Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKebutuhan yang besar akan produk dan layanan berbasis teknologi informasi TI membuat jumlah proyek TI semakin meningkat. Sangat disayangkan, pada kenyataannya pada tahun 2016 terdapat 47 implementasi proyek TI di Indonesia yang berjalan tidak sesuai harapan. Beberapa diantaranya disebabkan oleh oleh faktor perubahan. Beberapa penelitian mengatakan bahwa manajemen perubahan menjadi solusi yang dapat diterapkan dalam menghadapi fenomena tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen perubahan pada implementasi proyek TI dan faktor-faktor manajemen perubahan yang dapat menunjang kesuksesan dalam implementasi proyek TI. Metode kuantitatif digunakan untuk mengambil intisari dari hasil kuesioner. Sebanyak 34 responden yang memiliki keterlibatan hingga tahap implementasi proyek berpartisipasi pada penelitian ini. Tahap Analisis dilakukan dengan membandingkan hipotesis dan hasil dari kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif antara manajemen perubahan dan kesuksesan implementasi proyek TI. Disimpulkan bahwa manajemen perubahan dapat berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi proyek TI dengan meningkatkan urgensi perubahan, membentuk kelompok pemandu perubahan mengkomunikasikan visi perubahan dan mengatasi rintangan perubahan.

---

ABSTRACTThe huge need for IT products and services increased the number of IT projects. Unfortunately, in fact in 2016 there are 47 implementation of IT projects in Indonesia runs not as expected. Some of them are caused by changes. Some studies say that change management becomes a workable solution in the face of the phenomenon. This study aims to analyze the effect of change management on IT project implementation and change management factors that can support success in the implementation of IT projects. Quantitative methods are used to extract the essence of the questionnaire results. A total of 34 respondents involved until the implementation phase participated in this research. Stage Analysis is done by comparing the hypothesis and the results of the questionnaire. Based on the results of the study, the authors conclude there is a positive relationship between change management and the success of IT project implementation. Based on the results of this study it can be concluded that change management affects the successful implementation of IT projects by increasing the urgency of change, forming change guiding groups communicating vision changes and overcoming barriers to change. It was concluded that change management affects the successful implementation of IT projects by increasing the urgency of change, forming change guiding groups communicating vision changes and overcoming barriers to change"

"Awalnya Departemen Perindustrian dan Perdagangan membawahi Kantor Departemen (Kandep) Perindustrian dan Perdagangan Tangerang namun akibat Konsekuensi logis dri Undang-Undang no.22 tahun 1999 yang meliputi penyerahan fungsi dan wewenang pemerintahan pusat ke daerah maka Kantor Departemen (Kandep) diubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Tangerang sebagai Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 16 tahun 2004 dan Keputusan Bupati 38 tahun 2004 dilakukan perutnahan struktural pada Dinas di Kabupaten Tangerang yaitu penggabungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Koperasi dan Dinas Pariwisata (Perindagkoppar) Oleh karena itu penelitian ini dilakukan di Dinas Perindagkoppar Kabupaten Tangerang dan Unit Perangkat Daerah yang diteliti adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terdiri dari bidang Industri, Perdagangan dan Informasi.Masalah pokok serta Iingkup analisis yang akan diketahui dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan variabel-variabel dalam pengelolaan perubahan (manajemen perubahan) terhadap suatu Kebijakan untuk mencapai efektivitas Good Government yang dilihat dari nilai-nilai Good Governance yaitu akuntabilitas, partisipasi dan transparansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dari variabel-variabel manajemen perubanan. Landasan teoritik penelitian adalah teori-teori manajemen perubahan dan Good Governance, khususnya teori Stephen P. Robbins, Wibowo, Dwidijowidjoto, Max H.Pohan dan Loina Lalolo Krina, P.Untuk menoapai tujuan penetitian digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif deduktif. Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi penyebaran kuesioner, wawancara dan pengarnatan. Sebanyak 43 responden dipilih sebagai sample dalam penelitian ini dengan sampling jenuh dan purposive sampling.Penilaian kasar Faktor Penentu Perubahan = 73,88%, Strategi Intervensi Perubahan = 72,85%, Pelaksanaan Perubahan = 75.04% Efektivitas Good Government = 73,44%. Secara umum dapat disimpulkan ; secara keseluruhan pelaksanaan variabel-variabel manajemen perubahan masuk kriteria baik artinya indikator-indikator dalam pernyataan sudah dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam menuju pencapaian efektivitas Good Government yang dilihat dari nilai-nilai Good Governance yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.Saran bagi Pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Perindag yaitu perlu meningkatkan memperhatikan dan memperbaiki pelaksanaan variabel - variabel yang yang dapat menghambat pencapaian sistem manajemen bottom-up dan efektivilas Good Government. Jika Pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Perindag dapat mengelola dan mengimplementasikan variabel-variabel sesuai dengan tujuan Dinas dan peraturan yang ditetapkan maka diyakini pencapaian efektivitas Good Government akan Iebih balk. Untuk melakukan transformasi rnanaieman dari sentralistik ke olonomi di Dinas Perindag, disarankan memperluas atau menyempurnakan faktor-faktor yang menentukan perubahan, memilih strategi, proses dan taktik yang tepat unluk mewujudkannya, dan melaksanakannya seluruh hasil dan kegialan Dinas kepada masyarakat secara tanggung-gugat (accountable), transparan (terbuka) dan partisipatif (keikutsertaan).

---

ln first time the Industrial and Trade Department directing Tangerang Department Office (Kandep) of Industrial and Trade Department, but effect of the logical consequence of Regulation Code no. 22 year 1999 which cover of transferring Central Governance authority and function to Region authority and function, thus Kandep turned into Tangerang Industrial and Trade Agency (Disperindag) as Region institution. ln accordance with Tangerang Region regulation No 16 of year 2004 and Region Regulation no 38 of year 2004 had made the organisation structural change in Agency at Sub-provi`nce Tangerang by merger between two region agencies; Industrial and Trade Agency (Disperindag) with Cooperation and Tourism Agency and finally become Perindagkoppar. Therefore, this research was conducted in Perindagkoppar Tangerang and focus units were Disperindag that consist of Industrial, commerce and information division.

Main problem and analysis scope that covered in this research is how was the implementation of change management variables in manage of the change of an policy in order to reach the effectiveness of Good Government which refer to values of Good Governance that is accountabilities, transparency and participation. The aim of this research is to know the implementation of change management variables. ln order to achieve the aim of this research, a research basis theory were used such are Stephen P.Robbins, Wibowo, Dwidjowidjoto, Max H.Pohan and of Loina Lalolo Krina P.

In order to achieve the aim of this research a qualitative approach was used with descriptive deductive method. Data were collected with combination among questionnaire, interview and sun/ey. Based on the collected data, forty-three (43) responders were selected as samples for this research with saturated and purposive sampling.

Based on questionnaire, Score of the implementation change management variables are ; the Determinant Change is 73.88%, the Change intervene Strategy is 72.85%, the Change implementation is 75.04%, and the Good Government Effectiveness is 73.44%. In general concluded that the implementation of change management variables are meet the good criteria, meaning is the indicators in questionnaire had implemented in accordance with changes that happened into effectiveness attainment of Good Government that refer to Good Governance values; accountability, participation and transparency.

Suggestion to Head and all Disperindag employees, it is importance to enhance, obsenre and improve the implementation of variables that obstruct-able in successful attainment of bottom-up management system and Good Government effectiveness. If they can manage and implement the variables in accordance with agency purpose and specified regulation, thus believed by achieving of Good Government effectiveness will be more goodness. To conduct management transformation from centralistic to be autonomy in Disperindag, suggested to extend or completion of factors that change determine, choosing a strategy, process and tactic for realizing, and implement of all result and activities to the society by accountable, transparent and is participative."

"Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai aset yang signifikan dan Dinas Perhubungan memiliki peran dalam mengelola aset bidang perhubungan di Provinsi DKI Jakarta. Perkembangan teknologi dan tuntutan perbaikan layanan mendorong transformasi digital pada manajemen aset di Dinas Perhubungan DKI Jakarta hingga membawa perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesuksesan manajemen perubahan dalam transformasi digital manajemen aset di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Adapun penelitian ini menggunakan teori model ADKAR oleh Hiatt (2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan sembilan narasumber, dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen perubahan dalam transformasi digital manajemen aset di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah sukses, sebagaimana telah menjalankan kelima elemen pada model ADKAR. Namun, terdapat elemen yang masih memerlukan adanya peningkatan yaitu pada elemen ability to demonstrate skills and behavior.

---

DKI Jakarta Province has significant asset value, and the DKI Jakarta’s Provincial Transportation Agency has a role in managing assets in the transportation sector in DKI Jakarta Province. Technological developments and demand for service improvements have driven digital transformation in asset management at the DKI Jakarta Transportation Agency to bring about change. This study aims to determine the success of management changes in the transformation of digital management assets in DKI Jakarta’s Provincial Transportation Agency. This study uses Hiatt’s (2006) ADKAR model. This study used a post-positivist approach with primary data collection techniques through in-depth interviews with nine informants and analyzed secondary data. The results show that change management in the digital transformation of asset management at DKI Jakarta’s Provincial Transportation Agency has been successful, as it has carried out the fifth element in the ADKAR model. However, some elements require improvements, such as the ability to demonstrate skills and behaviour."

"Divisi IT memegang peran yang penting dalam PT Aplikanusa Lintasarta yang merupakan perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang penyedia jasa komunikasi data. Data pencapaian KPI perusahaan menunjukkan hasil penyelesaian aplikasi backoffice minor request oleh divisi TI masih kurang sesuai dengan target yang diharapkan perusahaan. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana strategi perubahan untuk manajemen perubahan TI untuk meningkatkan kualitas agar dapat memenuhi target pencapaian perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif kuantitatif dengan studi kasus divisi TI PT Aplikanusa Lintasarta. Data dikumpulkan dengan tiga cara yaitu melalui wawancara semi-terstruktur terhadap manajemen TI, kuesioner yang ditujukan untuk pegawai divisi TI serta kajian dokumen ITCM perusahaan. Analisa data dilakukan melalui Organization Culture Domain Assessment untuk mengetahui tingkat maturitas perusahaan dalam menerima perubahan, analisa SWOT untuk memformulasikan strategi perubahan yang dilakukan dan analisa Analytical Hierarchy Process untuk menentukan prioritas implementasinya. Kajian ini menemukan bahwa tingkat maturitas dalam menerima perubahan berada pada level 4 (Established) dari 6 skala tingkatan maturitas yang artinya memiliki tingkat ketahanan yang cukup tinggi terhadap perubahan. Analisa terhadap faktor SWOT menghasilkan 6 usulan strategi perbaikan manajemen perubahan TI beserta prioritas implementasinya.

---

IT Division hold important role in PT Aplikanusa Lintasarta, an Indonesia company that specialisized in data communication service provider. KPI attainment data show that the result of completion minor request back office application is still under the target management expectation. This research assess on how the change strategy can improve the IT change management quality so the KPI attainment target can be achieved.

This research use the qualitative quantitative research methodology with IT division on PT Aplikanusa Lintasarta as a case study subject. Data gathered with three way throught semi structured interview with IT person management as target interview, the questioner addressed on IT division employee and the assessment on ITCM document of the company. Data analysis conducted through Organizational Culture Domain Assesment to know the the maturity level of the company on change acceptance subject. SWOT Analysis use to formulate the change strategy that must be done and Analytical Hierarchy Process use to determine the priorities of strategy to be implemented.

This research found that the maturity level in change acceptance and change resistance on the level 4 (established) from 6 level which means the division has high resilience level from the change. SWOT factor analysis produce six change strategy recommendation to fix the IT change management with the priorities of the implementation."

"Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri adalah institusi yang salah satu tugasnya menyelenggarakan kediklatan urusan Pemerintahan Dalam Negeri. Banyaknya target peserta yang menjadi sasaran kegiatan kediklatan dan sulitnya memperoleh informasi terkait sebaran alumni diklat, menuntut pengadministrasian penyelenggaraan kediklatan berjalan secara cepat dan mudah dengan tetap menjaga keakuratan data peserta dan alumni diklat. Hal inilah menjadi pertimbangan dibangunnya SIDAD. Selama kurun waktu dua tahun berjalan ternyata penerapan SIDAD tidak berjalan sesuai dengan harapan sehingga perlu dilakukan penelitian terkait penyusunan strategi manajemen perubahan penerapan SIDAD. Strategi Manajemen perubahan yang disusun dalam penelitian ini menggunakan kerangka kerja system thinking dan model perubahan 8 (delapan) langkah Kotter dalam menyusun strategi manajemen perubahannya, kemudian dilakukan penentuan prioritas strategi pada setiap langkah Kotter dengan teknik Analyical Hierarchy Process (AHP). Hasil dari penelitian ini adalah strategi manajemen perubahan yang telah diprioritaskan untuk mendukung kesuksesan penerapan SIDAD di Badan Diklat Kemendagri.

---

Education and training agency of The Ministry of Home Affairs is an institution which provides training for the home affairs related. The high target of prospective trainee and the difficulties in having information related to the alumni, require quick and easy administration process which still pointed on data accuracy of trainees and alumni. This is the fundamental reason for SIDAD development. For two years, SIDAD is not running as expected. Further research is needed regarding to strategic management plan in the change of SIDAD implementation.

The change of strategic management set in this research is using system thinking framework and Kotter's eight changes model in developing the change of strategic management, then strategic priority determination is done in each step of Kotter's using Analycal Hierarchy Process (AHP) technique. The result of this research is the change of strategic management which prioritized for the succeed of SIDAD implementation in Education and Training Agency."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen perubahan dan kompetensi terhadap kinerja ASN pada Biro Hukum Kementerian Pertanian. Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi dilakukan untuk mengubah budaya dan pola pikir ASN sehingga dapat mencapai Profil Birokrasi yang diharapkan pada tahun 2025. Kementerian Pertanian khususnya Biro Hukum berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian, khususnya dalam bidang perubahan pengaturan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai hal tersebut, Biro Hukum terus berupaya meningkatkan kompetensi ASN sebagai penyusun peraturan perundang-undangan. Penerapan manajemen perubahan dan peningkatan kompetensi di Biro Hukum bertujuan untuk meningkatkan kinerja di Biro Hukum khususnya dalam menghasilkan produk hukum di Bidang Pertanian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner sebagai data primer kepada 49 responden, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dari berbagai jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber internet lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh antara faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen perubahan dan kompetensi terhadap kinerja ASN di Biro Hukum Kementerian Pertanian.

---

This study was conducted to determine the effect of Factors Affecting change management and competence on the performance of ASN at the Legal Bureau of the Ministry of Agriculture. Management of Change in Bureaucratic Reform is carried out to change the culture and mindset of ASN so that it can achieve the expected Bureaucratic Profile in 2025. The Ministry of Agriculture, especially the Legal Bureau is committed to implementing Bureaucratic Reform within the Ministry of Agriculture, especially in the area of ​​changes in the arrangement of laws and regulations. To achieve this, the Legal Bureau continues to strive to improve the competence of ASN as a drafter of laws and regulations. The application of change management and competency improvement in the Legal Bureau has the aim of improving performance in the Legal Bureau, especially in producing legal products in the Agricultural Sector. This study uses quantitative methods by distributing questionnaires as primary data to 49 respondents, while secondary data is collected through literature reviews from various journals, books, laws and regulations, and other internet sources. The results of this study indicate that there is an influence of the factors that influence change management and competence on the performance of ASN in the Legal Bureau of the Ministry of Agriculture."

"ABSTRAKPesatnya perkembangan Teknologi Informasi (TI) mempengaruhi kegiatan manusia di berbagai bidang industri, salah satunya bidang pendidikan. Kondisi ini berdampak pada semakin ketatnya persaingan antar-Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dengan demikian, untuk meningkatkan daya saing dan juga untuk mempercepat proses bisnis perlu adanya perubahan dari sistem yang masih dijalankan secara manual dan konvensional menjadi sistem otomasi yang terkomputerisasi. Dalam proses pergantian tersebut pasti terjadi resistensi, yang jika dibiarkan dapat berakibat terhambat atau gagalnya proses implementasi. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian strategi manajemen perubahan dalam mengimplementasikan sistem baru untuk mengatasi resistensi yang terjadi.Saat ini Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) sedang dalam proses implementasi sistem Kartu Rencana Studi (KRS) Online yang menggantikan sistem KRS berbasis intranet. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa bentuk resistensi yang terjadi dalam mengimplementasikan sistem KRS Online di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI). Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner online, wawancara, dan observasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode manajemen perubahan berdasarkan teori Prosci yang bernama model ADKAR (Awareness Desire Knowledge Ability Reinforcement). Pertanyaan yang diajukan kepada responden dibuat dengan menggunakan pendekatan model ADKAR. Data yang didapat merupakan bentuk resistensi yang terjadi, kemudian untuk mengatasi resistensi tersebut dilakukan Focused Group Discussion (FGD) yang dihadiri para pakar untuk mendapatkan strategi manajemen perubahan yang perlu dilakukan.Penelitian ini menghasilkan strategi manajemen perubahan terhadap implementasi sistem KRS Online di UAI. Secara umum, resistensi yang terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap implemetasi ini dan juga fitur yang ada di sistem masih belum lengkap sehingga proses bimbingan akademik menjadi terhambat.

---

ABSTRACTThe rapid growth of Information Technology (IT) has affected people’s activity in many industrial fields including education. This condition has made tighter competition among many private universities. Thus, to improve competitiveness level and also to fasten the business processes, changes are necessary from the manual and conventionally working system to computerized and automated system. Resistance will normally appear within the replacement process which can delay or prevent the implementation process. A management strategy of replacement is necessary to handle the upcoming resistance.Nowadays, University of Al Azhar Indonesia is in the process of implementing KartuRencanaStudi (KRS) Online System to replace the old intranet base KRS System. This research is held to analyze any kind of emerging resistance in the KRS OnlineSystem implementation. The data collection process for this research is done by posting online questionnaire, interview, and observation. Change management based on Prosci’s theory which is called ADKAR (Awareness Desire Knowledge Ability Reinforcement) is used for designing the questionnaire. The obtained data is then discussed by the experts through Focus Group Discussion (FGD) to determine the strategy to handle occurred resistances.The research result is the change management strategies against KRS Online system implementation in the UAI. Generally, the occurred resistanceswere caused by the lack of system socialization and the incomplete system features that impede the academic assistance process. This research produces 9 change management strategies which can be used by UAI in implementing the KRS Online."

"Fokus utama studi kasus ini adalah untuk memperdalam pengetahuan pembaca tentang penerapan kepemimpinan strategis dan manajemen perubahan di perusahaan yang beragam di Indonesia, di mana keberagaman masih menjadi masalah. Studi kasus ini akan membahas tentang pengalaman seorang manajer dalam proses kepemimpinan perusahaan yang strategis dan interpretasi manajemen perubahan yang diterapkan, dan seberapa efektif hal-hal ini bagi perusahaan secara keseluruhan. Wawancara semi-terstruktur dilakukan selama 90 menit dengan manajer sebuah firma hukum ternama di Indonesia sebagai sumber utama temuan untuk studi kasus ini. Temuan kunci dari studi kasus ini akan mencakup: Sifat firma hukum di Indonesia Sifat perusahaan sebagai organisasi dan badan usaha Proses dan hasil dari kepemimpinan strategis perusahaan dan manajemen perubahan dari perspektif manajer Dampak keberagaman terhadap dirinya sebagai manajer

---

The main focus of this case study is to deepen our knowledge regarding the implementation of strategic leadership and change management in a diverse company based in Indonesia, where diversity is still an issue. This case study will discuss the manager’s experience of the company’s strategic leadership process and his change management interpretation and how effective it has been for the company. A 90-minute-semi-structured interview with a manager of a renowned Indonesian-based law firm was conducted as the main source of findings for this case study. The key findings for this case study will include:

The nature of law firm in industry in Indonesia.

The nature of the firm as an organisation and a business entity.

The process and outcome of the firm’s strategic leadership and change management from the manager’s perspective.

The impact of diversity towards him as a manager."

"Reformasi birokrasi di Indonesia menjadi titik balik dari perbaikan sistem birokrasi di Indonesia yang dinilai buruk oleh masyarakat. Hadirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman pembentukkan agen perubahan di instansi pemerintah menjadi kebijakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Skripsi ini membahas tentang peran change agent dalam tahapan manajemen perubahan reformasi birokrasi di Bappenas. Peneliti menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Lewins (1951) untuk menggambarkan tahapan manajemen perubahan serta peran agen perubahan yang dikemukakan oleh Havelock dan Havelock (1971). Pendekatan penelitian ini adalah penelitian postpositivist dengan jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran agen perubahan sudah terpenuhi karena agen perubahan aktif terlibat dari proses unfreeze hingga refreeze. Selain itu, agen perubahan telah memenuhi tiga peran yang dikemukakan oleh Havelock dan Havelock (1971) dari unfreeze hingga refreeze yang terdiri dari peran agen perubahan sebagai katalisator, sebagai pemberi solusi, dan sebagai pihak yang membantu proses perubahan. Selain itu, agen perubahan perlu memiliki atribut – atribut untuk menunjang peranannya dalam melaksanakan perubahan dimana dalam pemilihan agen perubahan di Bappenas memenuhi dua atribut agen perubahan yang dikemukakan Weiss (2003) yaitu skills dan behavior. Kehadiran agen perubahan di Bappenas dinilai membantu proses percepatan reformasi birokrasi di Bappenas dikarenakan agen perubahan menjadi pihak yang menginternalisasikan dan memberikan pengaruh mengenai pentingnya perubahan di unit kerja

---

Bureaucratic reform in Indonesia is a turning point in improving the bureaucratic system in Indonesia which is considered bad by the public. The presence of Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment Number 27 of 2014 concerning guidelines for the formation of agents of change in government agencies has become a policy to support the acceleration of the implementation of bureaucratic reform in government agencies. This thesis discusses the role of change agents in the management stage of change in bureaucratic reform at Bappenas. Researchers used the concept proposed by Lewins (1951) to describe the stages of change management and the role of change agents proposed by Havelock and Havelock (1971). This research approach is postpositivist research with descriptive research type, and primary data collection techniques through interviews. The results showed that the role of change agents has been fulfilled because change agents are actively involved from the unfreeze to refreeze process. In addition, change agents have fulfilled the three roles proposed by Havelock and Havelock (1971) from unfreeze to refreeze, which consist of the role of change agents as catalysts, as solution givers, and as process helper. In addition, change agents need to have attributes to support their role in implementing change, where the selection of change agents at Bappenas fulfills two attributes of change agents as stated by Weiss (2003), namely skills and behavior. The presence of agents of change at Bappenas is considered to be helping the process of accelerating bureaucratic reform at Bappenas because change agents become parties who internalize and give influence on the importance of change in work units"

"Tesis ini menganalisis peranan komunikasi di internal organisasi Kementerian Sosial yaitu Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dalam proses melaksanakan perubahan penyaluran PKH Program Keluarga Harapan dari tunai menjadi nontunai.Organisasi yang digambarkan sebagai sebuah sistem yang hidup oleh Katz dan Kahn 1978 dijelaskan terdiri atas unsur input - proses - output. Fokus dari penelitian ini adalah proses pengorganisasian yang terjadi pada organisasi dalam mengumpulkan, mengelola dan menggunakan informasi untuk mencapai tujuan perubahan. Proses pengorganisasian ini dijelaskan oleh Karl E. Weick dengan Teori Informasi Organisasi untuk memahami kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh anggota organisasi dalam mengurangi ketidakjelasan informasi atau equivocality melalui tahapan-tahapan enactment, seleksi dan retensi. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dan mengunakan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan publik internal Direktorat Jaminan Sosial Keluarga sebagai narasumber yang dipilih dengan menggunakan snowball sampling yang merupakan teknik sampling non-probabilitas serta data dianalisisis menggunakan trianggulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH secara nontunai pada tahap awal perubahan pola penyaluran program bantuan sosial terlaksana meskipun ada beberapa persoalan yang membutuhkan komunikasi untuk mengorganisasikan pekerjaan ke dalam organisasi sesuai dengan tujuan perubahan yang ingin dicapai.

---

This thesis is analyzing the role of communication in the internal organization on the Ministry of Social Affairs ie Directorate of Family Social Security in the process of implementing the change of implementing the change of the PKH Program Keluarga Sejahtera from cash to non cash distribution.Organization that described as a living system by Katz and Kahn 1978 consists elements of Input ndash Process Output.

The focus of this research is the organizing process. The organizing process described by Karl E. Weick 1979 with Organizational Information Theory to understand the communication activities that undertaken by members of the organization in reducing the uncertaining information or equivocality through the stages of enactment, selection and retention.

The research methods is descriptive qualitative through case study approach. Data collection techniques were carried out by document studies, Field Observations and in depth interviews with the organization 39 s internal public at The Direktorate Jaminan Sosial Keluarga as interviewees that selected using snowball sampling as non probality sampling technique and data analysis performed through data triangulation.

The results of this study showed that the implementation of PKH non cash in the early stages of changes in the patterd of distribution the social assistance programs was implemented, althought some issues still need communication to organize jobs in the organization in accordance with the objectives of the changes to be achieved."