Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlindungan rahasia medis dan rekam medis merupakan suatu kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Saat ini, penggunaan aplikasi layanan kesehatan di Indonesia semakin menjadi suatu tren kesehatan baru di masyarakat oleh karena pasien dapat mendapat layanan kesehatan, khususnya berkonsultasi dengan dokter, sesuai dengan permasalahan kesehatan yang sedang diderita. Aplikasi layanan kesehatan bukan merupakan penyelenggara jasa kesehatan sehingga sampai saat ini  belum ada peraturan khusus yang mengatur tanggung jawab perlindungan rahasia medis dan rekam medis oleh aplikasi layanan kesehatan. Hal ini menimbulkan potensi risiko hukum yang dapat mengakibatkan terlanggarnya kerahasiaan data dan riwayat kesehatan pasien pengguna aplikasi layanan kesehatan. Melalui metode penelitian yuridis normatif, penulis akan mengumpulkan data melalui studi pustaka yang hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif. Dalam penelitian ini, berdasarkan Terms and Conditions dari masing-masing aplikasi layanan kesehatan, penulis menyimpulkan sampai saat ini perlindungan rahasia medis dan rekam medis pada aplikasi layanan kesehatan Halodoc, Alodokter, KlikDokter, dan Good Doctor belum diterpakan sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengaturan perlindungan rahasia medis dan rekam medis yang berlaku pada saat ini masih hanya sebatas mewajibkan kepada kesehatan saja. Tanggung jawab dari aplikasi layanan kesehatan dalam perlindungan rahasia medis dan rekam medis pasiennya seharusnya diatur dalam pengaturan khusus.

---

Legal protection of medical confidentiality and medical records is an obligation in the administration of health services. Nowadays, the utilizarion of health service apps in Indonesia is increasingly becoming a new health trend in society since patients will able to receive health services, particularly consulting with the doctors, based health problems being suffered. Health service apps are not health service providers, then until now there are no specific regulation about the responsibility of protecting medical secrets and medical records by health service applications. This raises potential legal risks that can result in breaches of confidentiality of data and medical history of patients that using the health service apps. Through normative juridical research methods, the writer will collect data through a literature study whose results will be presented descriptively. In this study, based on the Terms and Conditions of each health service apps, the author concludes that until now the protection of medical confidentiality and medical records on Halodoc, Alodokter, KlikDokter, and Good Doctor health service apps has not been applied as stipulated in the current regulation. In addition, currently the regulation of the protection of medical confidentiality and medical records is still limited to requiring health. The responsibility of the application of health services in the protection of medical secrets and medical records of patients should be regulated in a specific regulation."

"Catatan medis menjelaskan perjanjian kerahasiaan medis di Indonesia dan Amerika Serikat; Perjanjian Implementasi Telemedicine di Indonesia dan Amerika Serikat; dan menganalisis undang-undang tentang kerahasiaan rekam medis elektronik dalam penerapan telemedicine di Indonesia dan Amerika Serikat menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang diakui (1) Kerahasiaan rekam medis di Indonesia dilindungi oleh berbagai peraturan seperti Hukum dan Peraturan Menteri sementara di Amerika Serikat, kerahasiaan pasien dalam rekam medis yang didukung oleh peraturan nasional, HIPAA, serta peraturan dan keputusan pengadilan negara; (2) Implementasi telemedicine di Indonesia belum diatur oleh pemerintah Amerika Serikat yang peraturannya telah diatur baik di tingkat nasional maupun negara bagian dan keputusan pengadilan dalam memastikan tata kelola telemedicine yang baik. Rekam medis pada sistem telemedicine, baik di Indonesia dan Amerika Serikat rekam medis dalam pelaksanaan telemedicine dalam bentuk ESDM dan bersama-sama didukung oleh hukum Amerika Serikat selain sanksi untuk kerahasiaan rekam medis elektronik juga memberikan insentif keuangan untuk kerahasiaan rekam medis menurut peraturan masing-masing negara berbeda dalam hal pengecualian terhadap kerahasiaan rekam medis seperti yang ditampilkan di negara bagian Alaska danHawaii. Hasil penelitian tersebut, peneliti mengusulkan Menteri Kesehatan segera membuat pengaturan untuk pedoman terkait telemedis dalam implementasi telemedis tingkat nasional dengan menyediakan pengaturan yang dapat digunakan sebagai referensi dalam hal catatan medis elektronik seperti standar enkripsi yang digunakan.

---

Medical records explain medical confidentiality agreements in Indonesia and the United States. Telemedicine Implementation Agreement in Indonesia and America Union and analyzing the law on the confidentiality of electronic medical records in the application of telemedicine in Indonesia and the United States using normative juridical research methods. From the results of research that are recognized (1) The confidentiality of medical records in Indonesia is protected by various regulations such as Law and Ministerial Provisions in the United States, the confidentiality of patients in medical records supported by national regulations, HIPAA, and regulations and decisions of state courts; (2) The implementation of telemedicine in Indonesia has not been regulated by the United States government whose regulations have been set at both the national and state levels and court decisions in ensuring good telemedicine governance; Medical records on the telemedicine system, both in Indonesia and the United States. Medical records on the implementation of telemedicine in the form of EMR and together supported by United States law in addition to sanctions for the confidentiality of electronic medical records also provides financial incentives for the confidentiality of medical records according to the regulations of each different country in terms of exceptions to the confidentiality of medical records as displayed in the state of Alaska and Hawaii. The results of the study, researchers proposed the Minister of Health immediately make arrangements for guidelines relating to telemedicine in the implementation of national telemedicine by providing arrangements that can be used as a reference in terms of electronic medical records such as the encryption standards used."

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas tanggung jawab aplikasi informasi kesehatan terhadap konsumen maupun calon konsumen Alodokter yang mengalami kerugian akibat autodebet layanan asuransi. Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana mekanisme hukum, termasuk arbitrase, mediasi, gugatan perdata, dan proses pidana, dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna memiliki hak untuk menempuh mediasi atau arbitrase sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, atau melaporkan pelaku usaha secara pidana apabila terbukti mengandung unsur tindak pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsumen memiliki jalur hukum yang kuat untuk menuntut haknya, sementara pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

This research aims to discuss the responsibility of business actors towards consumers and prospective Alodokter consumers who experience losses due to autodebit insurance services. This research answers the question of how legal mechanisms, including arbitration, mediation, civil suits, and criminal proceedings, can be used to resolve such disputes. The results show that users have the right to pursue mediation or arbitration in accordance with Article 45, paragraph (2), of the Consumer Protection Law, file a civil lawsuit under Article 1365 of the Civil Code, or report the business actor criminally if it is proven to contain elements of a criminal offense. This study concludes that consumers have strong legal channels to claim their rights, while business actors are obliged to be responsible for the losses incurred in accordance with applicable legal provisions. "

"Teknologi informasi memberikan dampak pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas tinggi. Rekam medis elektronik merupakan salah satu terobosan teknologi di bidang kesehatan, yang digunakan oleh dokter di fasilitas kesehatan, namun belum semua dokter menggunakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi rekam medis elektronik di RS Permata Cibubur melalui pendekatan model HOT-Fit, yaitu model evaluasi sistem informasi berdasarkan Pengguna, Organisasi, Teknologi dan Net Benefit yang dalam penelitian ini adalah kinerja dokter. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain non-eksperimental dan analisis dengan pendekatan cross sectional, kemudian dilakukan wawancara mendalam terhadap informan. Didapatkan hasil yang signifikan bahwa terdapat pengaruh langsung factor teknologi terhadap pengguna, dan factor teknologi terhadap organisasi. Didapatkan hasil signifikan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung factor teknologi terhadap kinerja dokter melalui variabel perantara yaitu pengguna. Sedangkan faktor organisasi tidak tampak memediasi antara faktor teknologi dengan kinerja dokter. Selain jaringan internet yang lambat, sistem resep yang sering mengalami error, desain dan terminologi sistem yang tidak ramah pengguna, fitur atau kemampuan sistem yang tidak sesuai dengan kebutuhan dokter, pelatihan penggunaan yang belum dilakukan secara berkala dan menyeluruh, dan petunjuk atau pedoman penggunaan yang belum disosialisasikan dengan baik.

---

Information technology impacts better and higher quality health services. Electronic medical records are one of the technological breakthroughs in the health sector, which are used by doctors in health facilities, but not all doctors use them. This study aims to determine the implementation of electronic medical records at Permata Cibubur Hospital through the HOT-Fit model approach, which is an information system evaluation model based on User, Organization, Technology and Net Benefit, which in this study is the performance of doctors. This research is a quantitative study with a non-experimental design and analysis with a cross-sectional approach, then conducted in-depth interviews with informants. Significant results were obtained that there was a direct influence of technology factors on users, and technology factors on the organization. Significant results were obtained that there was an indirect effect of technology factors on doctor performance through intermediary variables, namely users. While organizational factors do not appear to mediate between technological factors and doctor performance. In addition to slow internet networks, prescription systems that often experience errors, system designs and terminology that are not user-friendly, system features or capabilities that are not in accordance with the needs of doctors, usage training that has not been carried out regularly and thoroughly, and instructions or usage guidelines that have not been properly socialized."

"Penulisan ini dilatarbelakangi atas perkembangan teknologi informasi yang menguasai hampir keseluruhan aspek kehidupan di dalam suatu negara, khususnya di bidang kesehatan. Dalam hal ini mengenai rekam medis elektronik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Peraturan perundang-undangan tentang Rekam Medis telah mengakui adanya rekam medis elektronik, akan tetapi pengaturan yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan rekam medis elektronik belum ada sampai dengan saat ini. Penulisan ini dilakukan untuk menjawab tiga permasalahan pokok mengenai, pengaturan rekam medis elektronik di Indonesia, tanggung jawab hukum rumah sakit dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik, dan penerapan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini adalah, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan rekam medis elektronik secara hukum tidak memiliki dasar hukum yang memadai, sehingga menghambat pemanfaatan dari rekam medis elektronik itu sendiri. Akan tetapi, rumah sakit sebagai pihak yang menyelenggarakan rekam medis elektronik tetap memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab apabila terjadi kerugian dikemudian hari

---

This study was motivated by the development of technology that appear almost in every aspects of life especially in the field of health. In this case the study held in electronic medical records at Cipto Mangunkusumo. The law on Conventional Medical records, have acknowledged about electronic medical records, but the regulations that are specifically governing the implementation of electronic medical records  are not regulated yet. This writing is to used to answer three main questions. The first one is the regulation of electronic medical records in Indonesia, the second one is hospital responsibility in implementing electronic medical records, and last one is the implementation of electronic medical records at Cipto Mangunkusumo Hospital. The regulations that used in this study are, Indonesian Law Number 29 Year 2004 about Medical Practice, Indonesian Law Number 11 Year  2016 about Information and Electronic Transactions, dan Minister of Health Regulations Number 269 Year 2008 about Medical Records. The result of this study has shown that the implementation of electronic medical records does not have a clear legal basis, that could be an obstacles for the development of electronic medical records itself. However, the hospital will still hold a responsibilty if there is a disadvantage about electronic medical record  in the future."

"ABSTRACTPerlindungan rahasia medis merupakan salah satu aspek terpenting dalam pelayanan medis yang diberikan oleh setiap tenaga medis kepada pasien yang membutuhkan. Rahasia medis menyangkut hak privasi pasien sebagai manusia yang tidak dapat dilanggar dan wajib untuk dipenuhi secara hukum. Dalam kondisi darurat sekalipun seperti dalam keadaan bencana, pelayanan medis harus tetap mengutamakan serta menjunjung tinggi standar profesi serta etika medis berupa perlindungan rahasia medis serta pemenuhan hak privasi pasien. Sebagai bentuk dari tanggung jawab hukum relawan pelayanan medis, tidak terkecuali terhadap relawan medis asing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif dengan menggunakan sumber teks undang-undang dan bahan-bahan bacaan lainnya sebagai sumber yang nanti akan dipaparkan menggunakan tipe deskriptif untuk memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini mencoba menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulis menemukan bahwa kewajiban perlindungan terhadap rahasia medis pasien korban bencana alam di Indonesia juga dimiliki oleh tenaga kesehatan warga negara asing TKWNA atau relawan medis yang melakukan upaya penaganan serta penanggulangan bencana di Indonesia, walaupun pengaturan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan bencana, namun secara harfiah setiap tenaga medis memiliki kewajiban dalam menaati standar profesi serta etika medis yang diatur oleh organisasi profesi di negaranya masing-masing, etika medis tersebut bersifat universal karena menyangkut kehormatan sebuah profesi medis. Untuk dapat melindungi rahasia medis sebagai hak privasi pasien korban bencana alam Badan Nasional Penanggulangan Bencana berkoordinasi dengan Kementrian Kesehatan dianjurkan untuk membuat peraturan khusus terkait perlindungan hak-hak medis pasien korban bencana alam termasuk perlindungan rahasia medis.

---

ABSTRACTProtection of medical confidentiality is one of the most important aspects of medical services provided by every medical doctor to patients in need. Medical confidentiality revolves around the patients privacy rights as a human being that cannot be violated and is obliged to be fulfilled legally. Even in an emergency conditions such as disaster, medical services must continue to prioritize and uphold professional standards and medical ethics in the form of medical confidential protection and fulfillment of patients privacy rights. As a form of the legal responsibility of medical service volunteers, it is no exception to foreign medical volunteers. The method used in this research is a normative juridical method by using the source of the text of the law and other reading materials as a source which will later be presented using descriptive types to obtain an overview of the conditions of the applicable law in Indonesia. This research tries to analyze the laws and regulations in Indonesia. The author finds that the obligation to protect medical secrets of victims of natural disasters in Indonesia is also owned by health workers of foreign TKWNA or medical volunteers who carry out efforts to manage and manage disasters in Indonesia, even though these arrangements are not explicitly explained in the relevant laws and regulations disaster management, but on a daily basis every medical person has an obligation to comply with professional standards and medical ethics regulated by professional organizations in their respective countries, medical ethics are universal because they involve the honor of a medical profession. To be able to protect medical secrets as the privacy rights of natural disaster victim patients,  the National Disaster Management Agency coordinates with the Ministry of Health, it is recommended to make special regulations related to the protection of medical rights of victims of natural disasters including the protection of medical confidentiality."

"Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai perkembangan pengaturan dan penyelenggaraan rekam medis, hak pasien dalam mengakses isi rekam medisnya ditinjau dari hukum kesehatan, dan peran rekam medis dalam membuktikan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah berdasarkan studi kepustakaan dengan tipe preskriptif yang mana tujuan dari penelitian ini membawa penulis untuk mengenal lebih dalam mengenai rekam medis. Penelitian ini dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum serta menganalisis putusan-putusan yang berhubungan dengan penelitian mengenai peran rekam medis dalam membuktikan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter. Sehingga dengan adanya peran rekam medis dapat membantu hakim dalam mengambil putusan terhadap kasus yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum dalam bidang kesehatan.

---

This thesis examines the development of regulations and the conduct of medical record, medico legal perspective of patient rights to access his her medical record, and the role of medical record to prove allegation of tort by doctor. The research method of this thesis is literature study with prescriptive type, so that a deeper understanding of medical record can be reached. This thesis research is conducted through the analysis of written regulations, related court judgments with respect to allegation of tort by doctor. Thus, it can be seen the role of medical record to help judges to make a decision with respect to allegation of tort in the medico legal field."

"Penelitian ini menganalisis mengenai pemenuhan hak akses dalam aplikasi SatuSehat, khususnya yang dilaksanakan melalui pengaksesan rekam medis elektronik (RME) oleh pasien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pelaksanaan proses pengintegrasian RME pada SatuSehat, pengaturan di Indonesia mengenai hak askes terutama terkait RME yang terintegrasi pada SatuSehat, serta kepatuhan SatuSehat terhadap pengaturan terkait hak askes tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengintegrasian Data Pribadi pada SatuSehat dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak, yaitu pasien, Kemenkes, dan Fasyankes serta partner system. Dalam melakukan integrasi, SatuSehat memberikan instruksi kepada Fasyankes dan partner system untuk mengirimkan data RME yang sebelumnya disimpan oleh masing-masing sistem informasi kesehatan ke SatuSehat. Proses integrasi tersebut termasuk ke dalam kategori kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan atas dasar kewajiban hukum dan persetujuan dari Subjek Data Pribadi. Dengan dilakukannya pemrosesan tersebut, pengendali harus memenuhi ketentuan Pelindungan Data Pribadi, terutama mengenai hak akses. UU PDP telah mengatur beberapa ketentuan mengenai hak akses mulai dari format permohonan hak akses, kewajiban memberikan akses, jangka waktu pemenuhan hak akses, hingga pengecualian terhadap pemberian hak akses. Penelitian ini menunjukkan bahwa SatuSehat telah berkomitmen untuk memenuhi hak akses dengan memfasilitasi pengaksesan RME oleh pasien melalui aplikasi SatuSehat Mobile. Namun, hasil analisis terhadap prosedur permohonan akses pada SatuSehat Mobile menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa ketentuan mengenai hak akses yang belum dipenuhi oleh SatuSehat. Tak hanya itu, observasi langsung terhadap prosedur pengajuan permohonan akses pada SatuSehat juga menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara proses permohonan yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang ada sehingga berakibat pada tidak terpenuhinya hak akses pasien pada SatuSehat.

---

This research analyzes the fulfillment of access rights in the SatuSehat application, especially those implemented through the accessing of Electronic Medical Records (EMR) by patients. This research uses doctrinal research methods. The purpose of this research is to examine the implementation of EMR integration process in SatuSehat, the regulation in Indonesia regarding access rights especially related to integrated EMR, and SatuSehat's compliance with the PDP Law regulation related to access rights. The results show that the integration of Personal Data in SatuSehat is carried out by involving several parties, namely patients, the Ministry of Health, health facilities and partner Systems. In conducting the integration, SatuSehat instructs health facilities and partner systems to send EMR data to SatuSehat. The integration process falls into the category of Personal Data processing activities carried out on the basis of legal obligations and the consent of the Personal Data Subject. With such processing, the controller must fulfill the provisions of Personal Data Protection, especially regarding access rights. The PDP Law has regulated several provisions regarding access rights, starting from the format of data subject access request, the obligation to provide access, the period of fulfillment of access rights, to exceptions to the granting of access rights. This research revealed that SatuSehat has committed to fulfill the right of access by facilitating access to the EMR through the SatuSehat Mobile application. However, the results of the analysis show that there are still several provisions regarding access rights that have not been fulfilled by SatuSehat. Not only that, direct observation of the procedure for submitting access requests to SatuSehat also shows that there are discrepancies between the request process that should occur and the reality that exists, resulting in the nonfulfillment of patient access rights to SatuSehat. "