Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap pembelian mobil baru melalui penjual resmi dimana pada mobil baru tersebut mengandung cacat tersembunyi, yang terdapat dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK No. 002/A/BPSK-DKI/IX/2012, 342/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim dan 265_K_Pdt.Sus-BPSK_2013, antara Sulistia Rasih sebagai konsumen, melawan PT. Maxindo Internasional Nusantara Indah MINI . Penelitian ini menitikberatkan kepada tanggung jawab produk yang dilakukan oleh Pelaku Usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UUPK . Penulis akan memfokuskan kepada Hak-Hak Konsumen yang Dirugikan Oleh Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 4 UUPK, Tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang yang mengandung cacat tersembunyi berdasarkan pada Pasal 9 UUPK dan Pasal 19 UUPK. Penelitian ini menganalisis mengenai penegakan hukum dari pelanggaran hukum perlindungan konsumen berdasarkan pasal-pasal tersebut dan penerapannya dalam putusan diatas.

---

ABSTRACTThis thesis discussed consumer protection towards buying a new car that contains hidden defects at the authorized dealer which based on Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK or Consumer Dispute Completion Board verdict number 002 A BPSK DKI IX 2012, and the Pengadilan Negeri National Court verdict number 342 Pdt.G 2012 PN.Jkt.Tim, and the Supreme Court Mahkamah Agung verdict number 265 K Pdt.Sus BPSK 2013, between Sulistia Ratih as a consumer against PT. Maxindo Internasional Nusantara Indah MINI as a MINI authorized dealer in Indonesia. This research emphasizes on product liability of the seller based on Consumer Protection Law Number 8 1999 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UUPK . The writer will focus on consumer rights that harmed by the seller based on article 4 UUPK, the seller liability towards goods that contain hidden defect based on Article 9 and 19 UUPK. This research analyzed about law enforcement of consumer protection law breach based on that articles and the application on that verdicts."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tinjauan yuridis tanggung jawab agen perjalanan sebagai pelaku usaha yaitu GMT Tour Travel dalam hal terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen yaitu M. Yahya Arwiyah yang melakukan pembelian tiket pesawat melalui pihak GMT Tour Travel, tetapi tiket yang dibeli terdapat kesalahan nama dan tujuan penerbangan. Tinjauan ini dilakukan untuk menentukan bahwa agen harus agen harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul atau prinsipalnya yang harus ikut bertanggung jawab, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

ABSTRACTThis thesis describes the legal review of travel agent 39 s responsibility as a business actor that is GMT Tour Travel in the event of loss experienced by the consumer that is M. Yahya Arwiyah who purchased airfare through GMT Tour Travel, but the ticket purchased there got error in name and destination. This review is undertaken to determine that the agent must responsible for any losses incurred or the principal to be held accountable, as provided for in Article 19 of Law number 8 year 1999 on Consumer Protection."

"Sarana transportasi sebagai sarana penghubung antar wilayah memiliki peran penting bagi masyarakat, khususnya di Indonesia. Seiring dengan peningkatan penggunaan jasa angkutan udara, muncul masalah perihal keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jasa penerbangan sebagai konsumen yang merupakan akibat dari kurangnya perhatian perusahaan penyedia jasa penerbangan terhadap kualitas dari pelayanannya. Hal tersebut menimbulkan resiko-resiko dalam menggunakan angkutan udara yang mungkin akan diterima oleh konsumen. Kelalaian konsumen yang seringkali hanya menuntut hak dan lupa untuk menjalankan kewajibannya sebagai konsumen juga meningkatan probabilitas terjadinya resiko tersebut. Kurangnya kejelasan informasi mengenai tanggung jawab perusahaan penerbangan sebagai pelaku usaha serta perihal ganti rugi terhadap kerugian barang bawaan penumpang membuat konsumen dirugikan. Pelaku usaha penerbangan seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang angkutan udara berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

---

Transportation holds an important role in society for connecting the region in a country, especially in Indonesia. Along with the increasing number of air transportation services comsumption, some problem related with the security, safety and comfort for the passangers emerging as well. These issues occur since the flight company unconcern with their services quality. Hence, there are some risk in using air transportation for the cunsumers. In the other hand, the consumer neligence towards the regulation also the sourse of increasing risks. The lack of information about the corporate responsibility regarding reimbursement for lost passenger luggage harms the consumers. Supposedly, based on the consumer protection law and legislation, the flight company must be responsible for any consumers’ losses."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaturan mengenai akibat hukum perjanjian jual beli yang mengandung cacat tersembunyi terhadap perjanjian fasilitas kredit dengan jaminan kebendaan fidusia dalam mekanisme kredit pembelian mobil, disamping itu pendapat hakim terhadap dampak akibat hukum tersebut dalam Putusan Nomor 565/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel Juncto Putusan Nomor 410/PDT/2015/ PT.DKI. dan menjelaskan pengaturan akibat hukum tersebut di masa depan. Tesis ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif dengan sumber data sekunder dengan metode analisis data kualitatif. Perjanjian fasilitas kredit dan perjanjian jaminan fidusia tetap berlaku dan mengikat, meskipun terdapat cacat tersembunyi dalam perjanjian jual beli karena perjanjian-perjanjian tersebut berdiri sendiri. Pendapat hakim dalam Putusan Nomor 565/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel adalah perjanjian fasilitas kredit tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perjanjian-perjanjian tersebut dilakukan oleh pihak dan dengan substansi berbeda, sedangkan menurut Putusan Nomor 410/PDT/2015/PT.DKI perjanjian fasilitas kredit dan perjanjian jaminan kebendaan fidusia dibatalkan karena objek tidak sesuai dengan kenyataanya. Perlu dibuatnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur secara khusus mengenai mekanisme kredit yang ketentuanya merumuskan pebuatan-perbuatan hukum pada mekanisme kredit, kedudukan perjanjian jual beli dengan perjanjian fasilitas kredit dan perjanjian jaminan kebendaan yang berdiri sendiri, akibat hukum perjanjian jual beli yang mengandung cacat tersembunyi yang tidak memengaruhi berlakunya perjanjian fasilitas kredit dengan jaminan kebendaan dalam mekanisme kredit.

---

ABSTRACTThis Thesis examines the regulation concerning the legal effect of sale and purchase agreement containing hidden defects to the credit agreement with fiduciary collateral agreement in car purchase credit mechanism, the judge rsquo s opinion on the impact of the legal effect in Court Judgement Number 565 Pdt.G 2014 PN.Jkt.Sel Juncto Court Judgement Number 410 PDT 2015 PT.DKI., and the regulation concerning the legal effects in the future. This thesis is written by using normative legal research method with secondary data sources with qualitative data analysis method. The credit agreement and the fiduciary collateral agreement remain valid and binding, although there are hidden defects in the sale and purchase agreements due to the agreements stand independent. The judge's opinion in Court Judgement Number 565 Pdt.G 2014 PN.Jkt.Sel is credit agreement remains valid and binding on the parties because the agreements are made by the parties and with different substances, whereas according to Court Judgement Number 410 PDT 2015 PT.DKI credit agreement and fiduciary collateral agreement are null and void because the object does not match the facts. A regulation of Financial Services Authority is required which regulates specifically the credit mechanism that formulates the legal deeds in the credit mechanism, the position of the sale and purchase agreement with the credit agreement and the collateral agreement stand independent, legal effect of sale and purchase agreement containing hidden defects which does not affect the validity of the credit agreement with collateral agreement in the credit mechanism."

"[ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk Mengetahui pelaksanaan Hukum Perlindungan Konsumen dalam kaitannya untuk menyeimbangkan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen atas itikad baik dan sikap jujur pelaku usaha dalam menjalankan tanggung jawab usahanya, mengetahui bagaimana bentuk upaya tanggung jawab pelaku usaha yang dapat dilaksanakan kepada konsumen yang mengalami kerugian terhadap produk yang memiliki cacat tersembunyi dan mencari solusi terhadap bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang seharusnya dalam penegakan asas keseimbangan pelaku usaha dan konsumen dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah keluar dan berkekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan narasumber dan penggunaan data-data sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan BPSK tersebut terdapat berbagai ketidak cermatan dalam pengambilan putusannya dimana banyak hak-hak pelaku usaha yang disimpangi.

---

ABSTRACT

, This Mini Thesis aims for understanding the implementation of Consumer Protection Law in relation with Balancing the position of Entrepreneur and Consumer on principle of good faith and the honesty to do its liability, to know how the form of entrepreneur liability on the consumer loss which caused by product that has a hidden defect and to find the best solution on entrepreneur liability to enforce the principle of balanced position in associated with Supreme Court which has come out and legally binding. Research method has been used for this mini-thesis is normative juridicial by using primary data which is informant interview and secondary data, such as legislations and books. The conclusion based on the research that the Supreme Court verdict which reinforce the BPSK verdict has lack of thorough in the decision making which result of many entrepreneur right ignored. On this matter should the entrepreneur and consumer aware against the right and duty which has been asigned by the agreement beetween them and the law.

]"

"Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pengangkut udara niaga atas hilangnya bagasi tercatat berisi barang berharga, ditinjau dari teori atau prinsip-prinsip pertanggungjawaban pengangkut dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (selanjutnya disebut Permenhub Nomor 77 Tahun 2011). Skripsi ini mengambil satu contoh kasus, yaitu kasus antara Umbu S. Samapatty dengan Lion Air. Dalam kasus, Umbu S. Samapatty menggunakan jasa pengangkutan dari Lion Air, namun ternyata Lion Air l menghilangkan bagasi tercatat milik Umbu S. Samapatty. Umbu S. Samapatty sayangnya tidak melaporkan mengenai isi dari bagasi tercatatnya tersebut, dimana ternyata isinya adalah barang-barang berharga dengan nilai kurang lebih 2,9 Miliar. Rupiah. Penelitian membahas mengenai sisi perlindungan konsumen dalam hal terdapat kelalaian dari pelaku usaha dan juga membahas perlindungan dari sisi perlindungan pelaku usaha. Penelitian ini membahas pula mengenai Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 dan ada atau tidaknya penerapan teori dan peraturan perundang-undangan yang baik pada putusan Majelis Hakim.

---

This thesis discusses about the commercial airplane carrier liability for the case of lost baggage that containing items, in terms of theory or principles of carrier liability and the laws related, namely Law No. 1 of 2009 on Aviation, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, as well as the Regulation of the Minister of Transportation No. 77 of 2011 (Permenhub 77/2011) on Air Transport Carrier Liability.

This thesis took a case, which the case between Umbu S. Samapatty against Lion Air. In the case, Umbu S. Samapatty used the transport services of Lion Air, but Lion Air in fact negligently lost the checked baggage of Umbu S. Samapatty. There was a fact also that Umbu S. Samapatty unfortunately didn?t reported the contents of the baggage he carried, a lot of valuable goods with a value of approximately 2.9 billion rupiah.

This research specific-purposes are to discuss the protection to consumer in the event of negligence of businesses and also the protection of the business actors in the event of the factors that influenced by customer action in contributing the lost itself. This study also discusses about Article 5 and Article 6, paragraph (1) Permenhub Number 77 of 2011 and whether or not the theory and application of laws and regulations had been used properly in the verdict of the Judge."

"Permasalahan dalam skripsi ini ialah bagaimana permasalahan terkait barang bawaan penumpang baik itu bagasi kabin dan bagasi tercatat yang dialami oleh konsumen pengguna jasa angkutan udara di Indonesia, apakah maskapai penerbangan Qatar Airways dapat memberikan tanggung jawab atas hilangnya bagasi kabin milik Leo Mualdy Christoffel, serta bagaimana pelaksanaan tanggung jawab dari pihak maskapai penerbangan Qatar Airways dalam kasus Qatar Airways v Leo Mualdy Christoffel. Bentuk penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan cara menganalisis bahan pustaka atau dokumen siap pakai. Hasil penelitian menjelaskan bahwa permasalahan yang kerap terjadi terkait dengan barang bawaan penumpang maskapai penerbangan ialah terjadinya kehilangan terhadap barang bawaan penumpang baik bagasi tercatat maupun bagasi kabin. Maskapai penerbangan Qatar Airways dapat memberikan tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen karena tindakan yang dilakukan oleh Qatar Airways yang telah lalai dalam menerapkan pelayanan jasa serta standar mutu yang sangat merugikan konsumen. Qatar Airways sebagai pelaku usaha penerbangan harus bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Penerbangan. Penulis memiliki beberapa saran terkait permasalahan dalam skripsi ini yaitu Kementerian Perhubungan harus menindak tegas segala bentuk pelanggaran karena hal tersebut merugikan konsumen penerbangan di Indonesia, perlunya perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat udara sebagai konsumen yang merasa hak-hak nya dirugikan, serta maskapai Qatar Airways harus meningkatkan sistem keamanan dalam kabin pesawat dengan penyediaan alat pengamanan dalam kabin serta pihak maskapai harus menindak secara tegas oknum-oknum yang melakukan pencurian.

---

The problem explained within this thesis is about the carriages carried by passengers of airline companies whether it 39 s listed baggage or cabin baggage experienced by indonesian users of international airline service, whether Qatar Airways capable of the liability caused by the loss of baggage belonging to Leo Mualdy Christoffel that was stored on the cabin, and how the liability is enforced. The Writing form for this thesis is normative juridical, by analyzing Literatures and ready documents. The research points out the problem that is often experienced with passenger 39 s baggage is the loss of carriages whether it 39 s listed or not cabin. Qatar Airways airline service may give responsibility for losses suffered by consumers due to the action taken by Qatar Airways which has been negligent in applying the standard of service and quality that is very detrimental to consumers. Qatar Airways as flight business operators should be responsible for conducting compensation for losses suffered by consumers under the Consumer Protection Law and the Law on Aviation. The author has suggestions related to problems in this thesis which is for the Ministry of Transportation must take stern action against any violation because it is detrimental to consumers low in Indonesia, the need for legal protection against air passengers as consumers feel the rights of its impaired, Qatar Airways must improve security systems within the aircraft cabin with the provision of security equipment in the cabin and the airline should minimize those who commit theft."

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada kasus perlakuan diskriminatif oleh PT Lion Air terhadap Ridwan Sumantri sebagai penumpang penyandang cacat. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh penyedia jasa penerbangan PT Lion Air dan penyelenggara kebandarudaraan PT Angkasa Pura II. Direktorat Jenderal Perhubungan dianggap tidak hanya sebagai regulator dalam bidang penerbangan namun juga sebagai pembina yang mencakup antara lain aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kepatuhan penyedia jasa angkutan udara serta penyelenggara kebandarudaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan bidang penerbangan.ABSTRACTThis paper discusses the unlawful act committed by the government, represented by the Director General of Civil Aviation (DGCA), Minister of Transportation, in case of discriminatory treatment by PT Lion Air to Ridwan Sumantri as a passenger with disabilities. DGCA held responsible for acts committed by PT Lion Air as an airline and PT Angkasa Pura II as airport administrator. DGCA considered not only as a regulator on civil aviation, but also as an authority on regulation, control, and supervision of the compliance of airline service provider as well as airport administrator on executing civil aviation regulations;This paper discusses the unlawful act committed by the government, represented by the Director General of Civil Aviation (DGCA), Minister of Transportation, in case of discriminatory treatment by PT Lion Air to Ridwan Sumantri as a passenger with disabilities. DGCA held responsible for acts committed by PT Lion Air as an airline and PT Angkasa Pura II as airport administrator. DGCA considered not only as a regulator on civil aviation, but also as an authority on regulation, control, and supervision of the compliance of airline service provider as well as airport administrator on executing civil aviation regulations;This paper discusses the unlawful act committed by the government, represented by the Director General of Civil Aviation (DGCA), Minister of Transportation, in case of discriminatory treatment by PT Lion Air to Ridwan Sumantri as a passenger with disabilities. DGCA held responsible for acts committed by PT Lion Air as an airline and PT Angkasa Pura II as airport administrator. DGCA considered not only as a regulator on civil aviation, but also as an authority on regulation, control, and supervision of the compliance of airline service provider as well as airport administrator on executing civil aviation regulations;This paper discusses the unlawful act committed by the government, represented by the Director General of Civil Aviation (DGCA), Minister of Transportation, in case of discriminatory treatment by PT Lion Air to Ridwan Sumantri as a passenger with disabilities. DGCA held responsible for acts committed by PT Lion Air as an airline and PT Angkasa Pura II as airport administrator. DGCA considered not only as a regulator on civil aviation, but also as an authority on regulation, control, and supervision of the compliance of airline service provider as well as airport administrator on executing civil aviation regulations;This paper discusses the unlawful act committed by the government, represented by the Director General of Civil Aviation (DGCA), Minister of Transportation, in case of discriminatory treatment by PT Lion Air to Ridwan Sumantri as a passenger with disabilities. DGCA held responsible for acts committed by PT Lion Air as an airline and PT Angkasa Pura II as airport administrator. DGCA considered not only as a regulator on civil aviation, but also as an authority on regulation, control, and supervision of the compliance of airline service provider as well as airport administrator on executing civil aviation regulations;This paper discusses the unlawful act committed by the government, represented by the Director General of Civil Aviation (DGCA), Minister of Transportation, in case of discriminatory treatment by PT Lion Air to Ridwan Sumantri as a passenger with disabilities. DGCA held responsible for acts committed by PT Lion Air as an airline and PT Angkasa Pura II as airport administrator. DGCA considered not only as a regulator on civil aviation, but also as an authority on regulation, control, and supervision of the compliance of airline service provider as well as airport administrator on executing civil aviation regulations;This paper discusses the unlawful act committed by the government, represented by the Director General of Civil Aviation (DGCA), Minister of Transportation, in case of discriminatory treatment by PT Lion Air to Ridwan Sumantri as a passenger with disabilities. DGCA held responsible for acts committed by PT Lion Air as an airline and PT Angkasa Pura II as airport administrator. DGCA considered not only as a regulator on civil aviation, but also as an authority on regulation, control, and supervision of the compliance of airline service provider as well as airport administrator on executing civil aviation regulations;This paper discusses the unlawful act committed by the government, represented by the Director General of Civil Aviation (DGCA), Minister of Transportation, in case of discriminatory treatment by PT Lion Air to Ridwan Sumantri as a passenger with disabilities. DGCA held responsible for acts committed by PT Lion Air as an airline and PT Angkasa Pura II as airport administrator. DGCA considered not only as a regulator on civil aviation, but also as an authority on regulation, control, and supervision of the compliance of airline service provider as well as airport administrator on executing civil aviation regulations;This paper discusses the unlawful act committed by the government, represented by the Director General of Civil Aviation (DGCA), Minister of Transportation, in case of discriminatory treatment by PT Lion Air to Ridwan Sumantri as a passenger with disabilities. DGCA held responsible for acts committed by PT Lion Air as an airline and PT Angkasa Pura II as airport administrator. DGCA considered not only as a regulator on civil aviation, but also as an authority on regulation, control, and supervision of the compliance of airline service provider as well as airport administrator on executing civil aviation regulations, This paper discusses the unlawful act committed by the government, represented by the Director General of Civil Aviation (DGCA), Minister of Transportation, in case of discriminatory treatment by PT Lion Air to Ridwan Sumantri as a passenger with disabilities. DGCA held responsible for acts committed by PT Lion Air as an airline and PT Angkasa Pura II as airport administrator. DGCA considered not only as a regulator on civil aviation, but also as an authority on regulation, control, and supervision of the compliance of airline service provider as well as airport administrator on executing civil aviation regulations]"

"Skripsi ini membahas tentang kedudukan brosur dalam Hukum Perlindungan Konsumen, dimana brosur yang merupakan suatu bentuk kegiatan promosi dari pelaku usaha juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak atas informasi konsumen. Tujuan kegiatan promosi adalah untuk untuk mempengaruhi konsumen agar membeli produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, demi mencapai tujuan ini seringkali pelaku usaha melakukan segala macam cara untuk memikat konsumen dalam masa promosi atau pratransaksi, salah satu caranya yaitu termasuk memberikan informasi yang tidak jujur di dalam brosur produk mereka. Brosur yang tidak jujur ini sangat merugikan konsumen, hal inilah yang dialami oleh Ludmilla Arief, seorang konsumen yang tergiur membeli sebuah mobil Nissan March karena dalam brosurnya tercantum bahwa konsumsi bahan bakar mobil tersebut sangat irit sedangkan setelah beberapa bulan mengendarai mobil tersebut ternyata mobil tersebut sangat boros. Akhirnya Ludmilla Arief mengadukan hal ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta dan para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana data penellitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kedudukan brosur adalah mengikat dalam Hukum Perlindungan Konsumen karena brosur merupakan janji-janji prakontrak sehingga memiliki akibat hukum apabila hal ini diingkari; kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT. Nissan Motor Indonesia melalui brosur Nissan March dalam kasus ini telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen; PT. Nissan Motor Indonesia bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen dengan sesuai dengan Pasal 19 Undang Undang Perlindungan Konsumen; Putusan Arbitrase dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Perlindungan Konsumen.

---

This thesis discusses the position of the brochure in Consumer Protection Law. The brochure is a medium for promoting business activities and also a medium for communicating the rights that consumers have to accurate information. In order to achieve the former (the promotion of business activities to influence consumers to purchase a product or service), businesses will often engage in all sorts of tactics to lure consumers. One such unscrupulous tactic is to provide information that is not honest in the brochure. Dishonest brochures are obviously detrimental to consumers, as they purposely assert claims that are not empirically valid. One such incident occurred to Ludmilla Arief, a consumer tempted to buy a Nissan car in March given the brochure's claim that fuel consumption was very economical. In reality, after only several months, the car's actual fuel mileage was very wasteful. Arief Ludmilla eventually complained to the Consumer Dispute Settlement Agency of DKI Jakarta and the parties agreed to pursue a settlement of disputes through arbitration. This paper uses a normative juridical study whereby data is largely derived from the literature.

The results suggest that the position of the brochure is binding as related to the Consumer Protection Act because the brochure is a collection of promises that, if denied, are legally enforceable. As such, promotional activities conducted by PT. Nissan Motor Indonesia through its March brochures violate the provisions of the Consumer Protection Act. PT. Nissan Motor Indonesia is thus responsible for the losses suffered by consumers in accordance with Article 19 of the Consumer Protection Law. The Arbitration Award in the case conforms with the provisions of the Consumer Protection Law."

"ABSTRAKPertanggungjawaban pelaku usaha berdasarkan prinsip vicarious liability diatur di dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini digunakan apabila perbuatan melawan hukum terjadi dalam lingkup hubungan antara majikan sebagai pemberi pekerjaan dan bawahan sebagai penerima pekerjaan. Dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen prinsip vicarious liability sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat saja digunakan karena, di dalam hukum perlindungan konsumen dipakai juga aspek-aspek dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat perdata. Bahkan tidak tertutup juga terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat pidana. Penulis melakukan analisis terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen DKI Jakarta No. 001/A/BPSK-DKI/IV/2013 yang berkaitan dengan penerapan unsur perbuatan melawan hukum dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah tepat atau belum. Serta melihat apakah para pihak yang bersengketa telah melanggar hak dan kewajiban sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang N0. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

---

ABSTRACTThe responsibility of business actors based on the principle of vicarious liability is regulated in Article 1367 of the Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. This article is used when unlawful acts occur within the scope of the relationship between the employer and the employee as the recipient of the work. In relation to consumer protection law the principle of vicarious liability as regulated in Article 1367 of the Kitab Undang-Undang Hukum Perdata can be used, because under consumer protection law, the aspects of civil law provisions are also used. Not even closed to the provisions of the laws and regulations that are criminal. The author conducted an analysis of the decision of DKI Jakarta Consumer Dispute Settlement number 001/A/BPSK-DKI/IV/2013 relating to the application of elements of unlawful acts and Article 1367 of the Kitab Undang-Undang Hukum Perdata are appropriate or not, and see if the parties to the dispute have violated the rights and obligations as set forth in Law number 8 year 1999 about consumer protection. "