Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis petisi online Change.org Indonesia sebagai alat advokasi kebijakan periode tahun 2015-2016 dengan menggunakan konsep sifat, bentuk, fungsi, aktivitas atau taktik penyampaian pesan, dan juga konsep evaluatif. Analisis petisi online mengacu pada aktivitas advokasi kebijakan lain yang dilakukan secara online dan offline untuk mendukung petisi online. Aktivitas advokasi kebijakan tersebut mencakup upaya meningkatkan kesadaran. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan menganalisis petisi online yang dipilih berdasarkan sembilan kategori. Data pendukung diperoleh melalui wawancara. Penelitian ini menemukan bahwa petisi online yang didukung dengan aktivitas advokasi kebijakan lain seperti advokasi media, kampanye secara online dan aksi offline, pengorganisasian, lobi, dan event akan dikategorikan secara intermediate yaitu berhasil menarik perhatian pembuat kebijakan atau target petisi. Petisi online dan aktivitas advokasi kebijakan tersebut akan menghasilkan liputan media, menumbuhkan kesadaran publik, membangun dukungan publik, dan juga berpotensi menghasilkan dukungan dari pembuat kebijakan. Petisi online yang didukung dengan aktivitas advokasi kebijakan lain akan mecapai konsep ultimate yaitu berhasil mencapai perubahan kebijakan ketika disertai penerimaan positif dari pembuat kebijakan atau target petisi. Pencapaian tujuan ultimate ini juga dipengaruhi oleh kemampuan penggerak petisi dalam mengeskalasi petisi online melalui aktivitas advokasi kebijakan lain guna menekan dan mendesak pembuat kebijakan. Ketika petisi online dan aktivitas advokasi kebijakan lain menghasilkan perubahan kebijakan, maka keaktifan penggerak petisi masih diperlukan untuk mengawasi implementasi kebijakan yang dihasilkan.

---

ABSTRACTThis study analyzed the online petition Change.org Indonesia as a tool of policy advocacy in 2015 2016 period using the concept of nature, form, function, activity, and also an evaluative concept. The online petition analysis in this study refers to other policy advocacy activities conducted online and offline to support online petitions. Policy advocacy activities include efforts to raise awareness through media media advocacy , campaigns, organizing building coalitions , lobbying, and events. This study uses case study methods by analyzing selected online petitions based on nine categories of issues democracy, corruption, criminal justice, animal welfare, environment, human rights disability, tolerance, consumer rights, sports, health. Petitions also scrutinized by those gaining media coverage, engaging the community, and mobilizing other policy advocacy activities that support the success of online petitions. Supporting data is also obtained through interviews with online petition platform Change.org Indonesia, representatives of petitioners, communities involved as well as individuals who cast their votes signed the petition . The study founds that online petitions supported by other policy advocacy activities such as media advocacy, online campaigns and offline actions, organizing, lobbying, and events will be categorized intermediately by successfully attracting decision makers or petition targets. The online petitions and policy advocacy activities will generate media coverage, foster public awareness, build public support, and also potentially make support from policymakers. Online petitions backed up with other policy advocacy activities will achieve the ultimate concept of achieving policy changes when accompanied by positive earnings from policy makers or petition targets. This ultimate goal achievement also influenced by the ability to drive the petition in escalating online petitions through other policy advocacy activities to press and urge policy makers. When online petitions and other policy advocacy activities result in policy changes, the activeness of the petition drivers is still needed to oversee the implementation of the resulting policy."

"Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan petisi online sebagai alat advokasi kebijakan. Permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan petisi online sebagai alat advokasi kebijakan sehingga dapat mencapai tujuan dari advokasi. Penelitian ini menggunakan petisi online di Change.org Indonesia yang berjudul “Penghapusan Syarat Diskriminatif Terhadap Penyandang Disabilitas Pada CPNS 2019” sebagai studi kasus. Hal yang menarik dari studi kasus ini adalah petisi ini dibuat oleh perseorangan tanpa membawa nama lembaga, Ormas, atau komunitas manapun. Selain itu, petisi ini hanya mendapatkan dukungan akhir sebanyak 1.894 tandatangan, namus petisi ini berhasil menang karena berhasil mengubah kebijakan. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan adalah segala upaya dan aktivitas yang dilakukan untuk mendorong perubahan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data primer dan studi literatur untuk mengumpulkan data sekunder. Temuan dari penelitian ini adalah petisi online juga harus diikuti dengan aktivitas advokasi kebijakan lain baik secara online seperti kampanye dan menyebarkan isu petisi di media sosial, maupun secara offline seperti aksi unjuk rasa dan demonstrasi turun ke jalan, untuk memperkuat efektivitas petisi online dalam memengaruhi kebijakan pemerintah.

---

This research discusses the utilization of online petitions as a policy advocacy toolkit. The problem discussed in this research is how to use online petitions as a tool for policy advocacy to achieve the objectives of advocacy. This study uses an online petition at Change.org Indonesia entitled "Eliminating Discriminatory Conditions Against Persons with Disabilities in CPNS 2019" as a case study. The interesting things from this case study are that this petition was made by individuals without the name of any institution, CBO, or community. In addition, this petition only received final support of 1,894 signatures, but this petition won because it successfully changed public policy. In this research, the writer uses the policy advocacy theory. Policy advocacy is all efforts and activities undertaken to encourage policy change. This research has used qualitative research methods by conducting in-depth interviews to collect primary data and literature studies to collect secondary data. The findings of this study are that online petitions must also be followed by other policy advocacy activities both online such as campaigns and disseminating petition issues on social media, as well as offline such as demonstrations and street demonstrations, to strengthen the effectiveness of online petitions in influencing government policies."

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai pembentukan dan penyebaran wacana moral panik melalui petisi online Change.org pada kasus petisi penolakan film Kucumbu Tubuh Indahku. Film ini dianggap memilki ancaman moral dan ancaman terhadap rusaknya nilai-nilai dan norma pada masyarakat dominan. Ancaman ini berkaitan pada keyakinan dan kepercayaan tentang gender dan seksualitas di masyarakat Indonesia. Film Kucumbu Tubuh Indahku dianggap masyarakat memilki konten dan perilaku homoseksual. Masyarakat Indonesia memilki sensitifitas terhadap homoseksual, karena dianggap sebagai penyimpangan dan sesuatu yang abnormal untuk itu film Kucumbu Tubuh Indahku dianggap sebagai “folk devils”. Kepanikan moral terhadap adanya penayangan film Kucumbu Tubuh Indahku mengundang reaksi masyarakat untuk menolak film ini. Penolakan film ini ditransformasikan dalam bentuk petisi dengan menggunakan teks sebagai sarana untuk membentuk opini di masyarakat. Wacana moral panik dibuat sebagai bentuk kepentingan masyarakat dominan dalam menjaga nilai dan budaya mengenai konsep gender dan seksualitas yang ada dan diyakini di masyarakat. Proses penyebaran wacana moral panik menggunakan sosial media sebagai strategi untuk menyebarkan dan membentuk wacana.

---

This study is discussed regarding the formation and spread of the discourse of moral panic through the petition online Change.org in the case of the petition refusal movie Kucumbu Tubuh Indahku. This film is considered to have a moral threat and a threat to the destruction of values and norms in the dominant society. This threat is about belief and beliefs about gender and sexuality in Indonesian society. Film Kucumbu Tubuh Indahku is considered by the public to have homosexual content and behavior. Indonesian society has a sensitivity towards homosexuality, because it is considered a deviation and something abnormal is for this that the film Kucumbu Tubuh Indahku is considered as "folk devils". The moral panic over the screening of the film Kucumbu Tubuh Indahku prompted public reactions to reject this film. Rejection of the film is transformed in the form of petitions by using the text as a means to establish opinion on society. Moral panic discourse is made as a form of dominant society's interest in maintaining values and culture regarding the concept of gender and sexuality that exist and are believed in society. The process of spreading moral discourse in panic uses social media as a strategy to disseminate and shape discourse."

"Makalah ini menganalisis fungsi dan aktivitas petisi online. Fungsi dan aktivitas ini dianalisis berdasarkan dua petisi Change.org yang sukses di Indonesia, yaitu `# TolakRUUPermusikan` sebagai Studi Kasus 1 dan `Presiden Jokowi, Jangan Setuju RKUHP di Sesi Paripurna DPR` sebagai Studi Kasus 2. Kedua studi kasus dijelaskan terlebih dahulu, dan ini dilakukan secara deskriptif. Setelah itu, makalah ini menggunakan studi kasus berganda dan embedded. Unit analisis embedded pertama dimulai dari tingkat individu, tingkat organisasi sampai tingkat sistem, sedangkan, unit analisis embedded kedua dikategorikan oleh aktivitas online dan offline. Makalah ini menemukan bahwa fungsi dan kegiatan studi kasus memiliki kesamaan dan perbedaan. Terlepas dari kesamaan dan perbedaan ini, penelitian ini menyimpulkan bahwa petisi online tetap menjadi alat penting untuk advokasi kebijakan, meskipun mereka digolongkan sebagai taktik gerakan sosial berbasis internet dengan ambang batas rendah.This research paper analyses the functions and activities of online petitions. These functions and activities are analysed based on two successful Indonesian Change.org petitions, namely `#TolakRUUPermusikan` as Case Study 1 and `Presiden Jokowi, Jangan Setujui RKUHP di Sidang Paripurna DPR` as Case Study 2. Both case studies are examined individually first, and this is done in a descriptive manner. An embedded, multiple case study research is then utilised. The first embedded unit of analysis starts from the individual-level, the organisational-level to the system-level, while the second embedded unit of analysis are categorised by online and offline activities. The research paper finds that both case studies` functions and activities possess similarities and differences. Despite these similarities and differences, the research concludes that online petitions remain an important tool for policy advocacy, even though they are classified as a low threshold internet-based social movement tactic."

"Saat ini Commuter Line masih menjadi perwujudan transportasi publik yang sangat andal bagi masyarakat Jabodetabek. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan angka pengguna setiap tahunnya secara signifikan. PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) sebagai operator Commuter Line dituntut untuk dapat memberikan layanan yang berkualitas, terutama dari segi keamanan dan kenyamanan. Maraknya laporan kasus pelecehan seksual di rangkaian Commuter Line menunjukkan bahwa layanan tersebut sangat rentan terhadap kejahatan seksual terlebih saat situasi kepadatan berlangsung. Upaya program pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh PT KCI nyatanya belum efektif menyelesaikan persoalan. Termasuk sosialisasi yang berpedoman pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pun belum kunjung menjauhkan pengguna dari gelagat pelecehan seksual. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini tertarik meninjau pelaksanaan advokasi kebijakan dalam meningkatkan kesadaran dan mendukung pencegahan pelecehan seksual di Commuter Line lintas Bogor. Secara mendalam penelitian ini berfokus membahas strategi para aktor kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Gardner & Brindis (2017) dalam melakukan advokasi kebijakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait kebijakan pencegahan pelecehan seksual di Commuter Line. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pihak penyedia layanan, pemerintah, dan non-pemerintah, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa strategi advokasi yang dilakukan dinilai telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pengguna terkait program dan kebijakan pencegahan pelecehan seksual di Commuter Line, namun pihak penyedia layanan bersama pemerintah masih perlu terus meningkatkan intensitas sosialisasi dan kerja sama dalam pengadvokasian kebijakan pencegahan pelecehan seksual ini.

---

Currently, the Commuter Line is still a reliable form of public transportation for the people of Jabodetabek. That is marked by a significant increase in users each year. PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI), as a Commuter Line operator, PT KCI is required to be able to provide quality services, especially in terms of safety and comfort. The rise of reports of cases of sexual harassment in the Commuter Line network shows that this service is very vulnerable to sexual crimes, especially when the situation is overcrowded. PT KCI's efforts to prevent and handle cases of sexual harassment in fact, is not been effective in resolving the problem. Including outreach guided by the Law on Crime of Sexual Violence, it has not yet kept users from signs of sexual harassment. Based on this case, this study is interested in reviewing the implementation of policy advocacy in raising awareness and supporting the prevention of sexual harassment on Commuter Lines across Bogor. In-depth, this research discusses policy actors' strategy, as Gardner & Brindis (2017) stated in conducting policy advocacy to increase awareness and understanding regarding sexual harassment prevention policies in Commuter Lines. This research uses qualitative methods through in-depth interviews with service providers, government and non-government, and literature studies. The study result concluded that the advocacy strategy successfully increased public awareness of sexual harassment prevention programs and policies on the Commuter Line. However, service providers with the government still need to continue to increase the intensity of outreach and cooperation in advocating for this sexual harassment prevention policy."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai bagaimana Peran Nongovernmental Organisation dalam advokasi kebijakan untuk mengatasi masalah deforetasi dengan studi kasus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dalam advokasi kebijakan moratorium hutan. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualittaif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI sebagai nongovernmental organisation dalam advokasi kebijakan moratorium hutan. Hasil dari penelitian ini adalah kegiatan advokasi WALHI menyasar pada isi kebijakan moratorium dan tata laksana dengan sasaran Presiden dan melalui Staf Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Demi melancarkan kegiatan yang dilakukan WALHI juga menggalang pendukung dan sekutu. WALHI telah melakukan berbagai kegiatan dalam advokasi kebijakan moratorium seperti membuat Platform kebijakan moratorium, membuat kajian dan launching kajian, melakukan media visit dan media briefing, diskusi informal, kampanye melalui media sosial dan kampanye kreatif. Dimana masing-masing kegiatan memiliki hambatan atau tantangannya masing-masing. Kegiatan Advokasi yang dilakukan oleh WALHI telah berhasil memperpanjang kebijakan moratorium hutan serta membuat pemerintah menambah jumlah luasan PIPIB akan tetapi belum mampu merubah kebijakan moratorium seperti yang diharapkan. Rekomendasi yang diberikan adalah memperluas sasaran advokasi, membuat kajian pemerintah daerah serta melakukan evaluasi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan moratorium.

---

ABSTRACTThis research describe about the role of Nongovernmental Organisation in Policy Advocay to solve Deforestation problem with case study of Wahana Lingkungan Hidup Indonesia in Forest Moratorium Policy Advocacy. This research is a qualitative research and uses qualitative approach with data collection techniques are in depth interview and literature study. The research amin to describe the role of Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI in forest moratorium policy advocacy as nongovernmental organisation. The result of this reasearch is the policy advocacy that is undertaken by WALHI targettig the content of policy and the structure such as President through Presiden tstaff and Ministry of Environment and Forestry. To support their activites WALHI has formed allies with the other organisations. WALHI has done some advocacy activities such as making platform, research and research launching, media briefing and media visit, informal discussion, mass media campaigne, social media campaigne and creative campaigne. Each activities has its challange and or obstacle. The policy advocacy activities of WALHI has the obstacle at collecting the data. The advocacy that has been done by WALHI has made the government extended the policy on 2013 and 2015and increasing the total amount of forest area on the moratorium indicative map even though it didn rsquo t not make any change at the substance of the policy as they wanted. So the recommendation for WALHI to do are expanding the target of the advocacy to Ministry of Home Affair, make a research about the compliance of local government and evaluate the pubic understanding about this policy."

"ABSTRAKPesatnya perkembangan Teknologi Informasi (TI) mempengaruhi kegiatan manusia di berbagai bidang industri, salah satunya bidang pendidikan. Kondisi ini berdampak pada semakin ketatnya persaingan antar-Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dengan demikian, untuk meningkatkan daya saing dan juga untuk mempercepat proses bisnis perlu adanya perubahan dari sistem yang masih dijalankan secara manual dan konvensional menjadi sistem otomasi yang terkomputerisasi. Dalam proses pergantian tersebut pasti terjadi resistensi, yang jika dibiarkan dapat berakibat terhambat atau gagalnya proses implementasi. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian strategi manajemen perubahan dalam mengimplementasikan sistem baru untuk mengatasi resistensi yang terjadi.Saat ini Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) sedang dalam proses implementasi sistem Kartu Rencana Studi (KRS) Online yang menggantikan sistem KRS berbasis intranet. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa bentuk resistensi yang terjadi dalam mengimplementasikan sistem KRS Online di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI). Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner online, wawancara, dan observasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode manajemen perubahan berdasarkan teori Prosci yang bernama model ADKAR (Awareness Desire Knowledge Ability Reinforcement). Pertanyaan yang diajukan kepada responden dibuat dengan menggunakan pendekatan model ADKAR. Data yang didapat merupakan bentuk resistensi yang terjadi, kemudian untuk mengatasi resistensi tersebut dilakukan Focused Group Discussion (FGD) yang dihadiri para pakar untuk mendapatkan strategi manajemen perubahan yang perlu dilakukan.Penelitian ini menghasilkan strategi manajemen perubahan terhadap implementasi sistem KRS Online di UAI. Secara umum, resistensi yang terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap implemetasi ini dan juga fitur yang ada di sistem masih belum lengkap sehingga proses bimbingan akademik menjadi terhambat.

---

ABSTRACTThe rapid growth of Information Technology (IT) has affected people’s activity in many industrial fields including education. This condition has made tighter competition among many private universities. Thus, to improve competitiveness level and also to fasten the business processes, changes are necessary from the manual and conventionally working system to computerized and automated system. Resistance will normally appear within the replacement process which can delay or prevent the implementation process. A management strategy of replacement is necessary to handle the upcoming resistance.Nowadays, University of Al Azhar Indonesia is in the process of implementing KartuRencanaStudi (KRS) Online System to replace the old intranet base KRS System. This research is held to analyze any kind of emerging resistance in the KRS OnlineSystem implementation. The data collection process for this research is done by posting online questionnaire, interview, and observation. Change management based on Prosci’s theory which is called ADKAR (Awareness Desire Knowledge Ability Reinforcement) is used for designing the questionnaire. The obtained data is then discussed by the experts through Focus Group Discussion (FGD) to determine the strategy to handle occurred resistances.The research result is the change management strategies against KRS Online system implementation in the UAI. Generally, the occurred resistanceswere caused by the lack of system socialization and the incomplete system features that impede the academic assistance process. This research produces 9 change management strategies which can be used by UAI in implementing the KRS Online."

"Situasi dan perkembangan external suatu entitas bisnis seperti pasar dan pelanggan, serta kondisi internal - nya akan saling mempengaruhi. Hal ini sangat terkait dengan perkembangan ekonomi, sosial, bahkan politik dan keamanan. Perubahan situasi dan perkembangan pasar dan pelanggan menjadi suatu keniscayaan. Dampak dari hal tersebut, change (perubahan) pada entitas bisnis menjadi strategic objective (kebutuhan strategis). Agar pertumbuhan kinerja suatu entitas bisnis dapat berlangsung dalam kurun waktu jangka panjang, maka diperlukan perencanaan, persiapan dan pengelolaan sumber daya dan setiap faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Memanfaatkan historical data proses dan pelaksanaan perubahan entitas bisnis lain sebagai lessons learned untuk merencanakan, menyiapkan, dan mengelola sumber daya dan faktor - faktor tersebut menjadi salah satu altematif solusi. Penelitian berikut merupakan studi kasus atas pelaksanaan proses perubahan atau transformasi perusahaan yang bergerak di bidang EPC (Engineering, Procurement, and Construction). Tujuan perubahan perusahaan tersebut adalah perbaikan kinerja keuangan dan peruuasan pangsa pasar dalam kerangka perbaikan posisi bisnisnya dari survival menuju stability and growth. Dengan menggunakan data historis pelaksanaan perubahan organisasi bisnis di Amerika dan Eropa serta hasil penelitian faktor keberhasilan dan kegagalannya (Lee, 1995) dilakukan pemetaan organization's change character (karakter) dan organization's change condition (kondisi aktual) perubahan, dalam rangka identifikasi dan rencana penanggulangan resiko. Faktor leadership (kepemimpinan), resistance (penolakan), serta system management change (perubahan sistem pengelolaan) perusahaan merupakan prioritas untuk pencapaian kinerja perubahan.

---

Business entities internal condition significantly be effected by its external market and customer situation and changes. Economic, social, politics, and security are driven aspects of market and customer change. Changing then is a natural and continuous event. In this situation business entities have their own strategic objective and necessities to change. Considering long term company performance the change must be planned, prepared, and managed property on company's resources and every influence factors. Change process and implementation of some business organizations which documented as historical data could be utilized as lessons learned by other company in planning, preparing, and managing its resources and influence factors to change. This research is a case study of an EPC company change implementation and transformation. The objective of its change is to improve financial performance, market expanding and its business position from survival to stability and growth. Historical data of American and European business organization change process and implementation and research on change success and failure factors (Lee, 1995) is utilize in recognizing and determining organization's change character and condition to identify and manage risk factors. Leadership, resistance, and system management change are identified as prioritize aspects to manage in order to achieve company performance improvement in change."

"Analisis Pengaruh Readiness for Change terhadap Resistance to Change Karyawan dalam Proses Perubahan Organisasi Studi Kasus: BPJS Kesehatan Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh negatif dari individual readiness for change dan organizational readiness for change terhadap resistance to change. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survey dengan menyebarkan kuesioner online. Objek penelitian ini adalah 3634 karyawan BPJS Kesehatan dengan masa kerja lebih dari setahun. Melalui metode Structural Equation Modelling, hasil penelitian menunjukkan bahwa individual readiness for change memiliki pengaruh positif terhadap resistance to change kemudian individual readiness for change dan organizational readiness for change memiliki korelasi signifikan satu sama lain.

---

Analysis of The Effect of Readiness for Change on Employee Resistance to Change in Organizational Change Processes Case Study BPJS Kesehatan This study aims to understand the negative effects of individual readiness for change and organizational readiness for change against resistance to change. The process of collecting data in this study using survey methods by distributing the online questionnaire. The object of this study was 3634 BPJS Kesehatan employees with a working period of more than a year. Using the Structural Equation Modeling method, the results showed that individual readiness for change has a positive influence on resistance to change then individual readiness for change and organizational readiness for change have significant correlation with each other organizational change readiness for change resistance to change Structural Equation Modelling, BPJS Kesehatan "

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh positif dari desentralisasi, koordinasi, adaptability culture, knowledge exchange dan member perceived LMX terhadap 3 dimensi commitment to change. Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data menggunakan survey/kuisioner. Objek penelitian kali ini adalah 119 orang asisten manajer/junior manajer dan supervisor di salah satu BUMN bidang transportasi yang sedang mengalami perubahan organisasi. Dengan menggunakan metode general linear model (GLM) pada SPSS versi 22, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa koordinasi berpengaruh positif terhadap 3 affective, continuance dan normative commitment to change. Selain itu, pada penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa adaptability culture dan adaptability culture memiliki pengaruh positif terhadap affective dan normative commitment to change. Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa pola interaksional dibutuhkan oleh perusahaan dalam proses perubahan organisasi untuk meningkatkan komitmen karyawan pada perubahan organisasi tersebut.

---

This study contains the impact of decentralization, coordination, adaptability culture, knowledge exchange and member perceived LMX to employee commitment to change. The process of collecting data in this research with survey questionaire. Object of this study is 119 assistant manager/junior managers and supervisors at one of the state-owned company in transporttasi field that is undergoing organizational change. By using the general linear models (GLM) in SPSS version 22, this research showed that coordination has positive influence on affective, continuance and normative commitment to change. In addition, this study also showed that adaptability culture and member percived LMX has a positive influence on affective and normative commitment to change. Thus, this study found that interactional patterns required by the company in the process of organizational changes to improve employee commitment."