasi program pengembangan karier Apoteker yang dimiliki oleh organisasi profesi Apoteker dengan Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif terkait proses formulasi kebijakan dan analisis stakeholder. Data yang digunakan adalah data sekunder dari telaah dokumen dan data primer diperoleh dengan wawancara mendalam kepada para informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan seluruh stakeholder mendukung dan berkomitmen pada program pengembangan karier Apoteker. Organisasi profesi Apoteker bersama pemerintah dinilai menjadi aktor yang paling bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pola yang diharapkan sesuai untuk pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN bagi Apoteker adalah melalui sertifikasi kompetensi dan program pendidikan spesialisasi. Namun, Proses interaksi dan advokasi antar stakeholder masih belum maksimal antara pihak regulator dan pihak organisasi profesi, serta pihak user/payer belum banyak tersosialisasi terkait program pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN bagi Apoteker. Sehingga, perlu peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar stakeholder dan organisasi profesi dapat menginisiasi pembuatan Policy Brief terkait pengembangan karier Apoteker sebagai bentuk advokasi.

---

The level of public health is determined by the quality of public health services. And as stated by WHO, the quantity and quality of health personnel contributing as much as 80% of the success in health services. According to Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 regarding Health Personnel article 1, Health Personnel Improvement is directed to improve the quality and career of Health Personnel. One of the current problems for Health Personnel is the career path / career improvement. There is still no regulation regarding Health Personnel’s career development aside from Health Civil Worker, especially for Pharmacist, that also suffer from the lack of synchronization of the career development program between the one from the government and the one from the Pharmacist Organization. Qualitative method is used in the research of the process of formulating the related regulations and stakeholder analysis. Primary data is acquired by doing profound interview with chosen informant, and literature research is used as secondary data. The result shows that all of the interviewed stakeholders are supporting and committing in the Pharmacist’s Career Development Program. Pharmacist Organization along with the Government are two of the most important actors regarding the implementation of this program. The competency certification and specialization education program are expected to be the right options for the Pharmacist Career Development Program. Unfortunately, the interaction, advocacy, and communication process between the stakeholders in Pharmacist Organization and the Government still need improvement, and there are many of the Pharmacist itself that not aware of the career development program. Therefore, improvement in stakeholders’ coordination and communication is a must, and the Pharmacist Organization can initiate the formulation of Policy Brief regarding Pharmacist Career Development as advocation."

"Pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya merupakan salah satu hak tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berpraktik yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Saat ini terdapat kesenjangan dalam pengembangan karier antara tenaga kesehatan non-ASN dan ASN. Hal ini didorong oleh belum adanya regulasi yang mengatur terkait pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN tersebut, sehingga pengembangan kariernya menjadi tidak terstandar. Tesis ini menyajikan sebuah penelitian yang bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN di rumah sakit nonpemerintah, yang meliputi rumah sakit yang dikelola oleh swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Variabel yang dianalisis meliputi tuntutan, dukungan, sumber daya, aktor, konten, proses, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, disposisi pelaksana, serta lingkungan-konteks yang saling mempengaruhi sebagai sebuah sistem, sehingga diperoleh output berupa rekomendasi kebijakan. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan telaah dokumen. Kerangka konsep yang digunakan mengadaptasi teori Model Sistem Easton, kerangka Segitiga Kebijakan Kesehatan, dan teori Model Van Meter dan Van Horn. Input kebijakan dalam pembuatan kebijakan pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN di rumah sakit nonpemerintah terdiri dari tuntutan, dukungan, sumber daya, aktor, konten kebijakan. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mengawali proses pembuatan rancangan kebijakan pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN sejak tahun 2019 dengan melibatkan stakeholder yang terkait. Untuk dapat mewujudkan tujuan kebijakan seperti yang dicita-citakan maka komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, dan disposisi pelaksana perlu diperhitungkan sejak tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN tidak terlepas dari peranan lingkungan dan konteks kebijakan, baik pada faktor politik, ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, tenaga kesehatan, dan swasta diharapkan dapat mendukung pembuatan kebijakan ini dan implementasinya nanti sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Tenaga kesehatan non-ASN di fasilitas pelayanan kesehatan milik nonpemerintah agar membentuk suatu wadah untuk mengadvokasi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait dalam memperjuangkan tuntutannya secara lebih fokus dan berkelanjutan.

---

Competency, scientific and career development in their professional field is one of the rights of medical personnel and practicing health workers mandated by Law Number 17 of 2023 concerning Health. Currently there is a gap in career development between non-ASN and ASN health workers. This is driven by the absence of regulations governing the career development of non-ASN health workers, so that their career development is not standardized. This thesis presents a study that aims to conduct an analysis of career development policies for non-ASN health workers in non-government hospitals, which include hospitals managed by the private sector and State-Owned Enterprises (BUMN). This research uses qualitative research. The variables analyzed include demands, support, resources, actors, content, processes, communication between organizations and implementation activities, characteristics of implementing agencies, disposition of implementers, and environmental contexts that influence each other as a system, so that output is obtained in the form of policy recommendations. Data collection techniques are in-depth interviews, Focus Group Discussions (FGD), and document review. The conceptual framework used adapts the Easton Systems Model theory, the Health Policy Triangle framework, and the Van Meter and Van Horn Model theories. Policy input in making career development policies for non-ASN health workers in non-government hospitals consists of demands, support, resources, actors, and policy content. The Directorate of Health Personnel Development and Supervision began the process of drafting a career development policy for non-ASN health workers in 2019 by involving relevant stakeholders. To be able to realize policy objectives as envisioned, communication between organizations and implementing activities, the characteristics of implementing agencies, and the disposition of implementing agencies need to be taken into account from the policy-making stage. Policy making for the career development of non-ASN health workers cannot be separated from the role of the environment and policy context, both political, economic and social factors. Thus, stakeholders from the central government and regional government, related ministries/institutions, health workers and the private sector are expected to support the creation of this policy and its implementation later in accordance with their capacity and authority. Non-ASN health workers in non-government health service facilities should form a forum to advocate for policy makers and relevant stakeholders in fighting for their demands in a more focused and sustainable manner."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pengembangan Karir di lingkungan Satuan Kerja KPU Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan faktor penghambat berkembangnya karir PNS di lingkungan Satuan Kerja KPU Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Pengembangan karir di KPU Provinsi DKI Jakarta tetap dilakukan walaupun KPU RI tidak memiliki Badan Diklat dengan cara melakukan workshop pada event-event yang akan berlangsung seperti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan datang di Provinsi DKI Jakarta para peawai yang bertindak sebagai kelompok kerja mengikuti workshop yang dilakukan untuk kelancaran tahapan pemilu dalam menguasai atruran aplikasi yang digunakan serta ketetan waktu penyelesaian pekerjaanFaktor penyebab terjadinya hambatan pengembangan tidak terlalu signifikan karena faktor tersebut hanya karena adanya miskomunikasi saat pegawai yang diperbantukan berada di KPU Provinsi DKI Jakarta setelah keryakan yang diperbantukan di tarik kembali akses tentang informasi maupun pelayanan SDM berjalan dengan baik selain itu juga tergantung kepada pangkat dan golongan yang PNS miliki.

---

This study aims to explain the Career Development Unit within the KPU Jakarta, explained the factors inhibiting the development of career civil servants in the Unit KPU Jakarta. This study used a qualitative approach, with data collection through interviews. The results showed Career development in KPU Jakarta is still being done even though the Commission RI does not have a Training Agency by conducting workshops on the events that will take place as the General Election of Governor and Vice Governor forthcoming in Jakarta the peawai acting as a group work attended a workshop conducted for the smooth election stages in mastering atruran applications used and ketetan time of completion of work factors that cause the occurrence of resistance development is not very significant because these factors only due to miscommunication when an employee seconded is in KPU Jakarta after keryakan seconded in pull back the access of information and human resources services running properly but it also depends on the rank and class that civil servants have.

"

"Partisipasi setara perempuan dalam dunia kerja maupun lingkungan kerja bukanlah sekedar tuntutan keadilan atau demokrasi tetapi dipandang sebagai kondisi yang kondusif bagi kepentingan perempuan. Peningkatan partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam seluruh bidang kerja menjadi salah satu wacana yang terus diperdebatkan di Indonesia selama ini. Penelitian ini berfokus menggambarkan rona kesetaraan gender dalam hal kinerja ketenagakerjaan perempuan perusahaan sektor pertambangan.       Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif eksploratif sebagai metodologi yang memberikan analisis asumsi filosofis fenomena kesetaraan gender di sektor pertambangan. Diskriminasi yang dialami oleh pekerja perempuan di perusahan tambang meliputi tugas tambahan, pelecehan verbal, dan kesempatan berpendapat. Beberapa kali mendapatkan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya. Latar belakang pendidikan mempengaruhi mental pekerja perempuan dalam beradaptasi di pekerjaannya. Diskriminasi yang didapatkan pekerja perempuan telah mampu diselesaikan dengan strategi yang berbeda-beda. Kesempatan berpendapat yang didapatkan pekerja perempuan berhasil menyelesaikan baik permasalahan individu maupun permasalahan tim kerja. Rekan kerja sering cukup kooperatif memberikan ekosistem kerja dimana, pekerja perempuan mampu mengemukakan pendapat dan solusi.

---

Women's equal participation in work and the work environment is not just a demand for justice or democracy. However, it is seen as a condition that is conducive to women's interests. Increasing the participation and involvement of women in all fields of work has become one of the discourses continuously debated in Indonesia. This research focuses on describing the tone of gender equality in terms of the employment performance of women in mining sector companies. This study uses an exploratory qualitative approach to analyze philosophical assumptions about gender equality in the mining sector. Discrimination experienced by female workers in mining companies includes additional assignments, verbal harassment, and opportunities to express opinions. Several times were getting a job that was not his duty. Educational background influences the mentality of female workers in adapting to their jobs. Discrimination against women workers has been able to be resolved using different strategies. Opportunities for opinions that women workers get have succeeded in solving individual and work team problems. Colleagues often cooperate, providing a work ecosystem where female workers can express opinions and solutions."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis pengaruh career management, training satisfaction, pay satisfaction terhadap turnover intention pada karyawan sektor perbankan. Sebanyak 265 responden yang bekerja pada Bank Umum ikut berpartisipasi, dengan.pengolahan data menggunakan metode structural equation modelling. Hasilnya, ditemukan bahwa secara langsung career management tidak berpengaruh terhadap turnover intention. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa training satisfaction dapat mempengaruhi turnover intention melalui peran mediasi penuh organizational engagement. Penelitan ini juga menemukan bahwa organizational engagement memberikan peran mediasi sebagian pada hubungan antara pay satisfaction dan turnover intention. Maka, penelitian ini berhasil membuktikan pentingnya peran training satisfaction dan pay satisfaction dalam meningkatkan organizational engagement yang pada akhirnya dapat menekan turnover intention karyawan pada sektor perbankan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki manajemen karir yang baik belum tentu mendorong karyawan untuk tetap tinggal, fenomena war for talents merupakan salah satu pemicu karyawan tertarik untuk pindah. Sehingga perusahaan perlu merumuskan strategi karir manajemen untuk menumbuhkan rasa engagement karyawan, contohnya dengan fungsi coaching dan mentoring.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to understand and analyze the effects of career management, training satisfaction, pay satisfaction to employee turnover intention in the banking sector. A total of 265 respondents who work in the Commercial Bank participated, with structural equation modeling as data processing method. As a result, it was found that direct career management has no effect on turnover intention. Furthermore, this research also proves that training satisfaction can affect turnover intention through full mediating role of organizational engagement. This research also found that organizational engagement provides partial mediating role in the relationship between pay satisfaction and turnover intention. Thus, this study was able to prove the importance of the role of training satisfaction and pay satisfaction in improving organizational engagement, which in turn can reduce turnover intention of employees in the banking sector. The results of this study showed that companies that have a good career management can necessarily encourage employees to stay, the phenomenon of war for talents is one of the triggers of employees interested in moving. So the company needs to formulate good strategy of career management to nurture employee engagement, for example, with the function of coaching and mentoring. "

"Adanya penataan jenjang karir yang baik pada karyawan menjadi aspek penting dalam konteks pengembangan perusahaan. Tanpa ada perencanaan karir yang baik, perusahaan dapat kehilangan SDM yang merupakan asset organisasi dan dapat terhambat mencapai sasaran perusahaan. Hal ini berlaku pula pada PT. JP yang lebih mengambil jalan untuk melakukan rekrut karyawan baru daripada mengembangkan karyawan sudah ada.Dalam tulisan ini, penulis memberikan usulan kepada PT. JP untuk membuat program pengembangan karir berdasarkan kompetensi sebagai upaya untuk melakukan proses promosi, rotasi, dan mutasi dapat dilakukan lebih tepat. Program pengembangan karir ini menggunakan pendekatan kompetensi, agar didapatkan persyaratan yang menggambarkan karakteristik personal tertentu dari individu untuk dapat dijadikan dasar dalam menetukan layak tidaknya seseorang menduduki satu jabatan tertentu.Sebagai tahap awal, rancangan program pengembangan karir berdasarkan kompetensi yang diajukan oleh penulis dilakukan terhadap pekerjaan operasional pada karyawan yang berada di level officer. Dasar penggunaan golongan karyawan ini adalah karena banyak ditemukan fakta dimana seorang karyawan dapat menduduki satu jabatan untuk jangka waktu sampai puluhan tahun. Selain itu pada level officer inilah terletak tanggung jawab mereka untuk membelikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa hotel yang ada di PT. JP. Model kompetensi yang diusulkan adalah model kompetensi klasik Spencer & Spencer (1993) dan melalui proses analisa jabatan.Penggunaan kedua metode ini didasarkan pada keterbatasan jumlah beberapa jabatan yang kurang memenuhi syarat untuk menggunakan model klasik dari Spencer & Spencer. Selain itu faktor biaya yang dikeluarkan juga menjadi bahan pertimbangan yang patut untuk dipertimbangkan."

"Adanya penataan jenjang karir yang baik pada karyawan menjadi aspek penting dalam konteks pengembangan perusahaan. Tanpa ada perencanaan karir yang baik, perusahaan dapat kehilangan SDM yang merupakan asset organisasi dan dapat terhambat mencapai sasaran perusahaan. Hal ini berlaku pula pada Pt. JP yang lebih mengambil jalan untuk melakukan rekrut karyawan baru daripada mengembangkan karyawan sudah ada. Dalam tulisan ini, penulis memberikan usulan kepada PT. JP untuk membuat program pengembangan karir berdasarkan kompetensi sebagai upaya untuk melakukan proses promosi, rotasi, dan mutasi dapat dilakukan lebih tepat. Program pengembangan karir ini menggunakan pendekatan kompetensi, agar didapatkan persyaratan yang menggambarkan karakteristik personal tertentu dari individu untuk dapat dijadikan dasar dalam menetukan layak tidaknya seseorang menduduki satu jabatan tertentu. Sebagai tahap awal, rancangan program pengembangan karir berdasarkan kompetensiyang diajukan oleh penulis dilakukan terhadap pekeijaan operasional pada karyawan yang berada di level officer. Dasar penggunaan golongan karyawan ini adalah karena banyak ditemukan fakta dimana seorang karyawan dapat menduduki satu jabatan untukjangka waktu sampai puluhan tahun. Selain itu pada level officer inilah terletak tanggung jawab mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa hotel yang ada di PT. JP. Model kompetensi yang diusulkan adalah model kompetensi klasik Spencer & Spencer (1993) dan melalui proses analisa jabatan. Penggunaan kedua metode ini didasarkan pada keterbatasan jumlah beberapa jabatanyang kurang memenuhi syarat untuk menggunakan model klasik dari Spencer & Spencer. Selain itu faktor biaya yang dikeluarkan juga menjadi bahan pertimbangan yang patut untuk dipertimbangkan."

"Perubahan model kerja di era digitalisasi membuat banyak perusahaan terutama di sektor teknologi mulai menerapkan sistem kerja hybrid pada karyawannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap keterikatan kerja dan kinerja karyawan hybrid working perusahaan teknologi Daerah Khusus Jakarta dengan menggunakan keterikatan kerja sebagai variabel mediasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei yang melibatkan 170 karyawan hybrid working perusahaan sektor teknologi sebagai respondennya. Instrumen pengumpulan data ini menggunakan kuesioner yang sudah melalui uji validitas dan reliabilitas. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan SPSS untuk menguji hubungan antar variabel. Berdasarkan hasil penelitian, variabel pelatihan dan pengembangan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keterikatan kerja dan kinerja karyawan. Selain itu, keterikatan kerja berperan secara signifikan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara pelatihan dan pengembangan dengan kinerja karyawan.

---

The shift in work models in the digitalization era has led many companies, particularly in the technology sector, to adopt hybrid work systems for their employees. This study aims to examine the impact of training and development on employee engagement and performance among hybrid-working employees in technology companies in the Special Capital Region of Jakarta, using employee engagement as a mediating variable. This research employs a quantitative approach through a survei involving 170 hybrid-working employees from technology companies as respondents. The data collection instrument used a questionnaire that had undergone validity and reliability tests. The data analysis method applied in this study is simple linear regression analysis using SPSS to examine the relationships between variables. The results of the study demonstrate that the training and development variable has a positive and significant effect on both the employee engagement and performance variables. Furthermore, employee engagement plays a significant role as a mediating variable in the relationship between training and development and employee performance. "

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini berfokus pada mutasi pejabat struktural pada Januari 2015 di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist melalui teknik pengumpulan data kualitatif yaitu wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mutasi pejabat merupakan bagian dari reorganisasi kelembagaan (institutional reorganizational). Mutasi yang terjadi dapat berupa mutasi horizontal maupun mutasi vertikal (promosi dan demosi). Mutasi pejabat struktural dilakukan melalui metode seleksi terbuka, sehingga pejabat harus mengikuti serangkaian test terlebih dahulu. Setelah itu, hasil test diberikan kepada Tim Baperjakat untuk mempertimbangkan penempatan pejabat yang bersangkutan.

---

This research describes how the implementation of Structural Official?s transfers in the Provincial Government of DKI Jakarta. This study focused on transfers in structural official in January 2015 in DKI Jakarta. This research was conducted using post-positivist approach through qualitative data collection techniques, which is in-depth interviews and literature study.

Results from this study indicate that structural official?s transfers as a part of institutional reorganizational. The types of transfers can be either horizontal transfers or vertical transfers (promotion and demotion). Structural official?s transfers carried out through an open selection method, so that officials must follow a series of tests. After that, the results of the tests given to Baperjakat Team to consider the placement of structural officials."

"Pengembangan karier adalah suatu proses di mana kemajuan karyawan melalui serangkaian tahapan, masing-masing ditandai dengan serangkaian tugas, aktivitas, dan hubungan perkembangan yang berbeda. Salah satu badan usaha yang memerlukan pengembangan karier adalah bank. Bank Gunung Pantai adalah salah satu bank nasional pemerintah yang ada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa jauh peran politik organisasi dalam Sistem Karier di Bank Gunung Pantai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan berjenis eksploratif. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara. Peneliti memilih 9 (sembilan) orang narasumber  Narasumber yang berasal dari pegawai dibagi berdasarkan cabang di pantai dan pegunungan, dan berdasarkan masa kerja sama dengan dan diatas 5 tahun. Proses analisa datanya dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Bank Gunung Pantai, pegawai yang kedekatan dengan pimpinan atau pihak manajemen bisa mendapatkan kenaikan grade, mutasi, dan promosi di bank dengan cepat.

---

Career development is a process in which employees progress through a series of stages, each characterized by a different set of tasks, activities, and developmental relationships. One business entity that requires career development is a bank. Bank Gunung Pantai is one of the government's national banks in Indonesia. This study aims to evaluate how far the role of organizational politics in the Career System at Bank Gunung Pantai. This study uses a qualitative method and explorative type. Methods of data collection in qualitative research using the interview method. The researcher chose 9 (nine) resource persons. The resource persons who came from employees were divided based on branches in the coast and mountains, and based on years of cooperation with and above 5 years. The data analysis process is carried out by data reduction, data presentation, and conclusions or verification. The results of the study show that at Bank Gunung Pantai, employees who are close to the leadership or management can get grade increases, transfers, and promotions at the bank quickly."