Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeningkatan cakupan kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN mampu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, hal ini terlihat dari laporan totalkunjungan di fasilitas kesehatan. Selain faktor kepemilikan jaminan kesehatan, persepsimengenai kondisi sakit dapat menggambarkan kebutuhan yang mendorong perilakupengobatan seseorang. Penelitian ini menggunakan tehnik ekonometri untukmenganalisis pemanfaatan fasilitas kesehatan formal untuk rawat jalan pada era JKN.Dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas 2016 dan PotensiDesa 2014, didapatkan 289.720 sampel untuk dianalisis Kebutuhan merupakan variabelkomposit yang dibentuk dari keparahan, terganggunya aktifitas dan jumlah hari sakitdengan polychoric principal component analysis PCA . Model Probit digunakan lebihlanjut karena hasil uji Durbin-Wu-Hausman dengan variabel instrumentalmemperlihatkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan terbukti tidak mengalamipermasalahan endogenitas. Secara signifikan, hasil probit marginal effectsmemperlihatkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan meningkatkan akses terhadaplayanan kesehatan formal untuk rawat jalan, dan kenaikan persepsi sakit meningkatkankemungkinan responden memanfaatkan fasilitas kesehatan formal untuk rawat jalan.Sebagai implikasi kebijakan, masyarakat perlu difasilitasi untuk mendapatkan pelayanankesehatan yang dibutuhkan dengan tepat dan segera. Keterlambatan yang terjadi dapatberpotensi menurunnya kualitas hidup, meningkatnya persepsi sakit, bertambahnyakomplikasi, biaya perawatan yang lebih tinggi dan periode rawat inap menjadi semakinpanjang.

---

ABSTRACTThe increasing coverage of participation in the National Health Insurance JKN program is able to increaseaccess to health services, as evidenced by the total number of visits to health facilities. In addition to healthinsurance status, perceptions of illness may reflect the needs that drive medical seeking behavior. This studyuses econometric techniques to analyze the utilization of formal health facilities for outpatient in the era ofJKN. Using data from the 2016 National Socioeconomic Survey 2016 and Village Potential 2014, 289,720samples were obtained for analysis. Needs were composite variables formed from severity, disturbedactivity and number of sick days with polychoric principal component analysis PCA . The Probit model isused further because the Durbin Wu Hausman test results with selected instrumental variables indicate thatthe ownership of health insurance is proven to be exogenous. Significantly, the probit marginal effectsresulted that health insurance status increases access to outpatient care utilization, and increased illnessperception will increase the likelihood of respondents utilizing outpatient care as well. As a policyimplications, the community needs to be facilitated to get their needed health services promptly. Any delayscan potentially decrease the quality of life, increased perception of illness, increased complications, highercosts maintenance and longer hospitalization period."

"Peningkatan cakupan kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mampu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, hal ini terlihat dari laporan total kunjungan di fasilitas kesehatan. Selain faktor kepemilikan jaminan kesehatan, persepsi mengenai kondisi sakit dapat menggambarkan kebutuhan yang mendorong perilaku pengobatan seseorang. Penelitian ini menggunakan tehnik ekonometri untuk menganalisis pemanfaatan fasilitas kesehatan formal untuk rawat jalan pada era JKN. Dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016 dan Potensi Desa 2014, didapatkan 289.720 sampel untuk dianalisis Kebutuhan merupakan variabel komposit yang dibentuk dari keparahan, terganggunya aktifitas dan jumlah hari sakit dengan polychoric principal component analysis (PCA). Model Probit digunakan lebih lanjut karena hasil uji Durbin-Wu-Hausman dengan variabel instrumental memperlihatkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan terbukti tidak mengalami permasalahan endogenitas. Secara signifikan, hasil probit marginal effects memperlihatkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan formal untuk rawat jalan, dan kenaikan persepsi sakit meningkatkan kemungkinan responden memanfaatkan fasilitas kesehatan formal untuk rawat jalan. Sebagai implikasi kebijakan, masyarakat perlu difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dengan tepat dan segera. Keterlambatan yang terjadi dapat berpotensi menurunnya kualitas hidup, meningkatnya persepsi sakit, bertambahnya komplikasi, biaya perawatan yang lebih tinggi dan periode rawat inap menjadi semakin panjang.

---

The increasing coverage of participation in the National Health Insurance (JKN) program is able to increase access to health services, as evidenced by the total number of visits to health facilities. In addition to health insurance status, perceptions of illness may reflect the needs that drive medical seeking behavior. This study uses econometric techniques to analyze the utilization of formal health facilities for outpatient in the era of JKN. Using data from the 2016 National Socioeconomic Survey (2016) and Village Potential 2014, 289,720 samples were obtained for analysis. Needs were composite variables formed from severity, disturbed activity and number of sick days with polychoric principal component analysis (PCA). The Probit model is used further because the Durbin-Wu-Hausman test results with selected instrumental variables indicate that the ownership of health insurance is proven to be exogenous. Significantly, the probit marginal effects resulted that health insurance status increases access to outpatient care utilization, and increased illness perception will increase the likelihood of respondents utilizing outpatient care as well. As a policy implications, the community needs to be facilitated to get their needed health services promptly. Any delays can potentially decrease the quality of life, increased perception of illness, increased complications, higher costs maintenance and longer hospitalization period."

"Terhadap Kasus Rujukan di BPJS Kesehatan KCU Tangerang Tahun 2016. Penelitian ini membahas mengenai Hubungan Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Klinik Pratama) Terhadap Kasus Rujukan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi cross-sectional. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari hasil penilaian BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang akan bekerjasama serta data peserta JKN yang dimiliki. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara nilai penilaian fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia dengan kasus rujukan yang terjadi di BPJS Kesehatan KCU Tangerang.

---

Referral Cases of BPJS Kesehatan KCU Tangerang Year 2016. This research explains about the relationship between assessment of the primary health care facilities with referral cases. This is a quantitative research with crosssectional study design. Data that are used in this research are secondary data from assessment report of the primary health care facilities that will cooperate with BPJS Kesehatan and data of JKN participants. Analysis result shows that there are significant relation between the score of facility healthcare and score of human resources with referral cases that happen in BPJS Kesehatan KCU Tangerang."

"Ketidakpastian akan terjadinya penyakit di masa depan, mendorong individu untuk memiliki jaminan kesehatan sebagai upaya pemenuhan layanan kesehatan yang memadai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui determinan perilaku kesehatan secara keseluruhan dan hubungan kepemilikan jaminan kesehatan dengan out-of-pocket pengeluaran kesehatan rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) untuk mengestimasi parameter garis regresi dan variabel dependen terbatas (limited dependen variable) model Tobit. Hasil penelitian menggunakan Model Tobit menunjukan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan nasional terbukti signifikan memiliki hubungan signifikan dapat menurunkan out-of-pocket pengeluaran kesehatan rumah tangga sebesar 7.379 rupiah. Semakin banyak rumah tangga yang memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN) maka out-of-pocket pengeluaran kesehatan rumah tangga akan semakin rendah, terutama pada rumah tangga yang memiliki balita dan lansia, rumah tangga yang melakukan kunjungan rawat inap dan rawat jalan.

---

Uncertainty about future diseases encourage individuals to have health insurance as an effort to fulfill adequate health services. The aim of this study is to determine the determinants of overall health behavior and the relationship of health insurance ownership with household health out-of-pocket expenditures in Indonesia. This study uses the Ordinary Least Square (OLS) method to estimate the regression line parameters and the limited dependent variable Tobit model. The results of the study using the Tobit Model show that national health insurance ownership has significant relationship that can reduce household health out-of-pocket expenditure in Indonesia by 7.379 rupiah. The more households that have national health insurance (JKN), the out-of-pocket household health expenditures will be lower, especially in households that have toddlers and the elderly, households that make inpatient and outpatient visits."

"Pemanfaatan rawat jalan yang semakin meningkat salah satunya disebabkan oleh meningkatnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM). Salah satu faktor risikonya adalah status merokok. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan rawat jalan dengan teori Andersen. Desain pada penelitian ini adalah crosssectional dengan jenis data kuantitatif. Faktor predisposing (predisposisi) yang dikaitkan dengan status merokok dan riwayat PTM, umur lansia, pria, tidak bekerja, pendidikan rendah, menikah adalah kelompok berisiko dalam memanfaatan pelayanan rawat jalan yang tinggi. Faktor enabling (pemungkin) yang jika dikaitkan dengan status merokok dan riwayat PTM, status ekonomi rendah, memiliki jaminan kesehatan swasta dan pemerintah, dan tinggal di pedesaan adalah kelompok berisiko dalam memanfaatkan pelayanan rawat jalan yang tinggi. Faktor need (kebutuhan) yang jika dikaitkan dengan status merokok dan riwayat PTM, mantan perokok dan memiliki keadaan morbiditas adalah kelompok berisiko dalam memanfaatkan pelayanan rawat jalan yang tinggi Adanya keterkaitan antara status merokok, riwayat PTM, dan jaminan kesehatan dirasa perlu untuk membangun kebijakan berdasarkan ke tiga hal tersebut dan membangun kerjasama lintas sektoral.

---

Outpatient utilization is increasing, one of which is caused by an increase in cases of Non- Communicable Diseases (PTM). One risk factor is smoking status. The purpose of this study was to analyze the factors that influence the use of outpatient care with Andersen's theory. The design in this study is cross sectional with quantitative data types. Predisposing factors that are associated with smoking status and history of PTM, elderly, male, non-working, low education, marriage are at risk groups in utilizing high outpatient utilization. Enabling factors that are associated with smoking status and history of PTM, low economic status, having private and public health insurance, and living in rural areas are at risk in utilizing high outpatient services. Need factor that when associated with smoking status and history of PTM, ex-smokers and having a state of morbidity is a risk group in utilizing high outpatient services. The relation between smoking status, history of PTM, and health insurance is deemed necessary to develop policies based on these three things and build cross-sectoral cooperation."

"Peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu telah mendorong munculnya dominasi peran warganya untuk bekerja di sektor informal. Pekerja informal di Indonesia mampu menyerap lebih banyak angkatan kerja sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, program perlindungan terhadap pekerja informal khususnya jaminan kesehatan belum optimal dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan kepesertaan jaminan kesehatan pada pekerja informal. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah status ekonomi, karakteristik sosial demografi, akses media, akses fasilitas kesehatan, dan pemanfaatan fasilitas kesehatan. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan inferensial (Regresi Multinomial Logistik) dengan sumber data Susenas 2016 dan Podes 2014.Hasil penelitian menunjukkan masih banyak pekerja informal yang tidak memiliki jaminan kesehatan yaitu sekitar 43,96% dari total responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara status ekonomi, sosial demografi, akses media, akses terhadap fasilitas kesehatan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja informal. Secara statistik, variabel status ekonomi memiliki korelasi yang paling tinggi dengan kepesertaan jaminan kesehatan. Hasil penelitian menujukkan bahwa karakteristik JKN PBI sudah sesuai dengan justifikasi kriteria penerima iuran jaminan kesehatan walaupun masih terdapat adanya inclusion error yang terlihat dari hasil deskriptif antara status ekonomi dan kepesertaan JKN PBI.Kecenderungan kepesertaan jaminan kesehatan non subsidi lebih rendah pada laki-laki, status ekonomi rendah, berpendidikan rendah, berstatus cerai, berkerja di sektor perdagangan, hotel dan rumah makan, tinggal di daerah perdesaan, tidak memiliki akses media. Aspek moral hazard yang dilihat dari faktor akses dan pemanfaatan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan yang relatif mudah, namun kecenderungan pekerja informal untuk menjadi peserta jaminan kesehatan justru lebih rendah. Sosialiasi melalui akses media perlu dilakukan untuk menambah informasi terkait program jaminan kesehatan nasional terutama pada karakteristik pekerja informal yang cenderung belum terproteksi.

---

Increasing in population over time has led to the dominance of the role of citizens to work in the informal sector. Informal workers in Indonesia are able to absorb more labor force so as to support economic growth. However, the program of protection against informal workers, especially health insurance is not optimal and sustainable. The aims of this study are to analyze the determinants of health insurance participation in informal workers. The independent variables in this study are economic status, social demographic characteristics, media access, access to health facilities, and utilization of health facilities. The method of analysis in this study is descriptive and inferential analysis (Multinomial Logistic Regression) with data source Susenas 2016 and Podes 2014.

The results showed there are still many informal workers who do not have health insurance that is about 43.96% of the total respondents. The results of this study indicate that there is a correlation between economic status, social demography, media access, access to health facilities and utilization of health facilities with the participation of National Health Insurance on informal workers. Statistically, economic status variables have the highest correlation with health insurance membership. The results showed that the characteristics of JKN PBI are in accordance with the justification of the criteria of recipients of health insurance contributions, although there is inclusion error that described in descriptive of economic status and national health insurance membership.

Most of the respondent who not participated in non-subsidized health insurance are men, low economic status, low education, divorced status, work in trade, hotels, and restaurants, living in rural areas, lacking media access. The moral hazard can be seen in the access and utilization of first-rate health facilities and advanced health facilities are relatively easy, but participation in health insurance is lower. Socialization through media access needs to add information related to the national health insurance program, especially on the characteristics of informal workers who tend to be uninsured."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan utilisasi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) peserta JKN di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional yang menggunakan data sekunder berupa Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2019. Total sampel yang diperoleh sebesar 47.606 peserta. Uji hubungan dianalisis menggunakan uji Single Logistic Regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama di Provinsi Nusa Tenggara timur cukup rendah yaitu sebesar 14,41%. Utilisasi Rawat Jalan Tingkat Pertama banyak diakses oleh peserta dengan kelompok umur lansia (17,27%), berjenis kelamin perempuan (17,85%), berstatus kawin (17,92%), kelompok segmentasi PBPU (35,84%), peserta berstatus istri (23,69%), peserta yang terdaftar di FKTP jenis dokter umum (35,01%), peserta yang terdaftar di fasilitas kesehatan milik swasta (32,59%), dan kelompok peserta yang bertempat tinggal di kota (36,06%). Seluruh variabel memiliki hubungan yang signifikan dengan utilisasi pelayanan kesehatan RJTP di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019.

---

This study aims to determine the factors related to the utilization of of first-level outpatient  (RJTP) of JKN participants in East Nusa Tenggara province in 2019. This study is a quantitative study with a cross sectional study design that uses secondary data in the form of BPJS Kesehatan sample data in 2019. The total sample obtained was 47,606 participants. Relationship test was analyzed using Single Logistic Regression Test. The results showed that the utilization of first-level outpatient health services in East Nusa Tenggara province is quite low at 14.41%. The utilization of first-level outpatient is widely accessed by participants with the elderly age group (17,27%), female (17,85%), married status (17,92%), PBPU segmentation group (35,84%), wife status (23,69%), participants registered in the general practitioner type FKTP (35,01%), participants registered in privately owned health facilities (32,59%), and groups of participants residing in the city (36,06%). All variables have a significant relationship with the utilization of RJTP health services in East Nusa Tenggara province in 2019."

"Jaminan kesehatan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi individu dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Secara nasional, Aceh merupakan provinsi dengan kepemilikan jaminan kesehatan tertinggi. Meski angka kepemilikan jaminan kesehatan tergolong tinggi, pemanfaatan pelayanan kesehatan di Aceh belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan jaminan kesehatan dengan pemanfaatan fasilitas rawat jalan formal pada masyarakat di Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross sectional dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 wilayah Provinsi Aceh dengan jumlah sampel 4.204 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 16.8% masyarakat Aceh yang memanfaatkan fasilitas rawat jalan formal. Responden yang paling banyak memanfaatkan fasilitas rawat jalan formal adalah pada kelompok usia lanjut (25.0%), kelompok perempuan (19.1%), kelompok dengan status pendidikan rendah (17.9%), kelompok dengan status perkawinan kawin (19.0%), kelompok dengan status bekerja (18.6%), dan kelompok yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan (18.4%). Terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan (p value = 0.041, OR = 2.112) dengan pemanfaatan fasilitas rawat jalan formal. Kepemilikan jaminan kesehatan BPJS PBI sangat berpengaruh dalam pemanfaatan fasilitas rawat jalan formal. Hasil penelitian ini menyarankan agar BPJS Kesehatan & Dinas Kesehatan untuk tetap konsisten dalam memasifkan program Universal Health Coverage khususnya pada masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah, dapat meningkatkan promosi dan sosialisasi mengenai manfaat memiliki jaminan kesehatan, cara penggunaan jaminan kesehatan, dan benefityang diterima sama adilnya. Penelitian juga mengusulkan untuk meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan baik dalam penambahan fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan yang berkompeten. Kualitas pelayanan kesehatan juga perlu ditingkatkan khsususnya pada berbagai fasilitas kesehatan tingkat primer selakugatekeeper.

---

Health insurance is one of the factors that can influence individuals in utilizing health services. Aceh was the province with the highest health insurance coverage. Despite the high rate of health insurance ownership, the utilization of health services in Aceh has not been optimal. The purpose of this study was to determine the relationship between health insurance and utilization of formal outpatient facilities in the community in Aceh Province. This study was an observational study with a cross sectional design and uses a quantitative approach. The data source used was the 2020 National Socio-Economic Survey (Susenas) data for the Aceh Province region with a sample size of 4,204 respondents. The results showed that only 16.8% of Acehnese people utilized formal outpatient facilities. Respondents who utilized formal outpatient facilities the most were in the elderly (25.0%), female (19.1%), low education status (17.9%), married (19.0%), employed (18.6%), and rural (18.4%). There was a significant association between having health insurance (p value = 0.041, OR = 2.112) and utilization of formal outpatient facilities. The ownership of BPJS PBI health insurance has been very influential to increase utilization of formal outpatient facilities. Therefore, the results of this study suggested that BPJS Kesehatan & the Health Office to remain consistent in intensifying the Universal Health Coverage program, especially for people with low socioeconomic status, can increase promotion and socialization of the benefits of having health insurance, how to use health insurance, and the benefits received are equally fair. This study also suggested to improve equity of access, distribution of health services and health workers competencies in various regions to support quality of care especially at primarycare level as gatekeepers."

"Jaminan kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program bantuan sosial pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam jaminan kesehatan lainnya. Kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu pelayanan yang ditanggung Jamkesda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola pemanfaatan dan hubungan faktor-faktor seperti usia, gender, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan perilaku kesehatan gigi dan mulut dengan pemanfaatan Jamkesda dalam bidang kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Kecamatan Cimanggis Kota Depok periode Januari 2012 sampai dengan November 2012. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan rancangan studi potong lintang. Populasi penelitian adalah masyarakat peserta Jamkesda Depok yang pernah melakukan kunjungan ke Puskesmas Cimanggis pada Januari 2012 sampai dengan November 2012. Jumlah responden sebanyak 51 yang diambil secara acak. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner, dianalisis dengan chi-square. Hasil penelitian menunjukkan 37,3% responden memanfaatkan Jamkesda dalam bidang kesehatan gigi dan mulut. Secara statistik, faktor usia, pendidikan, dan perilaku berhubungan signifikan dengan pemanfaatan Jamkesda dalam bidang kesehatan gigi dan mulut."

"Berdasarkan Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014, BPJS mewajibkan kepesertaan bagi Badan Usaha dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Namun, dari data yang diperoleh peneliti, di wilayah Tangerang dari total 7707 Badan Usaha terdapat 1185 Badan Usaha yang belum mendaftar BPJS Kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya gambaran persepsi badan usaha terkait kepesertaannya dalam program JKN di wilayah Tangerang tahun 2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam pada informan kunci yaitu pihak HRD perusahaan atau perwakilan Perusahaan yang biasa berurusan dengan BPJS Kesehatan. Variabel yang diteliti menggunakan teori 3 atribut kepuasan pelanggan oleh Dutka yaitu atribut produk, atribut pelayanan, atribut pembelian dan ditambahkan dengan teori Tafal yaitu peraturan dan sanksi.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepesertaan Badan Usaha dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dipengaruhi oleh persepsi Badan Usaha. Persepsi Badan Usaha terhadap BPJS Kesehatan beragam, baik dari segi pelayanan di fasilitas kesehatan maupun pelayanan dari pegawai di kantor BPJS Kesehatan Tangerang. Badan Usaha yang sudah mendaftar BPJS Kesehatan menjadi peserta karena BPJS Kesehatan bersifat wajib dan keterpaksaan dari peraturan. Bagi Badan Usaha yang belum mendaftar karena pelayanan yang diberikan BPJS belum baik dan merasa keberatan dengan beban iuran yang harus dibayarkan ke BPJS Kesehatan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai yang diterapkan pada program JKN, dan juga beban karyawan BPJS Kesehatan Tangerang yang tidak seimbang dengan jumlah peserta yang harus dilayani.

---

Based on Peraturan BPJS Kesehatan No.1 tahun 2014, BPJS require the participation of enterprises in the JKN (National Health Insurance Program). However, from the data obtained by researchers, in the Tangerang area of total 7707 enterprises, there are 1185 enterprises that have not signed up in BPJS Kesehatan Tangerang. The purpose of this study to known perception of the enterprises related their membership of BPJS Kesehatan Tangerang. The research is use qualitative study using in-depth interview techniques to key informants that the HRD company or company representative that is used to dealing with BPJS. Variables studied using the theory of three attributes of customer satisfaction by Dutka which product attributes, service attributes, attributes the purchase and added with Tafal theory that rules and sanctions.

Results from the study show that the coverage of the enterprises in the JKN is influenced by the perception of enterprises. Perception Enterprises against BPJS diverse, both in terms of services in health facilities and services of an employee in the office BPJS Tangerang. Enterprises that have signed up BPJS be a participant because BPJS is compulsory and compulsion of regulation. For those entities that have not signed up for the service provided has not been good BPJS and objecting to the burden of dues to be paid to BPJS. .This Is due to a lack of understanding of the values that applied to the program JKN, as well as personnel expenses BPJS Tangerang are not balanced by the number of participants to be served."