Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan teknologi informasi di lingkungan organisasi pemerintah dewasa ini merupakan suatu keharusan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Badan Penanaman Modal dan Promosi BPMP Provinsi DKI Jakarta adalah instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas di dalam pembinaan dan pengembangan di bidang penanaman modal yang meliputi perencanaan promosi pelayanan dan fasilitasi penanaman modal dan pembinaan usaha daerah di Provinsi DKI Jakarta Saat ini BPMP DKI Jakarta telah memanfaatkan TI sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kinerja dalam memenuhi ketersediaan informasi bisnis dan mempercepat pelayanan perizinan investasi di DKI Jakarta melalui pelayanan terpadu satu pintu Upaya pemanfaatan TI di BPMP belum mencapai hasil yang optimal Masalah utama terletak pada pengembangan SI TI di BPMP belum dilaksanakan secara terencana sehingga pengembangan SI TI masih berjalan sendiri sendiri dan tidak selaras dengan visi misi dan tujuan organisasi Hal ini dikarenakan tidak adanya kebijakan terkait arah pengembangan SI TI di BPMP RITIK dan SIMDA Provinsi DKI Jakarta menginstruksikan agar seluruh instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merencanakan dan mengembangkan teknologi informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Untuk membuat suatu rencana strategis SI TI di BPMP diperlukan suatu metodologi Saat ini banyak tersedia metodologi metodologi untuk penyusunan rencana strategis SI TI seperti metodologi versi Ward dan Peppard Anita Cassidy dan versi Price Waterhouse Penelitian ini membahas metodologi apa yang dapat dengan cepat diterapkan dan sesuai dengan karakteristik organisasi BPMP dengan memperhatikan RITIK dan SIMDA Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi organisasi RITIK dan SIMDA maka metodologi versi Anita Cassidy merupakan metodologi yang dapat dengan cepat diterapkan oleh BPMP Kata Kunci Kajian Pendekatan Rencana Strategis Sistem Informasi Pemerintahan Badan Penanaman Modal dan Promosi xiii 129 halaman 13 gambar 6 tabel 4 lampiran

---

Investment and Promotion Board The application of information technology in today 39 s environment the government organization is a must in order to improve organizational performance and provide excellent service to the community Jakarta Investment and Promotion Board BPMP is a local government agency that has the task in coaching and development in the field of investment which includes the planning promotion services and investment facilitation and business development in the area of Jakarta Currently BPMP have made use of IT as a means to improve performance in meeting business information availability and speed up investment licensing services in Jakarta through the one stop service Efforts to use IT in BPMP not achieve optimal results The main problem lies in the development of IS IT in BPMP not be planned so that the development of the IS IT still walk on their own and are not aligned with the vision mission and goals of the organization This is due to the absence of relevant policies towards the development of IS IT in BPMP RITIK and SIMDA instructed all government agencies of Jakarta to plan and develop information technology in accordance with the duties and functions To create a strategic plan of IS IT in BPMP needed a methodology Today many available methodologies for strategic planning of IS IT such as methodologies version Ward and Peppard Anita Cassidy and Price Waterhouse version This study discusses the methodology of what can be quickly implemented and in accordance with the characteristics of the organization with regard RITIK BPMP and SIMDA Based on the analysis of the condition of the organization RITIK and SIMDA then Anita Cassidy version of the methodology is a methodology that can be quickly implemented by BPMP Key words The Study of the Approaches Information Systems Strategic Planning Government Investment and Promotion Board xiii 129 pages 13 pictures 6 tables 4 attachments."

"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. DPMPTSP memegang peranan penting dalam mewujudkan iklim investasi dan berbisnis yang mudah, cepat, nyaman, transparan dan tidak berbelit-belit, serta menciptakan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan kualitas yang prima. Menurut hasil survei kemudahan berusaha atau Ease Of Doing Business (EODB) tahun 2017 yang dilakukan oleh World Bank Group, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan bobot nilai sebesar 78% sehingga berkonstribusi meningkatkan peringkat Indonesia secara keseluruhan sebanyak 34 peringkat dalam dua tahun terakhir. Sampai dengan saat ini EODB Indonesia hanya menempati peringkat 73 dari 190 negara. Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya peningkatan peringkat kemudahan berusaha di DKI Jakarta, salah satunya adalah belum optimalnya pemanfaatan SI/TI dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini masih terdapat pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan secara manual, duplikasi dan dualisme data, sistem informasi yang belum terintegrasi (silo) dan investasi SI/TI belum mendukung tujuan organisasi. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah Ward dan Peppard dengan alat analisis seperti Mission Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factor, PESTEL, McFarlan Strategic Grid, dan tren teknologi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan analisis data kualitatif menggunakan analisis tematik. Penelitian ini menghasilkan perencanaan strategis sistem informasi yang terdiri dari strategi SI, strategi TI, strategi manajemen SI/TI dan peta jalan pengembangan SI/TI yang selaras dengan strategi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

---

Jakarta Investment and One-Stop Integrated Service Department (DPMPTSP) is the Regional Organization of the DKI Jakarta Provincial Government which responsible to the investment and the implementation of licensing and non-licensing services. DPMPTSP plays an important role in realizing easy investment climate and business, fast, convenient, transparent and not complicated, and creates licensing and non-licensing services with excellent quality. According to the results of the Ease Of Doing Business (EODB) survey conducted by the World Bank Group in 2017, DKI Jakarta Province has a score of 78%, contributing 34 rankings in overall Indonesia in the past two years. Until now, EODB Indonesia is only ranked 73 out of 190 countries. There are several problems that cause failure to improve the ranking of ease of doing business in DKI Jakarta, one of them is the use of IS/IT in supporting governance that has not been optimal. At present there are still licensing and non-licensing services that are processed manually, duplication and dualism of data, information systems that are not yet integrated (silos) and investment in IS / IT have not supported organizational goals. The methodology used in this study is Ward and Peppard with analytical tools such as Mission Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factors, PESTEL, McFarlan Strategic Grid, and technological trends. The research method used in this study is a qualitative research method and qualitative data analysis using thematic analysis. This study produces an information system strategic planning which consisting of the IS strategy, IT strategy, IS/IT management strategy and the IS/IT development roadmap that conformable with the Jakarta Investment and One-Stop Integrated Service Department strategy."

"ABSTRAK<>br>Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kepegawaian daerah. BKD memegang peranan penting dalam mewujudkan sumber daya manusia SDM aparatur Pemprov. DKI Jakarta yang berjati diri, professional dan berdaya saing global. Namun pada kenyataanya proses pengelolaan kepegawaian daerah masih menemui banyak permasalahan. Permasalahan yang dimaksud antara lain sistem investasi yang ada belum mendukung tujuan bisnis organisasi, duplikasi dan dualisme data, serta sistem informasi yang tidak terintegrasi silo . Permasalahan tersebut terjadi karena belum tersedianya perencanaan strategis SI/TI. Penelitian ini membahas bagaimana perencanaan strategis SI/TI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis BKD Provinsi DKI Jakarta. Metodologi Ward dan Peppard digunakan sebagai pedoman pada penyusunan perencanaan strategis SI/TI dengan metode olah data seperti analisis SWOT, CSF, Value Chain, McFarlan Strategy Grid, dan PEST. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah rumusan perencanaan strategis SI/TI yang terdiri dari Strategi Bisnis SI, Strategi TI, dan Strategi Manajemen SI/TI.

---

ABSTRACT<>br>The Regional Personnel Board BKD of DKI Jakarta Province is the supporting element of the Regional Government in managing the regional personnel. BKD plays an important role embodying human resources HR of apparatus Provincial Government of DKI Jakarta that had self identity, professional, and global competitiveness. But in fact, the process of managing the local staff still encounter many problems. The problems in question include the existing investment system has not supported the organization 39 s business goals, duplication, and dualism of data, as well as information systems that are not integrated silo . The problem occurs due to unavailability of strategic planning of information system. This study discusses how the strategic planning of information system that accordance with BKD DKI Jakarta Province 39 s business needs. The Ward and Peppard methodology is used as a guide to the preparation of strategic planning of information system with data processing methods such as SWOT, CSF, Value Chain, McFarlan Strategic Grid, and PEST analysis. Data collection was obtained through interviews, observation, and secondary data. The results of this study are the formulation of strategic planning of information system consisting of Business IS Strategy, IT Strategy, and IS IT Management Strategy."

"Pemanfaatan sistem informasi/ teknologi informasi saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan setiap organisasi termasuk bagi penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit. Permasalahan utama yang dihadapi ialah munculnya sistem-sistem yang berjalan sendiri-sendiri dan terjadinya pengulangan proses yang sama antar unit kerja yang ada. Perlu dilakukan perencanaan dalam level strategis agar sistem informasi/ teknologi informasi tak hanya sekedar menunjang kemudahan pelaksanaan proses bisnis tapi juga mampu mendorong tercapainya keunggulan bersaing.Metodologi perencanaan strategis yang digunakan mengacu pada Ward and Peppard's Strategic Planning dan akan diintegrasikan dengan beberapa teknik analisa seperti CSF, Balanced Scorecard, SWOT, Matriks Portofolio Aplikasi McFarlan dan teknik lainnya. Perencanaan dilakukan dalam beberapa tahapan: (1) Analisa internal SI/TI; (2) Analisa eksternal SI/TI; (3) Analisa internal bisnis; (4) Analisa eksternal bisnis; (5) Analisa strategi bisnis; (6) Proses strategi SI/TI; (7) Analisa kondisi masa depan; dan (8) Analisa rencana pengembangan.Hasil yang diperoleh dari penelitian di Rumah Sakit Umum XYZ yaitu strategi SI bisnis, strategi TI, strategi manajemen SI/TI dan Road Map. Lima strategi SI bisnis yaitu: (1) Pengintegrasian sistem; (2) Fokus pada ceruk pasar; (3) Kedekatan dengan pelanggan; (4) Diferensiasi produk; serta (5) Membangun citra perusahaan. Empat strategi TI yang diperlukan untuk mendukung strategi SI yaitu implementasi Service Oriented Architecture (SOA), pemanfaatan website, pemanfaatan social networking, serta implementasi mobile portal. Strategi manajemen SI/TI yaitu dengan dilakukan perubahan struktur organisasi yaitu dengan memisahkan antara unit SIM dengan unit Kesekretariatan. Fungsi kerja di unit SIM yang pada awalnya hanya dibagi ke dalam dua fungsi (pengelolaan halhal terkait perangkat keras dan perangkat lunak) perlu disesuaikan dan dibagi ke dalam tiga fungsi kerja: (a) Pengelolaan dan Pengembangan; (b) Teknis dan Pemeliharaan; serta (c) Infrastruktur dan Keamanan Jaringan. Pengembangan sistem informasi akan dilaksanakan dalam dua tahun dan akan dibagi ke dalam empat tahap berdasarkan posisinya pada kuadran portofolio aplikasi yaitu: Tahap pertama - Pengembangan sistem inti 1, dilaksanakan pada kuartal 1 hingga 4 di tahun pertama; Tahap kedua - Pengembangan sistem inti 2, dilaksanakan pada kuartal 1 di tahun kedua, Tahap ketiga - Pengembangan sistem penunjang dan strategis, dilaksanakan pada kuartal 2 hingga 3 di tahun kedua; dan Tahap keempat

---

Use of information systems/ information technology nowadays has become a necessity for every organization including health care providers like a hospitals. The main problems is the emergence of systems that run individually and the repetition of the same process between work units. Planning needs to be done on a strategic level so that information systems/ information technology not just support the ease of implementation of business processes but also able to encourage the achievement of competitive advantage.

Strategic Planning Methodology to be used will be based on Ward and Peppard's Strategic Planning and will be integrated with several analysis techniques such as CSF, Balanced Scorecard, SWOT, McFarlan Application Portfolio Matrix and another techniques. Planning conducted in several steps: (1) Internal IS/IT analysis; (2) External IS/IT analysis; (3) Internal business analysis; (4) External business analysis; (5) Business strategy analysis; (6) IS/IT strategy process; (7) Future condition analysis; and (8) Development plan analysis.

The result obtained from the research on General Hospital XYZ are business IS strategy, IT strategy, IS/IT management strategy and Road Map. Five business IS strategy are: (1) integration of the system, (2) Focus on market niche, (3) Customer intimacy; (4) Product differentiation, and (5) Building a corporate image. Four IT strategy that needed to support business IS strategy are Service Oriented Architecture (SOA) implementation, the use of website, the use of social networking, and mobile portal implementation. IS/IT management strategy is the changes in the organizational structure by separate between MIS unit and secretarial unit. Work functions on the MIS unit which initially only divided into two functions (hardware-related and software-related management) needs to be adjusted and divided into three functions: (a) Management and Development; (b) Technical and Maintenance, and (c) Infrastructure and Network Security. Development of information systems will be held in two years and will be divided into four stages based on their position on the application portfolio quadrant: First Stage - core systems development part 1, will be conducted on the first to fourth quarter in the first year; Second stage - core system development part 2, will be conducted on the first quarter in the second year; Third stage - support and strategic systems development, will be conducted on the second to third quarter in the second year; and Fourth stage - Potential system development, will be conducted on the fourth quarter in the second year."

"Skripsi ini bertujuan untuk merancang suatu sistem informasi Telaah Material Transfer Agreement (MTA) berbasis web pada Tim Advokasi dan Penelaahan Perjanjian Alih Material (Tim MTA) guna membantu proses Telaah MTA agar menjadi lebih efektif dan efisisen sesuai dengan kebutuhan serta mampu laksana. Metode pengembangan sistem informasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode System Development Life Cycle (SDLC), yang dimulai dari tahap analisis, perancangan basis data, perancangan desain antar muka, hingga tahap uji coba sistem. Dari pengumpulan data yang dilakukan, ditemukan adanya permasalahan pada proses pengajuan permohonan MTA, proses telaah protokol, serta proses penyampaian hasil MTA yang masih dilakukan secara manual. Dari hasil analisis didapatkan pula adanya peluang pengembangan sistem informasi untuk membantu pelaksanaan telaah MTA. Berdasarkan hal tersebut, telah disusun suatu rancangan sistem informasi telaah MTA berbasis web pada Tim MTA.

---

This thesis aims to design an information system of the study material transfer agreement based on web to assist in the review of the MTA in Team Advocacy and Study Material Transfer Agreement in order to become more effective and efficient. Information system development methods used in this thesis is a method of System Development Life Cycle (SDLC), which starts from the stage of the analysis, database design, interface design, until the test phase of the system. The results of data collection, find problems in the process of submission of the request MTA, protocol review process, as well as the process of delivering results MTA is still done manually. The analysis shows that there are opportunities developing information systems that can be used to assist the implementation process of the MTA. Based on this, has compiled the design of the study information system web-based material transfer agreement on the Advocacy Team and Study Material Transfer Agreement."

"Seiring dengan kebutuhan perkotaan yang semakin kompleks, maka pemerintah mengajukan inisiatif Smart City untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Dalam langkah untun mencapai smart city tersebut, penggunaan teknologi pada seluruh aspek menjadi suatu hal yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan daerah. Dikarenakan tidak terbarukan dan relevannya rencana TIK, limitasi sumber daya seperti SDM dan keuangan, belum adanya mekanisme prioritas untuk proyek SI/TI dan ditambah dengan berbagai faktor eksternal, maka diperlukan suatu perencanaan strategis sistem informasi yang selaras dengan RPJMD bagi Kabupaten Sleman guna digunakan sebagai panduan bagi organisasi dalam pengembangan sistem informasi di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan mengembangkan perencanaan tersebut dengan menggunakan metodologi Ward & Peppard dengan menggunakan metode analisis value chain, CSF, SWOT, PESTEL dan McFarlan Strategic Grid dengan menggunakan analisis tematik sebagai metode pengolahan data. Pengambilan data dilakukan dengan FGD, studi dokumen dan juga wawancara. Penelitian ini menghasilkan tiga keluaran utama, yaitu strategi SI, strategi TI dan strategi manajemen SI/TI berdasarkan kebutuhan masa mendatang dan analisis kesenjangan. Kemudian dilakukan penyusunan portofolio SI masa mendatang dan juga pembentukan peta jalan dari penyusunan portofolio SI tersebut. Dengan perencanaan tersebut, diharapkan dapat mendukung tercapainya Smart City Kabupaten Sleman dengan visi, misi dan tujuan yang selaras dengan rancangan pembangunan jangka menengah daerah

---

With the complex problem in cities, central government initiate smart city initiatives to tackle those problems. To achieve smart city, usage of technology in all aspects is needed to increase the quality of government services. Due to IT plan that hasn’t been renewed and not relevant anymore, limitation of resources such as human resources and financial, lack of in IS/IT project prioritization and various external factors, Sleman Regency needs an IS strategic plan that align with mid term development plan of the regency. This research aim to develop the aforementioned plan with Ward & Peppard methodology using several analysis methods such as value chain, CSF, SWOT, PESTEL and McFarlan Strategic Grid while also using thematic analysis as data processing method. Data collection method is conducted using FGD, document study and interview. There are three main output of this research, which are IS strategy, IT strategy and IS/IT Management strategy based in future needs and gap analysis conducted. This research also define future application portofolio and roadmap of IS implementation. The strategic planning document should support Sleman Regency effort to achive smart city that aligned with vision, mission and goals of mid term development plan in the Regency."

"Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan pada Badan Pemeriksa Keuangan RI merupakan sistem utama yang mendukung proses bisnis BPK RI dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Namun dalam implementasinya penggunaan sistem ini relatif masih rendah dan masih ditemukan kendala untuk mengakses sistem. Padahal melalui sistem tersebut diharapkan bisa memperbaiki kinerja terkait pemeriksaan.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan. Model yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan model Technology Acceptance Model dengan penambahan variabel eksternal dari model UTAUT, keberhasilan sistem informasi Delone & McLean, dan symbolic adoption. Data dikumpulkan dengan mengirimkan kuesioner kepada 160 pegawai Badan Pemeriksa Keuangan RI di seluruh Indonesia, dan diperoleh sampel sebanyak 127 responden. Data yang terkumpul tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teknik Structural Equation Modeling (SEM) dan path analysis.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi dan kemampuan diri menjadi faktor yang mendorong diterimanya Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan. Selain itu penelitian ini juga membuktikan validitas dari teori TAM dengan terbuktinya perceived ease of use dan perceived usefulness mempengaruhi dalam adopsi dari teknologi. Dengan mempertimbangkan hasil ini, BPK diharapkan bisa memfokuskan pengembangan sistem tersebut pada aspekaspek kualitas sistem dan informasi.

---

Audit Management Information System in Badan Pemeriksa Keuangan RI is the main system to support BPK RI?s business process in auditing state finance management and accountability, but in reality the implementation is relatively weak and there are still obstacles to access the system, even though the system was built to improve the audit performance.

The purpose of this study is to find out the factors behind the acceptability of Audit Management Information System. The model used is a combination of Technology Acceptance Model with addition of external variable from UTAUT model, Delone & McLean of information system success and symbolic adoption. Data compiled from questionnaire being sent to 160 BPK RI employees across the nation, with sample of 127 respondents. The data then studied using Structural Equation Modeling (SEM) and path analysis methods.

Results of the study shows that system quality, information quality and selfefficacy are affecting acceptability of Audit Management Information System. Besides that, this study also proves the validity of TAM theory which shows perceived ease of use and perceived usefulness contribute to technology adoption rate. Considering the result of this study, to develop the system BPK should focus on quality of the information and the system itself."

"Saat ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) sedang mengembangkan sistem pemerintahan elektronisnya. Hal ini ditandai dengan adanya penerapan beberapa sistem aplikasi dan jaringan untuk mendukung strategi organisasi yang dimiliki. Pembangunan infrastruktur TI di BkkbN telah berdasarkan Dokumen Cetak Biru STIK BkkbN 2012-2014. Namun disayangkan, ada indikasi bahwa investasi TI yang telah dilakukan BkkbN tidak optimal dikarenakan adanya sistem aplikasi yang tidak dipakai setelah selesai dibangun. Oleh karena itu, penelitian ini membantu BkkbN untuk menilai apakah strategi TI yang ada telah selaras dengan strategi organisasi dan seberapa jauh tingkat kemapanannya. Strategic Alignment Model (SAM) Venkatraman dan Strategic Alignment Maturity Model (SAMM) Luftman digunakan sebagai dasar teori untuk penelitian ini. Berdasarkan SAM Venkatraman didapatkan bahwa perspektif keselarasan di BkkbN adalah Strategy Execution dimana strategi TI muncul untuk mendukung strategi organisasi. Berdasarkan SAMM Luftman didapatkan bahwa BkkbN telah berada di tingkat kemapanan 3 (Established Focused Process), namun tidak semua atribut yang dinilai telah mencapai tingkat kemapanan 3. Analisis terhadap kedua teori tersebut terhadap kondisi BkkbN saat ini dilakukan sehingga didapatkan rekomendasi peningkatan tingkat kemapanan keselarasan untuk atribut-atribut yang nilainya masih berada di bawah tingkat kemapanan keselarasan strategi TI dan strategi organisasi.

---

Nowadays, National Population and Family Planning Board (BkkbN) is developing their e-government system. Implementation of application system and network infrastructure are the indicator to support their organization's strategies. Based on IT Blueprint, they build IT Infrastructure. However, there are an indication that IT Investation in BkkbN is not optimal because of unused application system. This research helps BkkbN to assess how the alignment is and how far the alignment maturity level of IT Strategies and Organizational Strategies that they have. Strategic Alignment Model (SAM) Venkatraman anda Strategic Alignment Maturity Model (SAMM) Luftman used as base theory for this research. Based on SAM Venkatraman, BkkbN have Strategy Execution as their perspective. Based on SAMM Luftman, BkkbN in general already on the 3rd level (Established Focoused Process) but not in all attribute. Based on those theories, this research gives recommendation for those attribute which are still below the 3rd strategic alignment maturity level."

"Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) telah mengembangkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan operasional penyelenggaraan haji, dimulai dari proses pendaftaran calon jamaah haji sampai dengan proses kepulangan jamaah haji ke Indonesia. SISKOHAT telah menjadi pendukung proses bisnis atau kegiatan utama Ditjen PHU. Ketergantungan Ditjen PHU akan SISKOHAT sudah sedemikian besar sehingga tidak terbayangkan apabila terjadi bencana pada infrastruktur TI yang menyebabkan kelumpuhan sistem informasi tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan kajian manfaat investasi Pusat Pemulihan Bencana pada SISKOHAT. Identifikasi manfaat dilakukan dengan menggunakan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital yang dipetakan dengan sub kategori pada Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik. Manfaat yang teridentifikasi dikelompokkan dengan menggunakan System Dynamics untuk selanjutnya dilakukan kuantifikasi nilai manfaat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa investasi Pusat Pemulihan Bencana pada SISKOHAT memberikan manfaat dalam meningkatkan pelayanan penyelenggaraan haji pada saat terjadi bencana yang menimpa pusat data (data center) SISKOHAT dengan cara mengurangi atau menekan biaya risiko kegagalan layanan, mengurangi risiko kehilangan data dan menghindari biaya kehilangan. Total nilai kuantifikasi manfaat untuk asumsi terjadinya bencana dengan dampak terburuk, yaitu pada saat menjelang masa pelunasan BPIH adalah Rp. 816.300.877.195. Adapun Total nilai kuantifikasi manfaat untuk asumsi dengan dampak teringan, yaitu pada saat setelah selesai masa operasional ibadah haji adalah Rp.172.007.685.903,-. Manfaat dari investasi Pusat Pemulihan Bencana SISKOHAT dengan kerangka berpikir Kesejahteraan Dijital, yaitu meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas barang dan layanan serta membuat keputusan yang lebih baik.

---

Directorate General of the Organization of the Hajj and Umrah / Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) has developed Integrated and Computerized Hajj Information System / Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) which purpose is to support operational of the Hajj, from pilgrim registration until pilgrim debarkation into Indonesia. SISKOHAT is already support of the main business process of Ditjen PHU. SISKOHAT role has already becoming so critical to Ditjen PHU that it is unthinkable when a disaster falls upon it. Thus, this research will conduct a study of investment benefit on Disaster Recovery Center for SISKOHAT. Benefit identification is done with Digital Prosperity framework that mapped with Generic IS/IT Business Value subcategory. Identified benefit is then grouped using System Dynamics and quantified.

Research reveals that investment in Disaster Recovery Center for SISKOHAT gives benefit in service quality of Hajj management as disaster occurs on SISKOHAT data center with reducing/suppressing cost of failure risk, reducing risk of data loss, and avoiding cost of loss. Total benefit quantification for worst case assumption, which is near BPIH clearance phase is Rp 816.300.877.195,-. Whereas total benefit quantification for best case assumption, which is after hajj operational phase finishes is Rp.172.007.685.903,-. Disaster Recovery Center for SISKOHAT investment benefit on Digital Prosperity as a framework is increasing efficiency, increasing quality of products and services, and making better decisions."

"Sistem Informasi Penempatan Apoteker Dalam Pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan untuk menunjang perencanaan penempatan apoteker dalam pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana. Namun saat ini sistem informasi yang berjalan hanya menyajikan informasi secara agregat yaitu nama tempat/wilayah/daerah dan jumlah formasi apotekernya.Tujuan penelitian ini untuk memperoleh hasil analisis sistem pelaksanaan proses penempatan apoteker dalam rangka pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dengan tepat waktu.Upaya untuk analisis sistem ini, dilakukan dengan metode penggalian informasi dengan menggunakan wawancara mendalam (in-depth interview) dan telaah dokumen dan dianalisis dengan metode pendekatan kualitatif.Dan hasil penelitian ini dapat diidentifikasi, bahwa bila disusun dalam analisis SWOT dapat dijabarkan; kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan hambatan/kendalalancaman (threat), dimana strategi yang harus diambil dalam analisis sistem informasi penempatan apoteker dalam pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana (WKS), perlu adanya prosedur baku untuk mekanisme penempatan apoteker dalam rangka Wajib Kerja Sarjana dan serta melihat akan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman daripada instansi yang terkait dengan permasalahan Wajib Kerja Sarjana, khususnya apoteker, sehingga penempatan apoteker tepat pads waktunya.Rencana perubahan atau dengan perkembangan organisasi unit kerja Ditjen POM menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dengan berlakunya otonomi daerah dapat menjadikan Badan POM bisa mandiri dalam hal penempatan apoteker dalam rangka Wajib Kerja Sarjana.Daftar bacaan : 24 (1961 - 2000).

---

Aphotheker Placement Information System Analysis in Applied of Graduate Work Compulsory (Wajib Kerja Sarjana) at National Agency of Drug and Food ControlAphotheker placement information system analysis in applied of Graduate Work Compulsory (GWC) can provide supporting information which is needed for planning of Aphotheker placement in applied of GWC. However the information system which is applied now, only provided information in the agregate way such as name/place/province/region or amount of aphotheker formation.The objective of this study is to get analysis result of Aphotheker placement information system in applied of GWC at National Agency of Drug and Food Control in order to make it on time. The effort for analysis of this system is carried out with information excavation methode with using in depth interview, document study and analysis with qualitative approach methode.From this study, it can be identified, if it is compesed in SWOT analysis, the SWOT analysis can be elaborated; strength, weakness, opportunity, threat, where a strategy should be taken in aphotheker placement information system in applied of GWC, a mechanism standard procedure is needed on aphotheker placement in applied of GWC by considering strength, weakness, opportunity and threat of authority which is related with GWC problem, especially aphotheker, so placement of aphotheker could be carried out on time.Planning to change or with development of Directorat General of Food and Drug Control become National Agency of Drug and Food Control and by commencing of region authority, it makes the National Agency of Drug and Food Control could stand alone for placement of aphotheker in applied of GWC.Bibliography : 24 (1961 - 2000)"