Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan Electronic Document and Record Management System (EDRMS) untuk kebutuhan pengelolaan rekod elektronik di Subbagian Persuratan dan Kearsipan KKP. Di Subbagian Persuratan dan Kearsipan, pemanfaatan teknologi informasi diaplikasikan kedalam kegiatan kearsipan. Topik ini diangkat karena hasil observasi awal menunjukkan bahwa Subbagian Persuratan dan Kearsipan KKP menggunakan tiga sistem berbeda dalam pelaksanaan pengelolaan rekod elektroniknya, yang dimana ketiganya tidak terintegrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi kasus. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara semi-terstandarisasi, dan observasi partisipatif yang didasari oleh persyaratan EDRMS yang diterbitkan ICA. Hasil dari penelitian ini adalah EDRMS yang digunakan Subbagian Persuratan dan Kearsipan dalam melakukan pengelolaan rekod elektronik sudah cukup sesuai dengan persyaratan ICA, dan pemanfaatannya sudah sesuai dengan kebutuhan para arsiparis. Ditemukan juga beberapa kendala yang muncul karena implementasi EDRMS diantaranya adalah masalah sumber daya manusia, efektifitas penginputan rekod, tidak lengkapnya rekod yang dikelola dalam SIKap, dan infrastruktur yang terkadang bermasalah.

---

This research analyzes the implementation of Electronic Document and Record Management System (EDRMS) to manage KKPs electronic records. In Subbagian Persuratan dan Kearsipan, information technology is used to automate archival activities. This topic is discussed because based on early observation, KKP archival division uses three different systems which are not integrated between one and another. This research uses a qualitative approach, with case study as the method. Data was collected through interviews and participative observations which were based on EDRMS requirements set by ICA. Findings of this research shows that the EDRMSs used by KKP in order to maintain its electronic records are overall aligned with ICA requirements and accommodates the archivists needs. There are also several obstacles in implementing the EDRMs such as lack of archivists, how uneffective the input process is, how not all records are managed in SIKap, and KKP infrastructure which may cause problems at certain times."

"ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi electronic document management system dalam penataan dokumen PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta menggunakan Rail Document System. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus deskriptif. Data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa implementasi electronic document management system dalam penataan dokumen PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta menggunakan Rail Document System berfungsi memotong waktu dalam proses birokrasi; hemat sumber daya; serta akses yang lebih efisien dan efektif. Komponen-komponen tersebut telah diimplementasikan dalam kegiatan pengolahan dokumen elektronik, walaupun dalam praktiknya masih ada hal yang perlu diperbaiki guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem.

---

ABSTRACT

---

The purpose of this research is to explain how the implementation of electronic document management system in structuring documents of PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta uses the Rail Document System. This research uses a qualitative approach with descriptive case study research method. The research data was obtained through observation, interviews and document studies. The results of this study indicate that the implementation of electronic document management system in structuring documents of PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta using the Rail Document System serves to cut time in the bureaucratic process; saving resources; and more efficient and effective access. These components have been implemented in electronic document processing activities, although in practice there are still things that need to be improved to improve the effectiveness and efficiency of the system.

"

"ABSTRAKini mencoba untuk menjelaskan tentang implementasi program penanggulangan kasus penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal Satgas Illegal Fishing . Dalam Satgas tersebut KKP, TNI AL, Polri, BAKAMLA, dan Kejaksaan Agung bekerja sama untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Pada implementasinya, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari kerjasama dengan lembaga dalam negeri, organisasi internasional dan negara lain. Kekurangan dalam implementasi terjadi pada pertukaran informasi dan komunikasi yang kurang intens sehingga terjadi kecolongan, dan juga BAKAMLA yang partisipasinya tidak begitu terlihat dalam penanggulangan illegal fishing ini.

---

ABSTRAKpaper attempts to explain the implementation of illegal fishing cases control program in Indonesian waters conducted by the Illegal Fishing Task Force. Previous systems failed to handle the case of illegal fishing, so, through Presidential Decree No. 115 2015, a Task Force was formed to combat illegal fishing. Inside the Task Force, the Ministry of Marine and Fisheries, Navy, Police, BAKAMLA, and the Attorney General are working together to combat illegal fishing that occurred in Indonesian waters. In its implementation, various attempts have been made, ranging from cooperation with domestic institutions, international organizations and other countries. Shortcoming in the implementation occurs in the exchange of information and communication, and also BAKAMLA whose participation is not so visible in response to illegal fishing problem."

"Pengukuran kinerja organisasi merupakan pondasi dalam mewujudkan pemerintahan berbasis kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025. Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi di fase akhir ini (2020-2024) adalah terwujudnya pemerintahan berbasis kinerja, dimana basisnya adalah pengukuran kinerja. Oleh karena itu setiap organisasi pemerintah pusat dan daerah, harus mampu mewujudkan organisasinya agar berkinerja secara terukur. Penelitian menggunakan metode campuran untuk tujuan penelitian yaitu: 1)Menjelaskan 12 tahapan penerapan balanced scorecard dalam perbaikan akuntabilitas kinerja termasuk perbaikan perencanaan dan penganggaran serta pengelolan kinerja pemerintah; 2)Menjelaskan perkembangan kinerja KKP melalui peningkatan capaian empat perspektif BSC; dan 3)Menjelaskan peningkatan kinerja organisasi KKP sebelum dan sesudah menggunakan balanced scorecard. Penilaian kinerja organisasi dilakukan dengan kategori capaian NKO (Nilai kinerja organisasi): rendah/merah dimana X < 80%; sedang/kuning 80% ≤ X < 100%; tinggi/hijau 100% ≤ X ≤ 120%. Adapun NKP (Nilai kinerja perspektif): rendah/merah X<75%; sedang/kuning 75%≤X<90%; tinggi/hijau 90% ≤ X ≤ 120%; dengan bobot perspektif BSC 1) learn and growth (bobot 30%) ; 2) internal process (bobot 30%); 3) customer (bobot 15%) dan 4) perspektif stakeholder (bobot 25%). Pendekatan kuantitatif melalui penjelasan statistik deskriptif untuk mendeskripsikan keempat perspektif tersebut dalam perbaikan akuntabilitas kinerja KKP. Sementara pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai penerapan BSC secara komprehensif. Dari empat perspektif dalam BSC menggambarkan tingkat capaian kinerja organisasi berjenjang dari level Menteri, Level Eselon I, Eselon II, Eselon III, hingga level eselon IV berdasarkan output-outcome pada sistem aplikasi pengukuran kinerja, yaitu sebanyak 1.122 IKU pada tahun 2015; 11.653 IKU pada tahun 2016; dan 13.050 IKU di tahun 2017. Hasil uji signifikansi sakip KKP berdasarkan standar nilai maksimal Kementerian PAN & RB, yaitu rata-rata di atas 0,5 (95%), sedangkan pencapaian kinerja organisasi pada BSC perspektif stakeholder KKP sebesar 96% (2015); 90% (2016); dan 95% (2017); dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yaitu 112% (2015); 104% (2016) dan 98% (2017). Berdasarkan hasil uji hubungan antar persepektif BSC, ditemukan hubungan langsung dan tidak langsung dimana perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (Learn & Growth) memiliki hubungan langsung positif terhadap Internal proses IP (proses bisnis) sebesar 0.329; hubungan langsung positif terhadap CP (Customer perspective)sebesar 0.006; hubungan langsung negatif terhadap SH (stakeholder) sebesar -0.047. Perspektif IP memiliki hubungan positif terhadap CP sebesar 0.123 dan hubungan langsung ke SH positif 0.108. Dari hasil ini memperlihatkan bahwa antar perspektif memiliki hubungan meskipun nilai hubungan ini kecil namun tidak bisa diabaikan karena berlakunya prinsif kausalitas dari output hingga menghasilkan outcome/impact. Hal ini dapat dipahami bahwa perubahan indikator kinerja yang sifatnya outcome untuk pencapaian arah strategi (Strategic objective) organisasi, dibutuhkan jangka waktu yang lama. Hubungan tidak langsung yang rendah yaitu antara LG terhadap CP sebesar 0.038; IP terhadap SH sebesar 0.078, LG terhadap SH sebesar 0.066. Adapun sebaran intervensi sosial KKP ditemukan level macro pada perspektif. Pada level mezzo ditemukan pada perspektif costumer, sedangkan level micro lebih banyak ditemukan pada perspektif proses bisnis. Hasil capaian outcome pada stakeholder perspektif tertinggi dicapai pada tahun 2015 yaitu 96%; 2016 (90%) dan tahun 2017 (95%).

---

Organizational performance measurement is the foundation in realizing performance-based government as stated in Presidential Regulation Number 81 of 2010 concerning the Grand Design of Bureaucratic Reform 2010-2025. The strategic target of Bureaucratic Reform in this final phase (2020-2024) is the realization of performancebased government, where the basis is performance measurement. The research uses mixed methods for research purposes, namely: 1) Explaining the 12 stages of implementing the balanced scorecard in improving performance accountability including improving planning and budgeting as well as managing government performance; 2) Explaining the development of KKP performance through improving the achievements of the four BSC perspectives; and 3) Explaining the improvement of KKP organizational performance before and after using the balanced scorecard. Organizational performance assessment is carried out in the category of NKO achievement (Organizational Performance Value): low/red where X < 80%; medium/yellow 80% X < 100%; high/green 100% X 120%. The NKP (Perspective performance value): low/red X<75%; medium/yellow 75%≤X<90%; high/green 90% X 120%; with BSC perspective weight 1) learn and growth (weight 30%); 2) internal process (weight 30%); 3) customer (weight 15%) and 4) stakeholder perspective (weight 25%). Quantitative approach through descriptive statistical explanations to describe the four perspectives in improving the accountability of KKP performance. Meanwhile, the qualitative approach is to obtain more in-depth information on the comprehensive implementation of the BSC. The four perspectives in the BSC describe the level of organizational performance achievement in tiers from the Minister level, Echelon I, Echelon II, Echelon III, to echelon IV levels based on the outputs of the performance measurement application system, which were 1,122 KPIs in 2015; 11,653 KPIs in 2016; and 13,050 KKP in 2017. The results of the KKP sakip significance test are based on the maximum standard value of the Ministry of PAN & RB, which is above 0.5 (95%), while the achievement of organizational performance in the BSC of the KKP stakeholder perspective is 96% (2015) ; 90% (2016); and 95% (2017); with Organizational Performance Value (NKO) of 112% (2015); 104% (2016) and 98% (2017). Based on the results of the relationship test between BSC perspectives, a direct and indirect relationship was found where the Growth and Learning perspective has a positive direct relationship to the Internal IP process (business process) of 0.329; positive direct relationship to CP (Customer perspective) of 0.006; negative direct relationship to SH (stakeholder) of -0.047. IP perspective has a positive relationship to CP of 0.123 and a direct relationship to SH is positive of 0.108. These results show that there is a relationship between perspectives, although the value of this relationship is small, it cannot be ignored because the principle of causality applies from the output to the outcome/impact. It can be understood that changes in performance indicators, which are outcome in nature, for achieving the organization's strategic objectives, need a long period of time. The low indirect relationship between LG and CP is 0.038; IP to SH is 0.078, LG to SH is 0.066. Meanwhile, the distribution of social intervention in the KKP was found at the macro level in perspective. At the mezzo level it is found in the customer perspective, while the micro level is found more in the business process perspective. The outcome of the highest stakeholder perspective was achieved in 2015, namely 96%; 2016 (90%) and 2017 (95%)."

"Skripsi ini mencoba menganilisis tingkat kesadaran manajemen terhadap pendukung layanan dan penyampaian layanan dalam sistem informasi pengelolaan arsip digital REMIS dengan menggunakan kerangka Information Technology Infrastructure Library (ITIL) di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Analisis tingkat kesadaran ini merupakan suatu pendekatan lain dalam mengevaluasi kesadaran manajemen terhadap sistem informasi. Hasil dari penelitian akan mengetahui dimana skala tingkatan kesadaran manajemen. Skala tingkatan kematangan dalam ITIL dimulai dari tingkat 0 - 5. Setiap tingkatan akan menunjukan efektifitas dan efisiensi kesadaran manajemen dalam mengelola sistem informasi REMIS.

---

This thesis aims to analyze Awareness level of management over service support and service delivery within the archival management information system REMIS using Information Infrastructure Library framework in Ministry of Foreign Affairs. This analysis level is one of approach in evaluating the management awareness over information system. The result of this research will determine in which level of management awareness exist. The maturity level scale of ITIL starts from 0 - 5. Every level will show the effectiveness and efficiency of management awareness in managing information systems REMI."

"Tugas utama dari Sekretariat Wakil Presiden adalah terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Wakil Presiden terutama dalam merumuskan rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi, sosial dan pemerintahan. Dalam rangka membuat analisis kebijakan yang tajam, dan berkualitas, organisasi perlu mengolah seluruh dokumen yang diperlukan, terutama analisis-analisis yang telah dibuat sebelumnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya para pegawai Sekretariat Wakil Presiden selaku pelaksana tugas analisis kebijakan mengalami kesulitan dalam pencarian dokumen tersebut. Kondisi ini mendapat perhatian dalam Rapat Evaluasi Akhir Tahun 2016 dan menjadikan hal itu salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi dalam memberikan pelayanan kepada Wakil Presiden. Rekomendasi yang disampaikan adalah pentingnya menyediakan suatu database yang berisi data dari seluruh kedeputian substansi. Database ini berperan sebagai sumber data dan dokumentasi bagi kedeputian substansi di Sekretariat Wakil Presiden dalam melaksanakan tugas utamanya yaitu memberikan dukungan analisis kebijakan. Kebutuhan akan database tersebut akan diakomodir dalam Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen Elektronik. Sistem ini akan dikembangkan dengan menggunakan metodologi pengembangan sistem yang mengacu pada metodologi waterfall yang dimodifikasi sehingga tahapannya menjadi planning, analysis dan design dengan menggunakan Unified Modeling Language (UML). Penelitian ini menghasilkan prototype Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen Elektronik di Sekretariat Wakil Presiden dengan fitur pencarian, pengelolaan dokumen (unduh, tambah, ubah, hapus dan tampilan metadata), penyampaian dokumen beserta history penyusunan laporan secara berjenjang mulai dari analis, kasubbid, kasubbag, asdep sampai dengan deputi, fitur adminsitrator sebagai pengelola pengguna dan dashboard data dan fitur dashboard yang berisi tampilan rekap dari dokumen beserta statusnya.

---

The main duty of The Vice President Secretariat of Republic Indonesia is giving technical, administrative and analytical support to the Vice President of the Republic Indonesia in making government policies especially in economic, social, and governance affairs. In giving in-depth and sharp analysis of government policies, the institution needs to manage all the documents needed to make the analysis. In the implementation, the employees had difficulties in searching the documents as the source in making policy analysis. This condition received attention in the Annual Evaluation Meeting in 2016 as one of the organization's obstacle in giving support to the Vice President.

One of the recommendation to this problem is the importance of providing a database containing data of policies analysis from all deputies in the organization. The database serves as a source of data and documentation for all deputies at the Vice President's Secretariat in carrying out its main task of providing policy analysis support. The need for such databases will be accommodated in the Electronic Document Management Information System. The system was developed using a system development methodology that refers to the modified waterfall methodology so that its stages become planning, analysis and design using Unified Modeling Language (UML).

This research produces prototype of Information System of Electronic Document Management with search feature, document management (download, add, change, delete and metadata display), document submission along with history of tiered report preparation starting from analyst, head of sub field, head of field, deputy assistant up to deputy, adminsitrator feature as user manager and data dashboard and dashboard feature containing recap view of document along with its status."

"Pelayanan pemeriksaan laboratorium Klinik Pratama KKP dirasakan masih rendah. Berdasarkan hasil studi pendahuluan pemantapan mutu internal pada tahap pra analitik, pasien mengeluhkan darah tidak berhenti sebanyak 3%, terdapat bekuan darah tabung EDTA sebanyak 7,5%, terjadi hemolisis sebanyak 10,5%. Pada tahap analitik, tidak adanya catatan evaluasi pada nilai control sedangkan pada tahap pasca analitik tidak dilakukan verifikasi validasi hasil pemeriksaan laboratorium dan ketidaklengkapan data pasien pada lembar hasil sebanyak 1,5%.Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pemantapan mutu internal pada instalasi Laboratorium Klinik Pratama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret – Juli 2020. Kriteria informan penelitian adalah terdiri unsur pimpinan, pelaksana dan pengguna jasa laboratorium. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat komponen input (organisasi dan manajemen) belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, kemudian secara garis besar pada komponen proses dan ouput (tahap pra analitik, analitik dan pasca analitik) terdapat factor penghambat yaitu ketidaklengkapan SOP pada tiap tahapan. Sedangkan factor pendukungnya adalah tersedianya insfrastruktur penunjang kegiatan laboratorium. Dari hasil dapat disimpulkan bahwa pemantapan mutu internal laboratorium belum terlaksana dengan baik dan masih terdapat ketidaklengkapan acuan di tiap tahap pra analitik, analitik dan pasca analitik. Perlu dilakukan monitoring seberapa jauh unsur organisasi dan sistem manajemen guna meningkatkan mutu laboratorium, kemudian dukungan sarana dan prasana dalam menunjang kegiatan laboratorium. Pada tahap pra analitik, analitik dan pasca analitik, petugas laboratorium perlu menambahkan kelengkapan SOP di setiap tahapan.

---

Primary KKP Clinic laboratory examination services are still felt low. Based on the results of a preliminary study of internal quality assurance in the pre-analytical stage, patients complained of non-stopping blood by 3%, there was a 7.5% EDTA tube blood clot, hemolysis occurred by 10.5%. At the analytical stage, there was no evaluation record on the control value while at the post analytic stage there was no verification and validation of the results of the laboratory examination and incomplete patient data on the result sheet as much as 1.5%.

This study was conducted to analyze internal quality assurance at the Primary Laboratory Laboratory in the Ministry of Marine Affairs and Fisheries. This research is a qualitative study using in-depth interviews and document review. This research was conducted in March – July 2020. The criteria for the research informants consisted of elements of leadership, executors and users of laboratory services.

The results of the study found that there are input components (organizational and management) that have not been fully implemented well, then in broad outline in the procces and output components (pre-analytic, analytic and post-analytic stages) there are inhibiting factors namely incomplete Standard Operating Procedure at each stage. While the supporting factor is the availability of supporting infrastructure for laboratory activities. From the results it can be concluded that the strengthening of laboratory internal quality has not been carried out properly and there are still incomplete references in each component pre-analytic, analytic and post-analytic. It is necessary to monitor the extent of the elements of the organization and management system in order to improve the quality of laboratories, then to support facilities and infrastructure to support laboratory activities. In the pre-analytical, analytic and post-analytic stages, laboratory staff need to add the completeness of the Standard Operating Procedure at each stage."

"Besarnya potensi perikanan Indonesia tidak diimbangi dengan pendapatan yang diperoleh negara akibat kegiatan IUU fisjing. IUU fishing memberikan dampak pada lingkungan, ekomini, maupun sosial. Pengawasan kegiatan IUU fishing di Indonesia dilakukan oleh Kementeria Kelautan dan Perikanan. Sistem pengawasan kegiatan IUU fishing di Indonesia dibagi menjadi empat yaitu pengawasan before fishing, while fishing, during landing, dan post landing. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang diakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan BAKAMLA, POLAIR, dan TNI AL. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana sistem pengawasan kegiatan IUU fishing yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil skripsi ini menggambarkan bagaimana pengawasan yang dilakukan pada saat before fishing, while fishing, during landing, dan post landing.

---

Indonesia have great potential of fisheries, but Indonesia get low income from fisheries cause IUU fishing. Activities of illegal, unreported, and unregulated fishing give negative impact to environment, economy, and social. Controlling of IUU fishing in Indonesia is countered by Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Controlling system of IUU fishing in Indonesia devide into controlling of before fishing, while fishing, during landing, and post landing. Ministry of Maritime Affairs and Fisheries make cooperation with BAKAMLA, POLAIR, and TNI AL in controlling of IUU fishing in Indonesia. This research use qualitative research metode with descriptive analysis. The research result describe about controlling in before fishing, while fishing, during landing, dan post landing."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengelolaan hibah luar negeri pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Analisis dilakukan melalui telaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan KKP tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dan hasil wawancara dengan narasumber yang terlibat langsung dalam pengelolaan hibah luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hibah luar negeri di lingkup KKP telah dilakukan secara berjenjang dan telah menerapkan kebijakan satu pintu (one gate policy). Namun, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi KKP dalam pengelolaan hibah luar negeri. Oleh karena itu, KKP tengah berusaha melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

---

The purpose of this research is to analyze comprehensively the management of foreign grant received by Ministry of Marine Affairs and Fisheries. The analysis was done through understanding the results of BPK audit on financial statements of Ministry of Marine Affairs and Fisheries from 2009 to 2012 and interpreting interview results. The research shows that the management of foreign grant has been done thoroughly from the lowest to the highest entities and one gate policy has also been implemented. Nevertheless, there are several problems faced by the ministry in managing foreign grant. Therefore, the ministry is trying to create solutions in order to overcome the problems."

"Sebagai tuntutan dari berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai konsep e-goverment menuju good governance, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) melakukan berbagai penyesuaian di dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang administrasi elektronik yaitu Secure Electronic Document System (SEDMS) yang berada dibawah Bagian Tata Usaha dan Kamar Sandi (TU dan Kasa). Dalam pelaksanaannya, SEDMS mengalami berbagai kendala dibeberapa faktor, yaitu perencanaan, aplikasi, kebijakan serta Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga SEDMS tidak mendukung proses transisi dari administrasi manual menuju elektronik. Penelitian ini difokuskan pada rancangan kebijakan dan prosedur SEDMS dengan tujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengguna SEDMS. Penelitan ini menggunakan Soft System Methodology (SSM) dengan menggambarkan terlebih dahulu proses organisasi yang berubah dengan adanya SEDMS pada tahap Problem Situation Expressed. Pada tahap Changes : Sytemically Desirable Culturally Feasible, dilakukan penyesuaian dengan regulasi dan standardisasi yang dinilai relevan dengan SEDMS. Setelah dilakukan validasi terhadap rancangan kebijakan dan prosedur SEDMS ini, diharapkan rancangan dan kebijakan prosedur ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan SEDMS untuk bisa berjalan secara efektif dan efisien. Penelitian ini menghasilkan rancangan kebijakan serta 7 rancangan SOP SEDMS.

---

As the demand from various government regulations about e-government towards good governance, National Crypto Agency performs many adjustments including in electronic administration called as Secure Electronic Document Management System (SEDMS). Bagian Tata Usaha dan Kamar Sandi is responsible for SEDMS. In practice, there are many problems using SEDMS. The problems divided by several factors for instances planning, application, policy and human resource. The problems make SEDMS doesn’t suitable for transition from manual administration to electronic administration. This research focus on policy, SEDMS policies and procedures plan for correctly. The objective of this research is to gain SEDMS user effectiveness and efficiency. This research implement Soft System Methodology (SSM). In this research, first described the changes process on Problem Situation Expressed. Next step is Changes : Sytemically Desirable Culturally Feasible. In this step, we made adjustment from any regulation and standardization that suit to SEDMS. After Validation, the policy and procedure expected can be used as reference in the implementation SEDMS so that SEDMS can run effectively and efficiently. This research produces a draft of policy and 7 drafts of SOP of SEDMS."