Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini bertujuan untuk membuktikan gagasan bahwa pelanggaran hak pekerja outsourcing yang sering terjadi di Indonesia diakibatkan oleh adanya intervensi kapitalisme dalam kebijakan ketenagakerjaan yang membuat kebijakan tersebut menjadi cenderung menguntungkan perusahaan dan merugikan kaum pekerja/buruh. Penulis menggunakan teori kriminologi Marxis sebagai acuan dalam menganalisis gagasan tersebut. Sumber data yang digunakan penulis adalah rangkuman judicial review yang diajukan oleh LBH Jakarta dan Serikat Buruh pada Mahkamah Konstitusi dan data sekunder dari penelitian terhadulu sebagai acuan dari analisis. Penulis berasumsi bahwa terdapat beberapa pasal di UU No. 13 Tahun 2003 yang merugikan kaum buruh dan membuktikan ada nya intervensi kapitalis dalam pembuatan Undang ndash; Undang tersebut dari hasil judicial review dan beberapa pernyataan dari LBH Jakarta dan Hakim Mahkamah Konstitusi.

---

This paper has a goal to prove the notion that states violation of outsourcing worker rsquo s rights which happens a lot in Indonesia is caused by the existence of capitalist intervention in labor regulation which makes the regulation tends to be more profitable to the corporate and disserves the labors. In this paper, the writer will utilize Marxist Criminology theory as a reference in analyzing that notion. The sources which will be used in this paper are a summary in a form of table of the judicial review which was submitted by LBH Jakarta and labor union to the constitutional court. The secondary sources in this paper will be taken from previos research about labor rights and violations and the sources will be used for analysis. The writer assume that a few clauses from UU No. 13 Tahun 2003 about employment has disserving the labors and proved the existence of capitalism in the making of that regulation, in the judicial review, and in a few statement from LBH Jakarta and constituonal court rsquo s judges."

"Kebijakan dalam perlindungan hak pekerja/buruh outsourcing merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja dan memenuhi hak-haknya. Praktek Outsourcing mulai marak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia tak terkecuali oleh BUMN. Dari berbagai sumber referensi yang didapatkan oleh peneliti, PT PLN adalah salah satu BUMN yang menerapkan praktek outsourcing dengan jumlah pekerja outsourcing terbanyak dibandingkan dengan BUMN lainnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hak pekerja outsourcing yang di implementasikan oleh PT PLN. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dengan pendekatan post positivist dan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif terhadap indikator-indikator batasan implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan dalam perlindungan hak pekerja outsourcing di PLN belum mencerminkan adanya implementasi yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Hal ini dikarenakan PLN masih melakukan praktik outsourcing dengan bentukbentuk pekerjaan pokok (core business). Hasil penelitian menyarankan agar PLN menginventarisir sifat dan jenis kegiatan pokok dari perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertrans No.19 Tahun 2012.

---

Policy in the protection of outsourcing worker/labor’s rights commits the government to provide protection to workers and fulfill their rights. The practice of outsourcing begin to bloom applied by companies that exist in Indonesia is no exception by BUMN. Refrences from various sources obtained by researcher, PT PLN is one of BUMN could implement the practice of outsourcing with the highest number of outsourcing workers compared with other BUMN. Based on that, the researcher aimed to determine how the application outsourcing labor rights protection that is implemented by PT PLN. This study uses the theory of policy implementation with post positivist approach and qualitative data collection techniques. Analysis using descrtive analysis of indicators of policy implementation constraints. The results of this research is the implementation of policies in the protection of rights of outsourcing workers in PLN not reflect any policy implementation in accordance with the applicable. This is because outsourcing in PLN stillpractice the basic forms of work. The results of the study suggest that the nature and type of inventory PLN principal activities of the company accordance with Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertrans No.19 Tahun 2012."

"Saat ini sudah semakin banyak perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruhnyanya berdasarkan perjanjian kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu). Perusahaan tersebut dalam merekrut pekerja/buruhnya melalui pihak ketiga (perusahaan penyedia jasa pekerja). Akibat dari cara ini maka status pekerja/buruh tersebut tidak akan sama dengan pekerja/buruh tetap di perusahaan tersebut. Status kepegawaiannya dari pekerja/buruh tersebut adalah pekerja/buruh kontrak. Hal ini menimbulkan perbedaan kesejahteraan balk itu mengenai upah, tunjangan, dan pesangon serta hak-hak lainnya pada saat kontrak kerja (perjanjian kerja waktu tertentu) berakhir.Masalah inilah yang paling dikeluhkan oleh para masyarakat (pekerja) dengan sistem kontrak. Oleh sebab itu dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur tentang pekerja/buruh kontrak yang direkrut melalui pihak ketiga (perusahaan outsourcing). Pekerja/buruh jenis ini tergolong dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Menurut ketentuan dalam undang-undang tersebut, PKWT diperuntukkan untuk pekerjaan penunjang yang akan selesai paling lama 3 (tiga) tahun."

"Pemenuhan hak buruh yang sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan merupakan kewajiban perusahaan. Pemenuhan hak buruh oleh perusahaan belum sesuai harapan, sehingga perlu dibantu oleh peran serikat pekerja dan partisipasi pekerja dalam memperjuangkan haknya. Untuk memahami hal tersebut di tingkat empirik, penelitian ini dilakukan dengan mengambil sample di salah satu serikat pekerja, Serbuk Karawang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif membahas bagaimana peran serikat pekerja dan tingkat partisipasi pekerja dalam memperjuangkan haknya berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini, semakin positif peran serikat pekerja dan partisipasi pekerja dalam memperjuangkan haknya semakin tinggi pemenuhan hak buruh. Semakin negatif peran serikat pekerja dan partisipasi pekerja dalam memperjuangkan haknya semakin rendah pemenuhan hak buruh.

---

Fulfillment of workers rights in accordance with the labor law is an obligation of the company. Fulfillment of labor rights by the company does not meet the expectations that need to be assisted by the role of trade unions and workers' participation in the fight for their rights. To understand the empirical level, the study was conducted by taking sample in one union, Serbuk Karawang. This study use a quantitative method, where the study discusses how the relationship between the role of labor union and the level of participation of workers in the fight for their rights under the labor laws.

In this study, the more positive the role of trade unions and workers' participation in the fight for their rights, the higher the fulfillment of labor rights. The more negative the role of trade unions and workers' participation in the fight for their rights as well the lower the fulfillment of the rights of workers."

"Pendidikan adalah hak bagi setiap anak. Anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan cenderung menjadi pekerja anak. Hal itu yang mendasari mengapa banyak pemerintah banyak negara di dunia membuka akses yang seluasnya kepada anak untuk bisa bersekolah. Namun pada kenyataannya, sistem pendidikan juga tidak menjamin anak bebas dari bentuk ekploitasi ekonomi. Pengaruh globalisasi dan kapitalisme pada sistem pendidikan menyebabkan anak yang bersekolah menjadi pekerja anak. Selama ini, banyak penelitian kerap memisahan antara pekerja anak dengan anak yang bersekolah, padahal pada kenyataannya anak yang bersekolah juga bagian dari pekerja anak. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian yang komprehensif mengenai pengaruh globalisasi dan kapitalisme terhadap pelajar yang terjaring menjadi pekerja anak melalui program magang yang dibuat oleh sekolah.

---

Every children have right to education. Child who do not get access to education tends to become child labor. That is the reason why many Government in the world open the wide access for the child to take their rights to education in the school. In fact, education system in Indonesia does not guarantee every children who attend the school be free from economic exploitation. Educational system in Indonesia is contaminated by bad effect of globalization and capitalism. As a victim, student become a child labor. Previous researchers has been taken out children who attend school from category of child labor, when in the fact children who attending school are also part of the child labor. Therefore, It needs a comprehensive study on the effects of globalization and capitalism on student who being child labor due to internship which provided by the school. "

"ABSTRAKPengambilalihan merupakan upaya untuk melakukan penyehatan perbankan, namun upaya tersebut berdampak pada hak-hak pekerja. Hal ini terbukti dalam pengambilalihan PT BPR Prima Nusatama yang tidak memberikan hak-hak pekerjanya yang mengundurkan diri akibat pengambilalihan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang persyaratan, prosedur dan mekanisme pengambilalihan. Sedangkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenegakerjaan mengatur mengenai dampak pengambilalihan terhadap hak-hak pekerja/buruh sebatas mengenai perjanjian kerja bersama dan status hubungan kerja. Sikap pengadilan dalam kasus ini telah melindungi hak-hak pekerja sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

---

ABSTRACTAcquisition is an attempt to resuscitate a company, but it can damage workers? rights if the company doesn?t give workers what is theirs as the law stated. Like in PT. BPR Prima Nusatama case, workers who resigned didn?t received any compensation as they should by the law. This thesis used a normative juridical approach and case study methods. From research result it?s found that Bill No. 40 Year 2007 regarding Limited Company controls requirements, procedures, and Acquisition mechanism. Bill No. 13 Year 2003 regarding Employment on the other hand controls acquisition effect toward workers/laborers limited to Collective Bargaining Agreement (CBA) and employment status. In PT BPR Prima Nusatama case, Court?s has protected the employees? rights."

"Alih daya yang biasa dikenal dengan outsourcing merupakan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain. Alih daya merupakan salah satu sistem di ketenagakerjaan yang dibentuk untuk memperluas lapangan kerja karena masih banyaknya pengangguran di Indonesia. Namun, permasalahan muncul ketika praktik alih daya menjadi disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi pekerja/buruh alih daya dengan tidak memenuhi hak-haknya dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oknum perusahaan alih daya memanfaatkan kekosongan peraturan yang saat itu alih daya masih terbilang baru. Dengan adanya permasalahan mengenai alih daya di Indonesia, penulis mencoba membuat perbandingan dengan sistem hukum Islam karena Islam memandang urusan ketenagakerjaan harus memberikan pengaruh positif dalam perekonomian. Penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam hukum Islam serta norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan alih daya dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia relatif lengkap, di mana pengaturan tersebut membagi alih daya ke dalam 2 dua jenis yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh. Sedangkan dalam hukum Islam mengatur mengenai alih daya yang disebut ijarah. Pada pengaturan ijarah dapat mempertimbangkan prinsip ijarah yang berkaitan erat dengan rukun dan syarat sebagai landasan pelaksanaan akad, prinsip perlindungan hak pekerja/buruh, dan prinsip sifat kepastian hukum dari akad/perjanjian tertentu di mana pekerja/buruh tidak boleh dialihkan kepada orang lain dalam posisi atau pekerjaan tertentu. Bahwa dengan prinsip yang ada pada ijarah, pemerintah dapat mempertimbangkan hal tersebut untuk mengisi kekosongan peraturan.

---

Alih Daya commonly known as outsourcing is submission of some work to other parties. Outsourcing is one of labor system that are made for expand more job vacancy because there is lots of unemployment in Indonesia. However, the problems appears when outsourcing implementation misused by companies that exploitation the outsourcing worker by not comply their rights and contravene the applicable laws and regulations. Unscrupulous companies take advantage of new regulations that have some gap, so some people or companies make use of it. With the problem of outsourcing in Indonesia, author tries to make comparisons with Islamic Law because Islam sees employment matters as having a positive influence in the economy. Research on this thesis is done by using normative juridical research method which refers to the legal norms contained in Islamic Law as well as the norms contained in the regulations. Outsourcing regulations in Indonesia labor law are more comprehensive, where the outsourcing divides into 2 two types of job chartering and provision of labor services. While in Islamic Law regulate the outsourcing known as ijarah. Ijarah may consider the principles of terms and conditions as the basis of employment, the principle of workers rights, and the principle of certainty from contract where worker cannot shift their position or other job to other people. So, government can consider it to help Indonesia outsourcing regulation with the principles of ijarah."

"ABSTRAKObyek studi dalam penelitian ini adalah status hukum dan perlindungan hukum bagi para pekerja outsourcing (tinjauan yuridis terhadap Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003). Dimana angka pengganguran yang semakin tinggi padazaman sekarang ini mengakibatkan banyaknya perusahaan mengunakan sistem outsourcing, sistem outsourcing ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi perusahaan tetapi di satu sisi jelas merugikan bagi para pekerja outsourcing. Inidikarenakan outsourcing tidak dapat memberikan suatu status hukum yang jelas dan haI tersebut akan menimbulkan tidak adanya perlindungan hukum yang kuat bagipekerja outsourcing tersebut.Tujuan Penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran bagaimana status hukum para pekerja outsourcing tersebut sebenarnya dalam Undang - Undang nomor 13 Tahun 2003. selain itu yang panting bagaimana perlindungan hukum bagi para pekerja outsourcing tersebut jika ditinjau dari Undang - Undang nomor 13 Tahun 2003.Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif. Sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini mengacu pada peraturan perundang undangan, terutama dalam Undang - Undang Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2001Melalui penelitian yang mendalam dan sangat teliti, peneliti mendapatkan hasil, bahwa para pekerja outsourcing tersebut status hukumya disamakan dengan para pekerja waktu tertentu, dmana para pekerja outsourcing dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yang jangka waktu kerja ditetapkan oleh perusahaan dan disepakati oleh perusahaan penyedia jasa kerja dengan perusahaan penyewa. Perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing juga disamakan dengan perlindungan pekerja waktu tertentu, tetapi realita yang ada perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing tidak berjalan sesuai dengan perundang-undangan yangberlaku. SaIah satunya banyak perusahaan penyedia jasa yang tidak memilki status hukum yang jelas. sehingga sangat menyulitkan para pekerja outsourcing untuk meminta perlindungan hukum jika adanya permasalahan dalam perjanjian kerja mereka dengan perusahaan penyewa. Para pekerja outsourcing dikarenakan mereka bekerja berdasarkan PKWT maka jaminan perlindungan mereka di masa akan mendatang juga tidak terpenuhi, dan pemerintah tidak bisa memberikan perlindungan hukum yang pasti karena belum adanya peraturan perundang - undangan yang jelas mengatur tentang sistem outsourcing tersebut.Secara demikian, maka dapat disimpulkan, bahwa status hukum dan perlindungan hukum bagi para pekerja outsourcing belum jelas, sehingga menimbulkan banyaknya kerugian bagi generasi muda pekerja pada zaman modern sekarang ini, tetapi para pekerja tersebut tidak dapat banyak berbuat apa-apa hal tersebut dikarenakan banyaknya angka pengganguran dan sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada. Sehingga pemerintahlah yang mempunyai tanggung jawab besar dalam menyelesaikan permasalahan pengganguran yang semakin hari semakin meningkat dan pemerintah jugalah yang seharusnya memberikan suatu kebijakan terhadap sistem outsourcing tersebut agar sistem ini tidak merugikan baik bagi para pekerja maupun bagi perusahaan."

"Dalam tesis ini yang berjudul ?Tinjauan Yuridis Pengaturan Upah Pekerja/Buruh Dihubungkan Dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Serta Implikasinya Terhadap Upaya Mewujudkan Keadilan Antara Pekerja/Buruh Dan Pengusaha?, digambarkan mengenai permasalahan upah dan pengaturannya dalam (HJ No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mulai dari pengertian upah, fungsinya dalam hubungan kerja, sistem pengupahan, isu upah rendah yang memicu dilakukannya mogok kerja, sampai dengan implikasi pengaturan upah dalam UU Ketenagakerjaan tadi terhadap upaya mewujudkan keadilan antara pekerja/buruh dan pengusaha.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan upah dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan apakah pengaturan tersebut telah dapat mewujudkan keadilan antara pekerja/buruh dan pengusaha, serta untuk mengatahui bagaimana peran pemerintah saat ini dan seharusnya dalam rangka mewujudkan keadilan antarapekerja/buruh dan pengusaha tersebut. Adapun pemikiran yang melandasi dilakukannya penelitian ini adalah karena adanya kekhawatiran terhadap fenomena kurang harmonisnya hubungan pekerja/buruh dan pengusaha, terutama berkaitan dengan masalah upah, yang sampai saat ini belum ada titik temu.Aksi mogok kerja yang dilakukan para pekerja/buruh, adanya PHK dan sebagainya merupakan masalah ketenagakerjaan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu jalannya roda perekonomian negara kita. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian-penelitian yang dapat memberikan masukan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan mempergunakan pendekatan yuridis. Teknik pangumpulan data yang digunakan adalah Studi kepustakaan. Pengaturan upah di dalam UU No. 13 tahun 2003 masih momiliki bnbenapa kekurangan, sehingga implikasinya untuk terwujudnya keadilan bagi pekerja/buruh dan penguaaha pun belum tercipta. Peran pemerintah berkaitan dengan hal tersebut belum menunjukkan adanya usaha yang benar dan maksimal. Pengaturan upah yang lebih pasti, yang tentunya didukung dasar pertimbangan yang objektif dan fair, demi terciptanya kepastian hukum merupakan sesuatu yang harus segera dilakukan. Pemerintah pun harus berperan sabagai mediator dan regulator yang benar sesuai proporsinya."