Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProgram kampung deret merupakan program yang dibuat untuk mengatasikawasan kumuh yang ada di DKI Jakarta. Dalam melaksanakan program ini,Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaidinas yang menyelenggarakan perumahan dan pemukiman di DKI Jakartaberperan dalam pelaksanaan program kampung deret secara efektif. Skripsi inimembahas efektivitas organisasi Dinas Perumahan dan Gedung PemerintahDaerah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan program kampung deret.Tujuannya untuk menjelaskan efektivitas organisasi Dinas Perumahan danGedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan programkampung deret. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi melaluicompeting values approach oleh Robbins. Penelitian ini adalah penelitianpositivis dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwaefektivitas organisasi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah ProvinsiDKI Jakarta belum efektif sepenuhnya dalam melaksanakan program kampungderet, terutama dalam hal pencapaian tujuan program kampung deret yang terterapada dasar hukum program ini.

---

ABSTRACTVillage of row houses program is a program made to overcome the slum area thatexist in DKI Jakarta. On implementing this program, Department housing andlocal government building of DKI Jakarta as a Department which organizehousing and settlement in DKI Jakarta has a role in implementing this programeffectively. The thesis contains about organizational effectiveness in Departmenthousing and local government building of DKI Jakarta on implementing village ofrow houses program. The purpose of this researches is to explain aboutorganizational effectiveness in Department housing and local governmentbuilding of DKI Jakarta on implementing village of row houses program. Thisresearch uses theory of organizational effectiveness by Robbins throughcompeting values approach. This study is a positivist with descriptive design.The result shows that organizational effectiveness has not effective at all onimplementing village of row houses program, especially in achieve the purposesof village of row houses program as described in legal basis"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas analisis dan perancangan sistem informasi pengelolaan Rusunami pada DPGP Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem informasi pengelolaan Rusunami pada DPGP Provinsi DKI Jakarta yang dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan baik oleh pengelola maupun penghuni. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan data primer dan sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dan observasi lapangan serta studi kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini adalah rancangan sistem informasi pengelolaan Rusunami pada DPGP Provinsi DKI Jakarta ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan baik oleh pengelola maupun penghuni agar dapat menyelesaikan masalah-masalah yang teridentifikasi.

---

ABSTRACTThis study discusses the information system analysis and design of flats management at HGBD of Jakarta Provincial. The purpose of this study is to design information systems of flats management at HGBD of Jakarta Provincial to produce the information needed by both managers and residents. This research is a case study using primary and secondary data. The method used are interviews, field observations and literature study. The conclusion of this study is the design information systems of flats management at HGBD of Jakarta Provincial to produce the information needed by management and residents in order to solve the identified problems."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajemen piutang retribusi pada Rumah Susun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dan mencari tahu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan manajemen piutang retribusi belum berjalan secara efektif serta langkah-langkah apa saja yang dapat diambil oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta agar manajemen piutang retribusi dapat dilakukan dengan lebih efektif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan studi literatur, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kurang efektifnya manajemen piutang retribusi antara lain: keterbatasan kemampuan finansial warga relokasi, kekurangan dalam hal sumber daya manusia (SDM), kurang tegasnya pengelola di lapangan yang menjadikan menurunnya kesadaran penghuni dalam membayar tepat waktu, dan keterbatasan dalam hal penggunaan sistem teknologi informasi yang lebih terintegrasi dalam manajemen piutang. Terakhir, penelitian ini mengusulkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas manajemen piutang tersebut.

---

This study aims to analyze the effectiveness of the management of flats-retribution receivables at the Public Housing and Settlement Area Office of the DKI Jakarta Province. Factors contributing to the effectiveness are also elaborated along with the steps that can be taken to improve it. This research was conducted using a qualitative descriptive approach with data collection based on literature studies, interviews, observations, and documentation. The factors that contribute to the ineffectiveness of retribution receivables management include: the limited financial capabilities of relocated residents, a shortage of human resources (HR), the laxity of on-field management resulting in a decreased awareness among occupants to pay on time, and limitations in the use of a more integrated information technology system in receivables management. Lastly, this research proposes several recommendations to enhance the effectiveness of the said receivables management."

"Daerah Serta Efektivitras Pengelolaan BPHTB Setelah Dikelola Oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Penelitian ini menganalisis perbedaan peraturan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diggunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan mulai dikelola pada Tahun 2013 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta menganalisa efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setelah dikelola oleh Pemerintah Povinsi DKI Jakarta. Metode penelitian ini menggunakan studi kasus terhadap peraturan Undang-Undang serta Peraturan Daerah serta melakukan wawancara tentang kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di dalam pengelolaan PBB dan telah Efektinya penerimaan BPHTB yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

Goverment and effectiveness of the management BPHTB after managed by Pemerintah Provinsi DKI Jakarta This study analyzes the differences in management regulations that land and building tax band is used by the Central Government and Local Government which will begin in the year 2013 is managed by Pemerintah Provinsi DKI Jakarta and analyzing the effectiveness acceptance BPHTB after Povinsi managed by the Government of DKI Jakarta. This research method using case studies of regulatory law and local regulation and conduct interviews about the readiness of the Pemerintah Provinsi in the management of Land and Building Tax and has been effectiveness BPHTB managed by the Pemerintah Provinsi DKI Jakarta."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses difusi inovasi dalam kegiatan sosialisasi program Jakarta Open Data pada lingkungan internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hambatan atau kendala yang menyertainya. Hasil penelitian ini merupakan penjelasan dari Teori Difusi Inovasi dari Everett M. Rogers mengenai proses difusi inovasi dalam lingkup internal organisasi. Dengan menggunakan metode kualitatif dan strategi penelitian kasus, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan program Jakarta Open Data di lingkungan internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berlangsung sesuai dengan tahapan-tahapan difusi inovasi yang dijelaskan oleh Rogers tersebut. Beberapa hambatan proses difusi inovasi yang ditemukan adalah adanya penentangan dalam bentuk kebiasaan adopter terkait materi inovasi serta distorsi pesan dalam bentuk penggunaan bahasa teknologi informasi yang dinilai perlu untuk disederhanakan.

---

The research is aimed to find out the process of diffusion of innovation in the socialization activities on Jakarta Open Data program in internal Jakarta Provincial Government, as well as barriers that support it. The research result is taken from the innovation diffusion theory written by Everett M. Rogers about the diffusion of innovation process in the scope of the organization's internal. Through qualitative method and case research strategy, this research shows, in general, Jakarta Open Data has been implemented in accordance with the innovation diffusion stages as explained by Rogers. Some barriers found are opposition in the form of adopter habits related to innovation materials and distortion message in the form of use of information technology language that must be simplified."

"Karya akhir ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan aset tetap berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan menggunakan kriteria-kriteria menggunakan kriteria-kriteria dalam COSO di Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Sampel penelitian adalah 51 pegawai bagian anggaran, bagian keuangan, bendahara keuangan dan pengurus barang di Dinas KUMKMP Prov. DKI Jakarta dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa 69,58 pelaksanaan SPI di Dinas KUMKMP Prov. DKI Jakarta secara umum berada pada interval 'baik' dengan 'kurang baik'. pelaksanaan SPI sudah cukup baik meskipun masih memiliki kelemahan. Melalui wawancara dan observasi diketahui beberapa kelemahan dalam pengelolaan aset tetap, yaitu belum adanya standar operasional prosedur dalam pengelolaan aset, keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi pengelolaan aset, sistem informasi atas pengelolaan aset tetap belum dijalankan secara berkesinambungan dan belum diterapkan metode penyusutan atas aset tetap.

---

This thesis has the purpose to evaluate the effectiveness of the management of fixed assets based on the Government 39 s Internal Control System in accordance with Peraturan Pemerintah No. 60 2008 using COSO criteria at Department Cooperative, Small, Micro and Medium Enterprises Jakarta Capital City Government DCSME . The sample of research was 51 officers who came from various division at DCSME, such as budget division, finance division, finance and treasury by using purposive sampling technique.In general, the research showed that 69,58 implementation of Internal Control System ICS at DCSME in general, which is in the interval of good to less good rdquo . Thus the implementation of ICS at DCSME is quite good although it still has weaknesses. Based on interviews and observations known that there are weaknesses of the Government ICS in the management of fixed assets, such as lack of standard operating procedures in asset management, lack of human resources capability for management asset, information system for managing the fixed assets has not been executed on an ongoing basis and have not applied the method of depreciation of fixed assets. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kebijakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB-P2 khususnya Tunggakan Pajak di Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari sisi penerimaan pajak dan asas kepastian hukum, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Ibukota Jakarta Nomor 129 tahun 2013, Nomor 134 tahun 2014 dan Nomor 103 tahun 2016 tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Tunggakan PBB-P2 Untuk Tahun Pajak Sebelum Dikelola Pemerintah Daerah.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi pustaka dan wawancara tidak terstruktur dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini mengoptimalkan penerimaan pajak dari tunggakan pajak dan kebijakan ini tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. Dengan adanya kebijakan ini maka tunggakan pajak yang sudah lama tetap ditagih kepada wajib pajak, sedangkan PBB-P2 memiliki masa daluwarsa pajak 5 lima tahun. Hal ini merupakan salah satu dasar pertimbangan agar kebijakan PBB-P2 tentang tunggakan pajak sebaiknya dievaluasi kembali agar memenuhi asas kepastian hukum dalam mengelola tunggakan PBB-P2.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the tax policy of rural urban land and buildings PBB P2 in particular Tax Receivables in the Province of DKI Jakarta in terms of legal certainty, as stated in Governor of DKI Jakarta Regulation number 129 year 2013, number 134 year 2014 and number 103 year 2016 regarding the provision of principal deduction and the annulment administration charge of rural urban land and building tax receivable for the taxable year before managed by local government.This study use qualitative approach by data collection method in the literature study and interview unstructured to technique data analysis qualitatively. The results show that this policy optimizes tax revenue from tax arrears and this policy is not in accordance with the principle of legal certainty. Given this policy, long tax arrears are still billed to taxpayers, while PBB P2 has a tax period of 5 five years. This is one of the basic considerations for the PBB P2 policy on tax arrears should be re evaluated in order to meet the legal certainty principle in managing PBB P2 arrears."

"Tesis ini membahas mengenai implementasi program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dilihat dari tuntutan operasional, tuntutan sumber daya, dan dukungan aktor publik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivist. Validitas data dilakukan dengan metode triangulasi.Berdasarkan hasil analisis kerangka kerja dari Gordon Chase diperoleh kesimpulan bahwa terdapat permasalahan yang mengakibatkan program tersebut berlum berjalan dengan efektif. Permasalahan yang paling mendasar yang menyebabkan tidak efektifnya program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pada aspek tuntutan operasional yaitu proses kepesertaan, sehingga berimbas kepada aspek yang lainnya.

---

This thesis focuses about the implementation of Jakarta Health Card (KJS) program of DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to analyze the implementation of Jakarta Health Card (KJS) program seen from the operational demands, resource demands, and the support of public actors. This study is a qualitative research with post-positivist approach. The validity of data is done by triangulation method.Based on the framework analysis of Gordon Chase, it is concluded that there are problems that caused the program has not been operated effectively. The most fundamental problems that led to the ineffectiveness of the Jakarta Health Card (KJS) program of DKI Jakarta Provincial Government is the aspect of operational demands, membership process, that gives impact on the other aspects."

"ABSTRAKAplikasi tele-emergensi di provinsi DKI Jakarta diwujudkan dalam bentuk Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu SPGDT oleh Dinas Kesehatan provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaannya, SPGDT memerlukan sejumlah anggaran yang mencapai Rp 8.784.180.500 dan tersistemkan dalam e-budgeting. Sebuah bentuk pelayanan kesehatan memerlukan evaluasi ekonomi dengan analisis pembiayaan dan pertimbangan efektivitas biaya dari suatu program. Jika kedua analisis ini ditambahkan dalam sistem e-budgeting, maka diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi dan tujuan e-budgeting dengan lebih baik dan akurat. Hasil analisis biaya menunjukkan perbedaan hasil unit cost pada tahun 2013 dan 2016. Selisih unit cost per pasien adalah Rp 1.124.258, unit cost per fasyankes adalah Rp 59.283.008 dan unit cost per kegiatan adalah Rp 1.124.258. Hasil analisis efektivitas biaya tele-emergensi menunjukkan adanya kenaikan biaya, jumlah output dan unit cost, kecuali pada jumlah kegiatan pemberian rujukan rumah sakit dan kebutuhan ambulans yang mengalami penurunan masing-masing sebanyak -40 dan -42 dan angka kematian yang tidak membaik. Analisis dan rancangan sistem baru dalam rangka optimalisasi sistem e-budgeting akan ditambahkan pada fitur biaya yang sudah dikategorikan dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung serta penghitungan otomatis analisis biaya dan analisis efektivitas biaya.

---

ABSTRACTThe application of tele emergency in DKI Jakarta is realized by Integrated Emergency Management System SPGDT . In its implementation, SPGDT rsquo s budget requires to Rp 8,784,180,500 and systemized in e budgeting system. A health care requires an economic evaluation by cost analysis and cost effectiveness analysis. If these two analyzes are added in e budgeting system, it is expected to optimize the function and purpose of e budgeting better and more accurately. The result of cost analysis shows the difference of unit cost in 2013 and 2016. The difference of patient unit cost is Rp 1.124.258, fasyankes unit cost is Rp 59.283.008 and activity unit cost is Rp 1.124.258 The result of cost effectiveness analysis shows that the cost, output and unit cost are increase except for the number of hospital referrals and ambulance requirement that decreased by 40 and 42 and mortality did not improve. Analysis and new system design will be added to the cost features which categorized in direct and indirect costs and automatic calculation of cost analysis and cost effectiveness analysis"

"ABSTRAKKelayakan gedung pemerintahan, khususnya perkantoran dan sekolah untuk pelayanan masyarakat dan infrastruktur sosial, harus terjaga dengan baik. Ketika gedung tersebut perlu direhabilitasi total, pemerintah terkadang harus menggabungkan proses pembongkaran dan dekonstruksi bangunan. Dalam siklus pengelolaan aset pemerintah, prosesnya mulai dari menghapus aset dari sistem akuntansi, memilih kontraktor pembongkaran bangunan, kemudian menghasilkan aset baru, dengan memilih kontraktor lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, durasi proses aktual ini didapat lebih lama dari waktu yang direncanakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi manajemen dalam rangka memperbaiki proses penghapusan gedung pemerintah.Proses penelitian dimulai dari memperoleh faktor dominan yang mempengaruhi kelancaran proses penghapusan aset gedung dan didapatkan faktor-faktor tersebut yaitu kelayakan gedung, kelengkapan data aset, akurasi hasil penilaian, jadwal pelaksanaanpembongkaran, pemaketan kegiatan lelang, evaluasi durasi pelaksanaan, evaluasi lingkup pekerjaan dan penerapan denda keterlambatan. Berdasarkan faktor dominan tersebut diusulkan dua strategi alternatif yaitu berdasarkan manajemen aset strategis danintegrasi dengan proses pengadaan jasa konstruksi.

---

ABSTRACTThe feasibility of government building, especially offices and schools as public service and social infrastructures, must be well maintained. When the building needs to be majorly rehabilitated, the government sometimes has to combine building demolition and deconstruction process. In the government asset management cycle, the processstarts from erasing the asset from the accountancy system, by selecting a building demolition contractor, then produce a new asset, by selecting other builder contractor. In the past few years, the duration of this actual process acquired longer than the planned time. Therefore, this research aims to develop the management strategy in order to improve the government building disposal process.The process of the research is started from obtaining the dominant factors that influence the smoothness of the building asset disposal process and the factors is the feasibility of the building, the completeness of the asset data, the accuracy of the assessment results, the demolition schedule, packaging of the auction, evaluation of demolition duration, evaluation of scope of work and the application of the fine delays. Based on these dominant factors, two alternative strategies are proposed based on strategic assetmanagement and integration with the procurement process of construction Services."