Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKartu Jakarta Sehat adalah salah satu program jaminan kesehatan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Program ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2012 Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari program ini maka peneliti melakukan penelitian untuk mencari apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi Kartu Jakarta Sehat selama dilaksanakan dengan menggunakan teori tentang Faktor Pendorong dan Penghambat dari Donald P. Warwick. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah masih ada faktor penghambat yang muncul dalam

---

ABSTRAKKartu Jakarta Sehat is one of the health assurance program which is owned by the provincial Government of DKI Jakarta. This program has been implemented since the year 2012 To know the advantages and weaknesses of the program then researchers do this research to look for anything that becomes supporting factors (facilitating conditions) and disturbance factors (impending conditions) to the implementation of Kartu Jakarta Sehat program based on theory of Donald P.Warwick. Approach research used is post-positivist with data collection method qualitative .The result of this research is that there is still had disturbance factors which appeared in this program so that it can be constrained the development of the program became bette."

"Tesis ini membahas mengenai implementasi program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dilihat dari tuntutan operasional, tuntutan sumber daya, dan dukungan aktor publik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivist. Validitas data dilakukan dengan metode triangulasi.Berdasarkan hasil analisis kerangka kerja dari Gordon Chase diperoleh kesimpulan bahwa terdapat permasalahan yang mengakibatkan program tersebut berlum berjalan dengan efektif. Permasalahan yang paling mendasar yang menyebabkan tidak efektifnya program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pada aspek tuntutan operasional yaitu proses kepesertaan, sehingga berimbas kepada aspek yang lainnya.

---

This thesis focuses about the implementation of Jakarta Health Card (KJS) program of DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to analyze the implementation of Jakarta Health Card (KJS) program seen from the operational demands, resource demands, and the support of public actors. This study is a qualitative research with post-positivist approach. The validity of data is done by triangulation method.Based on the framework analysis of Gordon Chase, it is concluded that there are problems that caused the program has not been operated effectively. The most fundamental problems that led to the ineffectiveness of the Jakarta Health Card (KJS) program of DKI Jakarta Provincial Government is the aspect of operational demands, membership process, that gives impact on the other aspects."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan program kartu prakerja di DKI Jakarta dimasa pandemic Covid-19 yang dilaksanakan oleh organisasi pelaksana kebijakan program kartu prakerja yaitu Deputi Bidang Ekonomi Digital dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Komite Cipta Kerja, Tim Pelaksana, Manajemen Pelaksana, dan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta sebagai penyedia data ketenagakerjaan dan perantara untuk penyuluhan kepada masyarakat DKI Jakarta terkait program kartu prakerja. Hal ini menjadi permasalahan dikarenakan terdapat permasalahan ketanagerkajaan yang sampai saat ini belum dapat teratasi dengan baik di Indonesia dan khususnya DKI Jakarta merupakan daerah pusat perekonomian di Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah pengangguran setelah terjadinya pandemic Covid-19 dimana permasalahan ini harus segera diselesaikan sehingga pemerintah pusat membuat kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 yang diganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Di sisi lain dalam pelaksanaan kebijakan program kartu prakerja menuai banyak kontrofersi dari segi struktur organisasi yang tidak memberi kewanangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan manfaat yang tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam yang menjadi data primer, studi Pustaka yang menjadi data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini penerapan kebijakan program kartu prakerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penggunaan anggaran yang efektif dan memadai, struktur organisasi yang tepat, komunikasi yang cepat jelas dan dua arah, keterlibatan stakeholder sebagai pembuat kebijakan bersama, peralatan dan teknologi yang tepat dan sesuai, dan lokasi yang tepat. Terdapat juga beberapa permasalahan dari berbagai aspek yaitu dalam struktur organisasi yang tidak memberikan kewenangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan juga manfaat yang belum terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta dalam hal peningkatan kompetensi kerja. 

---

This study aims to determine the factors that influence the performance of the implementation of the pre-employment card program policy in DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic which was carried out by the implementing organization for the pre-employment card program policy, namely the Deputy for Digital Economy and MSMEs at the Coordinating Ministry for Economic Affairs, the Job Creation Committee, Team Executors, Implementing Management, and Disnakertrans DKI Jakarta Province as providers of employment data and intermediaries for counseling the people of DKI Jakarta regarding the pre-employment card program. This is a problem because there are employment problems which until now have not been well resolved in Indonesia and especially DKI Jakarta is the center of the economy in Indonesia which has experienced an increase in the number of unemployed after the Covid-19 pandemic where this problem must be resolved immediately so that the central government makes policies through Presidential Regulation Number 36 of 2020 which was changed to Presidential Regulation Number 76 of 2020 concerning Improving Work Competence through the Pre-Employment Card Program. On the other hand, the implementation of the pre-employment card program policy has resulted in a lot of controversy in terms of the organizational structure which does not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and the benefits are not really felt by the people of DKI Jakarta. The method used in this research is post-positivist, with data collection techniques, namely in-depth interviews as primary data, library studies as secondary data, and the analysis used is descriptive. The results of this study The results of this study the implementation of the pre-employment card program policy is influenced by several factors, namely the use of an effective and adequate budget, the right organizational structure, clear and two-way communication, the involvement of stakeholders as joint policy makers, the right and appropriate equipment and technology, and exact location. Contained several problems from various aspects, namely in the organizational structure that did not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and also the benefits that the people of DKI Jakarta had not yet felt in terms of increasing competence work."

"Peningkatan jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit pada awal masa pemberlakuan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) disebabkan belum optimalnya sistem pelayanan kesehatan berjenjang. PT Asuransi Kesehatan (PT Askes) bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan berbagai upaya dalam bentuk paket intervensi untuk mengoptimalkan sistem tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas paket intervensi PT Askes dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam meningkatkan optimilisasi sistem rujukan pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan survei potong lintang dengan metode pengambilan sampel acak pada puskesmas di DKI Jakarta terhadap hasil intervensi PT Askes. Hasil intervensi diukur melalui wawancara pada kepala puskesmas atau petugas yang mewakili. Data dianalisis menggunakan tes statistik nonparametrik, yaitu uji Wilcoxon dan regresi Generalized Linear Model. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2013 hingga Februari 2014. Terdapat perbedaan bermakna pada keempat indikator, terjadinya peningkatan kunjungan peserta KJS dipengaruhi oleh ketersediaan tempat tidur, jumlah peserta KJS terdaftar, intervensi dalam bentuk regulasi, serta persentase pengangguran terbuka. Meskipun ada perbedaan signifikan setelah dikelola PT Askes, hal ini belum cukup membentuk persepsi puskesmas untuk berpendapat bahwa PT Askes memiliki andil dalam mengoptimalkan sistem elayanan kesehatan berjenjang pada program KJS.

---

Increasing the number of patient visits to the hospital at the beginning of the implementation Healthy Jakarta Card (KJS) program was claimed to be associated with optimization of health care referral system. PT Asuransi Kesehatan (PT Askes) with the DKI Jakarta Department of Health Service made efforts to improve the optimalization that system. This study aimed to evaluate the effectiveness of intervention PT Askes?s and DKI Jakarta Departement Of Health?s packages in improving the optimization of health care referral system. This study used a cross sectional survey with a random sampling method in primary health centers in Jakarta related with the result of PT Askes?s intervention package. The result of intervention were conducted by interview to the head of the primary health center or officer representing. Data were analyzed with nonparametric statistical tests, using the Wilcoxon test and Generalized Linear Regression Model. The study was conducted in October 2013 until February 2014. There were significant differences between the four indicators, an increase in visits KJS participants are influenced by the availability of beds, number of participants registered KJS, intervention in the regulation, and the percentage of open unemployment. Although there were significant differences after managed by PT Askes, these efforts were not enough to make primary health centers perception that PT Askes has contributed to the optimization of health care referral system in KJS program."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Post Positivist. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analik. Peneliti menganalisis Implementasi Penggunaan Kartu Jakarta Pintar berdasarkan pada teori Edward III. Pendekatan dalam teori implementasi kebijakan berkembang dari top-down ke bottom-up. Karena kedua pendekatan dianggap penting, maka munculah pendekatan hibrida, Pendekatan bottom-up khususnya dianggap penting saat ini dengan munculnya prinsip good governance yang mempertimbangkan pemangku kepentingan/stakeholders dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat permasalahan pada faktor kesiapan masyarakat dalam menerima bantuan Program Kartu Jakarta Pintar.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the factors that influence the implementation of Jakarta Card Smart Policy in DKI Jakarta Province. The research approach used is Post Positivist. Data were collected by in depth interviews, observations, and document studies. This research is a descriptive analytical research. Researchers analyzed the Implementation of Smart Card Use Jakarta based on Edward III theory. The approach in theory of policy implementation evolves from top down to bottom up. Since both approaches are important, hybrid approaches are emerging. Bottom up approaches are particularly important today with the emergence of good governance principles that take into account stakeholders in policy implementation. The results showed that there was a problem in the community 39 s readiness factor in receiving the assistance of Smart Card Program Jakarta."

"Skripsi ini membahas tentang analisis implementasi kebijakan program Kartu Jakarta Pintar. Penelitian ini memaparkan mengenai implementasi dan konten dari program Kartu Jakarta Pintar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan program Kartu Jakarta Pintar belum diterapkan dengan baik di Jakarta. Sosialisasi mengenai pengetahuan tentang program Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum dilaksanakan dengan baik. Dampaknya masyarakat kurang paham mengenai fungsi dan pentingnya program KJP ini untuk diterapkan. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap pelaksanaan program KJP menyebabkan rentannya kecurangan terjadi dari pihak-pihak yang terkait.

---

This Thesis examines the policy analysis Kartu Jakarta Pintar program. This research describe about implementation and content Kartu Jakarta Pintar program. This research used qualitative methods with descriptive research. The result of this research is the implementation of the policy Kartu Jakarta Pintar program has not been implemented well in Jakarta. Socialization of Kartu Jakarta Pintar program has not been implemented properly. People do not know the impact on the function and urgency of the program. On the other hands, the lack of government oversight of the implementation of the program led to the vulnerability of fraud occurs from related parties. "

"Tesis ini menganalisis implementasi kebijakan kepesertaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) di wilayah Puskesmas Kecamatan Cipayung. Penelitian adalah penelitian kualitatif yang dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2014. Penelitian kualitatif ini dengan menggunakan wawancara mendalam dan FGD. Model implementasi kebijakan yang dipakai adalah George C. Edward III. Terdapat empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kebijakan kepesertaan KJS telah mengalami beberapa kali perubahan. Dari empat variabel dalam model George C. Edward IIII, didapatkan kesimpulan implementasi kebijakan ini belum sesuai, akibatnya sasaran kebijakan kepesertaan KJS belum tepat.

---

This thesis analyzes the implementation of Healthy Jakarta Card membership in the region of Cipayung Sub-District Community Health Center, East Jakarta using qualitative method. This method was carried out with in-depth interviews and the focus group discussion on April until May 2014. Using the policy implementation George C. Edward III model, there are four variables, those are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The policy of the Healthy Jakarta Card membership has been changed several times. Based on that four variables model, author concludes that the implementation of this policy has not been completed that results the target was not appropriate."

"Kesehatan merupakan hal yang penting dalam hidup. Namun tidak mudah dalam memperolehnya. Diri sendiri maupun Negara dapat mengupayakannya, salah satunya dengan jaminan kesehatan yang berlaku di DKI Jakarta, yaitu Program Kartu Jakarta Sehat. Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian kepustakaannormatif dengan melakukan studi dokumen dan wawancara dengan narasumber. Tipologi penelitian yang digunakan adalah preskriptif. Pokok permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah tentang pengaturan, permasalahan, dan solusi atas permasalahan Program Kartu Jakarta Sehat. Program ini diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 187 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan. Berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya-pun timbul, diantaranya, tertanggung yang merupakan pasien yang memiliki KTP DKI Jakarta dan berobat hanya di Rumah Sakit di DKI Jakarta, pasien kaya yang ikut ditanggung, serta pasien yang menumpuk. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan tahun 2014 di Indonesia ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan Program Kartu Jakarta Sehat, sehingga tidak muncul permasalahan yang sama di kemudian hari.

---

Health is the important thing in our live. But, it is not easy to obtain it. Ourselves and State can obtain it with health insurance that applies in Jakarta, named Kartu Jakarta Sehat Program. This research is subsumed into juridis-normative research with document study and making interview. Type of this research is prescriptive. The problem that is toke in this research is about regulation, problems, and solution from the problem of this program. This program is regulated in Governor Regulation of DKI Jakarta number 187 year 2012 about Cost of Health Service Incharge. Problems that appear are, insured who have card indentification of Jakarta only and can reach the medical treatment in hospital in Jakarta. And then the rich patient that is covered and also the heaping of patient. The National Health Insurance that organized on this year is expected can overcome problems of Kartu Jakarta Sehat’s Program, so that there is no more problem next time. "

"Salah satu kegiatan Program JPS-BK adalah pelayanan kesehatan melalui pemberian KS pada Gakin. Pemberian KS merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam membantu Gakin untuk dapat menggunakan pelayanan kesehatan. Upaya ini mencoba menghilangkan salah satu faktor penghambat dalam penggunaan pelayanan kesehatan, yaitu faktor pembiayaan. Jakarta Timur merupakan daerah yang mempunyai jumlah Gakin terbanyak (32,9%) di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan dari serapan dana juga merupakan daerah yang paling banyak (29,9%) mendapatkan dana JPS-BK (Tim Koordinasi Program JPS-BK Provinsi DKI Jakarta, 2000). Dari data yang diambil dan profil kesehatan wilayah Jakarta Timur tahun 1999 didapat bahwa jumlah kunjungan Gakin ke Puskesmas adalah 30,929 KK (33,5% dari seluruh Gakin) dan jumlah ini sangat kurang bila dibandingkan dengan angka kunjungan Gakin ke Puskesmas di Indonesia (81,4%). Kerangka konsep pada penelitian ini diambil dari model Precede dari Green (1980). Green menggambarkan bahwa ada 3 (tiga) faktor yang mempunyai konstribusi terhadap perilaku kesehatan. Ketiga faktor tersebut adalah faktor predisposing, enabling dan reinforcing. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana Gakin memanfaatkan KS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan jumlah Gakin, dimana Kelurahan Cipinang Besar Utara (CBU) sebagai daerah dengan jumlah Gakin terbesar dan kelurahan Pekayon sebagai daerah dengan jumlah Gakin terkecil. Informasi dari faktor predisposisi, enabling dan reinforcing dalam penelitian ini didapat dari ibu balita gizi buruk, ibu kartu sehat, bidan, kepala dan staf Puskesmas , kader dan toma. Pengumpulan data dilakukan dengan metoda wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang KS maka pemanfaatan KS semakin baik. Jarak yang jauh dan sulitnya angkutan untuk mencapai tempat pelayanan dapat menjadi hambatan dalam memanfaatkan KS. Perlakuan adil dengan tidak memberikan perbedaan pelayanan merupakan pengalaman yang menyenangkan dalam memanfaatkan KS. Jenis pekerjaan dan persepsi terhadap waktu tunggu tidak menjadi hambatan bagi informan dalam memanfaatkan KS-nya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Disarankan perlunya peninjauan kembali penetapan wilayah berlakunya KS dengan mempertimbangkan kemudahan pencapaian tempat pelayanan dan adanya alokasi biaya transportasi. Disarankan juga untuk melibatkan toma kelurahan dalam keanggotaan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di tingkat kelurahan yang dapat memantau pelaksanaan program JPS-BK. Perlunya klinik swasta dan dokter praktek swasta (selain Puskesmas) diikut sertakan sebagai tempat pemanfaatan KS, sehingga hambatan jarak dan transportasi dapat diatasi. Selain itu perlu adanya pembekalan terhadap kader dan toma tentang tujuan dan manfaat dari program JPS-BK sehingga sosialisasi dapat dilakukan dengan tepat dan benar, disamping perlu adanya penjelasan tentang manfaat KS pada Gakin saat pemberian KS. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengetahui jenis layanan yang dibutuhkan Gakin.

---

Pattern Usage Analysis of Health Card (HC) on the Social Safety Net in the Health Sector Program by the Poor Households to Acquire Health Services in East of Jakarta 2001One of the many activities of the Social Safety Net in the Health Sector Program was provision of health services through Health Card for the poor households. This program was aimed to enable them to reach health services. This effort was intended to remove one of the obstacles to the access ability of the health services, which was financial factor.

The East Jakarta owned the highest concentration (32,9%) of poor households in the Jakarta Province and had the largest (29,9%) recipient of the Social Safety Net in the Health Sector Program among other region (Coordination Team JPS-BK Jakarta Province, 2000). Data taken from the East Jakarta Health Profile, showed that the number of poor household visited to the Puskesmas (public health center) in 1999 was 39,929 (33,5% of all the poor households). This figure was significantly lower than that ' of The average national figure (81,4%) of the poor household visited Puskesmas.

The framework for this research was taken from Green's (1980) Precede model. Green described 3 (three) contributing factors affecting health behavior: namely predisposing, enabling and reinforcing factors. A qualitative research method was used to better describe how the poor households utilize Health Card to get health services. The location of the research was selected based on the number of the poor household. The kelurahan (village) North Cipinang Besar (CBU) was the home of the largest poor household in the eastern of Jakarta while the kelurahan Pekayon the smallest figure. Information concerning the predisposing, enabling and the reinforcing factor, were collected from different informants of the study namely mother of the malnourished under fives, mother who had Health Card, health personnel of the Puskesmas (Puskesmas chief and staff), cadre and community leaders. The methods of the data collection were in-depth interviews and focus group discussions.

Findings from this research suggested of possible correlation between the level of education and knowledge about Health Card of the users. Those who had higher level of education were likely to use the Health Card Travel distance as well as ease of transport could become barrier to the Health Card utilization. Work status and perception about waiting time of the visit seemed do not affect the client to use the Health Card to receive health services.

Reorganization of the geographical coverage of the Health Card and transportation allowance was strongly advisable to be provided to remove the distance barrier. The involvement of the community leader in the Community Grievance Unit (Unit Pengaduan Masyarakat) at the Kelurahan level should be encouraged to help in monitoring in the implementation of the Social Safety Net in the Health Care Program. To reduce the distance bather, both private doctors and clinics should be taken into consideration as provider of services to the poor household. Besides it is extremely necessary to equip the cadre and community leaders an in-depth knowledge concerning the objective an benefit of the Social Safety Net in the Health Sector. This effort would be useful for further socialization of the Social Safety Net in the Health Sector Program. It was also necessary to explain the benefit of the Health Card when it was given to the client. Future studies were required to determine the actual health services needed by the poor households."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Kinerja Pendamping PKH di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan kepada pendamping PKH dengan metode survey yang mana objek penelitian adalah seluruh pendamping PKH di Jakarta Utara dan Jakarta Timur sebanyak 58 orang. Faktor dependen yang diteliti meliputi faktor motivasi, individu dan pendukung. Faktor motivasi (pengeluaran dan penghargaan), faktor individu (usia, pengalaman, status pernikahan, pengetahuan dan pendidikan) serat faktor pendukung (supervisi, lama tugas, dana tempat tinggal). Faktor independen adalah efektifitas kinerja PKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dominan mempengaruhi efektifitas kinerja Pendamping PKH di Jakarta Utara dan Jakarta Timur adalah faktor individu (pengalaman dan pendidikan).

---

The Conditional Cash Transfer (CCT) Program is known in Indonesia as Program Keluarga Harapan (PKH). PKH is a cash transfer program for poor household conditioned upon fulfillment of public services on education, health and nutrition programs. The study aims at determining the factors influencing the effectiveness of facilitators’ performance in PKH in North and East Jakarta. This research was conducted on all facilitators with survey method in which 58 facilitators in North and East Jakarta were involved.

Dependent factors studied include motivational factors, individual factors, and supporting factors. Motivational factors consist of expenditure and rewards. Individual factors include age, experience, marital status, knowledge, and education. The supporting factors are supervision, length of assignment, and residence. Independent factor is effectiveness of the facilitators’ performance. The results showed that the dominant factors which influence facilitators’ performance in North and East Jakarta are individual factors (experience and education)."