Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenerbang pesawat udara (pilot) pada perusahaan maskapai penerbangan memilikitanggung jawab yang besar untuk menjaga keselamatan penerbangan. Profesipenerbang (pilot) memiliki risiko yang tinggi, yang meliputi risiko kecelakaanserta risiko terserang beberapa penyakit yang diakibatkan kegiatan penerbangan.Risiko tersebut mengakibatkan kerugian secara finansial terutama apabila lisensidari penerbang (pilot) tersebut ditangguhkan atau dicabut. Permasalahan yangditeliti dalam skripsi ini adalah tanggung jawab perusahaan maskapaipenerbangan dalam memberikan jaminan terhadap penerbang (pilot) denganasuransi Personal Accident and Loss of Licence yang merupakan kewajibanmaskapai penerbangan berdasarkan Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun2009 dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), prosedur penutupan polis asuransitersebut hingga tahap pembayaran klaim yang telah memiliki prosedur yang baku,dan analisis terhadap kasus pada Putusan Nomor : 438/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pstmengenai permasalahan pembayaran klaim asuransi Personal Accident and Lossof Licence salah seorang mantan penerbang (pilot) pada PT.Garuda IndonesiaTbk. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridisnormatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupuntidak tertulis

---

ABSTRACTAirplane pilots on the airline company have a great responsibility to maintainflight safety. In carrying out his profession a pilots also has a high risk, such asrisk of accidents and the risk of some diseases caused by aviation activity. Thoserisks may causes financial losses, especially if the license of the pilots issuspended or revoked. The issues to be studied in this thesis are the responsibilityof the airline to provide a guarantee of pilots with Personal Accident and Loss ofLicence Insurance, which is the obligation of the airline accordance with Article62 paragraph 1 of Law No. 1 of 2009 on Aviation and Agreements Work, theclosure procedures of insurance policy until the insurance policy claims paymentprocedures that already have a standard procedure, and the analysis of the case inCourt Decision No. 438/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. regarding the payment ofinsurance claims issues Personal Accident and Loss of Licence Insurance a formerpilots on PT. Garuda Indonesia Tbk. The methods used in this research isnormative juridical methods, which conducted on the written and unwrittenpositive law.;"

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui; pengaturan hak dan kewajiban PT. Garuda Indonesia dengan penumpang (pemilik bagasi) dalam perjanjian pengangkutan penumpang udara, apakah perjanjian tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat melindungi para pihak dari kerugian, sejauhmana tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang, bagaimana pengaturan mengenai prinsip pembebanan resiko serta sistem tanggung jawab dalam pengangkutan udara di PT. Garuda Indonesia. Guna mendapatkan keakuratan hasil penelitian, penulis telah melakukan pengumpulan data sekunder maupun primer, kemudian data - data tersebut diolah dan di analisis, guna mendapatkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tanggung jawab atau terjadi nya kecelakaan dan kelambatan pesawat terbang, maupun terjadinya kelambatan, kerusakan atau kehilangan bagasi di PT. Garuda Indonesia didasarkan pada sistem tanggungjawab Presumption of Liability, Based of Fault dan Absolute Liability. Bahwa dalam perjanjian pengangkutan penumpang udara PT. Garuda Indonesia, masih terdapat ketentuan yang lebih meringankan tanggung jawab pengangkut (dalam hal kelambatan/pembatalan pengangkutan). Bahwa hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi atas bagasi, masih tetap memperhatikan ketentuan KUH Perdata maupun KUH Dagang. Bahwa kepentingan penumpang dalam perjanjian pengangkutan penumpang udara sudah cukup terlindungi, mengingat banyak ketentuan internasional/nasional yang mengatur masalah perlindungan terhadap penumpang."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan Insurable Interest dalam sengketa klaim asuransi pengangkutan laut, khususnya kasus antara CV. Benua Swadaya Makmur dan PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia dalam Putusan Nomor: 861/Pdt.G/2019/PN MDN dan Nomor: 353/Pdt/2020/PT MDN. Permasalahan yang dibahas meliputi: 1) kewajiban perusahaan asuransi terhadap klaim yang diajukan oleh seseorang yang tidak mempunyai Insurable Interest terhadap objek asuransi yang mengalami kerugian dan 2) pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara tentang pengangkutan laut dikaitkan dengan penerapan prinsip Insurable Interest. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode doktrinal didukung dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil dari kasus antara CV BSM dan PT AEII serta Chin Hai adalah bahwa CV BSM memiliki Insurable Interest yang sah terhadap kapal yang dimilikinya. Namun, CV BSM tidak dianggap memiliki Insurable Interest yang sama terhadap muatan kapal tersebut. Dalam hal ini, perlu dibedakan dan dipahami tentang konsep pertanggungan ganda dan peran serta tanggung jawab agen asuransi dalam menyampaikan informasi yang akurat dan lengkap kepada pemegang polis. Putusan ini juga menegaskan bahwa dalam menilai klaim asuransi, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan prinsip Insurable Interest melalui pertimbangan aspekaspek seperti kepemilikan, tanggung jawab, dan risiko terkait dengan kapal serta muatan kapal. Selain itu, prinsip utmost good faith juga menjadi fokus perhatian dalam kasus ini, menuntut transparansi dan kejujuran dalam semua aspek penyampaian informasi yang terkait dengan risiko asuransi. Terakhir, prinsip indemnitas juga menjadi pertimbangan kunci dalam proses pengadilan, yang menggarisbawahi bahwa ganti rugi yang diberikan seharusnya mencerminkan kerugian finansial nyata yang dialami, dan tidak boleh melebihi nilai kerugian tersebut.

---

This thesis discusses the application of Insurable Interest in maritime insurance claim disputes, specifically the case between CV. Benua Swadaya Makmur and PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia as adjudicated in Decision Number: 861/Pdt.G/2019/PN MDN and Number: 353/Pdt/2020/PT MDN. The issues addressed include: 1) the obligations of insurance companies towards claims filed by individuals who do not possess Insurable Interest in the insured object that suffered losses and 2) legal considerations by judges in deciding maritime transport cases in relation to the application of the Insurable Interest principle. The research methodology used in this the doctrinal method supported by secondary data. Based on the research findings, it can be concluded from the case between CV BSM, PT AEII, and Chin Hai that CV BSM has a legitimate Insurable Interest in the vessel it owns. However, CV BSM is not deemed to possess the same Insurable Interest in the ship's cargo. In this context, it is necessary to distinguish and understand the concept of double insurance and the role and responsibilities of insurance agents in providing accurate and complete information to policyholders. This decision also affirms the importance for judges to consider the principle of Insurable Interest in evaluating insurance claims, through the consideration of aspects such as ownership, responsibility, and risks associated with the ship and its cargo. Additionally, the principle of utmost good faith also becomes a focal point in this case, demanding transparency and honesty in all aspects of information disclosure related to insurance risks. Lastly, the principle of indemnity is a key consideration in the judicial process, emphasizing that compensation provided should reflect the actual financial losses incurred, and should not exceed the value of the losses."

"Sengketa klaim asuransi merupakan akibat dari perbedaan pendapat atau pengingkaran polis asuransi antara tertanggung dengan perusahaan asuransi. Sengketa klaim asuransi dapat diselesaikan di pengadilan negeri maupun di luar pengadilan. Setiap lembaga penyelesaian sengketa mempunyai kompetensi absolutnya masing-masing. Kompetensi absolut berbicara mengenai badan peradilan mana yang berwenang mengadili suatu sengketa. Dalam praktik, baik perusahaan asuransi maupun tertanggung masih banyak yang menempuh upaya penyelesaian sengketa klaim asuransi ke berbagai lembaga. Sementara upaya hukum yang dilakukan tersebut belum tentu sesuai dengan klausul arbitrase yang disepakati dalam polis asuransi. Skripsi ini mencoba memberikan penjelasan dengan melakukan analisis terhadap beberapa putusan pengadilan. Fokus permasalahan yang diangkat oleh skripsi ini terdiri atas dua hal, yakni implementasi ketentuan kompetensi absolut antar lembaga penyelesaian sengketa klaim asuransi dalam praktik dan ketentuan kompetensi absolut untuk klausul arbitrase yang bersifat kontradiktif. Tujuan umum skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kompetensi absolut antar lembaga penyelesaian sengketa klaim asuransi di Indonesia. Tujuan khususnya adalah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh skripsi ini. Metode penelitiannya berbentuk yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Alat pengumpulan data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitiannya adalah pada umumnya pengadilan telah mengakui keberadaan lembaga arbitrase. Namun, ada pihak yang kurang cermat karena menyusun materi gugatan campur aduk di luar kewenangan arbitrase, sehingga pengadilan negeri menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara tersebut. Ditemukan pula klausul arbitrase yang bersifat alternatif bahkan kontradiktif. Klausul arbitrase yang demikian mengandung risiko, terutama jika salah satu pihak mempunyai itikad buruk. Simpulannya adalah cermat menyusun gugatan dan pastikan klausul arbitrase yang dibuat bersifat spesifik.

---

Insurance claim dispute is the result of denial of insurance policies between the insured and the insurance company. Insurance claim dispute is resolved in district court or outside court. Each dispute resolution institution has its own absolute competence. Absolute competence talks about which judicial body has the authority in a dispute. In practice, many insurance companies and insureds try to resolve insurance claim disputes through various institutions. Those legal action are not necessarily in accordance with the arbitration clause agreed in the insurance policy. This thesis provide explanation by analyzing several court decisions. The focus of this thesis consists of two things, namely the implementation of the absolute competency provisions between insurance claim dispute resolution institutions in practice and the absolute competence provisions for arbitration clauses which are contradictory. The general objective of this thesis is to provide an overview of the absolute competence of insurance claim dispute resolution institutions in Indonesia. The specific objective is to answer the problems raised by this thesis. The research method is in the form of normative juridical and descriptive in nature. Data collection tools consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of his research are that in general courts have recognized the existence of arbitral institutions. However, there are parties who are not careful because they compile the mixed claim materials outside the authority of arbitration, so that the district court declares itself authorized to try the case. This thesis also found arbitration clauses that are alternative and even contradictory. Such arbitration clauses carry risks, especially if one of the parties has bad faith. The conclusion is to carefully prepare the lawsuit and make sure the arbitration clause made is specific."

"Tepat pada tanggal 29 Oktober 2018, pesawat udara Lion Air JT 610 yang lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Depati Amir Pangkal Pinang jatuh setelah tiga belas menit mengudara dan menewaskan total 189 penumpang. Berkaitan dengan kejadian ini, berdasarkan aturan perundangundangan seharusnya ahli waris korban berhak atas kompensasi kerugian yang wajib diasuransikan oleh perusahaan maskapai. Namun, para ahli waris korban nyatanya dihadapkan pada situasi sulit di mana Lion Air, perusahaan asuransi, serta puluhan perusahaan terafiliasi lainnya mengeluarkan dokumen Release and Discharge sebagai syarat tambahan dalam pencairan kompensasi kecelakaan udara tersebut. Skripsi ini kemudian mengambil 2 (dua) pokok permasalahan yakni bagaimana mekanisme dan kedudukan hukum para pihak dalam proses pencairan asuransi tanggung jawab pengangkut angkutan udara (ATJPAU), serta bagaimana keabsahan klausula Release and Discharge yang menjadi syarat tambahan dalam pembayaran kompensasi asuransi kecelakaan udara Lion Air JT 610. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hokum secara tertulis dan didukung dengan hasil wawancara narasumber dan/atau informan. Adapun dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam ATJPAU penumpang hanya memiliki perikatan dengan perusahaan maskapai yang berperan sebagai tertanggung sekaligus pemegang polis, sehingga apabila dana pertanggungan dari perusahaan asuransi telah diberikan, maka perusahaan maskapai tidak lagi memiliki hak untuk melakukan penahanan pembayaran diluar syarat administratif yang tertera dalam aturan penerbangan. Selanjutnya, baik berdasarkan aturan hokum yang berlaku di Indonesia maupun Amerika Serikat, penggunaan klausula Release and Discharge dalam kasus ini telah melanggar aspek hukum perasuransian, penerbangan, perjanjian, dan perlindungan konsumen, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum.

---

On October 29, 2018, Lion Air flight JT 610, which was en route from Soekarno- Hatta International Airport to Depati Amir Pangkal Pinang Airport, crashed just thirteen minutes into the flight. A total of 189 people perished. The airline company is legally compelled to guarantee certain damages in connection with this catastrophe, and the victim's heirs should be entitled to compensation. However, in this case, Lion Air, the insurance company, and dozens of other connected businesses issued Release and Discharge documents as and additional requirement for the disbursement of the compensation, placing the victims' heirs in a difficult situation. Therefore, this thesis examines two problems, which is how the mechanism and legal position of the parties in the process of disbursing Air Freight Carrier Liability Insurance (ATJPAU); and the validity of the Release and Discharge clause as an additional requirement in the payment of Lion Air JT 610 air accident insurance compensation. The research method is juridical-normative, which emphasizes written legal standards and informant interviews. This study concluded that in ATJPAU, passengers only have an agreement with an airline company that acts as the insured and the policyholder, so once the coverage funds from the insurance company are provided, the airline company no longer has the right to make payment withholdings beyond the administrative requirements stated in the aviation law. Moreover, both according to Indonesian and U.S. law, the Release and Discharge clause in this case violates insurance, aviation, consumer protection, and contract laws, and shall be ruled null and void."

"Skripsi ini membahas mengenai asuransi siber pribadi serta upaya hukum jika terjadi sengketa klaim dengan judul perlindungan terhadap risiko dan upaya hukum jika terjadi sengketa klaim dalam asuransi siber pribadi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) perlindungan terhadap risiko yang diberikan dalam polis asuransi siber pribadi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Umum BCA, dan 2) upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Tertanggung jika terjadi sengketa klaim asuransi siber pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode doktrinal. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu juga dilakukan wawancara sebagai penunjang. Akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa asuransi siber pribadi dapat melindungi kerugian finansial tertanggung akibat risiko yang dapat terjadi saat melakukan pembelanjaan online, melakukan transaksi pembayaran internet, dan apabila tertanggung menjadi korban pencurian identitas online. Namun demikian nyatanya pada saat proses pengajuan klaim yang diajukan oleh Tertanggung kepada Penanggung, tak jarang pula terjadi perselisihan antara Tertanggung dengan Penanggung yang tidak dapat diselesaikan melalui internal dispute resolutions. Apabila hal ini terjadi maka diperlukan upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh Tertanggung untuk dapat menyelesaikan sengketa yakni melalui jalur non litigasi (melalui LAPS SJK) maupun jalur litigasi. Skripsi ini menyarankan kepada masyarakat terutama masyarakat yang sering melakukan pembelian secara online untuk membeli polis asuransi siber pribadi sebagai perlindungan terhadap risiko yang dapat terjadi saat melakukan pembelanjaan online, melakukan transaksi pembayaran internet serta apabila masyarakat menjadi korban pencurian identitas online.

---

This thesis explores personal cyber insurance and legal remedies in case of claim dispute with the title "Protection Against Risk and Legal Remedies in case of Personal Cyber Insurance Claim Disputes." The issues discussed in this thesis are: 1) Protection against risks provided in the personal cyber insurance policy issued by PT Asuransi Umum BCA, and 2) legal remedies that can be taken by the Insured in the event of a personal cyber insurance claim dispute. The method used in this research is doctrinal method. The data used in this research consist of primary and secondary legal materials. In addition, interviews were also conducted to support the validation of this research. It is concluded that personal cyber insurance can protect the insured’s financial losses due to the risks that can occur when making online purchases, making internet payment transactions, and if the insured becomes a victim of online identity theft. However, in fact during the process of submitting claims submitted by the Insured to the Insurer, it is not uncommon for disputes between the Insured and the Insurer to occur that cannot be resolved through internal dispute resolutions. If this happens, other legal remedies are needed that can be taken by the Insured to be able to resolve the dispute, namely through non litigation (through LAPS SJK) or litigation channels. This thesis suggests the public, especially people who often make online purchases, to buy a personal cyber insurance policy as protection against risks that can occur when making online purchases, making internet payment transactions and if people become victims of online identity theft."

"Skripsi ini membahas mengenai kegagalan pembayaran klaim karena alasan likuidasi oleh perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama. Kegagalan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama ini telah memicu terjadinya aksi demo di Kantor Pusat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Pada skripsi ini, penulis membahas berkenaan dengan kegagalan pembayaran klaim karena alasan likuidasi oleh perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama dengan membaginya menjadi tiga buah pembahasan. Pembahasan pertama membahas mengenai pengertian asuransi berdasarkan hasil tinjauan dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, pengertian perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019, target tingkat solvabilitas internal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 pengertian risiko, peril, hazard, asuransi jiwa. Kedua, penulis membahas berkenaan dengan asuransi jiwa hingga klaim asuransi. Ketiga, penulis mengenai tanggung jawab pemegang polis ketika terjadi likuidasi, alasan penanggung mengundurkan waktu pelaksanaan pembayaran klaim asuransi. Dalam hal ini dibahas berdasarkan penelitian atas Putusan Nomor 482/PDT.G/2020/PN JKT. SEL antara Alexander Phuk Tjilen melawan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berdasar pada bahan hukum utama dengan cara mempelajari hal-hal yang mempunyai sifat teoretis yang berkenaan dengan asas-asas hukum, doktrin hukum di mana hal-hal tersebut memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Di mana dalam hal ini penulis mencapai suatu simpulan bahwa dalam perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama, para pemegang polis harus turut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

---

This thesis discusses the failure to pay claims due to liquidation by mutual insurance. Failure to pay claims by mutual insurance has triggered a demonstration at the Head Office of Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. In this thesis, the author discusses the failure to pay claims for reasons of liquidation by mutual insurance by dividing it into three discussions. The first discussion discusses the definition of insurance based on the results of a review of the Commercial Code and Law Number 40 of 2014, the definition of mutual insurance in Government Regulation Number 87 of 2019, the target level of internal solvency based on Financial Services Authority Regulation Number 1 /POJK.05/2018 definition of risk, peril, hazard, life insurance. Second, the author discusses life insurance and insurance claims. Third, the author discusses the failure to pay claims for reasons of liquidation by mutual insurance, the reasons for the insurer delaying the implementation of insurance claim payments. In this case, it is discussed based on research on Decision Number 482/PDT.G/2020/PN JKT. SEL between Alexander Phuk Tjilen against Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. The method used in this study is normative juridical, namely legal research based on the main legal material by studying things that have the nature of theoretical relating to legal principles, legal doctrines where these things have to do with the problem under study. The data used in this study are secondary data obtained through primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Where in this case the authors reach a conclusion that in mutual insurance, the insured must also be responsible for the losses suffered by the mutual insurance Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. "

"Pengusaha seringkali melakukan mutasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja karena adanya perselisihan yang terjadi antar kedua belah pihak. Tentunya hal ini akan menjadi dilematis bagi pekerja/buruh,yaitu mengikuti kebijakan pengusaha dan siap meninggalkan keluarganya atau menolak mutasi dan siap untuk kehilangan pekerjaannya.Metode penelitian yang digunakan adalah “law as it is written in the books” Jenis metode penelitian adalah yuridis normatif sebagai suatu proses menemukan suatu aturan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan atas dasar pengumpulan data yang sistematis dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran tentang penelitian yang akan diteliti, serta dengan menggunakan jenis data sekunder.Keabsahan pemutusan hubungan kerja dengan alasan menolak mutasi dalam beberapa putusan Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial masih didasarkan pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja karena menolak mutasi berhak untuk mendapatkan hak-hak normatifnya sebagai akibat dari PHK. Perlindungan hukum dalam pemutusan hubungan kerja karena menolak mutasi dapat diatur secara otonom dalam peraturan perusahaan/perjanjian kerja dan/atau dalam perjanjian kerja bersama. sebaiknya mutasi harus dilaksanakan secara professional bukan dilaksanakan sebagai tindakan untuk membalas atau mengintimidasi pekerja/buruh. Selain itu, dalam pembuatan peraturan perusahaan/perjanjian kerja dan/atau perjanjian kerja bersama.

---

Employers often make mutations first before termination of employment due to disputes that occur between the two parties. Of course, this will be a dilemma for workers/workers, namely following the employer's policy and being ready to leave their families or refuse mutations and be ready to lose their jobs. The research method used is "law as it is written in the books" The type of research method is normative juridical as a process of finding a rule of law to answer the legal problems faced. The nature of the research is descriptive analytical by using qualitative data analysis methods, namely analysis carried out on the basis of systematic and thorough data collection to obtain an overview of the research to be studied, as well as by using secondary types of data. The validity of termination of employment on the grounds of refusing mutation in several judges' decisions at the Industrial Relations Court is still based on Article 32 of Law Number 13 of 2003. The consequences of the Termination Law for refusing to transfer are entitled to obtain their normative rights as a result of layoffs. Legal protection in termination of employment for refusing to transfer can be regulated autonomously in company regulations/employment agreements and/or in collective labor agreements. it should be carried out professionally rather than carried out as an act to retaliate or intimidate workers/ laborers. In addition, in making company regulations / employment agreements and / or collective labor agreements."