Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTProses panjang restitusi pajak dengan melakukan inspeksi menyebabkan ketidakefisienan dalam administrasi perpajakan untuk pembayar pajak. Pemerintah mengeluarkan kebijakan percepatan pengembalian pajak dengan tujuan menyederhanakan proses pengembalian pajak dengan penerbitan PMK 39/PMK.03/2018.PMK39/PMK.03/2018 merupakan penyempurnaan dan penggabungan dari tiga Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya, yaitu PMK 74/PMK.03/2012, PMK 198/PMK.03/2013, dan PMK 71/PMK.03/2010. Dalam konteks ini, penelitian tentang perumusan kebijakan ini diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci tentang masalah yang harus diselesaikan dan pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan ituperumusan PMK 39 /PMK.03/2018 telah melalui tahapan perumusan kebijakan, yaitu tahapan perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan. Namun, masih ada kekurangan dalam implementasinya. Ini karena dalam tahapan agenda kebijakan, tidak semua pihak terlibat langsung dalam perumusan kebijakan. Selain itu, pada tahap memilih alternatif kebijakan, pemerintah tidak memiliki kebijakan alternatif dalam perumusan ini, meskipun pemilihan alternatif kebijakan adalah salah satu tahap paling penting dalam perumusan kebijakan. Untuk alasan ini pemerintah juga harus memikirkan alternatif lain yang berkaitan dengan kebijakan restitusi pajak seperti menyediakan fasilitas yang mendukung proses percepatan pengembalian pajak.

---

ABSTRACTThe long process of tax restitution with the conduct of inspection causes inefficiencies in tax administration for taxpayers. The government issued a policy of accelerating tax refunds with the aim of simplifying the tax refund process with the issuance of PMK39/PMK.03/2018. PMK 39/PMK.03/2018 is an improvement and merger of the previous three Finance Minister Regulations, namely PMK 74/PMK.03/2012, PMK 198/PMK.03/2013, and PMK 71/PMK.03/2010. In this context, research on this policy formulation is needed to get a more detailed understanding of the problems to be resolved and the parties involved. This study uses a qualitative approach. The results show that the formulation of PMK 39/PMK.03/2018 has gone through the stages of policy formulation, namely the stages of problem formulation, policy agenda, selection of policy alternatives, and policy setting. However, there are still shortcomings in the implementation. This is because in the stages of the policy agenda, not all parties are directly involved in policy formulation. In addition, at the stage of choosing alternative policies, the government does not have alternative policies in this formulation, even though the selection of policy alternatives is one of the most important stages in policy formulation. For this reason the government must also think of other alternatives related to tax restitution policies such as providing facilities that support the process of accelerating tax refunds."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk membahas Kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai bagi Distributor Alat Kesehatan. Pemerintah memberikan fasilitas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai kepada Distributor Alat Kesehatan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 yang didasari untuk membantu cash flow perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dihasilkan kesimpulan bahwa Kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai bagi Distributor Alat Kesehatan ditinjau dari asas ease of administration, syarat pengajuan dapat dipahami oleh Distributor Alat Kesehatan. Selain itu, dari segi waktu sangat efisien apabila dibandingkan dengan restitusi secara normal dan terdapat faktor penghambat dalam pengajuannya, disisi lain terdapat manfaat yang diharapkan dengan adanya kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai bagi Distributor Alat Kesehatan.

---

ABSTRACT

This thesis aims to regarding the policy of preliminary refund of overpaid Value Added Tax for Distributors of Medical Devices. The Government provides facilities refund if overpaid Value Added Tax for Distributors of data were obtained through literature studies and in-depth interviews. Based on the researvh conducted, then result in conclusion that the policy of preliminary refund of overpaid Value Added Tax for Distributors of Medical Devices. Submision requirements can be understood by Distributors of Medical Devices. Meanwhile in terms of time, it is very efficient when compared to normal restitution and the are inhibiting factors in the submission, on the other hand there are benefits expected with the policy of preliminary refund of overpaid Value Added Tax for Distributors of Medical Devices. "

"ABSTRAK

Laporan magang ini membahas tentang kepatuhan pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan PT FSH sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu serta keuntungannya untuk mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan tanpa melalui pemeriksaan pajak. Analisis dilakukan atas kesesuaian kepatuhan penyetoran dan pelaporan SPT Masa pada tahun 2018 dan mekanisme pelaporan pengembalian pendahuluan PT FSH sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan PT FSH telah mematuhi peraturan untuk pelaporan pajaknya, kecuali pada bulan Juni di mana tanggal batas waktu penyetoran dan pelaporan SPT Masa bersamaan dengan cuti nasional hari raya Idul Fitri 2018. Selain itu, mekanisme permohonan pengembalian pendahuluan diajukan saat pemeriksaan pajak atas lebih bayar tahun 2017 dilakukan di bulan Juli 2018. Atas pengajuan tersebut, penulis melakukan rekapitulasi atas pelunasan utang pajak sesuai Surat Tagihan Pajak (STP) yang diberikan KPP.

---

ABSTRACT

This internship report discusses compliance with PT FSH's income tax reporting and assessment as a Specific Criteria Taxpayer and its benefits for applying for a preliminary tax refund without going through a tax audit procedure. Analysis is carried out on the compliance of the SPT assessment and reporting period in 2018 and the mechanism for reporting PT FSH's preliminary tax refund as a Certain Criteria Taxpayer. The results of the analysis indicate that overall PT FSH has complied with the regulations for tax reporting, except in June of 2018 where the period of the SPT deposit and reporting deadline coincides with the national leave of the Eid al-Fitr 2018. In addition, the mechanism for preliminary tax refund is submitted during the tax audit overpayments in 2017 are carried out in July of 2018. Upon the submission, the author recapitulated the repayment of tax debt in accordance with the Tax Collection Letter (STP) given by the Tax Office."

"Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan pengampunan pajakpada UMKM di Indonesia termasuk analisis dasar pengenaan tarif uang tebusan taxamnesty yang dikenakan. Analisis mencakup tahapan-tahapan formulasi kebijakanyang diterapkan pada kebijakan pengampunan pajak agar formulasi tersebut dapatmenghasilan solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulandata wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan tax amnesty pada UMKM memenuhi tahap-tahap formulasikebijakan menurut William N. Dunn yaitu pemahaman masalah, agenda setting, danpolicy problem formulation namun tahap policy design tidak terpenuhi karenaDirektorat Jenderal Pajak (DJP) tidak memiliki kajian khusus atas keterlibatan UMKM dalam mengikuti tax amnesty, usulan tersebut murni dari DPR. Hal ini disebabkankarena UMKM bukanlah sasaran utama dalam kebijakan pengampunan pajak. Tarifuang tebusan yang lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak lain diharapkanmampu menarik UMKM dalam mengikuti kebijakan ini.

---

This research discusses about the analysis of tax amnesty policy formulation

on micro, small, and medium enterprises in Indonesia included analysis of its

redemption money rates. Analysis includes the stages of policy formulation is applied to tax amnesty policy so that such formulations may produce solution to resolve the existing problems.

This study uses a qualitative method and present in-depth interviews and

literature studies in data collection techniques. The result of this study indicates that the formulation of tax amnesty policy on micro small & medium enterprises fulfill the stages of policy formulation by William N. Dunn that consist of problem definition, agenda setting, policy problem formulation, but the last stage policy design does not being fulfilled for Directorate General of Taxation (DJP) has not special study about micro small & medium enterprises’s involvement in this policy then the thought is coming from People’s Representative Council (DPR). This is because micro small & medium enterprises are not the main target in the tax amnesty policy. The Lower redemption money rates compared to other taxpayers is expected to drives micro, small, medium enterprises of joining this program."

"Adanya perubahan kebijakan mengenai pengembalian pendahuluan kelebihanpembayaran pajak merupakan bentuk pemberian pelayanan bagi Wajib Pajak dimana Wajib Pajak akan mendapat pengembalian kelebihan pembayaran pajaktanpa harus melalui proses pemeriksaan yang lama.Metode penelitian yangdigunakan yaitu penelitian kualitatif dengan desain deskriptif Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam.Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dihasilkan kesimpulan bahwa kebijakan yangdikeluarkan oleh pemerintah dibuat untuk membantu pekerjaan pemeriksa dalam memeriksa SPT Lebih Bayar yang nominalnya tidak besar sehingga lebih fokusterhadap pemeriksaan yang memerlukan analisis yang mendalam dengan potensiyang besar pula namun pada kenyataannya menambah pekerjaan Account Representatif.

---

The amendment in the regulation regarding the preliminary refund of overpaidtax is a form of service delivery for taxpayers where the taxpayer will obtain atax overpayment refund without a long tax audit process.

The method used isdescriptive qualitative research design The qualitative data obtained through thestudy of literature and in depth interviews.

Based on the research conducted then results in conclusion that the policy issued by the government created to assist taxofficers in checking the nominal of tax return with small amount overpaid tax sothey will be more focused on the tax audit which requires in depth analysis withbig potency as well but in fact increases the Account Representative's jobs."

"Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara akan berjalan dengan baik apabila investasi dan perekonomian berkembang di IKN. Salah satu instrumen pendukung yang digunakan adalah pemberian insentif perpajakan yang tertera dalam PP Nomor 12 Tahun 2023 mengenai Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Sejumlah insentif diharapkan mampu menarik investor untuk menanamkan modal di IKN, namun, insentif yang digelontorkan dalam jumlah banyak dapat mengikis penerimaan pajak tanpa memberikan dampak besar terhadap manfaat yang diterima oleh pemerintah. Karena itu, diperlukan analisis atas formulasi kebijakan serta penguatan kapasitas administrasi atas insentif PPh di IKN Nusantara untuk memastikan insentif perpajakan dapat dimanfaatkan secara optimal. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan insentif PPh di IKN Nusantara telah sejalan dengan serangkaian tahap dalam konsep formulasi kebijakan, namun belum memenuhi komponen administrative capacity dilihat dari belum adanya peraturan turunan hingga aplikasi yang akan digunakan. Sebaiknya, pemerintah menentukan kriteria evaluasi secara jelas dan merinci atas pemberian insentif PPh di IKN agar manfaat dan biaya yang terealisasikan dapat terukur dan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang disertai dengan keterlibatan sasaran utama kebijakan dalam proses formulasi kebijakan tersebut serta mempercepat penguatan setiap komponen administrative capacity.

---

The relocation of the National Capital to Nusantara will goes well if investment and the economy develops in IKN. One of the supporting instruments used is the provision of tax incentives as stated in PP Number 12 of 2023 concerning the Provision of Business Licensing, Ease of Business and Investment Facilities for Business Actors in the Capital City of Nusantara. A number of incentives are expected to be able to attract investors to invest in IKN, however, incentives disbursed in large quantities can erode tax revenues without having a major impact on the benefits received by the government. Therefore, analysis of policy formulation and strengthening of administrative capacity for income tax incentives in IKN Nusantara is needed to ensure that tax incentives can be utilized optimally. The approach used is post-positivist with data collection carried out qualitatively through in-depth interviews and literature study. The results of this research show that the income tax incentive policy formulation in IKN Nusantara is in line with a series of stages in the policy formulation concept, but has not yet fulfilled the administrative capacity’s components seen from the absence of derivative regulations to the applications that will be used. It would be better if the government determines clear and detailed evaluation criteria for the provision of PPh incentives in IKN so that the benefits and costs realized can be measured and in line with the designed objectives accompanied by the involvement of the main policy targets in the policy formulation process and accelerate the strengthening of each administrative capacity’s component."

"Penelitian ini meneliti tentang efektivitas restitusi pajak pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 39/PMK.03/2018. Kebijakan ini dikeluarkan seiring dengan perintah presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia. Peningkatan kemudahan berbisnis memang terjadi di tahun 2018 namun pada tahun 2019 peringkat tersebut mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas restitusi pajak pengembalian pendahuluan dan melihat faktor pendukung dan penghambat proses pengembalian pendahuluan. melihat Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan penelitian bersifat deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas restitusi pajak pengembalian pendahuluan kelebihan pajak secara keseluruhan belum efektif dilakukan. Tidak efektifnya proses pengembalian pendahuluan dikarenakan menurut ukuran efektifitas Duncan yaitu integrasi tidak berjalan dengan baik dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan. Selanjutnya faktor penghambat dan pendorong proses pengembalian pendahuluan adalah dengan adanya sistem dan aplikasi dapat menjadi pendorong sekaligus penghambat jalanya proses pengembalian pendahuluan. Selain itu faktor pendorong dari proses pengembalian pendahuluan terletak pada kemudahan syarat-syarat yang mendorong WP untuk memanfaatkan kebijakan ini.

---

This thesis aims to examines the effectiveness of the preliminary tax return in accordance with Minister of Finance Regulation 39 / PMK.03 / 2018. This policy was issued in line with the president's order of the Republic of Indonesia to improve the ranking of ease of doing business. But the ranking ease of doing business in 2019 had decreased. This study aims to analyze the effectiveness of the preliminary tax return and see the supporting and inhibiting factors of the preliminary return process. This study uses a qualitative approach, research objectives are descriptive and data collection through library research and field studies. The results of this study indicate that the effectiveness of the preliminary tax return of the overall excess tax has not been effectively carried out. The ineffectiveness of the preliminary return process is due to Duncan's effectiveness measure. Integration is not going well because there is no socialization. Furthermore, the inhibiting and driving factors of the preliminary return process is that the presence of systems and applications can be both a driver and an obstacle to the preliminary return process and the ease of the conditions that encourage WP to take advantage of this policy."