Penelitian ini menganalisis mengenai pemenuhan hak akses dalam aplikasi SatuSehat, khususnya yang dilaksanakan melalui pengaksesan rekam medis elektronik (RME) oleh pasien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pelaksanaan proses pengintegrasian RME pada SatuSehat, pengaturan di Indonesia mengenai hak askes terutama terkait RME yang terintegrasi pada SatuSehat, serta kepatuhan SatuSehat terhadap pengaturan terkait hak askes tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengintegrasian Data Pribadi pada SatuSehat dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak, yaitu pasien, Kemenkes, dan Fasyankes serta partner system. Dalam melakukan integrasi, SatuSehat memberikan instruksi kepada Fasyankes dan partner system untuk mengirimkan data RME yang sebelumnya disimpan oleh masing-masing sistem informasi kesehatan ke SatuSehat. Proses integrasi tersebut termasuk ke dalam kategori kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan atas dasar kewajiban hukum dan persetujuan dari Subjek Data Pribadi. Dengan dilakukannya pemrosesan tersebut, pengendali harus memenuhi ketentuan Pelindungan Data Pribadi, terutama mengenai hak akses. UU PDP telah mengatur beberapa ketentuan mengenai hak akses mulai dari format permohonan hak akses, kewajiban memberikan akses, jangka waktu pemenuhan hak akses, hingga pengecualian terhadap pemberian hak akses. Penelitian ini menunjukkan bahwa SatuSehat telah berkomitmen untuk memenuhi hak akses dengan memfasilitasi pengaksesan RME oleh pasien melalui aplikasi SatuSehat Mobile. Namun, hasil analisis terhadap prosedur permohonan akses pada SatuSehat Mobile menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa ketentuan mengenai hak akses yang belum dipenuhi oleh SatuSehat. Tak hanya itu, observasi langsung terhadap prosedur pengajuan permohonan akses pada SatuSehat juga menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara proses permohonan yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang ada sehingga berakibat pada tidak terpenuhinya hak akses pasien pada SatuSehat.

---

This research analyzes the fulfillment of access rights in the SatuSehat application, especially those implemented through the accessing of Electronic Medical Records (EMR) by patients. This research uses doctrinal research methods. The purpose of this research is to examine the implementation of EMR integration process in SatuSehat, the regulation in Indonesia regarding access rights especially related to integrated EMR, and SatuSehat's compliance with the PDP Law regulation related to access rights. The results show that the integration of Personal Data in SatuSehat is carried out by involving several parties, namely patients, the Ministry of Health, health facilities and partner Systems. In conducting the integration, SatuSehat instructs health facilities and partner systems to send EMR data to SatuSehat. The integration process falls into the category of Personal Data processing activities carried out on the basis of legal obligations and the consent of the Personal Data Subject. With such processing, the controller must fulfill the provisions of Personal Data Protection, especially regarding access rights. The PDP Law has regulated several provisions regarding access rights, starting from the format of data subject access request, the obligation to provide access, the period of fulfillment of access rights, to exceptions to the granting of access rights. This research revealed that SatuSehat has committed to fulfill the right of access by facilitating access to the EMR through the SatuSehat Mobile application. However, the results of the analysis show that there are still several provisions regarding access rights that have not been fulfilled by SatuSehat. Not only that, direct observation of the procedure for submitting access requests to SatuSehat also shows that there are discrepancies between the request process that should occur and the reality that exists, resulting in the nonfulfillment of patient access rights to SatuSehat.