Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian kerja merupakan landasan utama bagi pekerja untuk mengadakan suatu hubungan kerja, serta merupakan dasar bagi pekerja dan atau buruh untuk menuntut hak-haknya. Bila dibandingkan, Perjanjian Kerja Laut dengan Perjanjian Kerja yang berdasarkan Undang-Undang akan ditemui suatu perbedaan. Perjanjian Kerja Laut bersifat khusus, sedangkan perjanjian kerja yang berdasarkan Undang-Undang bersifat umum. Awak Kapal dan pengusaha kapal harus menyadari hak dan kewajiban masing-masing, bahkan terkait pesangon jika sudah memasuki usia pensiun karena sangat umum tidak dicantumkan di dalam Perjanjian tersebut. Penyusunan dan penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai sumber data sekunder. Masalah utama dalam tesis ini adalah mengapa perjanjian laut sebagai dasar perjanjian yang mengikat pengusaha kapal dan awak kapal isinya tidak mencakup hak-hak anak buah kapal sebagaimana diatur di dalam peraturan dan undang-undang yang berlaku. Contohnya terdapat pada putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr, yang dalam Perjanjian Kerja Laut tidak tercantum hak pekerja mengenai pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja. Pada putusan tersebut terlihat bagaimana hak-hak awak kapal tidak terlindungi karena kurang jelasnya perlindungan bagi awak kapal. Tanggungjawab para pihak yang terikat di dalam perjanjian kerja laut, sudah seharusnya secara komprehensif memuat substansi yang melindungi hak dan kewajiban para pihak melalui ketentuan-ketentuan yang mendasari terbentuknya perjanjian kerja laut tersebut.

---

Work agreements are the main basis for workers to establish an employment relationship, and are the basis for workers and/or workers to claim their rights. When compared, the Sea Work Agreement with the Work Agreement based on the Law will find a difference. The Sea Work Agreement is special, while the work agreement based on the Law is general. The ships crew and shipowners must be aware of their respective rights and obligations, even regarding severance if they are retired, because it is very common not to be included in the Agreement. The preparation and writing of this thesis uses normative legal research methods using qualitative analysis methods as a secondary data source. The main problem in this thesis is why the sea agreement as the basis of the agreement that binds the ships businessman and the crew of the contents does not cover the rights of the crew as stipulated in the applicable laws and regulations. An example is found in the decision of PHI Number 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr, which does not indicate the rights of workers regarding severance pay in the case of termination of employment. The decision shows how the rights of the crew are not protected because of the lack of clear protection for the crew. The responsibilities of the parties bound in the sea work agreement, it should comprehensively contain the substance that protects the rights and obligations of the parties through the provisions that underlie the formation of the sea work agreement."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kedudukan hukum formulir syarat kerja dengan klausula baku terhadap perjanjian kerja bersama serta bagaimana keabsahan formulir syarat kerja dengan klausula baku tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menekankan kepada penggunaan norma hukum secara tertulis. Lebih lanjut, alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi dokumen terhadap data sekunder. Adapun, metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang nantinya menghasilkan data yang bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum formulir syarat kerja dengan klausula baku dikesampingkan dengan adanya ketentuan dalam perjanjian kerja bersama sebagai kaidah otonom tertinggi dalam Hukum Perburuhan, yang mengatur lebih baik dan memberikan kemanfaatan terbesar bagi pekerja/buruh serta formulir syarat kerja dengan klausula baku tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang sah dan mengikat bagi para pihak sebab bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian dan dapat dimintakan pembatalan karena memenuhi syarat pembatalan perjanjian berdasarkan adanya penyalahgunaan keadaan. Kata Kunci: Syarat kerja, klausula baku, perjanjian kerja bersama.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal status of the working conditions forms with the standard clause of the collective bargaining agreement, as well as the legality of the working conditions forms with the standard clause itself. The law research method that used is juridical normative approach in which focuses on the using of the written law norms. Furthermore, the technique of data collection in this research is document study on secondary data. Meanwhile, the method of data analysis is the qualitative method that later affects the result in form of descriptive analytical data. The result of this research concludes that the legal status of the working conditions forms with the standard clause is ruled out by the provision of the collective bargaining agreement as the highest autonomous rule in the labor law, which regulates better and gives the greatest benefit to the worker and the working conditions forms with standard clause cannot be made as a legal and binding for the parties because it is contrary to the terms of the agreement and may be requested for cancellation as it qualifies for the cancellation of the agreement based on the existence of undue influence. Keywords Work conditions, standard clause, collective bargaining agreement."

"Perjanjian Penanggungan Pribadi (borgtocht) yang dibuat secara di bawah tangan tanpa persetujuan pasangan seharusnya tidak dapat diminta secara penuh penanggungannya. Kebutuhan jaminan penanggungan dalam suatu utang bersifat tambahan (accesoir), tidak akan ada dan akan selalu hidup selama perjanjian pokok masih berjalan. Jaminan tambahan tidak selalu berbentuk jaminan penanggungan, dimungkinkan juga jaminan kebendaan lainnya seperti fidusia, gadai, atau hipotek. Namun, PT DPK sebagai kreditur merupakan perusahaan non ataupun lembaga keuangan tidak dapat meminta jaminan tambahan berupa jaminan kebendaan. Sehingga, secara tidak langsung meminta B untuk menundukkan diri sebagai penanggung secara pribadi, bukan bertindak atas jabatannya sebagai Direktur Utama yang menjamin utang perusahaannya yakni PT CEM. Meskipun terdapat indikasi unsur kesengajaan untuk menjebak B di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan terkait perjanjian penanggungan pribadi (borgtocht) yang dibuat atas utang perusahaan menurut peraturan perundang-undangan serta kedudukan hukum perjanjian penanggungan pribadi (borgtocht) di buat di bawah tangan terhadap harta bersama perkawinan. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan mengkaji objek hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah jaminan penanggungan dapat diberikan oleh siapa saja, baik orang pribadi atau badan hukum. Namun, tidak sembarang yang dapat melakukannya setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria penjamin sesuai Pasal 1827 KUHPerdata dan peraturan yang berlaku. Kewenangan dalam bertindak dalam jaminan penanggungan juga harus diperhatikan, jika bertindak secara pribadi seharusnya melibatkan pasangan karena akan berimplikasi terhadap harta bersamanya. Diperlukannya peran notaris yang akan membantu kepastian dan perlindungan hukum atas tindakan hukum para pihak. Selain akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, notaris juga berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak agar terhindar dari kerugian yang akan diderita.

---

Personal Guarantee (borgtocht) which privately made deed without the consent of parther or wife, it supposed to be not ask for full coverage. The need for borgtocht in a debt just for additional (accesoir) not primary, will not exist and will always exist as long as the main agreement is still in effect. The additional guarantee will not always ask for borgtocht, it is also possible tto provide other material guarantee such as fiduciary, pledge, or mortgage. However, PT DPK as a creditor, a non-company, or a financial institution, cannot ask for additional collateral in the form of material guarantees. Thus, it indirectly asks B to submit himself as a personal guarantor, instead of acting in his position as President Director who guarantees the debt of his company, namely PT CEM. Although there are indications of an element of deliberate intent to trap B in it. Therefore, this research was carried out by raising issues related to personal guarantee agreements (borgtocht) made for company debts according to statutory regulations and the legal position of personal guarantee agreements (borgtocht) made privately for joint marital assets. This article was prepared using doctrinal research methods by examining legal objects in the form of statutory regulations and court decisions, as well as collecting primary, secondary, and tertiary legal materials through document study. The results of this research are that insurance coverage can be provided by anyone, whether an individual or a legal entity. However, not just anyone can do this, at least they must meet several guarantor criteria by Article 1827 of the Civil Code and applicable regulations. The authority to act as collateral must also be considered. If you act personally, you should involve your partner because it will have implications for their joint assets. The role of a notary is needed which will help ensure legal certainty and protection for the legal actions of the parties. Apart from authentic deeds that have perfect evidentiary power, notaries are also obliged to provide legal counseling to the parties to avoid losses they will suffer."

"ABSTRAKPeraturan perundang-undangan mengatur bahwa perjanjian kerja lisan dapat dilakukan dengan membuat surat pengangkatan. Dalam kenyataannya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang selanjutnya akan dibahas dalam pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yurisid-normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undagan yang berlaku. Penulis juga melakukan serangkaian wawancara untuk digunakan sebagai data pendukung. Adapun tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum pekerja/buruh dengan perjanjian kerja lisan dan tanpa pengangkatan.

---

ABSTRACTThe legislation regulates that oral employment agreements can be made orally but with a letter of appointment. In fact, many violations occurred which is further discussed in this undergraduate thesis. This undergraduate thesis used juridical-normative research method by examining literature materials as well as the prevailing laws and regulations. The author also conducted a series of interviews to be used as supporting data. The objective of this undergraduate thesis is to know the rules of legal protection of workers/laborers with an oral employment agreement and without appointment."

"ABSTRAKPerjanjian kerja merupakan dasar dari suatu hubungan kerja. Peraturan perundang-undangan mengatur 2 (dua) jenis perjanjian kerja. Perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Khususnya perjanjian kerja waktu tertentu, terdapat pengaturan mengenai syarat tertentu yang pada intinya mengatur bahwa perjanjian kerja waktu tertentu hanya diterapkan pada jenis pekerjaan tertentu. Metode penelitian mempergunakan penelitian yuridis normatif dengan menalaah data sekunder dilengkapi wawancara terhadap informan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian terhadap kasus menunjukan bahwa penerapan syarat perjanjian kerja waktu tertentu telah diterapkan secara tidak tepat. Dengan demikian, perjanjian kerja waktu tertentu berubah demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan akibat hukum atas pemutusan hubungan kerjanya adalah bahwa pekerja/buruh beroleh kompensasi sebagaimana halnya pekerja/buruh yang dipekerjakan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

---

ABSTRACTAn employment contract is the based of an Industrial Relation. The Indonesian Labour Act states that are two kinds of employment contract, such as permanent aggreement and temporary aggreement. An employment conctract regarding temporary aggreement, can regulate a specific regulation that can only be implemented in a certain kind of job. The method use by the author is a normative juridical approach. The legal data are obtain through literary research and interviews with the informant. The nature of this research is descriptive analysis and the data are processed qualitatively. The data that are being used are secondary data that consist of primary, secondary, and tertiary legal data. The writer found that the implemantation of employment conctract regarding temporary aggreement is not legal. Because of that, the industrial relation by law, becomes a permanent aggreement. Regarding the termination of employment, the worker reserve the right to obtain a severance package."

"Informed consent merupakan salah satu unsur paling penting yang harus dipenuhi dalam hubungan antara dokter dan pasien. Apabila informed consent tidak terpenuhi, maka akan timbul konsekuensi bagi dokter. Konsekuensi yang timbul dapat berupa tanggung jawab berdasarkan etik kedokteran, ilmu disiplin kedokteran dan/atau ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan terkait pengaturan dan penerapan dari informed consent di Indonesia. Penelitian ini juga akan membahas konsekuensi hukum seperti apa yang dapat dikenakan bagi pihak yang tidak melaksanakan informed consent dengan menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 63/Pdt/2016/PT.Smr. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridisnormatif, dengan meneliti asas-asas dan unsur-unsur yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan terkait hukum kesehatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari studi pustaka dan wawancara dalam menganalisis pokok permasalahan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan terkait penerapan informed consent di Indonesia telah terakomodir dalam kode etik profesi dokter dan sejumlah peraturan perundang-undangan. Jika terdapat kesalahan dalam penerapan informed consent, maka dokter dapat dikenakan konsekuensi hukum dari aspek hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Penelitian ini memberikan saran kepada pemerintah untuk memperjelas ketentuan terkait informed consent dengan menegaskan kewajiban dokter untuk memastikan pasien telah memahami penjelasannya dengan baik sebelum memberikan persetujuan.

---

Informed consent is one of the most important elements that should be applied in the communication between doctors and patients. If informed consent is not done, there will be consequences for the doctors. The consequences accounted are in the forms of duty and professional responsibilities to the code of medical ethics, scientific responsibility to medical disciplines, and also to the law and legal authorities. This study will focus on regulations and implementations of informed consent in Indonesia. This study will also discuss the legal consequences that can be imposed on doctors who neglect informed consent by analysing the Samarinda High Court Decision Number 63/Pdt/2016/PT.Smr. The method used in this research is a juridical-normative approach, by reviewing the principles and constituents contained in the laws and regulations related to medical law and informed consent. This study uses secondary data from literature reviews and interviews to analyse the subject matter. The result of this study indicates that the provisions regarding the implementation of informed consent in Indonesia have been entailed in doctors’ professional code of medical ethics and Indonesian laws and regulations. If there are any errors in the implementation of informed consent, doctors can be subjected to legal consequences from the aspects of civil law, criminal law and administrative law. This study provides suggestions to the government to clarify the provisions regarding informed consent by asserting the doctor's responsibility to ensure that patients understand the explanation well before giving their consent."

"Adanya Pengertian yang luas mengenai upah menimbulkan ketidaktahuan perusahaan dalam memberikan upah terhadap pekerja/buruh. Upah yang merupakan unsur dalam perjanjian kerja tidak secara rinci dilihat oleh perusahaan yang berakibat kepada adanya pemotongan upah maupun Tindakan Dirumahkan yang berlanjut kepada Pemutusan Hubungan Kerja. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan atas upah sebagai unsur esensial perjanjian kerja dan dikaitkan dengan kasus efisiensi perusahaan.

---

Understanding extensive presence on wages lead to ignorance of the company in providing wages to workers / laborers. Wages are an element in the employment agreement not specifically seen by companies that result in the existence of wage cuts and measures laid continuing to Termination. This thesis aims to determine the arrangements regarding the protection of wages as an essential element of the agreement and the work associated with the case of the company's efficiency."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis pelaksanaan pemberian Jaminan hari tua terhadap pekerja yang di pensiun dini di PT. Superintending Company of Indonesia (Persero). (Analisis Putusan No. 208/Pdt.Sus-PHI.G/2019/Pn. Jkt.Pst). Fokus dari penelitian ini adalah mengenai pengaturan mengenai Jaminan Hari Tua terhadap pekerja yang dipensiun dini di PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) dan penyelesaian perselisihan berkaitan dengan beda perhitungan nominal jaminan hari tua di PT. Superintending Company of Indonesia (Persero). Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif dan metode kualitatif.  Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Keputusan Direksi Nomor 17/KD/2016 tentang pengaturan perhitungan pembayaran sekaligus GDP, THT, dan JHT, para pekerja dengan gaji dasar progam sampai dengan usia 56 tahun dan masa kerja sampai dengan para pekerja berusia 56 tahun ini berlaku dengan catatan sesungguhnya akan diubah dan/atau ditambah sebagaimana mestinya, dan para Penggugat berhak atas pembayaran seluruh komponen perhitungan pembayaran kompensasi pensiun dipercepat yang telah diperhitungkan. Hasil penelitian ini menyarankan kepada PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) ketika membuat Keputusan Direksi dan Keputusan Perjanjian Bersama dilakukan secara transparan untuk meningkatkan pemahaman seluruh karyawan mengenai program Jaminan Hari Tua dan Tunjangan Hari Tua agar tidak terdapat lagi perselisihan antara pegawai dan PT. Sucofindo. Serta menyarankan kepada pegawai PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) juga mengetahui dengan jelas bagaimana sistem perhitungan JHT dan THT yang mengatur mengenai Hak Pegawai Akibat Pemutusan Hubungan Kerja.

---

This thesis figures the analysis of the implementation of the provision of Old Age Security or Retirement Security for workers who retire early at PT. Superintending Company of Indonesia (Persero). (By the analysis of Court Decision No. 208/Pdt.Sus-PHI.G/2019/Pn.Jkt.Pst). The focus of this study is around the regulation of old age security for workers who retire early at PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) and the dispute resolution related to the differences in the calculation of nominal old age savings at PT. Superintending Company of Indonesia (Persero). The thesis is concluded in a normative juridical research with descriptive type and qualitative methods. The results of this study conclude that according to the Decree of the Board of Directors Number 17/KD/2016 regarding to the calculation of payment at once including GDP, ENT, and JHT (Old Age Security), for workers with basic salary programs until the age of 56 years and those with years of service up to when the workers aged 56 years, the provision in the Decree apply with a note that it will be amended and / or supplemented as appropriate, and the Plaintiffs are entitled to the payment of all components of the calculation of early retirement compensation payments that have been calculated. The results of this study suggest to PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) to be transparent in order to enhance the understanding of all employees regarding to the Old Age Security and Old Age Benefits when making Directors' Decrees and Joint Agreement Decisions so that there are no more disputes between employees and PT. Sucofindo. This thesis also suggests the employees of PT. The Superintending Company of Indonesia (Persero) to clearly know about how the JHT (Old Age Security) and ENT calculation system settles the Employee Rights in terms of the Termination of Employment."

"Penelitian ini difokuskan mengenai bagaimana kepemilikan hak atas tanah oleh perseroan terbatas berdasarkan perjanjian pinjam nama yang dituangkan dalam bentuk akta pernyataan, dan akibat hukum dari akta pernyataan yang mengandung perjanjian pinjam nama terhadap akta jual beli tanah yang dibuat sebelumnya. Penelitian ini berbentuk doktrinal, yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi dokumen, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 153/Pdt/2022/Pt Smr., perjanjian pinjam nama digunakan oleh PT DM untuk memungkinkan pihaknya untuk dapat secara tidak langsung menjadi pemilik dari tanah hak milik, serta untuk menghindari pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Kepemilikan hak atas tanah oleh perseroan terbatas berdasarkan perjanjian pinjam nama yang dituangkan dalam bentuk akta pernyataan adalah tidak sah; dan 2) Akibat hukum dari akta pernyataan yang mengandung perjanjian pinjam nama terhadap akta jual beli hak atas tanah yang dibuat sebelumnya adalah mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat subjektif dan objektif sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga akta jual beli tersebut seharusnya batal demi hukum.

---

This research focuses on the ownership of land rights by limited liability company based on a nominee agreement stated in the form of deed of statement, and the legal consequences of said deed of statement on the land sale and purchase deed made previously. This research is doctrinal, which was carried out by collecting datas through document study, which was then analyzed qualitatively. In the Samarinda High Court Decision Number 153/Pdt/2022/Pt Smr., a nominee agreement set out in the form of a deed of statement was used by PT DM to be able to indirectly own land ownership rights, as well as to avoid taxes. This research concluded that: 1) Ownership of land rights by a limited liability company based on a nominee agreement stated in the form of a deed of statement is invalid; and 2) The legal consequences of the deed of statement containing nominee agreement on the deed of sale and purchase of land rights previously made are that the subjective and objective conditions for the validity of the agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code are not fulfilled, resulting in the deed of sale and purchase to be null and void."

"ABSTRAK Skripsi ini bertujuan untuk memahami pengaturan tentang upah selama prosespemutusan hubungan kerja atau dikenal dengan istilah Upah Proses danimplementasinya dalam praktek berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku. Selain itu dibahas juga mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No.37/PUU-IX/2011 yang bertujuan untuk memberikan interpretasi terhadap frase“belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan sehingga implementasi upah proses menjadi seragam didalam praktek. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatifdengan meneliti bahan pustaka serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.Penulis juga melakukan serangkaian wawancara untuk digunakan sebagai datapendukung. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi upahproses oleh Pengadilan Hubungan Industrial maupun Mahkamah Agung dalamputusannya telah berbeda dari peraturan perundang-undangan yang berlaku,bahkan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUUIX/2011, karena rasa keadilan para hakim; salah satu contoh adalah PutusanMahkamah Agung No. 300 K/Pdt.Sus-PHI/2014 jo. Putusan PengadilanHubungan Industrial Jakarta Pusat No. 53/PHI.G/2013/PN.JKT.PST.

---

ABSTRACT This undergraduate thesis aims to understand the provision on wages during thetermination of employment process or known by the term Process Wages and itsimplementation in practice according to the prevailing laws and regulations. Inaddition, there is also a discussion regarding the Constitutional Court DecisionNo. 37/PUU-IX/2011 that aims to give interpretation on the phrase “there is nodecision” in Article 155 paragraph (2) of Law No. 13 Year 2003 on Manpower sothat the implementation of process wages becomes uniform in practice. Thisundergraduate thesis used juridical-normative research method by examiningliterature materials as well as the prevailing laws and regulations. The author alsoconducted a series of interviews to be used as supporting data. The result of thisresearch concluded that the implementation of the process wages by the IndustrialRelations Court and the Supreme Court in its decision is different from theprevailing laws and regulations, even after the enactment of the ConstitutionalCourt Decision No. 37/PUU-IX/2011, due to the sense of justice of the judges;one example is the Supreme Court Decision No. 300 K/Pdt.Sus-PHI/2014 jo. theCentral Jakarta Industrial Relations Court No. 53/PHI.G/2013/PN.JKT.PST."