Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pengelolaan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara komprehensif. Layanan Informasi Publik PPID merupakan satu pintu akses informasi publik yang dihasilkan dan dikuasai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI secara terseleksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola layanan informasi publik, meliputi akusisi, klasifikasi, pengujian konsekuensi, penyimpanan dan pendokumentasian, penyelesaian sengketa, dan diseminasi informasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Strategi peningkatan kualitas adalah pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyediaan aplikasi teknologi touchscreen dalam proses transaksi informasi publik yang sedang menjadi perhatian saat ini.

---

ABSTRACTThe focus of this undergraduate thesis is management of public information service of information and documentation management officer (PPID) in the Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia in a comprehensive. Public Information Service is one door access to public information is generated and controlled by the Ministry of Communication and Informatics which is selective. This research uses a qualitative approach with case study method. The method of data collection is done by participant observation and in-depth interviews. The result shows management officer of information and documentation (PPID) of the Ministry of Communication and Informatics has implemented duties and responsibilities in managing public information service, consist of acquisition, classification, consequences test, storage and documentation, dispute adjudication, and dissemination of public information which based on the provisions of the legislation. Strategies of quality improvement are human resources development in the field of management of information and documentation and providing touchscreen technology applications in transaction process which is becoming concern at this time."

"Implementor utama keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID yang berasal dari seluruh satuan kerja, Badan Layanan Umum, dan lembaga kepresidenan lain di lingkungan Kemensetneg. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan koordinasi PPID di lingkungan Kemensetneg dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi literatur, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lebih banyak dilaksanakan ketika PPID menerima permohonan informasi dari masyarakat. Permasalahan dalam koordinasi berasal dari internal berupa pemahaman mengenai urgensi keterbukaan informasi, dan eksternal berupa ketersediaan perencanaan kerja dan sistem informasi.

---

The main implementer of public information disclosure in the Ministry of State Secretariat are the Information and Documentation Management Officer PPID from all working units, Public Service Agency, and other Presidential agencies within Ministry of State Secretariat. This study aims to describe the coordination of PPID within the Ministry of State Secretariat about the implementation of public information disclosure. The research was conducted with qualitative approach, with data collection method in the form of in depth interview, literature study, and observation.

The results show that the coordination was carried out more frequently when PPID receives requests for information from the public. The problems of coordination came from the internal in the form of an understanding of the urgency of information disclosure, and external in the form of the availability of work planning and information systems."

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan sejauh mana tingkat efektifvitas, efisiensi, kemudahan dipelajari dan digunakan, kemampuan untuk mengingat bagaimana berinteraksi tanpa kesulitan atau kesalahan dari layanan antarmuka portal MM-Digilib telah tercapai di Perpustakaan Magister Manajemen FEUI. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif . Untuk mengumpulkan data dalam penelitian kuantitatif ini dilakukan survey. Penelitian survei merupakan suatu penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur/sistematis yang sama kepada banyak orang, untuk kemudian seluruh jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan dianalisis. Pertanyaan terstruktur/sistematis tersebut dikenal dengan istilah kuisoner. Kuesioner disebarkan pads mahasiswa MM FEUI sebagai subyek penelitian yang telah menggunakan MM_-Digilib sebagai obyek penelitian. Selain untuk mengetahui ketergunaan layanan antarmuka portal MM-Digilib, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi ide bagi perpustakaan MM FEUI untuk perbaikan MM-Digilib ke depannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa hampir seluruh pengguna menyukai MM_-Digilib karena fungsi yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa tampilan antarmuka portal MM-Digilib masih perlu diperbaiki agar kelak bukan hanya fungsi yang dicari pengguna tetapi juga kehandalan tampilan antarmuka menjembatani pengguna dengan koleksi."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi proses kemas ulang informasi digital di saluran komunikasi milik pemerintah, Indonesiabaik.Id, selama pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses dan hambatan dalam kemas ulang informasi digital dilihat dari metodologi IACR Chatterjee, yang terdiri dari inisiasi, penentuan cakupan/karakteristik produk, perencanaan dan persiapan, pengumpulan informasi, pemrosesan dan pengorganisasian informasi, pelaksanaan tugas pelengkap dan penyempurnaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen terkait kemas ulang informasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama COVID-19 tidak ada perubahan besar pada proses penerapan, namun anggota tim dituntut untuk bekerja lebih cepat dan lebih akurat dalam desain dan penelitian informasi dengan melakukan check and recheck sumber. Temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa pertama, langkah inisiasi belum optimal dalam menentukan topik yang dibutuhkan masyarakat dan kedua, langkah penyempurnaan belum optimal dalam memberikan kredit yang tepat kepada sumber. Studi ini menyarankan bahwa tim juga perlu memprioritaskan kebutuhan informasi masyarakat dan produk membutuhkan penulisan referensi yang tepat dengan alamat tautan artikel dan/atau nama atau jabatan narasumber.

---

This research discusses the implementation of digital information repackaging process in government-owned communication channel, Indonesiabaik.Id, during COVID-19 pandemic. The purpose of this study is to analyze process and barriers in repackaging digital information as seen from Chatterjee’s m ethodology of IACR, which consists of initiation, determination of scope/product characteristics, planning and preparation, collection of information, processing and organization of information, undertaking complementary tasks and consummation. Data collected through in-depth interviews, observation and analysis of documents related to digital information repackaging. The results showed that during COVID-19 there are no major changes to implementation process, however team members required to work faster and more accurate in design and information research by doing checks and recheck the sources. The study findings also revealed that first, the initiation step is not yet optimal in determining the topics needed by community and second, consummation step is not yet optimal in giving proper credit to the sources. This study suggests that team needs to prioritize community’s information needs, too and products need proper references writing with the article’s link address and/or the name or title of the intervieewes."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi proses kemas ulang informasi digital di saluran komunikasi milik pemerintah, Indonesiabaik.Id, selama pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses dan hambatan dalam kemas ulang informasi digital dilihat dari metodologi IACR Chatterjee, yang terdiri dari inisiasi, penentuan cakupan/karakteristik produk, perencanaan dan persiapan, pengumpulan informasi, pemrosesan dan pengorganisasian informasi, pelaksanaan tugas pelengkap dan penyempurnaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen terkait kemas ulang informasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama COVID-19 tidak ada perubahan besar pada proses penerapan, namun anggota tim dituntut untuk bekerja lebih cepat dan lebih akurat dalam desain dan penelitian informasi dengan melakukan check and recheck sumber. Temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa pertama, langkah inisiasi belum optimal dalam menentukan topik yang dibutuhkan masyarakat dan kedua, langkah penyempurnaan belum optimal dalam memberikan kredit yang tepat kepada sumber. Studi ini menyarankan bahwa tim juga perlu memprioritaskan kebutuhan informasi masyarakat dan produk membutuhkan penulisan referensi yang tepat dengan alamat tautan artikel dan/atau nama atau jabatan narasumber.

---

This research discusses the implementation of digital information repackaging process in government-owned communication channel, Indonesiabaik.Id, during COVID-19 pandemic. The purpose of this study is to analyze process and barriers in repackaging digital information as seen from Chatterjee’s m ethodology of IACR, which consists of initiation, determination of scope/product characteristics, planning and preparation, collection of information, processing and organization of information, undertaking complementary tasks and consummation. Data collected through in-depth interviews, observation and analysis of documents related to digital information repackaging. The results showed that during COVID-19 there are no major changes to implementation process, however team members required to work faster and more accurate in design and information research by doing checks and recheck the sources. The study findings also revealed that first, the initiation step is not yet optimal in determining the topics needed by community and second, consummation step is not yet optimal in giving proper credit to the sources. This study suggests that team needs to prioritize community’s information needs, too and products need proper references writing with the article’s link address and/or the name or title of the intervieewes."

"Pedoman Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diperkuat oleh Nota Dinas Sekretaris Jenderal menyebutkan agar satuan organisasi fungsi TI Saturan Organisasi Fungsi TI mewujudkan transparansi atas kualitas setiap layanan TI dengan membuat kesepakatan secara formal dan mendefinisikannya dalam katalog layanan untuk menyepakati tingkat layanan secara selektif yang dapat diberikan dan diterima, namun dari wawancara diketahui bahwa layanan TI untuk kalangan internal di Ditjen SDPPI, saat ini belum memiliki kesepakatan kualitas layanan TI (Service Level Agreement). Penelitian ini berusaha untuk melakukan kategorisasi dan prioritasi layanan TI yang akan dibuatkan SLA, sehingga akhirnya terpilih layanan internet, email, dan web. Dalam menyusun rancangan Service Level Agreement akan digunakan kerangka kerja ITIL V3 2011 yang telah terbukti memiliki keunggulan dan manfaat dalam penerapannya. Metode olah data yang digunakan adalah metode Delphi dengan mengumpulkan dan menilai masukan melalui kuisioner. Untuk menghitung tingkat konsensus digunakan Quartile Deviation (QD), sedangkan untuk menghitung tingkat kepentingan digunakan nilai median.

---

Guidelines on Information Technology Governance from The Secretary General of The Ministry of Communication and Informatics which is supported by the Secretary General Note stated that IT function organization units in the IT Function Organization realize the quality of each IT service by making Service Level Agreements, but from the results of interview there is Service Level Agreement for IT services at internal of the Directorate General of SDPPI.

This research attempts to categorize and prioritize IT services that will be made SLA, so that finally internet, email and web services are chosen. This research used ITIL V3 2011 as framework to design the Service Level Agreement. The usage of ITIL V3 2011 has been proven to have advantages and benefits in its application. The method of using the data used is the Delphi method by collecting and evaluating inputs through questionnaires. To calculate the level of consensus, a quartile deviation (QD) is used, while the median value is used to calculate the level of importance."

"Arief Wicaksono Utomo, Evaluasi perpustakaan hibrida Universitas Katolik Atmajaya : manfaat teknologi informasi dalam memudahkan tugas pustakawan dan staf perpustakaan, Skripsi, Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas llmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, 2004. Penelitian ini mengenai evaluasi manfaat teknologi informasi dalam memudahkan tugas pustakawan dan staf perpustakaan di perpustakaan Universitas Atmajaya. Yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah pembuktian hipotesis bahwa teknologi informasi yang diterapkan pada perpustakaan hibrida memudahkan tugas pustakawan dan staf perpustakaan di perpustakaan Unika Atmajaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan teknologi informasi yang digunakan perpustakaan hibrida Universitas Katolik Atmajaya Jakarta dilihat dari titik pandang pengelolanya; mengetahui hambatan dalam pengelolaan perpustakaan hibrida Universitas Katolik Atmajaya Jakarta; mengetahui manfaat yang diberikan oleh teknologi informasi yang digunakan dalam perpustakaan hibrida terhadap kemudahan bekerja bagi pustakawan dan staf perpustakaan. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif yaitu data empirik yang akan penulis peroleh memberi konfirmasi bagi teori yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian survei yang secara perspektif teoretikalnya tergolong dalam penelitian positifisme. Subjek dalam penelitian ini adalah Perpustakaan Universitas Katolik Atmajaya Jakarta yang berlokasi di gedung E Universitas Katolik Atmajaya Jakarta J1. Jenderal Sudirman 51 Jakarta 12930. Sedangkan objeknya adalah manfaat teknologi digital bagi kemudahan menyelesaikan pekerjaan dan kenyamanan pustakawan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner, sebagai sumber informasi utama, wawancara, dan observasi, sebagai sumber informasi pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi digital yang dimanfaatkan oleh perpustakaan Universitas Katolik Atmajaya ternyata bermanfaat dalam memudahkan pustakawan dan staf perpustakaan. Hal ini berarti bahwa hipotesis penelitian ini bisa diterima."

"Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID adalah sistem layanan informasi publik yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri RI atau Kemlu RI. PPID bertugas melaksanakan kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. PPID merupakan implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Website PPID Kementerian Luar Negeri dapat diakses melalui tautan berikut https://e-ppid.kemlu.go.id/. Tetapi berdasarkan evaluasi singkat terhadap desain antarmuka website PPID Kemlu RI masih terdapat kekurangan pada aspek user experience. Berdasarkan landasan desain yang kami pakai yaitu Shneiderman's Eight Golden Rules of Interface Design masih terdapat kekurangan dalam poin offer informative feedback, cater to universal usability, strive for consistency. Adanya penelitian ini ditujukan untuk memperdalam pemahaman mengenai permasalahan yang dirasakan oleh pengguna. Dari pemahaman tersebut akan diberikan output berupa desain alternatif website PPID Kemlu RI yang di desain dengan pendekatan User Centered Design (UCD). Selain itu, terdapat pula evaluasi desain antarmuka atau User Interface (UI) dan usability dengan metode usability testing dan contextual interview. Penelitian ini menghasilkan rancangan desain antarmuka yang memiliki skor evaluasi yang baik, dengan rata-rata success rate pada usability testing sebesar 97,8%. Penelitian ini kemudian ditutup dengan saran yang dapat diterapkan pada penelitian selanjutnya.

---

The information and documentation management officer or PPID is a public information service system owned by the Indonesian Ministry of Foreign Affairs or the Indonesian Ministry of Foreign Affairs. PPID is tasked with carrying out storage, documentation, provision and service of public information. PPID is an implementation of Law no. 14 of 2008 concerning Openness of Public Information (UU KIP). The PPID Ministry of Foreign Affairs website can be accessed via the following link https://e- ppid.kemlu.go.id/. However, based on a brief evaluation of the interface design of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs' PPID website, there are still deficiencies in the user experience aspect. Based on the design basis that we use, namely Shneiderman's Eight Golden Rules of Interface Design, there are still deficiencies in the points of offering informative feedback, catering to universal usability, striving for consistency. This research is aimed at deepening understanding of the problems felt by users. From this understanding, output will be provided in the form of an alternative design for the Indonesian Ministry of Foreign Affairs' PPID website which is designed using a User Centered Design (UCD) approach. Apart from that, there is also an evaluation of the interface design or User Interface (UI) and usability using the usability testing and contextual interview methods. This research produced an interface design that had a good evaluation score, with an average success rate in usability testing of 97.8%. This research then closes with suggestions that can be applied in further research."

"Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID adalah sistem layanan informasi publik yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri RI atau Kemlu RI. PPID bertugas melaksanakan kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. PPID merupakan implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Website PPID Kementerian Luar Negeri dapat diakses melalui tautan berikut https://e-ppid.kemlu.go.id/. Tetapi berdasarkan evaluasi singkat terhadap desain antarmuka website PPID Kemlu RI masih terdapat kekurangan pada aspek user experience. Berdasarkan landasan desain yang kami pakai yaitu Shneiderman's Eight Golden Rules of Interface Design masih terdapat kekurangan dalam poin offer informative feedback, cater to universal usability, strive for consistency. Adanya penelitian ini ditujukan untuk memperdalam pemahaman mengenai permasalahan yang dirasakan oleh pengguna. Dari pemahaman tersebut akan diberikan output berupa desain alternatif website PPID Kemlu RI yang di desain dengan pendekatan User Centered Design (UCD). Selain itu, terdapat pula evaluasi desain antarmuka atau User Interface (UI) dan usability dengan metode usability testing dan contextual interview. Penelitian ini menghasilkan rancangan desain antarmuka yang memiliki skor evaluasi yang baik, dengan rata-rata success rate pada usability testing sebesar 97,8%. Penelitian ini kemudian ditutup dengan saran yang dapat diterapkan pada penelitian selanjutnya.

---

The information and documentation management officer or PPID is a public information service system owned by the Indonesian Ministry of Foreign Affairs or the Indonesian Ministry of Foreign Affairs. PPID is tasked with carrying out storage, documentation, provision and service of public information. PPID is an implementation of Law no. 14 of 2008 concerning Openness of Public Information (UU KIP). The PPID Ministry of Foreign Affairs website can be accessed via the following link https://e- ppid.kemlu.go.id/. However, based on a brief evaluation of the interface design of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs' PPID website, there are still deficiencies in the user experience aspect. Based on the design basis that we use, namely Shneiderman's Eight Golden Rules of Interface Design, there are still deficiencies in the points of offering informative feedback, catering to universal usability, striving for consistency. This research is aimed at deepening understanding of the problems felt by users. From this understanding, output will be provided in the form of an alternative design for the Indonesian Ministry of Foreign Affairs' PPID website which is designed using a User Centered Design (UCD) approach. Apart from that, there is also an evaluation of the interface design or User Interface (UI) and usability using the usability testing and contextual interview methods. This research produced an interface design that had a good evaluation score, with an average success rate in usability testing of 97.8%. This research then closes with suggestions that can be applied in further research."

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebagai lembaga negara yang membidangi bidang pendidikan dan kebudayaan memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan informasi publik. Hal ini mengingat pemangku kepentingan dan problematika di bidang pendidikan dan kebudayaan sangat luas dan beragam. Namun dalam memberikan pelayanan informasi publik ini, masih ada kendala yang dihadapi Kemdikbud terkait dengan manajemen pelayanannya. Penelitian ini menganalisis manajemen pelayanan informasi publik di Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan perspektif service bluebrint yang dikemukakan oleh G. Lynn Shostack, yang kemudian dikembangkan oleh Valerie Zeithaml dan Mary Jo. Bitner. Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan penelitian ini bahwa pelayanan informasi public di Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum optimal kerena mayoritas informasi public yang ada di unit-unit utama belum dikuasai oleh Pusat Informasi dan Humas, disebabkan belum terintegrasinya pengelolaan informasi public. Selain ini masih terdapat masalah sumber daya manusia dan peralatan yang mendukung pelayanan informasi publik. Tindakan yang disarankan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi public di Pusat Informasi dan Humas adalah mengintegrasikan pengelolaan informasi public dengan menciptakan database informasi pendidikan dan kebudayaan. Selain itu re-organisasi dan peningkatan koordinasi di internal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peralatan juga diperlukan dalam meningkatan kualitas pelayanan informasi public di Pusat Informasi dan Humas.

---

Ministry of Education and Culture (Kemdikbud) as the state agency in charge of education and culture has a major responsibility in providing public information. This is because the stakeholders and the problems in the fields of education and culture is very vast and diverse. However, in providing this public information service, there are still obstacles faced Kemdikbud associated with service management. This study analyzes the management of public information services at the Center for Information and Public Relations of the Ministry of Education and Culture with the perspective of service bluebrint proposed by G. Lynn Shostack, which was then developed by Valerie Zeithaml and Mary Jo. Bitner. This research approach is post-positivist qualitative research methods.

The conclusion of this study is that the public information service at the Center for Information and Public Relations of the Ministry of Education and Culture is not optimal because most of the public information available on the main units have not been regulated by the Centre for Information and Public Relations, because the management of public information is not integrated yet. In addition, there are problems of human resources and equipment that support the public information service.

Recommended actions to optimize the public information services at the Center for Information and Public Relations is to integrate the management of public information by creating a database of educational and cultural information. And to reorganize and to improve internal coordination. Improving the quality of human resources and equipment is also needed to enhance the quality of public information services at the Center for Information and Public Relations."