Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang analisis program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017. Peneliti bertujuan untuk menguraikan alasan dilakukannya kembali kebijakan ini, perbedaan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya dan alternatif lain yang dimiliki BPRD DKI Jakarta terkait Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan terdapat beberapa alasan dilakukannya kembali program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 yaitu dalam rangka HUT RI ke-72, optimalisasi penerimaan dan peningkatan tertib administrasi serta perbaikan sistem pendataan. Selain itu juga terdapat beberapa perbedaan dari kebijakan yang dilakukan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya adalah pelaksanaan razia bersama, pemberitahuan melalui media yang lebih luas, perpanjangan waktu pelayanan, dan peningkatan penerimaan dibanding tahun-tahun sebelumnya. BPRD DKI Jakarta memiliki alternatif lain baik yang sedang berjalan maupun dalam proses perencanaan. Saran untuk BPRD DKI Jakarta dan Samsat agar program ini, sosialiasinya dan alternatif lain untuk lebih dioptimalkan.

---

ABSTRACT

This study discusses about the analysis of program about administrative sanctions write off of vehicle tax at DKI Jakarta in 2017. The researcher aims to describe the reasons for the re implementation of this policy, the difference of administrative sanctions write off policy of vehicle tax in 2017 with previous years and other alternatives owned by BPRD DKI Jakarta related to Vehicle Tax. This research is a qualitative approach research. The results of this study indicate the existence of several reasons for the program that exist in the framework of Indonesia rsquo s 72nd Year of the Independence Day, optimizing the acceptance and improvement of administrative order and improvement of data collection system. There are also some differences from the policies undertaken this year with previous years is the implementation of joint raids, notices through the wider media, extension of service time, and increased revenues than in previous years. BPRD DKI Jakarta has other alternatives both ongoing and in the planning process. Suggestions for BPRD DKI Jakarta and Samsat for this program, its socialization and its alternatives to be more optimized."

"Fokus utama dari penulisan ini adalah analisis latar belakang dan implementasi pemberian insentif pajak kendaraan bermotor dan bea balik kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang diatur dalam peraturan Gubernur Nomer 134 Tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Simpulan penelitian ini adalah bahwa latar belakang insentif tersebut adalah untuk pemutakhiran data kendaraan serta optimalisasi penerimaan. Peneliti menyarankan agar Dispenda dan Samsat mempermudah administrasi dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

---

The main focus of this paper is the analysis and the implementation of the reduced vehicle tax and Vehicle Ownership Title Transfer Fee in Jakarta Province regulated by the legislation of the governor Number 134 Year 2012. This research is using a qualitative descriptive method. The Conclusions is, the background of the policy is to updates the vehicle data and to optimize province revenue. Researchers suggested that the Dispenda and Samsat to ease the administration and improve the quality of service to the taxpayer"

"ABSTRAKBesarnya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta mencerminkan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif berupa kebijakan penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang memiliki utang pajak dan belum dilunasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak melunasi hutang pajaknya serta dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak kendaraan bermotor serta dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari asas kepatuhan di Provinsi DKI Jakarta serta dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Data yang telah dikumpulkan, dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

---

ABSTRACTThe amount of arrears of Motor Vehicle Tax in Jakarta reflect a lack of tax compliance of Motor Vehicles. The local Government in Jakarta provide incentives in the form of administrative sanction removal for taxpayers who have tax debts and unpaid tax. This policy aims to encourage taxpayers to pay off the debt in order to optimize tax and motor vehicle tax revenue in Jakarta. Issues raised in this research is the application of administrative sanctions policy to eliminate the motor vehicle tax in relation to compliance with the motor vehicle tax and its impact on local tax revenue. This study aimed to describe the removal of tax administration sanctions policy for motor vehicle in terms of the tax compliance principle in Jakarta and the impact on local tax revenue. The method used in this research is quantitative method. The purpose of this research is descriptive using post positivist approach. Data collection techniques used is by literature study and in depth interviews. The data has been collected, analyzed using qualitative data analysis. Keywords Tax Incentive, elimination of administrative sanctions, Tax Compliance, Vehicle Tax, Local Tax Revenue "

"Pajak merupakan salah satu bagian terbesar dari penerimaan Negara guna membiayai pembangunan guna kesejahteraan rakyat. Peran pajak dalam pembangunan terlihat dalam setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian fungsi investasi pajak yang merupakan modal dari masyarakat dan dikembalikan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan Peraturan Daerah Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor pengendara wajib membayar pajak sesuai dengan jenis kendaraan masing-masing kepada pemerintah daerah DKI Jakarta. Ketentuan mengenai besaran tarif serta mekanisme pembayaran dapat dilihat di dalam peraturan yang berbeda. Adapun aturan hukum terkait dengan pajak kendaraan bermotor selalu berubah tiap tahunnya, mengikuti dinamika pasar yang ada. Akibat rendahnya kesadaran warga DKI Jakarta dlam membayar pajak membuat aparat penegak memberikan “amnesty” kepada para wajib pajak, diantaranya pemotongan denda secara berkala. Penelitian ini menjelaskan bagaimana konsepsi lahirnya kebijakan pengampunan pajak, yang kemudian dianalisis menurut teori Economic Analysis of Law. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah y uridis normatif dengan pendekatan teoritis, yaitu dengan memaparkan konsepsi lahirnya kebijakan pengampunan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lahirnya kebijakan pengampunan pajak dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian, dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2019 tentang penghapusan sanksi administrasi perpajakan (sunset policy) atau yang lebih dikenal masyarakat dengan pemutihan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan pengampunan pajak merupakan pilihan terbaik saat itu untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah, dan solusi yang paling menguntungkan bagi semua pihak, sesuai dengan konsep dasar teori Economic Analysis of Law, yaitu maksimalisasi, keseimbangan, dan efisiensi

---

Tax is one of the biggest instrument of the government’s income which is used for increasing development in order to make the citizen prosperous. The contribution of tax in development can bee seen from every project held by government in which the government always states that every project is conducted by using tax. Regency-tax (fee to use public facility) are one of important income source that can be used for financing the operation of regency government to reach the wide, real, and responsible autonomy. Therefore, the tax investment function which is the capital of the public and returned to the public can be carried out properly. Based on DKI Jakarta Regulation Number 2 Of 2015 On Vehicle Tax, the rider obligate to pay taxes to the Government of DKI Jakarta. All specifications are at different law including the payment method. While the laws are changing year to year depending on market. As a result of low level of consciousness people paying taxes in DKI Jakarta makes governor have amnesty such as a free fine to those paying taxes. This research explains how the concept of tax amnesty policy, which has been analyzed according to theory of Economic Analysis of Law. The methodology that used in this paper is juridical normative with theoretical approach, which is describing the concept of tax amnesty policy which then analyzed based on legal theory. This paper concludes that the establishment of tax amnesty policy is intended to optimize state revenue and increase economic growth, with the realease Governor Regulation Number 90 of 2019 concerning the elimination of tax administration sanctions (sunset policy) or better known to the public by bleaching by The Provincial Government of DKI Jakarta. The tax amnesty policy is the best option at the time to achieve the objectives expected by the Government and the most favorable solution for all parties, in accordance with the fundamental concept of Economic Analysis of Law theory, which is maximization, equilibrium, and efficiency."

"Skripsi ini membahas mengenai persepsi Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah responden yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini berjumlah 164 responden, yang seluruhnya merupakan Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta yang mengetahui kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian campuran (mix method) yang terdiri dari kuisioner dan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki pengetahuan dan berkompeten dalam bidang perpajakan, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, sebagai instrumen penelitian dalam mendapatkan data primer. Hasil penelitian ini secara garis besar menunjukan bahwa Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta memiliki persepsi yang baik mengenai kebijakan penghapusan sanksi adminstrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Sebagian Wajib Pajak setuju dan mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat meringankan beban ekonomi Wajib Pajak terkait. Namun demikian, belum seluruh Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang cukup dan berpartisipasi dalam program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor ini, sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih baik mengenai program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada masa yang akan datang.

---

This study discusses about how the perception of DKI Jakarta tax payers regarding the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction in DKI Jakarta. The number of respondents used as data in this study is amounted to 164 respondents, all of whom are DKI Jakarta tax payers who knows about the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction. The research method used in this study is a quantitative method using questionnaires as research instruments in obtaining primary data. Futhermore, the research is also supported by data from interviews with several informants who have good knowledge and competency in the taxation field, especially vehicle tax. In general, the results of this study indicate that the DKI Jakarta tax payers have a good perception to the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction in DKI Jakarta. Some tax payers agree and support this policy because it is considered to ease the economic burden of the related tax payers. However, not all tax payers have sufficient knowledge and participated in this program, so there is a need for better socialization to the program of elimination on vehicle tax administrative sanction in the future."

"Penelitian ini mengkhususkan membahas permasalahan mengenai perlawanan pajak yang timbul dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. PKB merupakan pajak daerah yang pemungutannya dilakukan dengan cara official assessment dan tarifnya ditentukan oleh kepala daerah, masa perpajakan dari PKB ini yaitu dalam 12 bulan. Dalam 12 bulan atau 1 tahun pemilik dari kendaraan bermotor tersebut di wajibkan membayar pajak, hal ini mengakibatkan adanya polemik karena mengapa pemilik dari kendaraan bermotor harus membayar pajak atas kendaraan  motor ditambah tarif progresif yang berdasarkan dimiliki dengan besaran sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki setiap tahunnya. Serta karena diharuskan membayar Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya  dan di DKI Jakarta memiliki tarif progresif yang paling besar diantara daerah lainnya di Indonesia mengakibatkan adanya beberapa dari Wajib Pajak yang melakukan pengurangan atas tarif progresif tersebut. Dengan menyalah gunakan identitas diri miliki orang lain agar tidak terkana tarif progresif yang tinggi. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif, dengan tipe diagnostitik-preskriptif. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa dasar dikenakannya PKB setiap tahunnya yaitu karena kepemilikan atas kendaraan di jadikan objek pajak dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dan wajib pajak yang melakukan perlawanan pajak atas PKB ini berdasarkan dari persyaratan untuk melakukan registrasi kendaraan bermotor hanya membutuhkan identitas diri (KTP) tanpa penjelasan lebih lanjut, dengan juga kurangnya penerapan prosedur, dan sanksi bagi wajib pajak yang melakukan perlawanan PKB dengan menyalah gunakan identitas diri milik orang lain dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana, sanksi ganti kerugian berdasarkan hukum perdata.

---

This study specializes in discussing issues regarding tax resistance arising in the payment of Motor Vehicle Tax. PKB is a regional tax, the collection of which is carried out by official assessment and the tariff is determined by the regional head, the taxation period of this PKB is 12 months. In 12 months or 1 year the owner of the motorized vehicle is required to pay taxes, this results in a polemic because why the owner of the motorized vehicle must pay taxes on the motor vehicle plus progressive rates based on owned by the amount according to the number of vehicles owned each year. And because they are required to pay Motor Vehicle Tax each year and in DKI Jakarta has the most progressive rates among other regions in Indonesia resulting in some of the taxpayers who make reduction of these progressive rates. By misusing someone else's self-identity so as not to incur high progressive rates. This research is juridical-normative, with diagnostic-prescriptive type. The conclusions obtained from this study are that the basis for applying PKB every year is because the ownership of the vehicle is made a tax object in Article 3 paragraph (1) of Law Number 28 Year 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, and taxpayers who carry out tax resistance This PKB is based on the requirements for registering motorized vehicles only requiring identification (KTP) without further explanation, with also lack of application procedures, and sanctions for taxpayers who fight PKB by misusing the identity of others may be subject to administrative sanctions, criminal sanctions, sanctions for compensation based on civil law."

"Tingginya penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya serta adanya kebijakan earmarking Pajak Kendaraan Bermotor untuk penyediaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum, seharusnya dapat mengatasi masalah terkait dengan kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta. Earmarking Tax mengatur anggaran atas penyediaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum serta menjamin ketersediaan dana atas anggaran tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada  penerapan earmarking pada pajak kendaraan bermotor untuk penyediaan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasilnya, DKI Jakarta belum sepenuhnya menerapkan earmarking pajak kendaraan bermotor karena proses dalam penganggaran general financing system. Dana untuk penyediaan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum tidak bersumber langsung dari hasil pajak kendaraan bermotor melainkan dari total pendapatan yang terdapat di APBD. Faktor pendukung atas penerapan earmarking pajak kendaraan bermotor tersebut adalah adanya partipasi aktif dari masyarakat dalam proses penganggaran melalui musrenbang. Faktor penghambat atas penerapan earmarking pajak kendaraan bermotor tersebut adalah kurangnya pengetahuan dan perhatian perangkat pemerintah daerah mengenai earmarking serta tidak selarasnya sistem penganggaran dengan kebijakan earmarking tax.

---

The increasing of motor vehicle tax revenue in DKI Jakarta Province each year and the existence of Vehicle Tax earmarking policy spesifically for construction and maintenance of roads and public transportation modes, should be able to overcome problems associated with congestion that occurs in DKI Jakarta. Earmarking Tax regulates the budget for providing construction and maintenance of roads and public transportation and ensures the availability of funds for the budget. This study focuses on the budget allocation of motor vehicle tax earmarking for the supply and maintenance of roads and public transportation modes. This research was conducted with a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. As a result, DKI Jakarta not fully applies the earmarking tax policy. They implement a general revenue system that contradict with the earmarking policy. Funds for the provision and maintenance of roads of public transportation do not funded directly from the results of the motor vehicle tax but rather from the total revenue contained in the APBD. The supporting factors for the implementation of the earmarking of vehicle tax is the active participation of the society regarding the APBD process, the number of DKI Jakarta APBDs which relatively large. The inhibiting factors for the implementation of motor vehicle tax earmarking are the lack of knowledge and attention of the regional government apparatus regarding earmarking and the inconsistency of the budgeting system with the earmarking tax policy."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan peraturan daerah pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai peraturan daerah Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung terkait dengan perluasan objek Pajak Kendaraan Bermotor dan perubahan tarif Pajak Kendaraan Bermotor. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan antara Perda No 10 tahun 2008 dengan Perda No 2 tahun 2011 terletak pada perlusan objek pajak dan perubahan tarif dimana kendaraan dinas milik instansi pemerintah merupakan objek pajak dan diberlakukannya pajak progresif Peningkatan Jumlah kendaraan bermotor merupakan faktor yang mendukung pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung sedangkan faktor penghambat pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung adalah kesiapan sistem kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengenai pajak progresif.

---

This undergraduate thesis focused to compare the local regulations about vehicle tax in Lampung Province. The study was conducted to gain insight about the local regulations of vehicle tax related local tax empowerment and change rate about vehicle tax. This undergraduate thesis used qualitative approach through field study and literature study for data collection.

The result showed that there are some differences between Local Regulation No 10 year 2008 and No 2 year 2011 on expansion of local tax object and changes in vehicle tax rates where the vehicles of government institution become an object of local taxation and progressive taxes are applied Increasing the number of vehicle is supporting factor of taxation and the restricting factors are the readiness of the system lack of understanding taxpayer about progressive tax rate."

"Salah satu kebijakan yang lahir dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kebijakan earmarking taxatas beberapa pajak daerah. Kebijakan earmarking tax merupakan pengalokasian khusus dari penerimaan pajak tertentu yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Penerapan Konsep earmarking tax di Indonesia dapat diterapkan pada penggunaan pererimaan negara dari sektor pajak. Penerapan Kebijakan earmarking tax di provinsi DKI Jakarta terkait Pajak Kendaraan Bermotor diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan menekankan pada penggunaan norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta bentuk penerapannya. Berdasarkan Pasal 11 Perda PKB dijelaskan bahwa hasil dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 20% (dua puluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Kebijakan earmarking tax telah secara efektif dikelola oleh pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta yang mana dalam hal ini pemerintah daerah telah memenuhi standar minimum pengalokasian sebesar 20%.

---

One of the policies contemplated in the Law No. 28 of 2009 on the Local Taxes and Charges is the earmarking tax policy on some regional taxes. The earmarking tax policy is a special allocation of particular tax revenues that are used for certain purposes. The earmarking tax concept in Indonesia can be applied on the use of the state revenues from the tax sector. The application of the earmarking tax policy in DKI Jakarta regarding the Vehicle Tax is set out in the Regional Regulation No. 8 of 2010 as amended by the Regional Regulation No. 2 of 2015 on Vehicle Tax. The research method that will be used in this research is juridical-normative or with a qualitative approach by emphasizing the use of legal norms in the legislation and the form of its application. Based on Article 11 of the Vehicle Tax Regulation, it is mentioned that total amount generated from the receipt of Vehicle Tax at least 20% (twenty percent) are allocated for the construction and/or maintenance of roads and the improvement of modes and facilities of public transportation. The earmarking tax policy has been effectively managed by the Government of DKI Jakarta, where in this case the Government has complied the minimum allocation standard of 20%.

"

"Skripsi ini membahas kebijakan earmarked tax yang di terapkan pada pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) di Provinsi D.I Yogyakarta. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Earmarked Tax tidak diterapkan pada PBBKB, namun Pemerintah Yogyakarta penetapan kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, muncul pertanyaan mengenai landasan kebijakan apa yang digunakan dalam pengenaan earmarked tax pada PBBKB di D.I Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu mengenai latar belakang penerapan earmarked tax dan bagaimana formulasi kebijakan yang di buat pemerintah D.I Yogyakarta dalam penerapan earmarked tax. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi literatur dan studi lapangan yang di lakukan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menceritakan latar belakang yang menjadi alasan diterapkannya kebijakan earmarking tax pada PBBKB di D.I Yogyakarta serta menggambarkan formulasi kebijakan yang dibuat pemerintah dalam proses earmarked tax tersebut.

---

This thesis explain about the Earmarked Tax Policy which applied in Motor Vehicle Fuel Tax in D.I. Yogyakarta. As Indonesian Republic Statute 2009 Number 28 about Local Tax and Local Retribution isn?t stating that Motor Vehicle Fuel Tax should be earmarked, but the local government of D.I. Yogyakarta is. Therefore, a question about earmarked tax policy on motor vehicle fuel tax in D.I. Yogyakarta was established. The purpose of this study is to find out what is the background of applying earmarked tax and illustrate how to formulate this policy. The type of approach used is qualitative, with the method of data collection of literature study and field study conducted by in-depth interviews. Results of this study illustrate the background of the reason why this earmarked tax policy implemented by the local government."