Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi kualitas aplikasi mobile JKN pada peserta JKN yang berkunjung ke BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cibinong tahun 2024. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional menggunakan data primer melalui kuesioner dengan 102 responden. BPJS Kesehatan menetapkan target pencapaian peserta BPJS Kesehatan yang mengunduh dan menggunakan aplikasi Mobile JKN sebanyak 20.000.000 pengguna sejak tahun 2021 di seluruh Indonesia. Hasil penelitian ini didapatkan peserta aplikasi Mobile JKN yang berkunjung ke BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cibinong mengatakan bahwa kualitas aplikasi Mobile JKN baik dengan persentase (77.5%). Analisis bivariat menunjukkan terdapat tujuh variabel yang memiliki hubungan signifikan dengan persepsi kualitas aplikasi Mobile JKN pada peserta JKN yang berkunjung ke BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cibinong yaitu variabel sikap, motivasi, kebutuhan, pengetahuan, tampilan aplikasi, keunikan dan promosi. Selain itu terdapat satu variabel yang tidak memiliki hubungan signifikan dengan persepsi kualitas aplikasi Mobile JKN pada peserta yang berkunjung ke BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cibinong yaitu variabel pengalaman. Saran yang dapat diberikan adalah sosialisasi untuk mempromosikan Mobile JKN secara merata dan terus mengembangkan serta memanfaatkan kemajuan teknologi agar aplikasi Mobile JKN selalu update, banyak fitur-fitur yang dapat mempermudah akses peserta JKN di semua segmen kepesertaannya

---

This study discusses factors related to the perceived quality of the JKN mobile application among JKN participants visiting the BPJS Kesehatan Cibinong Branch Office in 2024. This study is a quantitative study with a cross-sectional design using primary data through questionnaires with 102 respondents. BPJS Kesehatan has set a target of achieving 20,000,000 participants who download and use the Mobile JKN application since 2021 throughout Indonesia. The results of this study showed that participants of the Mobile JKN application who visited the BPJS Kesehatan Cibinong Branch said that the quality of the Mobile JKN application was good with a percentage of (77.5%). Bivariate analysis shows that there are seven variables that have a significant relationship with the perception of the quality of the Mobile JKN application among JKN participants who visit the BPJS Kesehatan Cibinong Branch, namely the variables of attitude, motivation, needs, knowledge, appearance of the application, uniqueness and promotion. Apart from that, there is one variable that does not have a significant relationship with the perception of the quality of the Mobile JKN application among participants who visit the BPJS Kesehatan Cibinong Branch, its is the experience variable. Suggestions that can be given are outreach to promote Mobile JKN evenly and continue to develop and utilize technological advances so that the Mobile JKN application is always updated, there are many features that can facilitate access for JKN participants in all membership segments."

"ABSTRAKImplementasi Pendaftaran Calon Bayi dari PBPU PBP dalam Program JKN di BPJS Kesehatan bertujuan untuk mendapatkan Universal Health Coverage 2019. Implementasi menunjukan isi kebijakan yang berubah-ubah membuat kendala dalam pendaftaran dan pembayaran iuran calon bayi peserta JKN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pendaftaran calon bayi sebagai peserta JKN di BPJS Kesehatan kabupaten Bogor dilihat dari aspek struktur birokrasi, sumber daya, disposisi, komunikasi, kondisi geografis sosial ekonomi peserta dan hambatan yang dialami dalam implementasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dan penelaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian pelayanan pendaftaran calon bayi program JKN oleh BPJS Kesehatan kabupaten Bogor, maupun pelayanan kesehatan yang diberikan dari fasilitas kesehatan sudah baik meskipun ada hambatan yang dialami. Aspek yang perlu diperbaiki : sumber daya dikarenakan kurangnya petugas dalam pelayanan pendaftaran serta penyaluran informasi kebijakan yang tidak merata. Kesimpulan penelitian ini adalah hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan di beberapa aspek seperti sumber daya dan komunikasi tidak menimbulkan kesulitan yang berarti dalam pelayanan program JKN di kabupaten Bogor. Namun, dikhawatirkan akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pelayanan dan pencapaian Universal Health Coverage 2019.

---

ABSTRACT Implementation of Infant Candidate Registration from PBPU PBP in JKN Program at BPJS Kesehatan aims to obtain Universal Health Coverage 2019. Implementation shows the content of changing policy making obstacles in registration and payment of contribution of baby candidates JKN participants. The purpose of this study is to find out the description of the implementation of infant candidates registration policy as JKN participants in BPJS Kesehatan Bogor regency seen from the aspects of bureaucracy structure, resources, disposition, communication, social economic condition of participants and obstacles experienced in implementation. The research method used is descriptive qualitative study. The data in this study were obtained from in depth interviews and document review. The results showed that the provision of baby infant registration service program of JKN by BPJS Kesehatan Bogor regency, as well as health services provided from health facilities have been good despite any obstacles experienced. Aspects that need to be improved the resources are due to the lack of officers in the registration service as well as the uneven distribution of policy information. The conclusion of this study is the obstacles that arise in the implementation of policies in some aspects such as resources and communication does not cause significant difficulties in the service of JKN program in Bogor regency. However, it is feared it will take longer in service and achievement of Universal Health Coverage 2019."

"ABSTRACTBerdasarkan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016, keterlambatan pembayaran iuran akan dikenakan denda sebesar 2,5 dari biaya pelayanan rawat inap untuk setiap bulan tertunggak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan evaluasi input, proses, dan output dari pelaksanaan kebijakan denda pelayanan rawat inap di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian yang didapatkan adalah meningkatnya jumlah kasus denda yang terjadi sejak awal pelaksanaan kebijakan. Studi membuktikan bahwa dalam kurun waktu lima kuartal terjadi peningkatan jumlah kasus denda rata-rata sebesar 9 per kuartal di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Peningkatan jumlah kasus denda tersebut juga diiringi oleh peningkatan jumlah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah PBPU dengan rata-rata sebanyak 6 per kuartalnya. Jumlah peserta PBPU yang menunggak iuran jaminan kesehatan juga cenderung meningkat walaupun terdapat penurunan signifikan pada kuartal ketiga. Peningkatan jumlah kasus denda tersebut disebabkan oleh ketersediaan input yang kurang serta pelaksanaan proses yang belum maksimal. Kegiatan pengingatan iuran masih belum didukung oleh fasilitas dan tenaga yang memadai, serta terdapat kendala dalam pengoperasionalan SMS Blast. Selain itu, kendala yang terjadi dari segi peserta JKN adalah masih rendahnya tingkat kesadaran dalam membayar iuran jaminan kesehatan secara tepat waktu.

---

ABSTRACTBased on the newest regulation, Presidential Decree No. 19 2016, the coverage of national health insurance becomes inactive if premiums payment are overdue for over one month. The overdue participants have to pay any outstanding premiums to reactivate. Within 45 days of reactivating coverage, any in patient treatment will incur a penalty. The penalty is 2,5 of treatment cost multiplied by number of months inactive. This study aims to obtain an evaluation of inputs, processes, and outputs of the implementation on the penalty regulation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office in 2018. The type of research is qualitative by using in depth interview method, observation, and document review. The study revealed that number of penalties increase since the beginning of policy implementation. The result shows that in the period of five quarters, there has been an increase in the average number of penalties by 9 per quarter in BPJS Kesehatan Depok Branch Office. The increase of penalties was also aligned by an increase of Non Salaried Employee PBPU number by an average of 6 per quarter. The number of PBPUs in arrears of health insurance premiums also tended to increase despite a significant drop in the third quarter. The increase in the number of penalty is due to the availability of less input and the implementation of the process that has not been maximized. The premium reminder activities are still not supported by adequate facilities and personnel, and there are also constraints in the operation of SMS Blast. In addition, the constraints that occur in terms of JKN participants are still low levels of awareness in paying dues in a timely manner. "

"ABSTRAKKesinambungan program JKN sangat bergantung pada kontribusi iuran peserta. Kelalaian banyaknya peserta dalam pembayaran iuran menyebabkan kegagalan BPJS Kesehatan dalam meneruskan kesinambungan pelayanannya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesinambungan pembayaran iuran peserta mandiri PBPU di Jabodetabek. Studi ini menemukan sekitar 28,3 peserta PBPU tidak membayar iuran secara rutin. Dengan menggunakan regresi logistik ordinal dan regresi logistik, studi ini secara statistik mengkonfirmasi bahwa usia kepala rumah tangga, tidak mengalami shock ekonomi, akses ke fasilitas kesehatan, informasi denda pelayanan, kelas kepesertaan 1 atau 2, dan manfaat BPJS Kesehatan secara positif berhubungan dengan kesinambungan pembayaran iuran secara rutin. Sedangkan pendapatan tidak teratur, konsumsi rokok, perilaku pencarian pengobatan dan kenaikan iuran tahun 2016 secara negatif berhubungan dengan kesinambungan pembayaran iuran secara rutin. Studi ini merekomendasikan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran: 1 promosi berkelanjutan mengenai pengetahuan asuransi dan manfaatnya melalui tenaga medis, internet, dan aparat pemerintah; 2 perluasan metode autodebet dan cicilan dalam pembayaran iuran; 3 insentif untuk membayar rutin; dan 4 perbaikan akses dan mutu fasilitas kesehatan.

---

ABSTRACTThe sustainability of JKN program heavily relies on contribution of its member. The negligence of large number of members to pay the premium lead to the failure of the BPJS Kesehatan to deliver its services. This study then aims at analyzing important factors that influence the sustainability of premium payment of JKN rsquo s self enrolled member PBPU in Jakarta Greater Area. The survey shows that around 28.3 of self enrolled members do not pay the insurance premium regularly. Applying ordered logit and logit regression this study statistically confirms that age of household head, never experience economic hardship, access to health facilities, penalty information, 1st 2nd class registration, benefits of BPJS Kesehatan are positively correlated with compliance rate to pay insurance premium. Whereas, irregular income, tobacco consumption, health seeking behavior, and the 2016 increase of premium are negatively correlated with regular premium payment. This study calls for policy intervention to improve a compliance of premium payment such as 1 massive promotion of insurance literacy and benefits of insurance through health professional, internet and government officer 2 expanding autodebet and installment premium payment 3 incentive for paying premium regularly and 4 improving access and quality of health services. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk meneliti efisiensi asuransi kesehatan di Indonesia akibat dari adanya regulasi BPJS di tahun 2014. Penelitian ini mengukur efisiensi dengan metode Data Envelopment Analysis DEA dengan menggunakan orientasi output, di 18 perusahaan asuransi public pada periode 2009-2016. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa tidak terjadi perubahan efisiensi yang signifikan setelah berlakunya undang-undang BPJS. Namun ketika pengukuran efisiensi dibedakan atas kepemilikannya, didapatkan bahwa nilai efisiensi pada perusahaan asuransi kesehatan joint venture mengalami penurunan, sedangkan asuransi kesehatan lokal mengalami peningkatan efisiensi. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh adanya penurunan hasil investasi yang cukup besar pada perusahaan asuransi kesehatan joint venture di tahun 2015.

---

ABSTRACTThis study aims to examine the efficiency performance of Indonesian private health insurance due to the application of BPJS regulation in 2014. This study compares the level of efficiency using Data Envelopment Analysis DEA output oriented. This study uses financial statements from 18 private insurance firms in 2009 to 2016. Result of this study show that there is no significant different of firms rsquo efficiency before and after the application of BPJS regulation. In addition, we find that the efficiency of the joint venture health insurance companies decreased, while local health insurance efficiency increased during the observation periods. This is due to a significant decline in investment returns of the joint venture health insurance companies in 2015."

"Tesis ini membahas tentang pembiayaan penyelenggaraan imunisasi dasar bersumber pemerintah di era implementasi Badan Jaminan Sosial (BPJS) terutama dalam lima tahun ke depan (tahun 2014-2018) menggunakan besaran biaya yang dikeluarkan Pemerintah di Tahun 2012. Penelitian bersifat kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber pembiayaan penyelengaraan pelayanan imunisasi dasar di Indonesia tahun 2012 bersumber dari pemerintah yaitu APBN (34%) dan APBD (66%). Komponen pembiayaan yang besar adalah biaya operasional program manajemen seperti supervisi dan pertemuan, sedang sumber pembiayaan penyelengaraan pelayanan imunisasi dasar di Indonesia untuk 5 tahun mendatang tetap akan didominasi oleh APBD, dimana pada tahun-tahun tersebut BPJS mulai diterapkan.

---

This thesis discusses on the financing aspect for implementing basic immunization sourced by the government under BPJS for the period of 2014-2018 using spending for 2012. This is a quantitative and qualitative research. The results showed that the sources of financing the organization of basic immunization services in Indonesia in 2012 that the state budget from government sources (34%) and regional (66%). Is a major component of the financing of operational costs such as supervision and program management meetings, being a source of financing the organization of basic immunization services in Indonesia for the next 5 years will still be dominated by the budget, which in those years BPJS implemented."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan hak pasien berdasarkan hak dasar hukum kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional maupun jaminan kesehatan swasta. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa adanya perbedaan pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh pasien pengguna jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan dan jaminan kesehatan swasta asuransi Prudential yang menimbulkan keterkaitan dengan pemenuhan hak seorang pasien. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya evaluasi dalam sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia agar hambatan yang terjadi dapat terminimalisir dan tujuan dari penyelenggaraan jaminan kesehatan tersebut tercapai dengan baik.

---

ABSTRACTThis thesis explains about the comparasion between patient rsquo s rights according to health law in obtaining medical services through national health insurance and private health insurance. The method used in this research is normative legal research. This research found that there are differences in the medical services that are obtained by people are use national health insurance BPJS Kesehatan dan private health insurance Prudential Life Insurance in regad to the patient rsquo s rights. This research advises , that need for evaluation in the implementation of national health insurance system in Indonesia should be performed in order to minimize the limitation that might occur and the aim of the health insurance condition itself can be achieved. "

"Di era JKN, FKTP berperan sebagai penjaga gerbang yang salah satunya bertujuan untuk menyaring rujukan. Berdasarkan data PMP BPJS Kesehatan KC Jakarta Selatan tahun 2018, jumlah kunjungan peserta sebanyak 22,14% dari kasus yang dirujuk, melebihi batas maksimum rasio rujukan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, yaitu 15%. Selain itu, terdapat 3 dari 130 FKTP yang masih memiliki rasio rujukan non spesialis lebih dari 5%, dengan rata-rata 6,32%. Hal ini menunjukkan FKTP belum berfungsi secara maksimal sebagai penjaga gerbang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan angka rujukan FKTP di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Jakarta Selatan tahun 2018. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional dengan analisis univariat dan bivariat menggunakan metode Independent Samples T. tes dari data sekunder yang diperoleh dari aplikasi BI BPJS Kesehatan dan formulir kredensial / rekredensialing self assessment FKTP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi jenis kelamin peserta perempuan yang berkunjung dan aspek sarana dan prasarana memiliki hubungan yang signifikan dengan angka rujukan di FKTP. Berdasarkan penelitian ini juga diketahui bahwa lima diagnosis medis yang paling banyak dirujuk adalah penyakit kronis seperti hipertensi baik yang disertai maupun tidak disertai gagal jantung, diabetes melitus tipe II, gagal jantung kongestif, dan stroke. Sehingga perlu optimalisasi program BPJS Kesehatan yang fokus melayani peserta dengan penyakit kronis seperti PRB dan Prolanis. Selain itu, perlu adanya perbaikan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan.

---

In the JKN era, FKTP has a role as a gate keeper, one of which aims to filter referrals. Based on data from the PMP BPJS Kesehatan KC South Jakarta in 2018, the total number of participant visits was 22.14% of cases referred, which had exceeded the maximum limit of the referral ratio set by BPJS Kesehatan, which was 15%. In addition, there are 3 out of 130 FKTPs that still have a non-specialist referral ratio of more than 5%, with an average of 6.32%. This shows that FKTP has not functioned optimally as a gate keeper. The purpose of this study was to determine what factors are related to the FKTP referral rate in the work area of ​​BPJS Kesehatan KC South Jakarta in 2018. This study used a cross sectional study design with univariate and bivariate analysis using the Independent Samples T test from secondary data obtained from BI BPJS Health application and FKTP self-assessment credentialing / rekredensialing form. The results of this study indicate that the gender proportion of female participants who visit and aspects of facilities and infrastructure has a significant relationship with the referral rate of FKTPs. Based on this study, it is also known that five medical diagnoses that are mostly referred to are chronic diseases such as hypertension, either accompanied or not accompanied by heart failure, type II diabetes mellitus, congestive heart failure, and stroke. So it is necessary to optimize BPJS Health programs that have a focus on serving participants with chronic diseases such as DRR and Prolanis. In addition, it is necessary to repair and complete adequate facilities and infrastructure to provide health services."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan calon peserta JKN mandiri tentang sistem pendaftaran peserta di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, paparan media massa dan pengalaman mengikuti asuransi komersial calon peserta JKN mandiriserta hubungannya dengan tingkat pengetahuan calon peserta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Berdasarkan hasil penelitian, responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang yaitu sebesar 54,2%. Terdapat perbedaan yang signifikan antara pendidikan, pendapatan keluarga, dan paparan media massa dan pengalaman ikut askeskom dengantingkat pengetahuan

---

ABSTRACTThe focus of this study is the factors associated with knowledge level of prospective participants JKN independent about the participant registration system in Depok Branch Office of BPJS Kesehatan. The purpose of this study is to describe the age, sex, education, occupation, income, exposure to mass media, experience following commercial insurance conducted prospective participants JKN independent by and determine its relationship with the knowledge level. This is a quantitative research with cross-sectional study design. The result showed that 54,2% of respondents have less knowledge level. There were significant differences between education, income, experience following commercial insurance, exposure to mass media with the knowledge level."