Hasil Pencarian

Ditemukan 197381 dokumen yang sesuai dengan query

Monica Octavianne Risti

Hak atas cuti haid dan melahirkan bagi perawat perempuan: studi sosiolegal terkait implementasi undang-undang ketenagakerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor = The right to menstruation and maternity leave for female nurses: sociolegal studies related to implementation of labor law in Regional Public Hospital in Bogor

"ABSTRAK

Hak cuti melahirkan dan hak cuti haid merupakan dua hak terhadap kesehatan reproduksi yang secara adikodrati melekat pada kondisi biologis perempuan. Posisi kedua hak tersebut telah diakomodasi dalam instrumen hukum di tataran internasional maupun nasional. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal menelaah implementasi pemenuhan hak cuti melahirkan dan hak cuti haid bagi profesi perawat yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Bogor. Instrumen hukum hak cuti melahirkan dan cuti haid diklasifikan menurut status kepegawaian perawat yang dibagi menjadi perawat Aparatur Sipil Negara ASN dan perawat non-ASN. Bagi jenis hak cuti melahirkan, Perawat ASN telah diakomodasi oleh instrumen Pasal 325-327 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sedangkan perawat non-ASN dapat merujuk pada pengaturan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, permasalahan pemenuhan hak cuti melahirkan bagi perawat di RSUD Bogor terletak pada periode pengambilan cuti. Sedangkan bagi hak cuti haid, kekosongan hukum ditemui dalam pengaturan bagi perawat ASN dimana Undang-Undang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan turunannya tidak mengatur hak cuti haid. Di satu sisi, pengaturan cuti haid bagi perawat non-ASN mengandung inkonsistensi dalam tingkat Peraturan Daerah. Dalam tataran implementatif, cuti haid sering pula diperlakukan hanya sebagai cuti sakit, sehingga menghilangkan kekhasan filosofis urgensi cuti haid dalam siklus alamiah mensutrasi dalam realitas biologis perempuan. Penemuan tersebut turut disertai oleh minimnya pengetahuan perawat perempuan terhadap eksisten hak cuti haid sebagai salah satu hak pekerja serta penyamarataan lsquo;subjek rsquo; perawat ASN dengan perawat non-ASN oleh pihak manajemen RSUD Bogor yang pada akhirnya meniadakan instrumen cuti haid bagi perawat non-ASN.

ABSTRACT

Menstrual leave and Maternity leave are rights regarding women reproductive health that attached to the biological conditions of women and these rights has been accommodated in international and national legal instruments. The purpose of this research, through socio legal methods, is to examine the implementation of maternity leave and menstrual leave rights for the nurses whose working in the General Hospital of Bogor City RSUD . The legal instruments use for maternity leave and menstrual leave can be classified based on their employment status, which divided into Nurses as a civil servant ASN and non civil servant nurses Non ASN nurses . For the maternity leave ASN Nurses has been accommodated by Article 325 327 of Government Regulation Number 11 of 2017 regarding Civil Servant Management while for non ASN nurses has been regulated through Article 81 of Law Number 13 of 2003 regarding Labor Law. However, there are issues in the implementation of maternity leave for nurses in RSUD Bogor, which lies in the period of the leave. While for Menstrual leave, there has been no legal basis for ASN nurses to have such right, because The Civil State Apparatus Act and its derivative regulations do not regulate such rights. While menstrual leave for non ASN nurses has inconsistencies within the level of Regional Regulations and its implementation. On the implementation, menstrual leave is often treated as a sick leave, thus eliminating the philosophical uniqueness of menstrual leave as the natural cycle of menstruation as part of the biological reality of women. Also based on the findings, there are several other issues, the lack of knowledge by the female nurses of the existence of the menstrual leave as part of the workers 39 rights, also the over generalization of the 39 subject 39 of the nurses over their employment status as ASN nurses and non ASN nurses by the management of RSUD Bogor which ultimately abolished the menstrual leave for non ASN nurses. "

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Eka Prihartiningsih Yuniarti

Analisis Risiko Musculoskeletal Symptom (MSS) Pada Perawat Triage Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor = Analysis of Musculoskeletal Symptom (MSS) Risk Nurses inTriage Emergency Installation (IGD) Regional Public Hospital (RSUD) of Bogor

"Skripsi ini membahas mengenai Musculoskeletal Symptoms (MSS) Perawat Triage Instalasi Gawat Darurat (IGD) red zone, yellow zone, dan green zone. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional, dengan metode penelitian deskriptif analitik dengan melakukan pengambilan data secara langsung kepada Perawat Triage Instalasi Gawat Darurat (IGD) red zone, yellow zone, dan green zone dengan melakukan penilaian postur tubuh menggunakan isian REBA dan untuk mengatahui Muskoloskeletal Symptom (MSS) menggunakan kuisioner Nordic Body Map (NPM). Berdasarkan hasil penelitian perawat green zone dengan postur tubuh yang memiliki risiko paling tinggi yaitu memasang infus pasien yang sedang duduk, perawat yellow zone pada aktifitas pemindahan pasien, dan Perawat red zone pada aktifitas pemindahan pasien. Penelitian kuisioner Nordic Body Map (NBM) menunjukkan bahwa 25 perawat (100%) yang bekerja di Instalasi Gawat Darurat semuanya mengalami keluhan pada sistem muskuloskeletal. Keluhan yang terjadi dalam 1 bulan terakhir rata-rata paling tinggi yaitu keluhan pada bagian tubuh pinggang, punggung, leher atas.

This thesis discusses the Nurse Triage Musculoskeletal Symptoms (MSS) Emergency Installation (IGD) red zone, yellow zone, and green zone. This study uses a cross sectional approach, with descriptive analytical research methods by conducting data collection directly to the Triage Nurse Emergency Installation (IGD) red zone, yellow zone, and green zone by evaluating posture using REBA fields and to know Muskoloskeletal Symptom ( MSS) using the Nordic Body Map (NPM) questionnaire. Based on the results of the study nurses green zone with body posture which has the highest risk, namely installing infusions of patients who are sitting, yellow zone nurses on the activity of transferring patients, and the nurse's red zone on patient transfer activities. The Nordic Body Map (NBM) questionnaire study showed that 25 nurses (100%) who worked in Emergency Services all experienced complaints to the musculoskeletal system. Complaints that occur in the last 1 month have the highest average, namely complaints on the body parts of the waist, back, upper neck."

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Taufiq Burhani

Hak cuti bagi suami yang istrinya hamil/melahirkan: perbandingan pengaturan di Indonesia dan Inggris = Right of paternal leave during spouse s maternal period: a comparison between Indonesian and England regulation

"ABSTRAK

Skripsi in memberikan analisis perbandingan pengaturan cuti melahirkan bagi pekerja/buruh laki-laki di Indonesia dan Inggris. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa seorang pekerja/buruh laki-laki yang juga ayah, memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam merawat istri dan anaknya setelah masa persalinan. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang bersumber pada studi kepustakaan. berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia hangya mengatur cuti melahirkan bagi pekerja/buru perempuan/buruh perempuan tetapi juga pekerja/buruh laki-laki

ABSTRACT

Thesis in giving a comparative analysis of the maternity leave arrangements for workers / laborers male in Indonesia and the UK. It is based on the fact that a worker / laborer male and father, has a very important role, especially in caring for his wife and child after the birth. Analyses were performed using normative juridical method which is based on the study of literature. based on the analysis, it can be concluded that Indonesia Hangya regulate maternity leave for workers / Rush female / female workers but also workers / laborers male"

2016

S62855

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mulia Lestari

Faktor terkait pelaksanaan inisiasi menyusu dini Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon = Factors related early breastfeeding initiation regional Public Hospital in Cilegon

"Inisiasi Menyusu Dini (IMD merupakan langkah penting untuk menjamin pemberian ASI eksklusif yang mereduksi kematian bayi. IMD yang dilaksanakan di RSUD Kota Cilegon dicatat sebesar 72,7% dari target sebesar 100% pada tahun 2018. Studi ini menggali faktor yang mempengaruhi pelaksanaan IMD di RSUD Kota Cilegon dengan pendekatan kualitatif, menggunakan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 14 informan yang terdiri dari kabid pelayanan, kepala ruangan bersalin, dokter spesialis kandungan dan ibu pasca bersalin.

Hasil akhir memperlihatkan IMD dilaksanakan cukup baik pada persalinan normal, namun belum dilaksanakan pada persalinan dengan metode yang lain. Faktor yang memerlukan perbaikan adalah Prosedur Operasional Baku (POB) IMD dan pelatihan di dalam rumah sakit. Faktor lain adalah perbaikan kegiatan edukasi bagi ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan primer untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang IMD.

Early Breastfeeding Initiation (IMD) is an important step to guarantee exclusive breastfeeding which reduces infant mortality. IMD implemented in Cilegon City Hospital is recorded at 72.7% of the target of 100% in 2018. This study explores the factors that influence the implementation of IMD in RSUD Cilegon City with a qualitative approach, using in-depth interviews and document review An in-depth interview was carried out on 14 informants consisting of head of health services, head of maternity room, obstetrician and postpartum mothers.
The final results showed that IMD was carried out quite well in normal labor, but not yet The method that needs improvement is IMD Standard Operating Procedure (SOP) and training in the hospital Another factor is the improvement of educational activities for pregnant women in primary health care facilities to improve maternal knowledge about IMD."

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2019

T52037

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rifdah Ufairotul Widaad

Perbandingan kompetensi dan kewenangan perawat maternitas dan bidan dianalisis berdasarkan hukum kesehatan (studi di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas) = Comparison of competencies and authority of maternity nurses and midwives analyzed based on health law (Study at Banyumas Regional General Hospital)

"Profesi perawat maternitas dan bidan memiliki beberapa persamaan terkait kewenangan asuhan pelayanan kesehatan oleh perawat maternitas dan bidan dalam penyelenggaraan proses persalinan di suatu rumah sakit. Kondisi demikian dijumpai di RSUD Banyumas. Dalam skripsi ini permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana perbandingan kompetensi dan kewenangan perawat maternitas dan bidan serta pengaturannya di suatu rumah sakit yang dalam hal ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (RSUD Banyumas). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengaturan terkait kompetensi dan kewenangan perawat maternitas ada pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus sementara untuk bidan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Selain itu, rumah sakit (RSUD Banyumas) bertanggung jawab dalam pengaturan terkait kewenangan klinis (clinical previlege) antara perawat maternitas dan bidan yang dianalisis berdasarkan proses kredensial dan rekredensial. Kementerian Kesehatan, RSUD Banyumas, IBI, dan PPNI seharusnya mengadakan sosialisasi terkait pengaturan kompetensi dan kewenangan perawat maternitas dan bidan di suatu rumah sakit.

Maternity nurses and midwives profession have some similarities related to the authority of maternity nurses and midwives in the delivery of health care services escpecially maternity services in a hospital. This condition was found in Banyumas General Hospital.
The main problem in this study is about comparison of competencies and authority of maternity nurses and midwives that are analyzed based on health law and studies at the Banyumas Regional General Hospital.
This study is a normative legal study with a descriptive type of study.
The conclusion of this study is the regulation about competencies and authority of maternity nurses are regulated in Act No. 38 of 2014 about Nursing and Attachment I of the Minister of Health Regulation No. 10 of 2015 about Standard Nursing Services in Special Hospitals while for midwives regulated in Act No. 4 of 2019 about Midwifery and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 28 of 2017 about Permits and Implementation of Practices.
In addition, hospitals (Banyumas General Hospital) have responsibilities related to clinical previlege between maternity nurses and midwives which is analyzed based on the credential and recrendential process.
The Ministry of Health, Banyumas General Hospital, IBI, and PPNI should have a socialization related to the competence and authority of maternity nurses and midwives in a hospital.
"

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tuanakotta, Minerva Gabriela

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Kota Bogor dan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor = Analysis of Factors Affecting the Quality of BPJS Kesehatan Service at Palang Merah Indonesia Hospital Bogor City and Ciawi Public Hospital Bogor Regency

"Pelayanan BPJS Kesehatan merupakan salah satu pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Indonesia bagi masyarakat melalui berbagai fasilitas kesehatan, diantaranya adalah Rumah Sakit Palang Merah Indonesia di Kota Bogor dan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi di Kabupaten Bogor. Kedua rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit tipe B dengan standar yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014. Oleh karena itu seharusnya perbedaan kualitas pelayanan diantara kedua rumah sakit tersebut tidak terjadi. Faktanya ditemukan bahwa Rumah Sakit Palang Merah Indonesia memiliki kualitas pelayanan BPJS Kesehatan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan menjadikan dimensi-dimensi faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu input, lingkungan, dan proses sebagai dasar dalam menganalisis. Data Primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya perbedaan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Palang Merah Indonesia dan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi adalah faktor kuantitas sumber daya manusia, faktor kuantitas dan kualitas sarana prasarana, faktor dana, faktor kebijakan, serta faktor tindakan medis dan tindakan non medis yang diberikan.

BPJS Health Insurance services are one of the public services provided by the government for the community through various health facilities, including Palang Merah Indonesia Hospital in Bogor City and the Ciawi Public Hospital in Bogor Regency. Both hospitals are type B hospitals with standards that have been regulated through Health Ministerial Regulation Number 56 of 2014. Therefore, differences in service quality between the two hospitals should not occur. The fact is found that Palang Merah Indonesia hospital has better quality in BPJS Health Insurance services when compared to the Ciawi Public Hospital.
This study uses a post-positivist approach by making the dimensions of factors that affect the quality of service, such as input, environment, and process as the basis for analyzing. Primary data were obtained through in-depth interviews, while secondary data were obtained from literature studies.
The results of this study found that the factors driving the differences in the quality of BPJS Health Insurance services at Palang Merah Indonesia Hospital and Ciawi Public Hospital are the quantity of human resources, the quantity and quality of infrastructure, funding factors, policy factors, and medical and non- medical action factors."

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Thaza Febrianti

Analisis implementasi sistem manajemen kebakaran di Rumah Sakit Umum Daerah Khidmat Sehat Afiat (RSUD KiSA) Kota Depok tahun 2023 = Analysis of fire management system implementation in Regional Public Hospital Khidmat Sehat Afiat (RSUD KiSA) Depok City in 2023

"Salah satu sektor yang memiliki risiko tinggi terhadap bahaya kebakaran adalah rumah sakit. Rumah sakit memiliki karakteristik banyak menyerap tenaga kerja, padat teknologi, terbukanya akses bagi pasien, pengantar, dan pengunjung, serta kegiatan berjalan selama 24 jam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem manajemen kebakaran mulai dari pra kebakaran, saat kebakaran, hingga pasca terjadinya kebakaran di RSUD KiSA Kota Depok sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 40 Tahun 2022, Pedoman Teknis di Bidang Bangunan dan Sarana Rumah Sakit, standar NFPA, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi observasional dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data didapatkan melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen yang didukung dengan instrumen berupa daftar tilik. Analisis data dilakukan dengan analisis secara deskriptif dan dibandingkan dengan peraturan dan standar yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan manajemen terkait kebakaran sudah disosialisasikan. Telah terbentuk tim K2G, namun papan struktur K2G belum diisi dengan rutin. Terdapat dokumen identifikasi bahaya kebakaran dan telah terlaksana pelatihan sebanyak 2 kali dalam setahun, namun pasien dan pengunjung belum mendapat pembinaan. Persentase tingkat kesesuaian penerapan sistem proteksi kebakaran aktif adalah 80%, sistem proteksi kebakaran pasif adalah 67%, dan sarana penyelamatan jiwa adalah 81%. Inspeksi kebakaran internal belum dilakukan secara rutin dan masih terdapatnya pegawai yang merokok di rumah sakit. Terdapat prosedur tanggap darurat kebakaran yang komprehensif, namun HT dalam kondisi rusak untuk mendukung komunikasi darurat. Penyelidikan dan pelaporan telah terlaksana oleh pihak K3RS, kepala bagian, dan perwakilan instalasi terkait, serta audit kebakaran telah dilakukan setiap 4 tahun sekali dan 1 tahun sekali berupa pemeriksaan dan pengujian. Saran yang diberikan, yaitu mensosialisasikan kembali kewajiban untuk mengisi papan K2G, memberikan sosialisasi kepada pasien dan pengunjung terkait keselamatan kebakaran, memperhatikan jarak pemasangan sistem proteksi kebakaran aktif, melakukan inspeksi secara rutin pada seluruh sarana keselamatan kebakaran, membentuk sanksi bagi pegawai yang merokok, dan memperbaiki HT yang rusak untuk digunakan saat komunikasi darurat.

One sector that has a high risk of fire hazards is hospitals. Hospitals have the characteristics of being labor-intensive, technology-intensive, open access for patients, caregivers, visitors, and operations for 24 hours. This study aims to analyze the implementation of the fire management system from pre-fire, during fire, to post-fire at RSUD KiSA Depok City in accordance with the Indonesian Minister of Health Regulation No. 40 of 2022, Technical Guidelines in the Field of Hospital Buildings and Facilities, NFPA standards, and Minister of Public Works Regulation No. 20 of 2009. This research used an observational study research design with a qualitative approach. Data collection was obtained through observation, interviews, and document review supported by an instrument in the form of a checklist. Data analysis was carried out by descriptive analysis and compared with applicable regulations and standards. The results showed that management policies related to fire have been socialized. The K2G team has been formed, but the K2G structure board has not been filled regularly. There is a fire hazard identification document and training has been carried out 2 times a year, but patients and visitors have not received guidance. The percentage of conformity level of active fire protection system implementation is 80%, passive fire protection system is 67%, and means of escape facilities are 81%. Internal fire inspections have not been conducted regularly and there are still employees who smoke in the hospital. There is a comprehensive fire emergency response procedure, but the HT is in poor condition to support emergency communication. Investigation and reporting have been carried out by the K3RS, section heads, and representatives of related installations, and fire audits have been carried out every 4 years and once a year in the form of inspection and testing. The suggestions given are to re-socialize the obligation to fill in the K2G board, provide socialization to patients and visitors regarding fire safety, pay attention to the installation distance of active fire protection systems, conduct regular inspections of all fire safety facilities, establish sanctions for employees who smoke, and repair damaged HTs to be used during emergency communication."

Depok: 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Agus Dwi Hermana

Faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya luka tusuk jarum atau benda tajam lainnya pada perawat di rumah sakit umum Daerah Kabupaten Cianjur = Factors related with needlestick injury and other sharp material to nurses at Cianjur Regional Public Hospital

"Pekerja kesehatan berisiko terpapar darah dan cairan tubuh yang terinfeksi (bloodborne pathogen) yang dapat menimbulkan infeksi HBV, HCV dan HIV melalui berbagai cara, salah satunya melalui luka tusuk jarum atau benda tajam lainnya. Di RSUD Cianjur kejadian luka tusuk karena jarum pada perawat cukup tinggi walaupun sudah dilakukan pelatihan terintegrasi. Melihat permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya luka tusuk karena jarum atau benda tajam lainnya; mengidentifikasi jenis tindakan dan keadaan tidak aman, hubungan tindakan dan keadaan tidak aman dengan terjadinya luka tusuk karena jarum.

Penelitian ini menggunakan Metoda Deskriptif Analitik dengan menggunakan pendekatan Cross Sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah Perawat di Instalasi Rawat Inap, Bedah Sentral dan Gawat Darurat dengan Metoda Purposive sampling dan jumlah sampel total sampling.

Hasil penelitian menunjukkan jumlah perawat yang mengalami luka tusuk cukup tinggi, penyebab luka tusuk terbanyak karena jarum suntik atau jarum jahit jaringan, jenis tindakan tidak aman yang terjadi adalah; tidak menggunakan sarung tangan, menempatkan spuit/peralatan diatas meja tindakan, beban kerja berlebihan dan tidak menggunakan teknik satu tangan. Tindakan tidak aman berhubungan secara bermakna dengan terjadinya luka tusuk karena jarum atau benda tajam lainnya, tindakan tidak aman juga secara bermakna berhubungan dengan terjadinya luka tusuk karena jarum atau benda tajam lainnya pada Perawat berpengetahuan baik, berketerampilan baik dan pernah dilatih. Keadaan tidak aman yang teridentifikasi adalah: tidak selalu tersedia alat pelindung, keadaan tidak aman tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan Perawat yang pernah dilatih tetapi berhubungan secara bermakna dengan Perawat yang belum pernah dilatih. Standar kerja dan peralatan yang dimiliki masih kurang. Untuk mencegah terjadinya luka tusuk karena jarum atau benda tajam lainnya maka perlu peningkatan surveilans kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pelatihan dan perbaikan prosedur kerja serta pemenuhan sarana peralatan.

Health workers pose some risks from the exposure to blood borne pathogen such as HBV, HCV and HIV such as those needle stick injury. Nurses in the needlestick injury incidents at Cianjur Regional Hospital is high, don. The objective of this research are to investigate the factors related with occurrence of needlestick injury; to identify type of unsafe act and unsafe condition contributed to accident resulted into needlestick injury.
The research design was based on analytical descriptive with cross sectional approach. Sample was taken from the nurses at the Installations of Inpatient, Central Surgery and Emergency using the purposive sampling method.
Result suggested that the nurses which high occurrence needlestick injury caused by hollowbome needle and suturing needle. Unsafe act related with needlestick injury and significantly with good knowledge, good skill and trained nurses. Identified unsafe condition is not usually available of personal protective equipment (PPE), unsafe condition is not related with good knowledge, good skill, trained nurses but significantly related to untrained nurses. Working standard procedure and equipment are improperly. To prevent needlestick injury, the improvement shell be taken by surveillance of work accident, work related diseases, training, work procedure and to full fill equipment and facility."

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T19987

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Shafa Dwi Andzani

Gambaran kompensasi dan motivasi kerja perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok = The Description of nurse's compensational and work motivation at Depok City Public Hospital

"Perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien perlu memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja, karena segala perilaku perawat akan mencerminkan bagaimana gambaran mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Di unit kerja manapun perawat akan berhadapan dengan tantangan, risiko dan situasi kerja yang dapat menurunkan motivasi kerja, sehingga diperlukan kompensasi untuk meningkatkan motivasi tersebut. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengidentifikasi gambaran kompensasi dan motivasi kerja perawat di RSUD Kota Depok. Penelitian ini menunjukkan bahwa 53 orang (48,6%) perawat memiliki motivasi rendah, dan 48 orang (44,0%) perawat mempersepsikan bahwa kompensasinya tidak sesuai. Direkomendasikan untuk selanjutnya dapat dilakukan penelitian terkait hubungan atau faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya motivasi kerja dan kompensasi yang tidak sesuai. Penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi rumah sakit untuk dapat mengelola kompensasi secara adil dan proporsional untuk menyesuaikan antara hak dan kewajiban perawat dalam bekerja, guna meningkatkan motivasi kerja pada perawat.

Nurses, in providing nursing care, need to have high work motivation because the nurses behaviors reflect the health services quality. In any work unit, nurses face challenges, risks, and work situations that can reduce work motivation, so that compensation is needed to increase that motivation. This descriptive research aimed to identify the overview of nurses compensation and work motivation in Depok City Public Hospital. This study showed that 53 people (48.6%) nurses had low motivation, and 48 people (44.0%) nurses had inappropriate compensation. It is recommended that further research can be carried out regarding the correlation or factors that influence the low work motivation and inappropriate compensation. This research can also be a consideration for hospitals to be able to manage compensation fairly and proportionally to adjust between the rights and obligations of nurses at work, to increase nurses work motivation."

Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Gunawan Widjaja

Analisis konsep corporate governance dalam undang-undang rumah sakit dan penerapannya pada rumah sakit di Indonesia = Analisys of corporate governance concept in hospital law and its implementation in Indonesian hospital

"Setiap negara memiliki sejarah perkembangan rumah sakitnya, meskipun dewasa ini, dengan berbagai alasan semua negara membicarakan tata kelola rumah sakit. Di Indonesia dewasa ini Undang-Undang Rumah Sakit (UURS) tidak secara tegas merujuk istilah corporate governance, namun demikian dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1) butir r UURS, secara tersirat diketahui bahwa corporate governance adalah bagian dari hospital governance. Sedangkan konsepsi dan terminologi corporate govenance di Indonesia mengacu pada perseroan terbatas, khususnya perseroan terbatas terbuka. Dalam konsepsi tersebut, semua perseroan terbatas harus taat pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), termasuk perseroan terbatas dengan bidang usaha rumah sakit. Penelitian ini bertujuan membuktikan telah terjadi mispersepsi penggunaan istilah corporate governance dalam manajemen rumah sakit. Penelitian ini membandingkan corporate governance dalam UURS dengan UUPT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder. Triangulasi dilakukan untuk mempertahankan validitas hasil. Penelitian ini juga menggunakan metoda perbandingan hukum untuk memahami konsep korporasi dan corporate governance dalam rangka menjelaskan pelaksanaan corporate governance di rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UURS telah salah menginterpretasikan status rumah sakit. UURS telah meletakkan fungsi rumah sakit secara kurang tepat, yang seharusnya dilihat sebagai kegiatan (usaha) dari perseroan terbatas. Artinya rumah sakit harus dipandang sebagai bagian perseroan terbatas dan bukan sebaliknya. Kesalahan interpretasi ini telah menyebabkan terjadinya miskonsepsi dan kesalahan penggunaan istilah corporate governance dalam UURS. Peneliti menyarankan untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam UURS agar sejalan dengan konsep yang berlaku dan dapat diterapkan secara konsisten.

Each state has its own history on the development of hospital, eventhough nowadays for many different reason, all countries in the world is talking about governance in hospital. In Indonesia cuurent situation, Indonesian Hospital Law does not specifically refer to corporate governance, however in the Elucidation of Article 29 para (1) point r of the Hospital Law, it is implied that corporate governance was part of hospital governance. Meanwhile the conception and terminology of corporate govenance in Indonesia belongs to corporation, especially public corporation. In such conception, all corporations must comply with Corporate Law, including all corporations with line of business of hospital. The aim of this research is to prove that there has been a misconception of corporate governance terminology in hospital management. This research tries to contrast the conception of corporate governance used in Hospital Law against the Corporate Law. This research uses qualitative research. This reseacrh uses secondary data, with triangulation to maintain validity of result. This research also uses comparative legal method to understand the concept of corporation and corporate governance in order to explain the application of corporate governance in hospital. Result of the research shows that Hospital Law has misinterpreted the status of hospital. It has mislead the function of hospital, which shall be seen as a line of business of a corporation. It means that hospital must be seen as part of the corporation as organisation and not vice versa. Researcher recommends to make amendments to some articles of the Hospital Act in order to make it inline with the prevailing concept and can be consistently applied. (xvii + 129)"

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2015

T43477

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian