Tesis ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 783/PK/Pdt/2023 mengenai Akta Dibawah Tangan berbahasa asing yang dilegalisasi oleh Notaris. Perjanjian antara PT CAKP dengan MDS yang terdapat dalam Term Sheet Dated 3 June 2014 PT GPRA, Equity Purchase yang tidak sah dijadikan sebagai alat bukti karena akta tersebut tidak diterjemahkan dengan Penerjemah Resmi tersumpah. Putusan ini hanya mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Bahasa, maka penelitian ini memberikan pandangan dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), serta Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana keabsahan dari legalisasi akta dibawah tangan berbahasa asing serta tanggung jawab Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah bahwa Akta Dibawah Tangan yang dibuat disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut dibuat dalam bahasa asing, maka dalam Akta tersebut harus tetap dibuat juga dalam Bahasa Indonesia serta menggunakan Penerjemah Resmi agar dalam menerjemahkan Akta tersebut tidak terdapat penafsiran yang berbeda yang mengakibatkan sengketa dikemudian hari. Putusan Mahkamah Agung tidak membahas mengenai pertanggungjawaban dikarenakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah lalai dalam menerjemahkan akta dibawah tangan tersebut. Notaris, dalam kasus ini Notaris dapat dikenakan sanksi baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Perbuatan Notaris sebagaimana kasus putusan ini, dapat dikenakan saksi ganti kerugian sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

---

This thesis analyzes the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 783/PK/Pdt/2023 concerning a Private Deed in a Foreign Language Legalized by a Notary. The agreement between PT CAKP and MDS contained in the Term Sheet Dated 3 June 2014 PT GPRA, Equity Purchase which is not valid is used as evidence because the deed was not translated by a sworn Official Translator. This decision only considers the provisions in the Language Law, so this study provides a view from the Notary Law (UUJN), and the Limited Liability Company Law (UUPT). The problem raised is how the validity of the legalization of a private deed in a foreign language and the responsibility of a Notary. The research method used is doctrinal. The results of the research in this study are that the Private Deed made agreed upon by both parties in the agreement is made in a foreign language, so the Deed must still be made in Indonesian and use an Official Translator so that in translating the Deed there are no different interpretations that result in disputes in the future. The Supreme Court's decision does not discuss the liability for having committed an unlawful act because of negligence in translating the private deed. Notaries, in this case, can be subject to sanctions either civilly, criminally, or administratively. The actions of a notary as in the case of this decision, can be subject to a witness compensation in accordance with Article 1365 of the Civil Code.