Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kedisiplinan merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Povinsi DKI Jakarta dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedisiplinan setiap individu Pegawai Negeri Sipil berbeda beda Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan faktor apa saja yang memengaruhi kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Povinsi DKI Jakarta teori yang digunakan yaitu teori manajemen sumber daya manusia sektor publik dan teori faktor kedisiplinan Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian dan dianalisis menggunakan Uji Korelasi Rho Spearman untuk mengukur korelasi dua variabel berskala ordinal. Sampel dalam penelitian ini adalah 97 Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Povinsi DKI Jakarta menggunakan metode simple random sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tujuh faktor yang memengaruhi kedisiplinan pegawai koefisien korelasi terkuat dimiliki oleh variabel keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan dan selanjutnya diikuti oleh variabel ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan bagi pegawai ada tidaknya pengawasan oleh pimpinan kebiasaan positif di lingkungan kerja besar kecilnya kompensasi ada tidaknya keteladanan pimpinan dan ada tidaknya perhatian oleh pimpinan.

---

Discipline is an important factor that must be owned by Kelurahan in order to provide services to the community Discipline of each Civil Servant is different. Therefore this study was conducted with the aim to explain what factors influence the discipline of Kelurahan Civil Service. The theory which is used in this analysis is human resource management in public sector and discipline factor theory. This research applied quantitative approach using questionnaire as a research instrument and analyzed using Rho Spearman correlation test to measure the correlation between two variables with ordinal scale. The sample in this study was 97 Civil Servants collected by using simple random sampling technique. The results show that from seven factors that influence civil servant discipline the strongest correlation coefficient owned by the variable courage leadership in taking action and subsequently followed by the variable whether there is a rule certainly can be used as a guideline for employees whether there is any supervision by the leadership positive habits in the workplace the size of the compensation the existence of exemplary leadership and whether there is an attention by the leadership."

"DKI Jakarta sebagai ibukota negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar dan akan sangat bermanfaat bila dioptimalkan pemungutannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga amil zakat yang profesional akan menciptakan kepercayaan dan kepuasan Muzakki dalam hal membayar zakat penghasilan. Kepercayaan dan kepuasan Muzakki melibatkan faktor-faktor reliability, responsiveness, confidence, emphaty, tangible, credibility, human resource, dan morality. Penelitian ini menggunakan analisa crosstab dan Structural Equation Model (SEM) pada 94 responden (Pegawai Negeri Sipil pemerintah provinsi DKI Jakarta), dengan menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memiliki kepercayaan yang cukup tinggi kepada lembaga amil zakat, namun belum merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Pemberlakuan peraturan pemerintah atas kewajiban membayar zakat penghasilan dan sosialisasi akuntabilitas serta keberhasilan yang telah dicapai lembaga amil zakat merupakan kunci terlaksanannya pengumpulan zakat penghasilan yang optimal.

---

DKI Jakarta as the capital of a country with the largest Moslems in the world has the very large zakat potential and will be very useful when it levied optimized. This study shows that professional zakat institutions will create trust and satisfaction from their Muzakki, one of which is in terms of paying income zakat. Muzakki?s confidence and satisfaction in paying zakat on zakat institutions involving reliability, responsiveness, confidence, empathy, tangible, credibility, human resource, and morality. This study uses crosstabs analysis and Structural Equation Model (SEM) in 94 respondents (civil servants of DKI Jakarta province government), by using Partial Least Square (PLS). The results showed that the respondents have a high enough confidence to zakat institutions, but not satisfied with the zakat institution?s service. The implementation of government regulations on the obligation to pay income zakat and socialization about accountability and the success that has been achieved by zakat institutions are the key of an optimal zakat collection."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pengembangan Karir di lingkungan Satuan Kerja KPU Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan faktor penghambat berkembangnya karir PNS di lingkungan Satuan Kerja KPU Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Pengembangan karir di KPU Provinsi DKI Jakarta tetap dilakukan walaupun KPU RI tidak memiliki Badan Diklat dengan cara melakukan workshop pada event-event yang akan berlangsung seperti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan datang di Provinsi DKI Jakarta para peawai yang bertindak sebagai kelompok kerja mengikuti workshop yang dilakukan untuk kelancaran tahapan pemilu dalam menguasai atruran aplikasi yang digunakan serta ketetan waktu penyelesaian pekerjaanFaktor penyebab terjadinya hambatan pengembangan tidak terlalu signifikan karena faktor tersebut hanya karena adanya miskomunikasi saat pegawai yang diperbantukan berada di KPU Provinsi DKI Jakarta setelah keryakan yang diperbantukan di tarik kembali akses tentang informasi maupun pelayanan SDM berjalan dengan baik selain itu juga tergantung kepada pangkat dan golongan yang PNS miliki.

---

This study aims to explain the Career Development Unit within the KPU Jakarta, explained the factors inhibiting the development of career civil servants in the Unit KPU Jakarta. This study used a qualitative approach, with data collection through interviews. The results showed Career development in KPU Jakarta is still being done even though the Commission RI does not have a Training Agency by conducting workshops on the events that will take place as the General Election of Governor and Vice Governor forthcoming in Jakarta the peawai acting as a group work attended a workshop conducted for the smooth election stages in mastering atruran applications used and ketetan time of completion of work factors that cause the occurrence of resistance development is not very significant because these factors only due to miscommunication when an employee seconded is in KPU Jakarta after keryakan seconded in pull back the access of information and human resources services running properly but it also depends on the rank and class that civil servants have.

"

"Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu komponen terbesar Penerimaan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta, karena itu kepatuhan wajib pajak penting dalam rangka keberhasilan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Karya akhir ini bertujuan untuk menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta, yaitu faktor kualitas pelayanan oleh fiskus, pengetahuan perpajakan wajib pajak serta kebijakan tarif yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, metode analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian menunjukan bahwa Variabel Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Pajak dan Kebijakan Tarif memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

---

Vehicle tax is one of the main contributor to DKI Jakartas regional government budget, which make the taxpayers compliance crucial to its successful collection. The purpose of this thesis is to analyze several factors that influencing the tax payers compliance in DKI Jakarta Province, those factors are tax offices service quality, taxpayers tax knowledge and the applied tax rate policy. This research is a descriptive research with quantitative method. The data is analyzed using the Structrural Equation Modelling (SEM). The result shows that the variables Service Quality, Tax Knowledge and Tax Rate Policy have a positive and significant influence on the Taxpayers compliance."

"Guru merupakan salah satu profesi penting yang memegang banyak peranan dalam kemajuan suatu bangsa. Guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar bertanggung jawab untuk membentuk murid-muridnya menjadi manusia-manusia yang lebih baik melalui pendidikan secara formal, yakni sekolah. Tenaga pendidik yang baik mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaannya karena menganggap profesinya sebagai guru adalah bentuk pengabdian terhadap bangsa, sehingga dalam menjalankan profesinya, seorang guru akan melakukan yang terbaik sebagai wujud loyalitas yang dimilikinya. Guru yang berkomitmen terhadap pekerjaannya akan tercermin melalui kinerjanya dan cenderung mencapai kesuksesan dalam mengajar. Loyalitas terbentuk dari dalam diri seseorang atau dari internal dan dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya pula. Faktor individu seperti integritas seorang guru merupakan faktor internal yang memengaruhi tingkat loyalitas, sementara faktor eksternal yang memengaruhi, salah satunya adalah kepuasan terhadap hal-hal yang ada di tempatnya bekerja, yakni sekolah. Lingkungan kerja yang nyaman tentu akan mendorong seorang guru untuk semakin menyukai pekerjaannya. Secara rinci, faktor eksternal yang berpotensi untuk memengaruhi loyalitas guru antara lain adalah kepuasan terhadap gaji yang diterimanya, kepuasan terhadap beban kerja yang dilimpahkan sebagai pengajar, kepuasan terhadap pimpinan di sekolah, kepuasan terhadap rekan kerja, kepuasan terhadap penghargaan yang diterimanya di sekolah, kepuasan terhadap ketertiban, dan kepuasan terhadap fasilitas di sekolah. Tugas akhir ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat loyalitas guru di Komunitas Guru X di Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode partial least square dan classification and regression tree (CART) untuk menganalisis profil guru dengan tingkat loyalitas tinggi tersebut. Data yang digunakan diperoleh melalui teknik haphazard sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat loyalitas guru di Komunitas Guru X di Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa kepuasan guru terhadap gaji yang didapatkan dan kepuasan terhadap pimpinan sekolah, serta faktor internal yaitu integritas. Profil guru dengan peluang paling besar untuk memiliki loyalitas tinggi antara lain: berintegritas tinggi atau memiliki usia di atas 40 tahun atau memiliki integritas rendah, tetapi memiliki kepuasan terhadap gaji dan pimpinan di sekolah yang tinggi.

---

Teaching is one of the most necessary professions that holds significant roles in advancing the nation. Teachers as an educator and preceptor embrace the responsibility to form their disciples for the better through formal education, namely schools. A meritorious teacher has high level of loyalty to the profession since being a teacher is considered as a dedication to the nation, and hence a teacher will perform well as an express of their loyalty. Loyalty of teachers will be reflected on their performance and tend to succeed on educating the students. However, the loyalty is not merely formed from the personality or character, but also influenced by external factors. A personality factor such as teachers’ integrity takes part as an internal factor in affecting the loyalty level and ones of the external factors influencing teachers’ loyalty are their satisfactions towards the school circumstances. A proper work environment encourages a teacher to like the profession more. More detail, external factors such as pay satisfaction, workload satisfaction, supervisor satisfaction, coworker satisfaction, appreciation satisfaction, discipline satisfaction, school facilities satisfaction are potentially give influences to teachers’ loyalty. In this thesis, a research about factors analysis for teachers’ loyalty level in An X Teacher Community in DKI Jakarta Province will be conducted with partial least square (PLS) and classification and regression tree (CART) method will be used for the teachers with high level of loyalty profile analysis purpose. Data will be sampled by using haphazard sampling technique. This research concludes if external factors pay and supervisor satisfaction, as well as internal factor integrity do affect the loyalty level of teachers in An X Teacher Community at DKI Jakarta Province. Profile of teachers with the largest probability to have high level of loyalty, such as: to have high level of integrity or are more than 40 years old or to have low level of integrity, but with the high level of pay and supervisor satisfaction."

"Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat DKI Jakarta. Program ini dibuat sejak tahun 2002 hingga sekarang. Sejak tahun 2002 Kelurahan Kampung Melayu telah melaksanakan program PPMK, namun pada pelaksanaan program PPMK di Kelurahan Kampung Melayu menunjukan bahwa pencapaian tujuan program PPMK untuk menciptakan masyarakat yang swadaya di dalam penataan dan perbaikan lingkungan serta peningkatan kemampuan masyarakat menjadi mandiri belum tercapai. Penelitian ini bertujuan adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada program PPMK di Kelurahan Kampung Melayu. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat pada program PPMK di Kelurahan Kampung Melayu adalah sosialisasi PPMK, dana program PPMK, sumber daya manusia, koordinasi, pengawasan, pendamping program,dan lingkungan fisik wilayah, sosial, dan ekonomi.

---

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) is a program created by the Government of Jakarta that aims to empower the people of Jakarta. This program was made from 2002 until now. Since 2002 the PPMK program had been implemented in the village of Kampung Melayu. The implementation of the PPMK program in Kampung Melayu shows that the achievement of program for creating a society that is self-supporting in the structuring and improvement of the environment and improving the ability of people to become independent has not been achieved. The aim of this study is to analyze the factors that affect the civil participation in PPMK program in Kampung Melayu . The approach used in this study is a qualitative approach, with in-depth interviews and a literature study. These results indicate that the factors that affect the civil participation in PPMK are socialization PPMK, PPMK program funding, human resources, coordination, supervision, companion programs, and the physical, social and economy environtment of the region."

"ABSTRAKAwal tahun 2019 terjadi peningkatan insiden DBD di hampir seluruh wilayahIndonesia. Data 2014-2015 menunjukkan DKI Jakarta selalu memiliki IR DBD di atasangka Nasional. Pola peningkatan IR DBD di DKI Jakarta sangat bervariasi antarKelurahan, beberapa Kelurahan mengalami peningkatan kasus sangat tinggi sementaraKelurahan lain justru turun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yangberhubungan dengan peningkatan IR DBD per Kelurahan periode Januari-Mei 2019.Jenis penelitian observasional analitik dengan disain cross sectional. Hasil penelitianmendapatkan model fit multivariat memuat 3 variabel yang mempengaruhi peningkatanIR DBD per Kelurahan, yakni Angka Bebas Jentik (ABJ) dengan nilai Prevalens Rasio(PR) 1,66 (95% CI= 1,14-2,41), IR DBD sebelumnya, PR 0,60 (95% CI = 0,42-0,86)dan proporsi umur 6-17 tahun PR sebesar 1,52 (95% CI= 1,06-2,16). Untuk mencegahpeningkatan IR DBD tingkat Kelurahan maka ABJ perlu ditingkatkan minimal 90-95%dan dipertahankan bagi yang telah mencapai ≥ 95% melalui upaya pokok pengendalianvektor DBD yakni dengan melaksanakan kegiatan PSN 3 M Plus dan Gerakan 1 Rumah1 Jumantik (G1R1J), pihak Sekolah perlu dilibatkan dalam gerakan PSN ini sebabproporsi usia Sekolah SD sd SMA yang tinggi berperan dalam peningkatan IR DBD,Dinas Kesehatan beserta jajarannya perlu memberikan feed back pelaporan DBD kepadamasyarakat dan lintas sektor di tingkat Kelurahan secara rutin agar masyarakat dan aparatKelurahan senantiasa waspada terhadap potensi peningkatan kasus DBD di wilayahnya,untuk menjaga kualitas PE DBD hendaknya senantiasa mendapat pembinaan dari Dinkesdan Sudinkes.

---

ABSTRACTBeginning 2019 year the incidence of dengue was increase in almost all of regions inIndonesia. Data from 2014 to 2015 shows that DKI Jakarta always has a DHF incidencerate above the national rate. The pattern of increasing DHF IR in DKI Jakarta variesgreatly among urban villages, some urban villages have experienced very high increasein cases while other urban villages have actually declined. This study aims to determinethe factors associated with an increase in DHF Incidence Rate by urban village in theperiod January to May 2019. This research is an analytic observational type with crosssectional design. The results get a multivariate fit model containing 3 variables that affectthe increase in DHF per village, namely larvae free rate (ABJ) with a Prevalence Ratio(PR) 1.66 (95% CI = 1.14-2.41), DHF Incidence Rate previously, PR was 0.60 (95% CI= 0.42-0.86) and the proportion of ages 6-17 years of PR was 1.52 (95% CI = 1.06-2.16). To prevent an increase in DHF at the Village level, the ABJ needs to be increasedby at least 90-95% and maintained for those who have reached ≥ 95% through the mainefforts to control the DHF vector, namely by carrying out the activities of the PSN 3MPlus and Movement 1 House 1 Larva Monitor (G1R1J), parties Schools need to beinvolved in this PSN movement because a high proportion of elementary school age tosenior high school plays a role in increasing DHF Incidence Rate, the Health Office andits staff need to provide DBD reporting back to the community and cross-sectoral at theurban village level regularly so that the community and village's officials are always onthe lookout for the potential increase in dengue cases in their region, to maintain thequality of DHF Epidemiological Investigation should always receive guidance from thePublic Health Office of DKI Jakarta Provincial."

"Skripsi ini membahas tentang analisis implementasi penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) pada pegawai negeri sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan sasaran kerja pegawai (SKP) sebagai penilaian kinerja bagi pegawai negeri sipil mulai digunakan secara serentak pada tahun 2014 termasuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Skripsi ini mengangkat dua pertanyaan penelitian yaitu bagaimana implementasi penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) pada pegawai negeri sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dan apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Van Metter dan Van Horn sebagai acuan pengukuran dalam perolehan informasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta belum maksimal dalam pengimplementasian sasaran kerja pegawai (SKP). Hal tersebut terjadi karena disebabkan beberapa hambatan, diantaranya tidak adanya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jabatan pada setiap jabatan yang diemban pegawai negeri sipil Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.

---

This thesis discusses the analysis of the implementation of employee appraisal target (SKP) on civil servants in the Election Commission of Jakarta. Employee policy objectives (SKP) as a performance evaluation for civil servants began to be used simultaneously in 2014 included the Provincial Election Commission of Jakarta. This thesis studies raised two questions, namely how the implementation of employee appraisal target (SKP) on civil servants in the Election Commission of Jakarta and what are the obstacles in the implementation of this policy. This study uses a post-positivist approach to qualitative data analysis techniques. This study uses the theory of public policy implementation by Van Metter and Van Horn as a reference measurement in the acquisition of information research. The results of this study indicate that the Election Commission of Jakarta is not maximized in the implementation of the objectives of employee (SKP). This happens because due to several obstacles, including lack of basic tasks and functions (TOR) positions at each position that carried civil servants Election Commission of Jakarta."

"Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah sarana kesehatan terdepan yang memberi pelayanan kesehatan termasuk gizi kepada masyarakat. Upaya perbaikan gizi melalui puskesmas bertujuan untuk menangulangi masalah gizi dan meningkatkan status gizi masyarakat. Di Puskesmas Kecamatan upaya perbaikan gizi dilaksanakan oleh Ahli Gizi, namun di Puskesmas Kelurahan upaya perbaikan gizi dilaksanakan oleh beberapa macam tenaga gizi puskesmas seperti Ahli Gizi, Pembantu Ahli Gizi, bidan, perawat, atau tenaga kesehatan lainnya. Upaya perbaikan gizi melalui Puskesmas Kelurahan, belum dapat dilaksanakan secara efektif karena belum semua Puskesmas Kelurahan memiliki tenaga gizi yang professional dalam bidang gizi, kemampuan terbatas, dan masalah gizi yang dihadapi sangat luas.Mengingat bahwa di Propinsi DKI Jakarta belum pernah dilakukan penelitian terhadap kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan dalam kegiatan gizi posyandu, serta mengacu kepada penelitian sebelumnya di tempat lain, maka perlu dilakukan penelitian agar diperoleh informasi bagaimana gambaran kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan dalam kegiatan gizi posyandu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Rancangan penelitian yang digunakan adalah Cross sectional dengan pendekatan pengukuran kuantitatif dan kualitatif. Sampel penelitian adalah seluruh petugas gizi puskesmas kelurahan di Propinsi DK.1 Jakarta yang berjumlah 274 orang petugas gizi puskesmas kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan 48,9 % kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan balk dan 51,1 % kinerja buruk. Sebanyak 46,4 % petugas gizi puskesmas kelurahan melakukan kegiatan gizi posyandu dengan balk dan 53,6 % melakukan kegiatan gizi posyandu tidak balk.Berdasarkan analisis multivariat dengan uji Regresi Logistik Ganda, didapat adanya hubungan yang bermakna dengan kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan adalah kegiatan gizi posyandu, pendidikan petugas, lama kerja petugas, supervisi petugas gizi puskesmas kecamatan, dan pembinaan Kepala Puskesmas Kelurahan. Sedangkan yang berhubungan secara statistik dengan kegiatan gizi posyandu adalah usia petugas, sarana transportasi, sarana kegiatan, beban tugas dan pembinaan Kepala Puskesmas Kelurahan.Penelitian ini menyarankan bahwa untuk meningkatkan kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan dalam kegiatan gizi posyandu perlu dilakukan pengaturan pegawai di puskesmas kelurahan dimana petugas yang berusia < 44 tahun ditugaskan sebagai petugas gizi dan untuk meningkatkan kinerjanya dapat ditingkatkan pendidikannya sampai jenjang D3 atau S1 gizi. Disamping itu untuk menunjang dalam pelaksanaan kegiatan gizi di posyandu perlu didukung dengan sarana transportasi berupa sepeda motor atau dana transportasi. Peranan pembinaan Kepala Puskesmas Kelurahan sangat mendukung terhadap peningkatan kinerja petugas gizi puskesmas kelurahan. Untuk menyampaikan informasi dari tingkat Sudinkes atau Dinas Kesehatan maka supervisi Petugas Gizi Puskesmas Kecamatan sangat membantu dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan kinerja petugas gizi Puskesmas Kelurahan.

---

Primary Health Centres (Puskesmas) is the frontier of health care services including nutrition services. The nutrition program through Puskesmas is aimed to overcome nutrition problem and improve nutritional status of the population. In sub-district Puskemas, the nutrition program is conducted by a nutritionist. However, in Puskesmas kelurahan, the program is conducted by various staff qualifications, such as nutritionist, assistant nutritionist, midwives, nurses, or other health care professionals. Nutrition program in Puskesmas has not been properly conducted as not all Puskesmas Kelurahan have the appropriate nutritionist, or have limited skill, while the nutrition problem is very wide.

As there has been no known studies in the performance of the nutrition staff in the Posyandu activities in DKI Jakarta, it is thought that such studies is important to be conducted. The design used in this study is a Cross Sectional study with quantitative and qualitative approach. Samples were drawn from a population of 274 nutrition staff in Puskesmas kelurahan. The result was that 48.9% of respondents showed good performance and 46.4% conducted good nutrition activities in the Posyandu.

Multivariate analysis with double logistic regression showed significant relationship between performance of nutrition staff with (I) nutrition activities in Posyandu, (2) education level, (3) length of services, (4) supervision from Puskesmas Kecamatan, and (5) guidance from head of the Puskesmas. Statistically significant relationships were found between Posyandu nutrition activities and (1) age of staff, (2) availability of transportation means, (3) equipments availability, (4) workload, and (5) guidance from head of the Puskesmas.

The study suggested that to improve nutrition staff performance in Posyandu nutrition activities it is necessary to manage the staff so that appointed nutrition staff would be less than 44 years in age. To improve the performance it is suggested to increase education level of the staff to at least diploma level or a degree in nutrition. Availability of transportation vehicles or sufficient find for transportation is also recommended to improve the Posyandu activities. Guidance from head of the Puskesmas is also necessary to improve the performance of the staff. Supervision from the Puskesmas Kecamatan nutritionist is also important to communicate information from district health office in order to improve performance of the star."

"DKI Jakarta merupakan wilayah dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi, artinya rawan terjadi pelanggaran Pemilu termasuk netralitas ASN. Tidak hanya itu, DKI Jakarta juga merupakan wilayah dengan jumlah ASN terbanyak. Kedudukannya sebagai Ibu Kota juga menempatkan DKI Jakarta menjadi perhatian nasional dengan berbagai dinamika politiknya. Namun, dari beberapa tantangan yang disebutkan, faktanya, DKI Jakarta adalah wilayah dengan kasus pelanggaran netralitas ASN terendah dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terlepas dari peran pengawasan Pemprov DKI Jakarta, mengingat 99,5% pelanggar netralitas ASN berstatus sebagai pegawai instansi daerah. Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi KASN, Pemprov DKI Jakarta telah memenuhi hampir seluruh instruksi SKB No. 2 Tahun 2022, termasuk mengenai pembentukan Tim Internal Pengawas. Dalam implementasinya, Tim Internal Pengawas dinilai membantu tugas pengawasan netralitas ASN menjadi lebih masif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Tim Internal Pengawas Netralitas ASN Pemprov DKI Jakarta pada Pemilu 2024. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam implementasi kebiakan adalah komunikasi antara Satgas Nasional dengan Tim Internal Pengawas, serta keterbatasan wewenang Tim Internal Pengawas. Akan tetapi, Tim Internal Pengawas Netralitas Pemprov DKI Jakarta mengatasi hal tersebut melalui komitmen, sumber daya, dan struktur birokrasi yang mendukung.

---

DKI Jakarta is a region with the highest Electoral Vulnerability Index (EVI), indicating a high risk of election violations, including civil servant neutrality. Additionally, DKI Jakarta has the highest number of civil servants. Its status as the capital city also makes DKI Jakarta a national focus with various political dynamics. However, despite these challenges, DKI Jakarta has consistently had the lowest cases of civil servant neutrality violations year after year. This cannot be separated from the supervisory role of the DKI Jakarta Provincial Government, considering that 99,5% of civil servant neutrality violators are regional agency employees. Based on the monitoring and evaluation report from KASN, the DKI Jakarta Provincial Government has complied with almost all instructions of the Joint Decree No. 2 of 2022, including the formation of an Internal Oversight Team. In its implementation, the Internal Oversight Team is considered to have made the task of supervising civil servant neutrality more extensive. Therefore, this study aims to identify the factors influencing the implementation of the Internal Oversight Team policy for civil servant neutrality in the DKI Jakarta Provincial Government during the 2024 elections. The research approach used is post-positivist with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results show that the challenges in policy implementation include communication between the National Task Force and the Internal Oversight Team, as well as the limited authority of the Internal Oversight Team. However, the DKI Jakarta Provincial Government's Internal Oversight Team addresses these issues through commitment, resources, and supportive bureaucratic structure."