Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berusaha menjawab mengapa Pemerintah Taiwan tidak menindaklanjuti Economic Cooperation Framework Agreement ECFA dengan meratifikasi Cross-Strait Service Trades Agreement CSSTA dan melanjutkan perundingan Cross-Strait Goods Trade Agreement CSGTA , padahal data yang ada menunjukkan hasil yang positif. Sebagai penindaklanjutan ECFA, Pemerintah Taiwan dan Cina menandatangani CSSTA pada Juni 2013. Namun pada tahun 2014 CSSTA gagal diratifikasi dan negosiasi CSGTA mengalami stagnansi. Teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah two-level games oleh Putnam, bertujuan untuk melihat interaksi antara level I tingkat internasional dan level II tingakat domestik . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Taiwan tidak menindaklanjuti ECFA karena ukuran win-set level II yang kecil dan tidak tumpang tindih. Secara lebih spesifik, Legislative Yuan belum berhasil menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan RUU mengenai pengawasan hubungan lintas selat terinstitusionalisasi Cross-Strait Oversight Bill . Akibatnya, ratifikasi perjanjian yang tertunda belum bisa dilakukan dan negosiasi dengan Pemerintah Cina belum bisa dilanjutkan. Selain itu, pasca pemilihan presiden tahun 2016 yang dimenangkan oleh Tsai Ing-wen dari DPP, Pemerintah Cina membekukan jalur komunikasi resmi antara SEF dan ARATS. Hal tersebut dilakukan karena Pemerintah Taiwan tidak bersedia menyatakan pengakuan secara eksplisit terhadap 'konsensus 1992' mengenai prinsip 'satu Cina'. Dampaknya, negosiasi lintas selat terhenti dan Pemerintah Taiwan tidak bisa menindaklanjuti ECFA.

---

This research attempts to answer why Taiwanese government did not follow up Economic Cooperation Framework Agreement ECFA by ratifying Cross Strait Service Trade Agreement CSSTA and continuing the negotiation upon Cross Strait Goods Trade Agreement CSGTA , whereas the existing data showed a positive outcome. As a follow up of ECFA, Taiwan and China signed CSSTA in June 2013. However in 2014 CSSTA failed to be ratified and negotiation upon CSGTA stagnated. Two level games theory by Putnam is used to answer the research question, intended to see the interaction between level I international realm and level II domestic realm . This research shows that Taiwan did not follow up ECFA because the size of level II win set was small and not overlapped. To be more specific, Legislative Yuan has not finished the discussion and pass the legislation on Cross Strait Oversight Bill. As the result, ratification of pending agreement still cannot be done and negotiation with Chinese government still cannot be resumed. Moreover, after Tsai Ing wen of DPP win presidential election in 2016, China postponed formal communication channel between SEF and ARATS. It was done due to Taiwan unwillingness to state formal recognition to ldquo 1992 consensus rdquo regarding ldquo one China rdquo principle. As the consequences, cross strait negotiation was put on hold and Taiwan cannot follow up ECFA."

"Employing a two‐level‐game framework, this paper examines Japanese participation in the negotiation process leading up to the 1988 Basle Capital Accord. The argument made here is that the Japanese Ministry of Finance (MoF) simultaneously pursued different international and domestic goals; moreover, the ministry assessed the outcomes of these negotiations as successful at the time. On the one hand, the ministry's international goal was to preserve the international competitiveness of Japanese banks. To this end, the MoF won a concession from its foreign counterparts. On the other hand, its domestic goal was to introduce statutory capital adequacy rules, which the ministry had been unable to put in place owing to opposition from banks. This study marks a departure from existing accounts that (1) treat Japan as a unified front merely seeking to gain an international competitive advantage for Japanese banks; and/or (2) emphasize market pressure as a driving force behind participation in an international regulatory regime."

"Tingkat konsumsi rokok di Indonesia meningkat setiap tahun sehingga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Konsumsi rokok merupakan salah satu penyebab faktor risiko Penyakit Tidak Menular. Upaya pemerintah dalam mengendalikan rokok diatur dalam PP 109 tahun 2012. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kebiasaan merokok terhadap status kesehatan masyarakat dalam upaya pengendalian produk tembakau di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Indonesia Family Life Survey 5 (IFLS 5) dengan metode mix method. Desain penelitian ini sequential eksplanatory design, didahului analisis data kuantitif pada 5.221 responden dan dilanjutkan dengan penelitian kualitatif. Variabel independen terdiri dari provinsi, umur, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, usia mulai merokok, jumlah rokok, jenis rokok, dan kesulitan menahan diri untuk tidak merokok di tempat umum. Variabel dependen yaitu status kesehatan masyarakat Indonesia. Hasil akhir menunjukkan bahwa variabel yang memiliki hubungan signifikan dengan status kesehatan adalah provinsi (OR 1,504); jenis kelamin (OR 2.574); pekerjaan (OR 8,730-19,275); penghasilan (OR 0,501-1,366); usia mulai merokok (OR 1,019); jenis rokok (OR 1,076-3,023). Pengendalian tembakau belum berhasil, pemerintah harus lebih serius, tegas, dan ketat dalam membuat regulasi pengendalian tembakau sehingga dapat menekan tingkat konsumsi rokok di Indonesia.

---

The level of cigarette consumption in Indonesia increases every year so that it affects the condition of public health. Cigarette consumption is one of the causes of risk factors for Non-Communicable Diseases. Government efforts in controlling cigarettes are regulated in PP 109 of 2012. The purpose of this study was to determine the relationship of smoking habits to public health status in efforts to control tobacco products in Indonesia.

This study uses secondary data from Indonesia Family Life Survey 5 (IFLS 5) with the mix method. The design of this research is sequential explanatory design, preceded by analysis of quantitative data on 5,221 respondents and continued with qualitative research. The independent variable consisted of province, age, gender, occupation, income, age when smoking started, number of cigarettes, types of cigarettes, and difficulty refraining from smoking in public places. The dependent variable is the health status of the Indonesian people.

The final results show that the variables that have a significant relationship with health status are provinces (OR 1,504); gender (OR 2,574); occupation (OR 8,730-19,275); income (OR 0.501-1,366); age at smoking time (OR 1,019); types of cigarettes (OR 1,076-3,023). Tobacco control has not been successful, the government must be more serious, decisive, and strict in making tobacco control regulations so that it can reduce the level of cigarette consumption in Indonesia."

"Tesis ini menganalisis kebijakan Indonesia terkait World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control, dengan pertanyaan penelitian yang diajukan adalah mengapa Indonesia masih belum menandatangani Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) meski telah menyatakan komitmennya dalam pemberantasan PTM akibat tembakau di forum internasional? Melalui teori state transformation, tesis ini memetakan sejarah perkembangan pertembakauan, dengan mengkaji transformasi politik domestik dan internasionalisasi yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, tesis ini menemukan bahwa terjadinya state transformation yang ditandai dengan adanya desentralisasi, fragmentasi negara dan internasionalisasi mengakibatkan Indonesia tidak lagi dapat dikatakan sebagai entitas yang tunggal. Kondisi ini kemudian mempengaruhi sikap ketidak konsistenan (kontradiksi) Indonesia terkait World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control.

---

The present work analyses Indonesia's policies toward World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control. The research question that this study employs is "what explains Indonesia's reluctance in signing Framework Convention on Tobacco Control despite its commitment to combat non-communicable diseases?". This thesis utilises State Transformation theory to contextualise tobacco-related issues within Indonesia's historical millieu. State Transformation theory analyses Indonesia's domestic transformation and its internationalisation process. The study finds that the state transformation process; in which fragmentation, decentralisation, and internationalisation occur; transforms Indonesia into a multifaceted entity. This "multifaceted entity" condition is what explains Indonesia's inconsistent and contrasting policies toward World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control."

"Dinamika konsumsi tembakau global telah meningkat secara signifikan semenjak dekade belakangan ini. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran Badan Kesehatan Dunia ataupun World Health Organization (WHO). WHO kemudian membuat suatu kerangka kerjasama yang mengikat yaitu Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Hingga saat ini 174 negara telah mengaksesi FCTC, membuat perjanjian ini sebagai perjanjian yang paling banyak ditandatangani.Akan tetapi, dari jumlah tersebut terdapat beberapa negara yang belum mengaksesi salah satunya adalah Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk tidak mengaksesi telah menimbulkan pertanyaan dari berbagai belah pihak. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan tingkat penduduk yang besar diikuti dengan jumlah konsumsi rokok yang tinggi dan juga merupakan negara produsen rokok.Tesis ini berusaha untuk melihat faktor-faktor yang mendorong langkah kebijakan Indonesia tersebut. Analisis akan ditekankan kepada faktor eksternal dan internal yang melatarbelakangi kebijakan tersebut dan keberlangsungannya hingga saat ini. Dalam menganalisa permasalahan ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada buku-buku, artikel, media internet, dan surat kabar sebagai sumber data yang primer yang mendukung pembahasan.

---

Tobacco consumption has been growing rapidly since the last decade. This phemonenon has raising the convern of World Health Organization (WHO) as an international organisation regulating the global public health. This led to the adoption of an internationally legally binding instrument known as ?Framework Convention on Tobacco Control? (FCTC) in 2003. To date, these agreement has signatory of 174 member countries, making it as the most treaty ever signed in the history of global public health.However, there are several countries that have not yet ratify or accessing the convention, one of them is Indonesia. The Indonesian policy?s to not accessing the convention has question the commitment of Indonesian government to cooperate in the international system. This is due to the high tobacco consumtion in the country and along with its growing population has potential of devastating economic, social, and health consequences. In addition, Indonesia is also producing a country produce tobacco, thus, contributed to the growing tren of tobacco consumption globally.These thesis attempted to analyse factors that drove the Indonesian government action not to cooperate in the tobacco control regime of FCTC. Analysis will be stressed upon the internal and external factors that influenced the decision of such foreign policy until today. In analysing the problem, the author conducted literature review from books, articles, internet, newspaper and magazines as a primarily source to support the writing."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendesain kebijakan nudge Indonesia saat ini terhadap pengendalian tembakau dari perspektif Konsep Nudge dan Teori Kognitif Sosial, melalui pemahaman persepsi anak-anak perokok terhadap rokok, emosi yang mereka rasakan ketika merokok, dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk mempengaruhi perilaku merokok mereka; dan sejauh mana pemerintah telah mengambil kebijakan pencegahan dan penanggulangan dalam menghadapi fenomena merokok pada anak. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 61 responden yaitu perokok anak di rentang usia 13-15 tahun dengan metode purposive sampling, dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik survei melalui penyebaran kuesioner online dan melakukan wawancara. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis naratif dengan mencoba memahami sudut pandang individu dan bagaimana responden memaknai dan mengkonstruksi makna pengalamannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua sebagai perokok aktif sangat berpengaruh terhadap perilaku merokok pada anak yang menjadikan kedua orang tuanya sebagai role model. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah pembuat kebijakan dalam pengendalian tembakau untuk mempertimbangkan aspek individu dan unit keluarga sebagai suatu kesatuan yang mempengaruhi fenomena merokok pada anak.

---

This paper aims to design Indonesia's current nudge policy towards tobacco control from the perspective of the Nudge Concept and Social Cognitive Theory, through holistic understanding children smokers' perceptions of tobacco, the associated emotions when smoking, and the associated people responsible for influencing their smoking behaviour; and the extent to which the government has adopted prevention and control policies in dealing with the phenomenon of smoking in children. This research adopts a qualitative descriptive analysis method. The sample used was 61 respondents, namely child smokers in the age range of 13-15 years using a purposive sampling method. The data collection techniques adopts survey techniques by distributing online questionnaires and conducting interviews. The analytical method in this research adopts narrative analysis by trying to understand the individual's point of view and how respondents interpret and construct the meaning of their experiences. The results of the research show that the role of parents as active smokers greatly influences smoking behaviour in children who see their parents as their role models. This research can be a reference for the policy makers in government in the formulation of tobacco control policy, to consider aspects of the individual and family unit as a holistic unit that influence the phenomenon of smoking in children."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana dan mengapa complementary assets,dynamic capabilities, dan cluster mempengaruhi kesuksesan inovasi pada Startup.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan komparasi ekstremantara Startup yang sukses dan yang gagal dalam melakukan inovasi pada industriyang sama sebagai studi kasus. Data didapat melalui wawancara pemangkujabatan strategis tiap-tiap perusahaan. Hasil penelitian memberikan rekomendasimengenai sumber daya internal strategis dan kondisi eksternal pendukung yangharus dimilliki dan dikelola oleh Startup demi mencapai kesuksesan inovasi yangmereka ciptakan.

---

ABSTRACTThis paper discusses how and why complementary assets, dynamic capabilities,and cluster affects Startup?s innovation success. This research is a matched casequalitative study comparing the extreme condition between successful Startup andthe not successful one at the same industry. The data collected through interviewwith a person who held a strategic position at the companies. This studyrecommend that internal strategic resources and supporting external factors areimportant to be acquired and developed for Startup in order to achieve itssuccessful innovation"