Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manfaat yang dapat diperoleh tenaga kerja dari penyelenggaraan program retirement security yang saat ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau yang dikenal dengan BP Jamsostek. Program retirement security yang ada di Indonesia saat ini merupakan hybrid program yang terdiri dari dua jenis program, yaitu program jaminan hari tua (JHT) dan program jaminan pensiun (JP). Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisa dengan metode deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui survei kepada tenaga kerja dan wawancara kepada praktisi, sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data mengenai program jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang dipublikasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya tenaga kerja berharap bahwa program retirement security yang ada saat ini dapat menjadi sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan dasar saat tenaga kerja memasuki usia tidak produktif. Sementara itu, dari sisi perhitungan yang dihasilkan dari formula manfaat jaminan jaminan pensiun yang ada saat ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat penghasilan pensiun (TPP) yang dihasilkan oleh program jaminan pensiun saat ini belum dapat memenuhi standar replacement ratio yang ditetapkan dalam Konvensi ILO No.102 Tahun 1952. Nilai tersebut juga masih belum dapat dipenuhi meskipun telah memperhitungkan manfaat program jaminan hari tua di dalamnya. Dengan demikian, maka perlu dilakukan perbaikan penyelenggaraan program jaminan hari tua dan jaminan pensiun secara berkala dan bertahap agar skema penyelenggaraannya dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peserta tanpa memberikan beban tambahan bagi Pemerintah.

---

This study aims to evaluate the benefits that can be obtained by workers from the implementation of the retirement security program which is currently managed by the Manpower Social Security Administration, known as BP Jamsostek. The current retirement security program in Indonesia is a hybrid program consisting of two types of programs, namely the old age security program and the pension security program. This research is a case study research, which uses primary data and secondary data which are then analyzed by analytical descriptive method. Primary data is obtained through surveys of workers and interviews with practitioners, while secondary data is obtained from published data on old- age insurance programs and pension benefits. The results showed that basically the workforce hopes that the current retirement security program can become the main source of income to meet basic needs when workers enter their unproductive age. Meanwhile, in terms of calculations generated from the current pension security benefit formula, it can be concluded that the level of retirement income generated by the current pension security program has not been able to meet the replacement ratio standard set out in the ILO Convention 102. This value is still not fulfilled even though it has taken into account the benefits of the old age insurance program in it. Thus, it is necessary to improve the implementation of the old age insurance program and pension insurance periodically and gradually so that the implementation scheme can provide optimal benefits for participants without imposing additional burdens on the Government."

"Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (LN No. 150 Tahun 2004, TLN No. 4456), akan berdampak pada perusahaan swasta menengah dan besar, yang telah mengikutsertakan pekerjanya pada program dana pensiun, bahkan terhadap kelangsungan perusahaan dana pensiun yang menyelenggarakan program dana pensiun yang selama ini telah berjalan. Penyelenggaraan program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mewajibkan perusahaan swasta menengah dan besar untuk menjadi peserta padahal perusahaan tersebut telah menjadi peserta dana pensiun. Perusahaan swasta menengah dan besar seharusnya diberi ruang untuk memilih program pensiun mana yang layak dan sesuai dengan kemampuan perusahaan, karena masih terdapat beban biaya pesangon terhadap pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan tersebut. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pertemuan-pertemuan pembahasan rancangan peraturan pemerintah penyelenggaraan program jaminan pensiun yang merupakan pelaksanaan dari UU tersebut serta pengalaman empiris penulis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Untuk analisis yuridis digunakan metode penelitian normatif terhadap upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan perusahaan swasta menengah dan besar terhadap pelaksanaan program Jaminan Pensiun SJSN. Oleh karena itu disarankan agar dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah penyelenggaraan program jaminan pensiun hendaknya tidak mewajibkan perusahaan swasta menengah dan besar yang telah mengikutsertakan pekerjanya dalam program dana pensiun terhadap pelaksanaan program Jaminan Pensiun SJSN, karena pekerja pada perusahaan swasta menengah dan besar telah akan mendapat manfaat hampir sama.Reform of National Social Security System as stipulated in Law No. 40 Year 2004 on National Social Security System (SJSN) LN No. 150 of 2004, TLN No. 4456, would have an impact on the medium and large private companies, which have workers participate in the pension funding program, even the survival of the company that organizes the pension fund pension plans that had been running. Implementation of security retirement program organized by the National Social Security Agency (BPJS), requires medium and large private companies to become participants when the company has become a pension fund participants. Medium and large private companies should be given space to choose the pension plan where appropriate and in accordance with the ability of the company, as there are costs of severance to workers terminated by the company. This study was conducted based on the meetings discussion of the draft regulations the administration of pension which is the implementation of the Act as well as the empirical experience of the authors in the execution of daily tasks. For juridical analysis method is used to study normative legal safeguards do medium and large private companies on the implementation of the Pension Security Program SJSN. It is therefore recommended that the process of drafting regulations organizing the pension security program should not require medium and large private companies that have workers participate in pension plans on the implementation of the Pension Security Program SJSN, because workers in medium and large private companies would have benefited almost same."

"Penelitian ini membahas evaluasi hasil (outcome) Program Diklat Re-orientasi 2012 yang diselenggarakan oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) terhadap karyawan yang telah memasuki masa pensiun (55 tahun) dan yang telah pensiun (56 tahun) pada tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memberikan pembekalan persiapan psikologis, pengetahuan kewirausahaan, dan pengetahuan kesehatan pensiunan, pelatihan ini telah berhasil dengan baik memberikan pengetahuan tersebut kepada pesertanya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Alat ukur yang digunakan berupa kuesioner, ditujukan kepada 39 responden yang diambil dengan teknik stratified random sampling.

---

The focus of study is to know the outcome of Re-orientation Training Program 2012 organized by PT. Angkasa Pura II (Persero) for employees who have retired (55 years) and who have been retired (56 years) in 2012. The results showed that in giving a psychological preparation, knowledge of entrepreneurship, and retiree health knowledge, the training has been successfully increased knowledge of the participants. The approach used in this study is quantitative. The measurement tool used is questionnaires, which has been addressed to the 39 respondents who were taken by stratified random sampling technique."

"ABSTRAKJumlah penduduk di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Masalah yang dapat ditimbulkan dari meningkatnya jumlah penduduk adalah meningkatnya jumlah sampah dan meningkatnya permintaan akan energi listrik. Untuk mengatasi kedua masalah tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan program 3R ( Reduce, Reuse dan Recycle ) dan program WTE ( Waste to Energy ) yang memanfaatkan sampah dengan cara mengurangi jumlah sampah dan menghasilkan energi listrik dari sampah sebagai sumber energi listrik alternatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proporsi optimal dari pengolahan sampah melalui program 3R dan program WTE menggunakan metode goal programming. Hasil penelitian menujukkan proporsi optimal untuk pengolahan sampah melalui program 3R sebesar 49,90%, proporsi optimal program WTE adalah 12,37% dan 37,73% sampah tidak terolah. Energi listrik yang dihasilkan dari program WTE mencapai 1.229,695 GWh, total emisi dari pengolahan sampah melalui program 3R dan program WTE sebesar 1.809.208,2 ton CO2equivalen dan total penggunaan lahan dari program 3R dan WTE adalah sebesar 4.036.239,1 m2. Dalam penelitian ini juga melakukan perhitungan beberapa skenario yaitu skenario perubahan alokasi anggaran program WTE, skenario perubahan batas total emisi dari pengolahan sampah dan skenario perubahan batasan penggunaan lahan untuk pengolahan sampah. Saat anggaran program WTE ditingkatkan menjadi empat kali lipat, proporsi pengolahan sampah program WTE meningkat menjadi 47,81%, proposi pengolahan sampah 3R menjadi 30,82% dan proporsi sampah tidak terolah menjadi 21,37%.

---

ABSTRACT