Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProses penetapan kebijakan perencanaan dan penganggaran pada DirektoratKesehatan Kerja dan Olahraga sangat dinamis dan bergerak sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan fakta sejauh mana aspek politik ikut berperan dalam penetapan kebijakanperencanaan dan anggaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatifdengan melakukan wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang terlibat.Hasil penelitian menunjukan bahwa aspek politik paling kental terjadi padatahapan proses penetapan kebijakan terutama saat terjadi konflik, kerjasama,negoasiasi dalam penetapan besaran alokasi anggaran dan target yang disusun. Penelitian ini merekomendasikan untuk memperkuat SDM direktorat kesehatan kerja dan olahraga dalam hal kemampuan untuk melakukan advokasi mengenai pentingnya program kesehatan kerja dan olahraga.

---

ABSTRACTThe process of establishing policy on planning and budgeting in directorate ofoccupational health and sport is very dynamic and moving in accordance withthe policy and priorities. The purpose of this study is to get the facts extent towhich the political aspect played a role in policy establishing and budgetplanning. This study uses a qualitative method by conducting in-depthinterviews of the parties involved in the process of planning and budgeting.Results showed political aspect of most condensed occur in the process of theestablishment of policies especially when conflict, cooperation, and negotiation happen in determining the amount of budget allocations and targets arranged. This study recommends to strengthen human resources of directorate in terms of ability to advocate on the importance of occupational health and sports programs"

"Pilkada merupakan salah satu agenda nasional yang harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali agar mendapatkan pemimpin yang baik dan berkualitas untuk kesejahteraan rakyat. Tesis ini menyoroti tentang permasalahan dalam pendanaan pilkada. Penelitian dilakukan di 18 daerah, dengan rincian 8 daerah yang mengalami pengurangan anggaran dan 10 daerah yang mengalami penambahan anggaran. Menggunakan teori politik anggaran dari Aaron Wildavsky dan Model ROCCIPI dari Ann Seidman untuk melihat bagaimana proses perubahan anggaran pilkada. Proses penyusunan anggaran terbagi dalam beberapa tahap. Riset difokuskan pada tahap perencanaan dan ratifikasi anggaran. Dengan menggunakan model ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology) dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan penambahan/pengurangan dana hibah tidak hanya melibatkan satu faktor. Semua faktor berperan penting dalam pengambilan keputusan. Pada daerah yang mengalami pengurangan anggaran terdapat faktor opportunity dan interest, tetapi petahana memilih untuk tidak menggunakannya. Peran petahana tidak terlalu berpengaruh justru pemda lah, dalam hal ini TAPD, yang lebih berpengaruh dalam pengurangan tersebut. Hal tersebut dikarenakan kondisi pandemi yang membuat daerah membutuhkan banyak dana untuk mengantisipasi wabah tersebut. Sedangkan dalam penambahan anggaran semua faktor dapat ditemukan dan dipergunakan. Faktor interest petahana dapat ditemukan di enam daerah yang mengalami penambahan anggaran.

---

Pilkada is one of the national agendas that must be organized every five years in order to get good and quality leaders for the public welfare. This thesis focuses on the pilkada funding. The research was conducted on 18 regions, 8 of which experienced budget reductions and the other 10 regions got additional budget additions. This thesis using budgeting politics theory from Aaron Wildavsky and ROCCIPI model from Ann Seidman. Budgeting process is divided into several stages and this research focused on the planning and budget ratification. By using the ROCCIPI model (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology) can be conclude that the decision to increase/deduct funds does not influence by one factor. All factor in ROCCIPI become important in decision making. In the decision to reduce the budget, there are opportunity and interest factor, but the incumbent decide not to use these factors. The research, shows that in the regions that got budget reduction the incumbent’s role was not too involved, but the local government in this case TAPD was more influential in the reduction. This is due to the pandemic conditions that make the region need a lot of funds to cope with the outbreak and thus cutting the election costs. Meanwhile, in areas that experienced additional budgets, all the factor can be found and used. The role of the incumbent and interest factor was quite visible in 6 regions that get additional budgets."

"Laporan ini membahas mengenai analisis proses penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2013 pada yayasan Dompet Dhuafa Republika. Secara lebih rinci, dibahas mengenai gambaran umum sistem anggaran yayasan, elemen-elemen penyusun, pendekatan penganggaran yang digunakan dan evaluasi anggaran yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil analisis, sistem anggaran yang digunakan yayasan Dompet Dhuafa sudah mengarah ke penerapan sistem PPBS, yang dimulai dari tahap analisis visi misi yayasan yang dilakukan saat rapat rencana strategis, dilanjutkan perumusan program kerja yang disertai KPI (key performance index) sebagai indikator kinerja, dan diakhiri dengan evaluasi anggaran sebagai wujud pertanggungjawaban akhir.

---

This report discusses about process analysis of planning and budgeting for period 2013 in the Yayasan Dompet Dhuafa Republika (DD). In details, it discusses about the overview of the DD?s budget system, constituent elements, budgeting approaches and the evaluation of the budget. Based on the analysis, the budget system used by DD has led to the implementation of PPBS system, starting from the vision and mission analysis of DD based on the meeting that discussed strategic plan, followed by the formulation of the work program with KPIs (key performance index) as performance indicators, and ended by evaluation process as a form of accountability."

"Expending in regional budget has important role in excuting regional government activiries. Effectiviness of expending in regional budget its direct influence to effectiveness of public service delivery, and in its turn will determine the success of regional development..... "

"ABSTRAKDalam era globalisasi seperti sekarang ini, aspek manajerial menjadi sangat penting terutama untuk pengelolaan perusahaan. Terlebih lagi dalam upaya untuk memuaskan stakeholder, peran manajer sangat besar baik sebagai pelaksana maupun sebagai pimpinan perusahaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk melihat pengaruh perilaku manajer terhadap upaya mereka untuk berprestasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi prestasi mereka sesuai dengan tanggung jawabnya (responsibility center). Upaya manajer untuk berprestasi ini dihubungkan dengan (I) peran manajer dalam penyusunan anggaran dan (2) persepsi dan harapan manajer atas penghargaan. Di samping itu penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang hubungan antara truth inducing pay scheme dan assymmetry information terhadap slack anggaran dan prestasi manajer dengan masa kerja sebagai kovariabel. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Manufaktur yang berlokasi di Pulau Jawa dengan subyek penelitian adalah manajer operasional yaitu manajer produksi dan manajer penjualan/manajer pemasaran. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive random sampling, data diambil melalui kuesioner, studi dokumentasi dan wawancara. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh kedua variabel bebas terhadap upaya manajer produksi untuk berprestasi sebesar 79,2% sedangkan pengaruh kedua variabel bebas terhadap upaya manajer pemasaran/manajer penjualan untuk berprestasi adalah 78,1%. Untuk sampel manajer produksi pengaruh kedua variabel bebas dan variabel penengah upaya manajer untuk berprestasi secara bersama-sama terhadap total manufacturing cost adalah 73,8% sedangkan untuk sampel manajer pemasaran/manajer penjualan pengaruh kedua variabel bebas dan variabel penengah upaya manajer untuk berprestasi secara bersama-sama terhadap total revenue adalah 68,9%. Hasil penelitian yang lain adalah : (1) secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, peran manajer dalam penyusunan anggaran, persepsi dan harapan manajer atas penghargaan mempunyai pengaruh positip terhadap upaya manajer untuk berprestasi, (2) terdapat pengaruh yang positip antara upaya manajer produksi untuk berprestasi terhadap total manufacturing cost, (3) terdapat pengaruh yang positip antara upaya manajer penjualan/manajer pemasaran untuk berprestasi terhadap total revenue. (4) berdasarkan truth inducing pay scheme, slack anggaran partisipasi lebih rendah daripada anggaran non partisipasi, (5) apabila terdapat asymmetry information mengenai kemampuan prestasi manajer, perbedaan slack anggaran partisipasi dan anggaran non partisipasi lebih besar, (6) berdasarkan truth inducing pay scheme. Prestasi manajer berdasarkan anggaran partisipasi lebih rendah daripada anggaran non partisipasi,dan (7) apabila terdapat assymmetry information, perbedaan prestasi manajer berdasarkan anggaran partisipasi dan anggaran non partisipasi tidak lebih besar."

"ABSTRAKPeningkatan kebutuhan tenaga listrik dengan sangat pesat memaksa Pemerintah memacu perkembangan perusahaan 1istrik yang dimiliki oleh negara, yakni Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN).Pada tahun 1978/1979 penjualan tenaga listrik di PLN adalah 4,3 TWh dan pada tahun 1988/1989 menjadi 19,7 TWh. Pada tahun 2000 yang akan datang penjualan tenaga listrik diproyeksikan menjadi sekitar 84 TWh. Peningkatan penjualan tersebut menuntut peningkatan dalam kapasitas terpasang dan sejalan dengan itu tentunya juga berarti peningkatan asset perusahaan tersebut.Melihat pertumbuhan seperti di atas sampai tahun 1988/1989 serta proyeksi pertumbuhan yang ternyata sangat besar, maka kegiatan operasiona1 PLN yang tercermin da1am pendapatan dan biaya perlu kiranya direncanakan dan dikendalikan dengan baik.Sebagai Perusahaan Umum, disamping ditugaskan menga1irkan listrik ke seluruh wilayah Indonesia, PLN juga ditugaskan untuk mencari laba. Dengan demikian, agar kedua tugas ini dapat dijalankan dengan baik, maka perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional PLN melalui penerapan anggaran secara tepat dan baik dirasakan menjadi suatu kebutuhan yang vital.Kebutuhan akan perencanaan dan pengendalian melalui anggaran semakin perlu jika melihat turun-naiknya laba setiap tahun serta adanya perbedaan yang jauh antara anggaran dan realisasi laba dari tahun ke tahun. Yang menjadi masalah adalah apa yang menjadi penyebab terlampauinya laba yang di anggarkan atau apa yang menjadi penyebab tidak tercapainya laba yang dianggarkan. Masalah tersebut mungkin disebabkan oleh terlalu rendah/tingginya laba yang dianggarkan dan atau sistem penyusunan anggaraan yang belum baik dan atau tidak ketatnya pengendalian atas pelaksanaan anggaran operasional.Tujuan penulisan Karya Akhir ini adalah untuk mencoba memberikan jalan ke1uar kepada PLN atas masalah-masalah yang ditemukan dalam proses anggaran operasional.Metode yang dipergunakan dalam penelitian masalah adalah dengan pembandingan antara proses anggaran yang terjadi di PLN dan teori-teori yang berhubungan dengan proses anggaran.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLN hendaknya memperbaiki sistem penyusunan anggaran dengan membuat pedoman penyusunan anggaran operasional yang permanen dan memperbaiki pedoman oelaksanaan dan pelaporan realisasi anggaran operasional. Disamping itu, agar anggaran operasional dapat berperan maksimal sebagai alat perencanaan dan pengendalian, maka PLN juga pelu lebih melibatkan Pusat Anggaran/Satuan Administrasi da1am proses penyusunan anggaran. Pimpinan dapat bersikap tegas dalam menghukum atau menegur setiap bawahan yang tidak melaksanakan anggaran dengan baik. Dengan perkataan lain PLN harus dapat menjadikan anggaran operasional sebagai tolak ukur prestasi manajer dan para pe1aksana anggaran lainnya, sehingga harapan akan berfungsinya anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian dapat terwujud."

"Desentralisasi bertujuan memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada daerah menuju otonomi daerah yang mandiri dan bertanggung jawab dalam rangka memberi pelayanan dan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat serta pemberdayaan (empowering) masyarakat.Dalam upaya pelaksanaan desentralisasi, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tabun 2000 tentang Kewenangaan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom. Dalam peraturan tersebut kewenangan pemerintah pusat lebih kepada penetapan kebijakan yang bersifat norma, standard, kriteria dan prosedur, sedangkan kewenangan pelaksanaan hanya terbatas pada kewenangan yang bertujuan antara lain untuk mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara serta menjamin kualitas pelayanan umum yang berskala nasional.Untuk mengetahui seberapa besar berubahan yang telah dilakukan oleh Departemen Kesehatan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dilakukan suatu evaluasi yang membandingkan program-program Departemen Kesehatan pada masa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tabun 2000 dan masa diberlakukannya peraturan tersebut sehingga dapat terjawab pertanyaan-pertanyaan berikut; Seberapa jauh perbedaan anggaran kesehatan sebelum dan saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000? Bagaimanakah proporsi anggaran pada masing-masing program sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000? Seberapa besar perubahan anggaran sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 untuk setiap program? Bagaimanakah implikasi kebijakan publik yang sebaiknya diambil oleh Departemen Kesehatan?Untuk menganalisis permasalahannya digunakan metode pengukuran efisiensi anggaran belanja Departemen Kesehatan, dengan melihat proporsi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan yang dilakukan terhadap data tahun 1997/1998 - 2000 sebagai masa pra desentralisasi dan tahun 2001- 2002 sebagai era desentralisasi. Analisa statistik dilakukan dengan bantuan program Exel-for window untuk menggambarkan proporsi masing-masing variable.Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) tidak ada perbedaan anggaran kesehatan yang mencolok pada masa pra dan pasta desentralisasi; (2) meningkatnya pengeluaran pemerintah tidak selalu diikuti dengan meningkatnya anggaran kesehatan; (3) porsi anggaran belanja rutin Departemen Kesehatan selalu lebih besar dari anggaran pembangunan; (4) Belanja Pegawai selalu memiliki porsi terbesar dari anggaran belanja rutin baik pada masa pra desentralisasi maupun era desentralisasi. Walaupun ada perubahan pengelompokan program kesehatan pada masa desentralisasi, dan telah adanya paradigma sehat yang lebih mengutamakan kegiatan promotif dan preventif namun dari analisis kegiatan menunjukkan bahwa program pelayanan kesehatan tetap menduduki prioritas pertama baik pada masa pra desentralisasi maupun era desentralisasi hanya terjadi sedikit pergeseran proporsi pada program kesehatan lainnya. Selain itu masih banyak kegiatan yang berdasar peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, masih dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan, dan hanya ada sedikit pergeseran proporsi dari program.Kesimpulan dari analisis ini adalah pelaksanaan desentralisasi belum sepenuhnya dilaksanakan di Departemen Kesehatan, terbukti dengan masih banyaknya kewenangan daerah yang masih dilakukan oleh pemerintah pusat dan masih sedikitnya produk kebijakan/pedoman/standard yang mendorong pelaksanaan desentralisasi di daerah dimana justru hal tersebut yang sangat dibutuhkan oleh daerah.Saran yang disampaikan adalah agar Departemen Kesehatan melakukan pengkajian tentang program-program/kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan pusat, propinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan prioritas program yang mendukung pembangunan kesehatan secara makro sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.Kepustakaan : 40 (1986 - 2001)."

"[Skripsi ini membahas efektivitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran pembangunan yang dilakukan Kementerian PPN Bappenas dan Kementerian Keuangan terhadap kinerja K.L. sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran. Penelitian ini menggunakan konsep sistem pemantauan dan evaluasi berkelanjutan yang dikemukakan Kusek Rist 2004. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivis dengan desain deskriptif Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan evaluasi yang dilakukan kedua lembaga tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan yang dipengaruhi oleh kriteria kriteria berikut kurangnya koordinasi antar K.L. evaluator hasil pemantauan dan evaluasi yang tidak mendukung prinsip penganggaran berbasis kinerja hasil pemantauan dan evaluasi yang tidak ditindaklanjuti sistem yang sering bermasalah terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM serta tidak adanya pemberian insentif.

---

This thesis discussed about the effectiveness of monitoring and evaluation of budget implementation by the Ministry of National Development Planning and Ministry of Finance as an effort to improve the quality of planning and budgeting. This thesis uses the concept of sustainable monitoring and evaluation system by Kusek Rist 2004 Research is done in Post Positivist with a descriptive design. The results showed that monitoring and evaluation of both institutions has not gone as expected which is affected by the following criteria a lack of coordination between evaluator the results which does not support performance based budgeting the results which were not followed up the system which do not support the limited quality and quantity of human resources and the lack of incentives.; This thesis discussed about the effectiveness of monitoring and evaluation of budget implementation by the Ministry of National Development Planning and Ministry of Finance as an effort to improve the quality of planning and budgeting This thesis uses the concept of sustainable monitoring and evaluation system by Kusek Rist 2004 Research is done in Post Positivist with a descriptive design The results showed that monitoring and evaluation of both institutions has not gone as expected which is affected by the following criteria a lack of coordination between evaluator the results which does not support performance based budgeting the results which were not followed up the system which do not support the limited quality and quantity of human resources and the lack of incentives , This thesis discussed about the effectiveness of monitoring and evaluation of budget implementation by the Ministry of National Development Planning and Ministry of Finance as an effort to improve the quality of planning and budgeting This thesis uses the concept of sustainable monitoring and evaluation system by Kusek Rist 2004 Research is done in Post Positivist with a descriptive design The results showed that monitoring and evaluation of both institutions has not gone as expected which is affected by the following criteria a lack of coordination between evaluator the results which does not support performance based budgeting the results which were not followed up the system which do not support the limited quality and quantity of human resources and the lack of incentives ]"