Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Formularium obat adalah pedoman penggunaan obat secara rasional yang diresepkan kepada pasien, namun faktanya masih terdapat penulisan resep obat yang tidak sesuai dengan standar formularium dalam resep yang dituliskan oleh tenaga medis kepada pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan tenaga medis dalam penulisan resep berdasarkan standar obat formularium nasional di Rumah Sakit Umum Daerah KH.  Daud Arif Kuala Tungkal. Penelitian ini menggunakan desain potong lintang (cross-sectional study). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga medis (dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis) RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal sebanyak 23 orang. Sampel digunakan adalah total sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan pengetahuan dengan kepatuhan  dokter menuliskan resep sesuai dengan formularium dengan nilai p=0,006. Tidak ada hubungan sikap (p=0,070), keyakinan (0,159), dan ketersediaan obat (0,487) dengan kepatuhan tenaga medis dalam menuliskan resep sesuai formulasi nasional. Kepada kepala RSUD KH.Kuala Tungkal agar melakukan upaya meningkatkan pengetahuan dengan melakukan seminar formularium sesuai resep nasional secara berkala, melakukan advokasi kepada Pemda agar membuat aturan terkait penulisan resep tersebut.

---

Drug formulary is a guideline for rational use of medicines prescribed to patients, but the fact is that there are still prescription drugs that do not comply with the standard formulary in prescriptions written by medical personnel to patients. This study aims to determine the factors associated with the compliance of medical personnel in writing prescriptions based on national formulary drug standards at the RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal. This study uses a cross-sectional design. The population in this study were all medical personnel (general practitioners, dentists, and specialist doctors) RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal as many as 23 people. The sample used is total sampling. Data collection is done by distributing questionnaires. The results showed that there was a relationship of knowledge with doctor compliance in prescribing according to the formulary with a value of p = 0.006. There was no relationship between attitude (p value = 0.070), belief (p value= 0.159), and availability of drugs (p value =0.487) with the compliance of medical personnel in writing prescriptions according to national formulations. To the head of the RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal in order to make efforts to increase knowledge by conducting formulary seminars according to the national recipe on a regular basis, advocating to the local government to make rules related to writing the recipe."

"Obat Publik merupakan obat-obatan esensial yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perawatan mayoritas penduduk terutama di sektor publik atau pemerintah sehingga harus tersedia dan dapat diakses setiap saat dalam bentuk sediaan yang tepat dan juga dengan harga terjangkau. Untuk meningkatkan akses, ketersediaan dan memastikan obat digunakan dengan benar maka harus dilakukan pengelolaan obat yang baik, efektif, dan efisien secara berkesinambungan. Adanya masalah pada tingkat ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar yaitu kekosongan obat (stockout), jumlah obat berlebih (overstock), serta besarnya nilai obat kedaluwarsa yang terjadi karena pengelolaan obat publik yang belum baik sehingga perlu dilakukan analisis pengelolaan obat publik yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Serang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam (indepth interview), FGD, dan telaah dokumen. Perhitungan secara kuantitatif dilakukan untuk menghitung output pengelolaan obat berupa tingkat ketersediaan obat dan nilai rupiah obat kedaluwarsa. Informan penelitian terdiri dari Pengelola obat puskesmas, Kepala seksi dan pelaksana di seksi farmalkes, Kepala UPT dan pelaksana Gudang obat dan perbekalan kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang. Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Mei tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kekosongan dan kelebihan obat yang tinggi, dan besarnya obat kedaluwarsa di Dinas Kesehatan Kota Serang. Faktor input yang berpengaruh adalah kurangnya jumlah, pengetahuan dan keterampilan pengelola obat, dana yang tidak dikelola dengan efektif dan efisien, fasilitas yang belum memadai, organisasi dan manajemen yang tidak optimal serta sistem informasi yang tidak terintegrasi. Kendala pada proses pengelolaan obat yaitu perhitungan kebutuhan obat yang tidak akurat, penyesuaian rencana pengadaan obat yang tidak menggunakan metode sesuai pedoman, penyimpanan obat tidak melaksanakan sistem FEFO, tidak adanya manajemen pengendalian persediaan, dan belum terlaksananya proses pemusnahan obat. Kesimpulan didapatkan bahwa pengelolaan obat publik di Dinas Kesehatan Kota Serang belum berjalan dengan efektif dan efisien. Perlu dilakukan perbaikan pada faktor input dan proses pengelolaan obat sehingga output pengelolaan obat publik di Dinas Kesehatan Kota Serang menjadi efektif dan efisien.

---

Public medicine is essential medicines that are very necessary to meet the care needs of the majority of the population, especially in the public or government sectors so that they must be available and can be accessed at any time in the right dosage forms and also at affordable prices. To improve access, availability and ensure that drugs are used properly, good, effective and efficient drug management must be carried out continuously. There are problems in the level of availability of medicines and the amount of expired drugs that occur due to poor public drug management, so an analysis of public drug management is needed at Serang District Health Office. This study uses qualitative methods using indepth interviews (in-depth interviews), FGD, and document review. Quantitative calculations are carried out to calculate the drug management output in the form of drug availability and the value of the drug expires. The research informants consisted of primary health care medicine managers, section heads and staf in the pharmacy section, head of the Medical And Health Supplies Store Of Serang District Health Office and the head of the Serang District Health Office. The study was conducted in April - May of 2019. The results showed a high level of drugs stockout and overstock and the amount of drug expired at the Serang District Health Office. Influential input factors are lack of quantity, knowledge and skills of drug managers, funds that are not managed effectively and efficiently, inadequate facilities, non optimal organization and management and non integrated information systems. inaccurate drug quantification, adjusting the plan for procurement of drugs that do not use the method according to the guidelines, drug storage does not implement the FEFO system, the absence of inventory control management and drug destruction process is an obstacle to the drug management process. The conclusion was that the management of public drugs at the Serang District Health Office had not been effective and efficient. It is necessary to make improvements to the input and process drug management factors so that the output of public drug management at the Serang District Health Office becomes effective and efficient."

"Latar belakang: Praktik peresepan yang baik merupakan bagian penting dari penggunaan obat yang rasional. Persentase resep dengan injeksi merupakan salah satu indikator penggunaan obat WHO. Persentase resep dengan injeksi di RS St. Carolus pada tahun 2016 mencapai 56%. Hasil ini lebih tinggi dari yang direkomendasikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan peresepan obat injeksi. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran penggunaan obat injeksi dan pengendalian penggunaannya, serta penerapan kebijakan tentang obat injeksi di Unit Rawat Inap RS St. Carolus. Metode: Penelitian ini merupakan studi kuantitatif dengan metode cross-sectional dan studi kualitatif deskriptif. Penggalian informasi lebih lanjut dilakukan dengan melakukan penelitian kualitatif untuk melengkapi penelitian kuantitatif. Hasil: Faktor-faktor yang berhubungan dengan peresepan injeksi secara statistik adalah diagnosis serta panduan praktik klinis (PPK) dan clinical pathway (CP). Kebijakan Pelayanan Farmasi RS St. Carolus tidak membahas secara khusus mengenai pengendalian obat injeksi. Sosialisasi kebijakan ini pun belum optimal, begitu pula dengan sosialisasi PPK dan CP. Tenaga apoteker klinis yang ada belum mencukupi kebutuhan. Peran Panitia Farmasi dan Terapi di RSSC saat ini lebih kepada sistem formularium. Kesimpulan: Persentase pasien rawat inap RS St. Carolus periode Januari-Maret 2019 yang diresepkan obat dengan sediaan injeksi sebesar 85.7%. Kebijakan penggunaan obat injeksi yang ada saat ini tercantum dalam Kebijakan Pelayanan Farmasi, dimana didalamnya hanya terdapat prosedur peresepan. Tidak ada kebijakan khusus penggunaan obat injeksi. Prosedur pengendalian obat yang tertuang dalam kebijakan atau pedoman belum dimiliki oleh RS St. Carolus. Oleh karena itu diperlukan kombinasi intervensi dalam bentuk kebijakan dan edukasi untuk mengendalikan penggunaan obat injeksi di Unit Rawat Inap RS. St. Carolus.

---

Background: Good prescribing practices are an important part of rational drug use. The percentage of encounters with an injection prescribed is one of The WHO drug use indicators. The percentage of encounters with an injection prescribed at St. Hospital Carolus in 2016 reached 56%. This result is higher than recommended. This provokes the question of the factors related to injection prescribing. Objective: The purpose of this study was to reflect the injection drugs use and the control of their use, as well as the implementation of the drug policy in the St. Carolus Hospital. Method: This researches were a quantitative study with a cross-sectional method and a qualitative descriptive study. Further information is extracted by conducting qualitative research to complement quantitative research. Results: Factors related to injection prescribing statistically were diagnosis and clinical practice guidelines and clinical pathways. The Pharmacy Policy of St. Carolus Hospital does not specifically discuss the control of injection drugs. The socialization of this policy is not yet optimal, as the socialization of clinical practice guidelines and clinical pathways. Existing clinical pharmacists are not enough. The role of the Drug and Therapy Committee in the St. Carolus Hospital is currently more in the formulary system. Conclusion: The percentage of St. Carolus Hospitals inpatient for the period January-March 2019 with an injection prescribed was 85.7%. The injection drug use policy is listed in the Pharmacy Policy, wherein there are only prescription procedures. There is no policy specifically on the use of injection drugs. St. Carolus Hospital does not have policies or guidelines which regulate drug control procedures. Therefore a combination of interventions in the form of policy and education are needed to control the use of injection in the Inpatient Unit of St. Carolus Hospital."

"Pemerintah Indonesia sejak 2014 menetapkan pengadaan obat melalui e-katalog, dan mewajibkanfaskes pemerintah untuk melaksanakan kebijakan obat e-katalog untuk mendukung JKN. Penelitianini bertujuan mengetahui implementasi e-katalog obat di RSUD Pulangpisau tahun 2016. Datadikumpulkan melalui indepth interview, observasi dan telaah dokumen. Implementasi e-katalog obatbelum berjalan dengan baik. Ditemukan masalah kekosongan obat karena distributormemprioritaskan Pulau Jawa, ketidak ? tepatan rencana kebutuhan obat, kesulitan internet, pekerjaaanmanual, minimnya dana, kurangnya sarana prasarana untuk pelayanan obat e-katalog. Sulit untukdistributor menyediakan buffer sebagai solusi penyimpanan dan penjualannya, karena bisa tidakterjual. Disarankan perlunya komitmen penyedia, serta kesiapan dan ketersediaan obat sesuaidengan kontrak. Selain itu agar rumah sakit menyediakan koneksi internet yang stabil dan lebih cepat,membuat sistem informasi rumah sakit. Agar manajemen rumah sakit memperhatikan ketersediaanobat, tenaga dan sarananya, dan mengalokasi dana yang lebih besar, membuat instalasi farmasisebagai unit sentral, membayar tagihan obat ke distributor sesuai term of payment, dan melaksanakantata kelola sebagai UPT dinas kesehatan. Agar Dinas Kesehatan Pulangpisau melakukan monitoringdan evaluasi pelaksanaan e-catalog, membuat pelatihan pedoman perencanaan kebutuhan obat yangbaik, pelatihan membuat rencana kebutuhan obat bagi petugas dinas kesehatan dan rumah sakitKata Kunci: Pulangpisau, e-catalog

---

The Indonesian government has since 2014 set up drug procurement through e catalogs, and requiresgovernment faciities to implement e catalog drug policies. This study aimed to find out theimplementation of e catalog of drugs in RSUD Pulangpisau 2016. Data collected through indepthinterview, observation and document review. The study found that e catalog implementation facedmany problems, i.e, drug stock out as the distributor prioritized Java, inaccurateness of the drugrequirement planning, internet difficulties, manual work, the lack of needed funds and facilities forthe e catalog services. It was difficult for distributors to provide buffers as their storage and salessolutions, as they may not unsold. It is recommended that the drug providers committed and providejust enough drugs as stated in the contract. In addition, it is suggested that hospital provide a stableInternet connection, develop hospital information system. The management should pay attention tothe availability of medicines, personnel and facilities, allocate more funds, make pharmaceuticalinstallations as central units, pay the drug bills to the distributors according to the term of payment,and implement better governance. The district health office should monitor and evaluate theimplementation of e catalogs, provide training on good drug guideline, and drug requirementplanningKeyword Pulangpisau, e catalog."

"Sejak Maret 2015, di Lingkungan PT Rumah Sakit Pelabuhan diimplementasikankebijakan satu pintu dalam pengadaan obat dan alat kesehatan. Namun belum adatools atau evaluasi yang dilakukan bilamana implementasi kebijakan tersebut sudahberhasil ataupun masih ada hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan.Penelitian ini menggunakan analisis ABC sebagai tools dalam melakukan evaluasiatas kebijakan satu pintu dalam pembelian obat dan alat kesehatan di Lingkungan PTRumah Sakit Pelabuhan, yaitu dengan data yang diambil dari Rumah Sakit PelabuhanJakarta dan RS Port Medical Center. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitiandengan fokus dan data obat antibiotik dengan menggunakan analisis ABC nilaiinvestasi, analisis ABC nilai pemakaian dan analisis ABC indeks kritis sehingga bisadihasilkan pengelompokkan menjadi kelompok A, kelompok B dan kelompok C.Selain metode kuantitatif, penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara untuk cross checking dengan hasil perhitungan kuantitatifyang diperoleh. Selanjutnya untuk kelompok A dihitung Economic Order Quantity(EOQ) dan Re-Order Point (ROP) serta dibandingkan Total Inventory Cost (TIC)-nyadengan TIC versi rumah sakit sehingga bisa diketahui apakah metode atau carapengadaan obat dan alat kesehatan yang sudah dilakukan di lingkungan PT RumahSakit Pelabuhan sudah efisien atau belum.Hasil penelitian memberikan hasil bahwa pengadaaan obat dan alat kesehatankhususnya untuk antibiotik di lingkungan PT Rumah Sakit Pelabuhan perlu untukdiberikan prioritas dan fokus untuk obat antibiotik yang masuk kelompok A karenadari sisi investasi memilki nilai tinggi dan juga tergolong obat yang critical.Perbaikan perlu dilakukan dengan cara mengintegrasikan IT ke dalam bagian yangterkait dengan pengadaan obat dan alat kesehatan seperti bagian gudang, farmasi,keuangan sehingga kondisi stok obat bisa diketahui secara real time supaya efisiendan menghindari fraud.

---

Since March 2015, PT Rumah Sakit Pelabuhan implemented one gate policy in theprocurement of drugs and medical devices. However, no tools or evaluation had beenconducted whether the policy implementation has been successful or not.This study uses the ABC analysis as a tool in evaluating the one gate policy in thepurchase of drugs and medical devices in the environment PT Rumah SakitPelabuhan, with data taken from Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta and Rumah SakitPort Medical Center. In this study will be carried out research with a focus on dataand antibiotics using ABC analysis investment value, ABC analysis of the use andvalue of the critical index ABC analysis so that it can be produced grouping intogroup A, group B and group C. In addition to quantitative methods, this study alsouses qualitative interviewing method for cross checking with quantitative calculationresults obtained. Next to the group A is calculated Economic Order Quantity (EOQ)and Re-Order Point (ROP), and compared Total Inventory Cost (TIC) with currenthospital`s TIC so we can know whether a method or means of procurement of drugsand medical devices that have been done in PT Rumah Sakit Pelabuhan is efficient ornot.Results of the study provide conclusion that current procurement of drugs and medicaldevices especially to antibiotics in group of PT Rumah Sakit Pelabuhan need to begiven priority and focus for antibiotic which enter the group A because of the highinvestment value and also its category classified as critical. Improvement need to bedone by integrating IT into departments associated with the procurement of drugs andmedical devices such as the warehouse, pharmacy, finance, etc so level of stocks canbe known in real time in order to be efficient and avoid fraud"

"ABSTRAKImplementasi Sistem Informasi Pengelolaan Obat SIPO di puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Depok digunakan untuk mengelola data obat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel dan indikator yang mempengaruhi Imkesuksesan Sistem Informasi Pengelolaan Obat SIPO . Penelitian ini nengadopsi Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean, satu set pedoman wawancara tersruktur ditanyakan kepada 13 informan yang memenuhi syarat sebagai pengguna apoteker dan manajer . Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan Sistem Informasi Pengelolaan Obat SIPO telah sukses. Kepuasan pengguna juga telah sukses membuat pengguna bersedia menggunakan sistem informasi. Dampak individu dan organisasi juga telah sukses diberikan oleh sistem informasi untuk menyederhanakan pekerjaan pengguna. Berdasarkan analisis tersebut, keberhasilan sistem informasi manajemen obat tidak dapat dilakukan tanpa dukungan manajemen. Man, Material, Method dan Money sudah cukup tersedia untuk penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Obat SIPO.

---

ABSTRACTImplementation of drug management information system in primary care and departement of heath at Depok are used to manage drug data. The purpose of this research is to analyze the variables and indicators that influence the suscces of drug management information system. Adopting DeLone and McLean Information System Success Model, a set of structural interview guidelines was asked to 13 informant who qualified as users pharmacist and the manager . The result has showed that quality of the system, information quality and service quality of drug management information system have been success. User satisfaction also has been success to made users willing to use the information system. Individual and organizational impact also has been success provided by the information system to simplify the user 39 s work. Based on the analysis, the success of drug management information system can not be done without management support. Man, Material, Method and Money has enough available to implementing of drug management information system."

"Skizofrenia merupakan salah satu gangguan psikosis yang mengacaukan kejiwaan seseorang berupa sikap, pikiran, dan perilaku. Orang dengan gangguan jiwa berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa. Salah satu cara untuk menangani masalah kejiwaan tersebut adalah dengan menggunakan terapi farmakologi dengan menggunakan antipsikotik untuk mengatasi gejala yang dialami. Antipsikotik adalah golongan obat untuk mengendalikan dan mengurangi gejala psikosis yang bisa dialami oleh penderita gangguan mental. Salah satu peran penting apoteker adalah memberikan pharmaceutical care yang komprehensif dengan mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi adanya drug related problem, serta melakukan monitoring dan evaluasi pengobatan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Salah satu bentuk pelayanan farmasi klinik di apotek adalah melakukan pengkajian resep baik dari aspek administratif, farmasetik, dan klinis. Selama masa pengobatan dengan obat-obat antipsikotik dan antidepresan, diperlukan monitoring terkait kepatuhan pengobatan, manfaat terapeutik, dan efek samping.

---

Schizophrenia is a psychotic disorder that disrupts a person's psyche in the form of attitudes, thoughts, and behavior. People with mental disorders have the right to obtain mental health services in accordance with mental health service standards. One way to deal with these psychiatric problems is to use pharmacological therapy using antipsychotics to treat the symptoms experienced. Antipsychotics are a class of drugs to control and reduce the symptoms of psychosis that can be experienced by people with mental disorders. One of the important roles of pharmacists is to provide comprehensive pharmaceutical care by supporting the correct and rational use of drugs, identifying, preventing, and overcoming drug related problems, as well as monitoring and evaluating treatment in accordance with applicable service standards. One form of clinical pharmacy services in pharmacies is to conduct prescription assessments from the administrative, pharmaceutical, and clinical aspects. During the treatment period with antipsychotic and antidepressant drugs, monitoring is required regarding medication adherence, therapeutic benefits, and side effects."

"Saat ini, kinerja yang dihasilkan Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Diduga rendahnya kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat disebabkan karena pengelolaan SDM yang belum dilaksanakan sesuai standar, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, sehingga kompetensi personil belum dapat dipenuhi secara maksimal. Rumusan masalah dalampenelitian ini adalah (1) Bagaimana gambaran kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat? (2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tinggi atau rendahnya kinerjaSatnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat? (3) Bagaimana model pengelolaan kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat?Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap para pihak MSDM dan para personil Satuan Narkoba Polres Metro JakartaPusat. Sedangkan, data sekunder berasal dari sumber non-insani berupa profil organisasi, struktur organisasi, laporan MSDM, program kegiatan pengelolaan SDM,peraturan-peraturan tentang pengelolaan SDM, dan dokumen lainnya. Penulis menggunakan dua teori untuk menganalisis pengelolaan SDM di Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, yaitu teori kompetensi dari Sedarmayanti (2017) dan teori kinerja dari Priansa (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satnarkoba Polres Metro JakartaPusat saat ini belum menggambarkan hasil yang maksimal. Faktor penyebab tinggi atau rendahnya kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat adalah pelatihan, kesehatanpersonil, sarana dan prasarana, serta mekanisme kerja. Model pengelolaan kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang dilakukan melalui kegiatan pengelolaanSDM sudah berjalan cukup baik. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja atau pensiun.

---

At present, the performance produced by the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba is still not in line with the expected target. It is suspected that the low

performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba is due to HR management that has not been carried out in accordance with the standards, both in planning and

implementation, so that the competence of personnel has not been fully fulfilled. The formulation of the problem in this study is (1) What is the description of the performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba? (2) What factors cause the high or low performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba? (3) What is the

performance management model of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba? In this study, the data collected is divided into two types, namely primary data

and secondary data. Primary data comes from the results of in-depth interviews with the HRM and the personnel of the Central Jakarta Metro Police Narcotics Unit. Meanwhile,

secondary data comes from non-human sources in the form of organizational profiles, organizational structures, HRM reports, HR management activities programs, HR

management regulations, and other documents. The author uses two theories to analyze HR management in the Central Jakarta Metro Police Narcotics Unit, namely the competency theory from Sedarmayanti (2017) and performance theory from Priansa (2014). The results of the study indicate that the performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba currently does not describe maximum results. The causes of the high or low performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba are training, health personnel, facilities and infrastructure, and work mechanisms. The performance model of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba performance carried out through

HR management activities has gone quite well. Management includes activities in planning, organizing, directing, controlling, procuring, developing, compensating, integrating, maintaining, and terminating employment or retirement."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kepatuhan dokter dalam penggunaan obat yang sesuai dengan formularium nasional di RSUP Fatmawati Tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional yang menggunakan data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini kepatuhan tinggi, informasi dan sosialisasi yang rendah, kepemimpinan yang kondusif, pengetahuan yang rendah, sikap yang baik, adanya peran KFT, pengaruh industri farmasi, serta lingkungan tempat kerja yang baik. Terdapat hubungan hubungan yang bermakna antara informasi dan sosialisasi serta pengetahuan dengan kepatuhan dokter dalam menggunakan obat sesuai formularium nasional.

---

ABSTRACTThis study discusses the compliance of doctors in the use of drugs in accordance with the national formulary in RSUP Fatmawati Year 2017. This research is a quantitative research with cross sectional approach using primary data and secondary data. In this study, high compliance, low information and socialization, conducive leadership, low knowledge, good attitude, the role of KFT, the influence of the pharmaceutical industry, and a good workplace environment. There is a significant relationship between information and socialization and knowledge with doctors 39 compliance in using drugs according to national formulary."

"Formularium nasional didefinisikan sebagai daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Indikator utama dari penggunaan obat adalah kesesuaian resep dengan formularium dan pedoman terapi. Daftar obat yang terdapat di formularium nasional Puskesmas Kecamatan Palmerah sesuai acuan formularium nasional melalui Keputusan Menteri Kesehatan. Obat-obatan yang telah diseleksi untuk Rencana Kebutuhan Obat (RKO) tahun 2022 dan tahun 2023 diperoleh bahwa terdapat obat-obatan yang termasuk ke dalam RKO 2022 namun tidak termasuk dalam RKO 2023. Leaflet merupakan suatu media penyampaian informasi yang berisi pesan-pesan kesehatan melalui lembaran yang dilipat. Penyuluhan menggunakan media leaflet memberikan dampak positif bagi masyarakat mengenai edukasi cara penggunaan obat dan vaksin ketika berpuasa.

---

The national formulary is defined as a list of selected drugs that are needed and available in health service facilities as a guide in implementing the National Health Insurance. The main indicator of drug use is the conformity of the prescription with the formulary and therapy guidelines. The list of drugs contained in the national formulary of the Palmerah District Health Center is in accordance with the national formulary reference through the Decree of the Minister of Health. The medicines that have been selected for the 2022 and 2023 Drug Needs Plan (RKO) show that there are medicines that are included in the 2022 RKO but are not included in the 2023 RKO. Leaflets are a medium for conveying information containing health messages through folded sheet. Counseling using leaflet media has a positive impact on the community regarding education on how to use drugs and vaccines when fasting. "