Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengalihan hubungan kerja dalam lingkup outsourcing dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016.Pembahasan diawali dengan penjabaran mengenai perlindungan pekerja sesuai peraturan ketenagakerjaan Indonesia. Kemudian, akan ditelaah seputar outsourcing dan pengalihan hubungan kerja. Pembahasan dalam skripsi ini ditulis berdasarkan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi dokumen dan juga wawancara kepada narasumber. Hasil dari penelitian menemukan bahwa pengalihan hubungan kerja akan terjadi jika terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenaioutsourcing. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016, terdapat pelanggaran ketentuan outsourcing dan terdapat ketidakpastian mengenai pemberian hak pekerja. Untuk memastikan perlindungan hak pekerja, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan perlu mengatur outsourcing dan pengalihan hubungan kerja secara lebih detil.

---

This thesis discusses the transfer of employment relationship within the scope of outsourcing by analyzing the Supreme Court's Decision No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016. The discussion begins with a description of the protection of labors in accordance with Indonesian labor regulations. Then, will be followed by the discussion of outsourcing and transfer of employment relationship. The discussion in this thesis is written based on the juridical normative method with a descriptive-analytics approach dan used secondary

data. The data collection technique used in this research is document studies and interviews with practitioners. The result of the study found that the transfer of employment relationship will occur if there are violations of regulations regarding outsourcing. In the Supreme Court Decision No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016, there are violations of outsourcing provisions and there is uncertainty regarding the granting of labors' rights. To ensure the protection of labors' rights, labor laws and regulations need to regulate outsourcing and transfer employment relationship in more detail."

"Skripsi ini membahas mengenai pengalihan hubungan kerja dalam lingkup outsourcing dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016. Pembahasan diawali dengan penjabaran mengenai perlindungan pekerja sesuai peraturan ketenagakerjaan Indonesia. Kemudian, akan ditelaah seputar outsourcing dan pengalihan hubungan kerja. Pembahasan dalam skripsi ini ditulis berdasarkan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi dokumen dan juga wawancara kepada narasumber. Hasil dari penelitian menemukan bahwa pengalihan hubungan kerja akan terjadi jika terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai outsourcing. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016, terdapat pelanggaran ketentuan outsourcing dan terdapat ketidakpastian mengenai pemberian hak pekerja. Untuk memastikan perlindungan hak pekerja, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan perlu mengatur outsourcing dan pengalihan hubungan kerja secara lebih detil.This thesis discusses the transfer of work relations within the scope of outsourcing by analyzing the Supreme Court Decision No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016. The discussion begins with a description of the protection of workers in accordance with Indonesian labor regulations. Then, it will be examined about outsourcing and the transfer of employment relationships. The discussion in this thesis is written based on the normative juridical method with a descriptive-analytical approach and uses secondary data. This research data collection technique uses document studies and also interviews with sources. The results of the study found that the transfer of employment relations will occur if there is a violation of laws and regulations regarding outsourcing. In the Supreme Court Decision No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016, there is a violation of the provisions of outsourcing and there is uncertainty regarding the granting of workers' rights. To ensure the protection of workers' rights, labor laws and regulations need to regulate outsourcing and the transfer of employment relationships in more detail."

"Penelitian ini membahas mengenai perlindungan buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja yang didasarkan atas tindakan efisiensi perusahaan. Para tenaga kerja saat ini selalu dibayangi kekhawatiran dan kecemasan ditambah dengan krisis ekonomi yang terjadi hingga saat ini, banyak perusahaan di Indonesia harus melalukan restrukturisasi sehingga perusahaan harus mengurangi karyawannya dengan alasan efisiensi. Isu yang selalu mengiringi kekhwatiran para tenaga kerja yaitu mengenai keabsahan kegiatan pemutusan hubungan kerja atas tindakan efisiensi dan kesesuaian pemberian kompensasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan perusahan. Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi terjadi pula pada PT. Newmont Nusa Tenggara. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Alat pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi dokumen, bahan pustaka, dan pengamatan/observasi. Yang selanjutnya penulisan ini disebut sebagai Penulisan Hukum Normatif. Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian kualitatif sehingga prosedur penelitian akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian penulis, alasan efisiensi PT. Newmont Nusa Tenggara dapat dibenarkan atau sah menurut hukum. Hal ini dikarenakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang merujuk ke Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011. Begitu pula dengan kompensasi yang diberikan PT. Newmont Nusa Tenggara untuk karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

---

This research discuss about the protection of labour from employment termination on basis of company eficiency. Recently, All labour are worried and anxious about the economic crisis that emerging today, many company in Indonesia must done a restructurisation so company must cut the amount of its employee down by the reason of eficiency. The issue that worry the employee most is the legality of employment termination by the reason of such efficiency and the conformity of compensation based on the laws and regulations as a form of legal protection by the company. The employment termination by reason of efficiency also happened in PT. Newmont Nusa Tenggara. The research conducted by researcher in this writing is juridisch normative research form, namely the research is conducted with the literature research or secondary data. Data collection methods being used is documents review, literature, and observation. Hereinafter referred to as Normative legal research. With respect of this thesis, writer will conduct qualitative research, accordingly the research procedure will result descriptive data. Pursuant to the writer?s research, efficiency reason used by PT. Newmont Nusa Tenggara can be legalised or legal by law. Because, it has been consistent with the provision of Article 164 paragraph (3) Law No.13 of 2003 which referred to judgment of constitusional court number 19/PUU-IX/2011. So then the compensation given by PT. Newmont Nusa Tenggara to the terminated employee on the basis of efficiency has been consistent with the provision of Article 164 paragraph (3) Law No.13 of 2003."

"Adanya ketidakpastian hukum pekerja alih daya dalam hubungan kerja mengakibatkan pekerja alih daya kehilangan keamanan kerja (job security) untuk mendapatkan penghasilan serta minimnya penghasilan telah melanggar hak konstitusional pekerja alih daya berdasarkan UUD 1945. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, maka menentukan dua model PKWT untuk melindungi hak-hak pekerja. Pertama, dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan alih daya tidak berbentuk PKWT, melainkan berbentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Kedua, menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh (Transfer of Undertaking Protection of Employment atau TUPE) yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan alih daya. Dengan menggunakan model TUPE, maka perjanjian kerja yang terdahulu akan dialihkan kepada perusahaan alih daya yang baru padahal pihaknya tidak mengetahui dan tidak mengikatkan diri sama sekali dalam perjanjian kerja tersebut. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip perjanjian sebagaimana dapat dilihat dari pengertian perjanjian perburuhan dalam Pasal 1601 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1 ayat (14) UU No. 13 Tahun 2003 serta bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Selain itu, prinsip TUPE ini dianggap memiliki kelebihan dan kelemahan berdasarkan perspektif masing-masing pihak yakni pihak PT X dan PT Y serta pekerja alih daya, jika model TUPE akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

---

Legal uncertainty outsourced workers in employment resulted in the job security to earn an income as well as lack of income has violated the constitutional rights of workers outsourced by the 1945 Constitution. With the Constitutional Court Decision No. 27/PUU-IX/2011, then determine the two models PKWT to protect workers' rights. First, by requiring that agreements between workers and companies are not outsourcing form, but the form of PKWTT. Second, applying the principle of the transfer of protective measures for workers/laborers (Transfer of Undertaking Protection of Employment or TUPE) who work in companies that perform outsourced work. Using the TUPE model, the previous labor agreement will be transferred to the new outsourced/user company but it did not know and did not engage in the employment agreement. This is unecessary with the contract principle as ruled on Article 1601 sub (a) Civil Law Code dan Article 1 paragraph (14) Law No. 13 Year 2003, and contrary to Article 1320 Civil Code regarding the validity of the agreement terms. Moreover, the principle of TUPE is considered to have advantages and disadvantages from the perspective of each party that the PT X and PT Y and outsourced workers, if the model Tupe will be implemented in the near future."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum kepada bank dalam suatu hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya yang memiliki itikad tidak baik. Dalam beberapa ketentuan hukum di bidang perbankan lebih banyak mengatur mengenai perlindungan nasabah sebagai konsumen dibandingkan dengan mengatur perlindungan hukum bank sebagai pelaku usaha.Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip perlindungan hukum bagi bank dalam hubungan hukum dengan nasabahnya dan bagaimana kesesuaian putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pdt.Sus/2011 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dimana ketentuan hukum dan putusan Mahkamah Agung menjadi bahan hukum primer untuk dianalisis. Ketentuan hukum yang dianalisis adalah ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen, dimana Bank Indonesia mengatur perlindungan konsumen yang masih memperhatikan kepentingan Bank, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan lebih banyak mengatur mengenai perlindungan konsumen dibandingkan dengan perlindungan pelaku usaha, sehingga perlindungan hukum kepada bank atas adanya nasabah yang tidak memiliki itikad baik kiranya menjadi perhatian dari Otoritas Jasa Keuangan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pdt.Sus/2011 telah sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan konsumen yang mengamanahkan perlindungan pelaku usaha, sehingga majelis hakim dalam mengambil keputusan pengadilan dalam perkara perlindungan konsumen terlebih dahulu menempatkan bank dan nasabah sebagai pihak yang melakukan suatu perjanjian sehingga memiliki hak dan kewajiban yang seimbang satu sama lain.

---

This thesis discusses the legal protection to the bank in a legal relationship between the bank and its customers who have bad faith. In some legal provisions in the field of banking more regulate on the protection of customers as consumers than by regulating the legal protection of banks as business actors. For that problem in this research is how the principle of legal protection for banks in legal relations with their customers and how the conformity of Supreme Court Decision Number 769 K Pdt.Sus 2011 with the provisions of Law Number 8 1999 and the applicable provisions. This research is a study that uses literature juridical normative study, where the provisions of the law and the decision of the Supreme Court becomes the primary legal material for analysis. The legal provisions analyzed are the provisions of Bank Indonesia and the Financial Services Authority related to consumer protection, whereby Bank Indonesia regulates the protection of consumers who still pay attention to the interests of the Bank, while the Financial Services Authority more regulates the protection of consumers than the protection of business actors, thus legal protection to the top banks the existence of customers who do not have good faith would be the concern of the Financial Services Authority. The Supreme Court Decision Number 769 K Pdt.Sus 2011 has been in line with the Consumer Protection Act which mandates the protection of business actors, so that the judges in taking the court decision in the consumer protection case first put the bank and the customer as the party making an agreement so that have equal rights and obligations with each other."

"Tesis ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 783/PK/Pdt/2023 mengenai Akta Dibawah Tangan berbahasa asing yang dilegalisasi oleh Notaris. Perjanjian antara PT CAKP dengan MDS yang terdapat dalam Term Sheet Dated 3 June 2014 PT GPRA, Equity Purchase yang tidak sah dijadikan sebagai alat bukti karena akta tersebut tidak diterjemahkan dengan Penerjemah Resmi tersumpah. Putusan ini hanya mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Bahasa, maka penelitian ini memberikan pandangan dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), serta Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana keabsahan dari legalisasi akta dibawah tangan berbahasa asing serta tanggung jawab Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah bahwa Akta Dibawah Tangan yang dibuat disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut dibuat dalam bahasa asing, maka dalam Akta tersebut harus tetap dibuat juga dalam Bahasa Indonesia serta menggunakan Penerjemah Resmi agar dalam menerjemahkan Akta tersebut tidak terdapat penafsiran yang berbeda yang mengakibatkan sengketa dikemudian hari. Putusan Mahkamah Agung tidak membahas mengenai pertanggungjawaban dikarenakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah lalai dalam menerjemahkan akta dibawah tangan tersebut. Notaris, dalam kasus ini Notaris dapat dikenakan sanksi baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Perbuatan Notaris sebagaimana kasus putusan ini, dapat dikenakan saksi ganti kerugian sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

---

This thesis analyzes the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 783/PK/Pdt/2023 concerning a Private Deed in a Foreign Language Legalized by a Notary. The agreement between PT CAKP and MDS contained in the Term Sheet Dated 3 June 2014 PT GPRA, Equity Purchase which is not valid is used as evidence because the deed was not translated by a sworn Official Translator. This decision only considers the provisions in the Language Law, so this study provides a view from the Notary Law (UUJN), and the Limited Liability Company Law (UUPT). The problem raised is how the validity of the legalization of a private deed in a foreign language and the responsibility of a Notary. The research method used is doctrinal. The results of the research in this study are that the Private Deed made agreed upon by both parties in the agreement is made in a foreign language, so the Deed must still be made in Indonesian and use an Official Translator so that in translating the Deed there are no different interpretations that result in disputes in the future. The Supreme Court's decision does not discuss the liability for having committed an unlawful act because of negligence in translating the private deed. Notaries, in this case, can be subject to sanctions either civilly, criminally, or administratively. The actions of a notary as in the case of this decision, can be subject to a witness compensation in accordance with Article 1365 of the Civil Code."

"Tesis ini menganalisa putusan badan peradilan mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga beritikad baik dalam hal terjadi pengalihan piutang (cessie). Permasalahan yang dibahas adalah mengenai sah tidaknya pengalihan piutang yang dimiliki oleh BPPN terhadap PT TPN dengan cara cessie kepada PT VBP dan oleh PT VBP kemudian dialihkan kepada AFL, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHPerdata dan Hakim terhadap AFL selaku pihak ketiga beritikad baik. Mulai dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Peninjauan Kembali, AFL dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik dan patut mendapatkan perlindungan hukum. Dengan adanya kekonsistenan hakim dalam memutus perkara ini, telah tercipta adanya kepastian hukum bagi seorang pembeli beritikad baik yang wajib dilindungi oleh hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan para hakim di Indonesia agar terus memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga beritikad baik sehingga tercipta kepastian hukum di Indonesia.

---

The focus of this thesis is to analyze the courts' decision on legal protection of third parties in good faith in terms of receivables transfer (cessie). The main issues that would be discussed are in regards to validity of receivables transfer of Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) to PT TPN by way of cessie to PT VBP, and from PT VBP further transferred to AFL, as well as the legal protection provided by Indonesian Civil Code and the Judge to AFL as a third party acting in good faith. Starting from District Court to Reconsideration level, AFL is declared as purchaser with good faith and therefore it deserves legal protection. The consistency of Judges in deciding this case has created legal certainty for a purchaser with good faith that must be protected by law. The method used in this research is normative juridical research. The conclusion of this study suggests the judges in Indonesia continues to provide legal protection to third parties acting in good faith so as to create legal certainty in Indonesia."

"Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemutusan hubungan kerja terkait dengan ada atau tidak adanya kesalahan dan mengenai implementasi dari pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja di PT. Merck Tbk. Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Di samping meneliti bahan pustaka, penulis juga melakukan wawancara untuk dijadikan data pendukung dalam penulisan ini. Hasil penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh kesalahan dan tidak dengan kesalahan akan mengakibatkan perbedaan konsekuensi dalam hal pemberian pesangon. Selain itu juga diketahui bahwa terdapat perbedaan penafsiran dalam melakukan penafsiran kesalahan terkait pemutusan hubungan kerja. Pada implementasi pengaturan pemutusan hubungan kerja masih tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satu contohnya adalah pada PT. Merck Tbk. Indonesia.

---

This research aims to determine the termination arrangements associated with the presence or absence of errors and on the implementation of the regulation on termination of employment in PT. Merck Tbk. Indonesia This research used normative legal research method by examining literatures or other secondary data related to law and any form of written legal norms.

The results of this study concluded that there is a termination of employment caused by faults and not the faults will result in differences in the consequences in terms of provision of severance. It is also known that there is an ambiguity in the interpretation of the error in the termination of employment. On the implementation arrangements of termination was not in accordance with the legislation in force one example is the PT. Merck Tbk. Indonesia."

"Pasar Modal merupakan sarana investasi bagi investor yang ingin memperoleh keuntungan. Salah satu bentuk intrumen investasi yang ada di Pasar Modal adalah Obligasi. Perlindungan investor merupakan satu kata kunci di Pasar Modal. Perlindungan merupakan kebutuhan dasar investor yang harus dijamin keberadaannya. Hal ini sangat penting dan mutlak karena bagaimana mungkin investor menanamkan dananya jika tidak ada jaminan perlindungan terhadap investasinya. Sampai saat ini, baru terdapat satu putusan pengadilan yang menangani kasus terkait Emiten Gagal Bayar. Putusan pengadilan tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang Obligasi terhadap Emiten Gagal Bayar dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan untuk mengkaji apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan antara lain: 1) perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang Obligasi terhadap Emiten Gagal Bayar berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal bersifat preventif dan represif; dan 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, khususnya mengenai posisi Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang Obligasi di dalam maupun di luar pengadilan.

---

Capital Market is an investment tool for investors who want to get profit. One of the investment instruments in Capital Market is Bond. Investor protection is one of the keywords in Capital Market. Protection is a basic need of investors in which its availability must be guaranteed. Investor Protection is very important because how could investor have their money invested without any guarantee or protection to their investment. To date, there is only one court judgment related to Default Issuer. It is the Decision Of Supreme Court Number 146PK/Pdt.SusPailit/2016.

The purpose of this thesis is to examine the legal protection provided to the Bond Holders against Default Issuer in accordance with laws and regulations in Capital Market, and to examine the conformity of the Decision Of Supreme Court Number 146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 with the Law Number 8 Year 1995 concerning the Capital Market.

Based on the analysis, some conclussions are made, among others: 1) legal protection given to the Bond Holders against Default Issuer pursuant to laws and regulations in the Capital Market is preventive and repressive; and 2) Decision Of Supreme Court Number 146PK/Pdt.SusPailit/2016 is made in accordance with the Law Number 8 Year 1995 concerning the Capital Market, especially regarding the role of Trust-Agent in representing the interest of Bond Holders inside and outside the court."

"Skripsi ini membahas mengenai perjanjian kerja yang diadakan terkait perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh (outsourcing) serta perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu dalam rangka perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh (outsourcing) itu sendiri, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai syarat-syarat perjanjian kerja dalam rangka perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh (outsourcing). Skripsi ini mengambil contoh dan menganalisa perjanjian kerja waktu tertentu yang diadakan dalam rangka perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh antara SKK Migas dengan PT. X. Melihat pelaksanaan outsourcing yang lebih sering merugikan pekerja/buruh, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan terkait memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh, khususnya setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- IX/2011 yang terkait dengan pelaksanaan outsourcing, dengan tujuan agar terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh tersebut. Walaupun demikian, masih banyak perusahaan- perusahaan outsourcing yang belum kunjung mengindahkan peraturan-peraturan tersebut dan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang dipekerjakannya sebagaimana mestinya, Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penggunaan data sekunder sebagai jenis data yang dikumpulkan, yang selanjutnya diuraikan dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT. X, yang mengadakan perjanjian outsourcing operator fotocopy dengan SKK Migas dan mempekerjakan pekerjanya atas dasar perjanjian kerja untuk waktu tertentu, belum dapat memberikan perlindungan hukum, sepenuhnya dan sebagaimana mestinya, kepada pekerja/buruhnya.

---

This undergraduate thesis discusses the employment contract that is held related to an outsourcing agreement as well as the legal protection given to the worker bound to a temporary employment contract that is held related to the outsourcing agreement itself, with the purpose of getting a clear picture about the terms and conditions of employment contract in order of an outsourcing agreement. This thesis takes, as an example, and analyzes the temporary employment contract held in order of an outsourcing agreement between SKK Migas and PT. X. Seeing the implementation of outsourcing that is detrimental to the worker more often than not, Act 13 of 2003 about Labor Law and related legislations give a legal protection to the worker, especially after the issue of Constitutional Court?s Decision No. 27/PUU-IX/2011 that is related to the implementation of outsourcing in Indonesia, with the purpose of fulfilling their rights. Nonetheless, there are still a lot of outsourcing companies that have not yet heeded those regulations and give the legal protection to the worker they employed as it should be. The writing of this thesis uses a normative method. The use of secondary data as the type of data that was collected, which is then outlined and analyzed based on legislations. As a result of this research, it can be concluded that PT. X, that held the photocopy operator outsourcing agreement with SKK Migas and employed its worker on the basis of temporary employment contract, cannot provide that legal protection as fully and as it should be to their worker. "