Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan suatu program pemerintah yang sudah disiapkan dari tahun 2004. Implementasi atau pelaksanaannya di Januari 2014 ini menjadi tantangan besar bagi seluruh aktor didalamnya.Salah satu actor penting yaitu rumah sakit sebagai provider. Berdasarkan data empiris, pengeluaran obat berkisar antara 35% - 40 % dari total pembiayaan. Oleh karena itu diperlukan kendali mutu dan kendali biaya dalam pengelolaannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh peresepan oleh dokter terhadap total biaya obat sebelum dan saat JKN dilaksanakan di RS PMI Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kuantitatif cross sectional. Penelitian ini melihat perubahan perilaku dokter dalam menuliskan resep khususnya pada kasus thypoid. Karakteristik dokter yang cukup berpengaruh yaitu masa bekerja dokter dan pelatihan yang diikuti dokter itu. Penulisan obat paten >4 item dalam 1 pengobatan memiliki 36,72% terhadap total biaya obat. Demikian pula dengan dokter dengan masa bekerja <12 tahun memiliki 36,9% terhadap total biaya obat, lebih tinggi 6,9% dibandingkan dokter dengan masa bekerja >12 tahun. Dokter yang mengikuti pelatihan > 5 kali memiliki proporsi biaya obat yang lebih kecil dibandingkan dokter yang hanya mengikuti pelatihan < 5 kali. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggambarkan tidak adanya perbedaan yang signifikan baik pada karakteristik pasien, karakteristik dokter maupun jenis obat sebelum dan saat JKN dilaksanakan. Penelitian ini menyarankan adanya proporsi biaya yang jelas bagi obat-obatan dan layanan kesehatan.

---

The National Health Insurance (JKN) is a government program that is set up from 2004. Implementation or implementation in January 2014 is a major challenge forall actorsin it. One of the important actors that hospital as aprovider. Based on empirical data, drug spending ranged between35% -40% of the total financing. It is therefore necessary quality control and cost control in its management. The purpose of this study was to determine the effect of prescribing by physicians to the total cost of drugs before and while JKN implemented in RSPMI Bogor.

The method used in this study is cross-sectional quantitative. The research looked at changes in the prescribing behavior of physicians, especially in the case of typhoid. Physician characteristics, namely the influential work of doctors and doctor training followed it. Writing patent medicine >4 item in 1 treatment had 36.72% of the total cost of the drug. Similarly, a doctor working with the <12 years had 36.9% of the total cost of the drug, 6.9% higher compared with the physicians working> 12 years. The doctor who attended training> 5 times the proportion of drug costs less than the physicians who trained only <5 times.

The conclusion of this study is overall, the results of this study illustrate the absence of significant differences both in patient characteristics, physician characteristics and the type of service before and during JKN implemented. This study suggests the existence of a clear proportion of costs for medicines and health services. The conclusion of this study is overall, the results of this study illustrate the absence of significant differences both in patient characteristics, physician characteristics and the type of drug before and during JKN implemented. This study suggests the existence of a clear proportion of costs for medicines and health services."

"Banyak tantangan yang dihadapi Sistem Informasi Kesehatan, khususnya pada sarana pelayanan kesehatan di negara-negara berkembang. Indonesia salah satunya, yang berada dalam upaya pergerakan dari sistem manual menuju sistem elektronik. Bersamaan dengan diterapkannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang membutuhkan sistem berbasis komputer sebagai cara untuk klaim biaya perawatan pasien. Rumah sakit mulai beralih dari sistem manual ke sistem elektronik. Tujuan penelitian adalah mengambarkan Kesiapan Rumah Sakit untuk Implementasi Rekam Medis Elektronik dalam Menyambut Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian di Rumah Sakit X, dengan 3 variabel utama; kesiapan sumber daya manusia, kesiapan organisasi dan pertimbangan untuk penerapan JKN. Data dikumpulkan melalui review restrospektif dokumen rekam medis dan wawancara mendalam pada SDM level operasional dan manajemen. Hasil yang didapatkan organisasi dan infrastruktur IT mulai mengembangkan RKE, pergerakan level manajemen sudah menuju RKE. SDM level masih membutuhkan sosialisasi dan training.

---

There are many challenges facing health information systems, particularly in health care facilities of developing countries; Indonesia being one of them. Along with the implementation of National Health Insurance (which requires computerbased systems to track cost of care for patients), Indonesia is moving from a manual system to a electronic system. Many hospitals in Indonesia have already begun this process. The purpose of the study is to describe hospital readiness in anticipating the application of electronic medical record system for the national health insurance. There are two main variables: readiness of human resources, and organizational readiness for implementation of national health insurance (JKN). Data was collected through a retrospective review of medical records, documents, and in-depth interviews of human resources at the operational and management level. Once research was completed, the organization began to develop an Electronic Medical Record IT infrastructure. Progress has so far taken place mostly at the RKE management level. Operational levels still need socialization and training."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai implementasi sistem rujukan berjenjang di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan KCU Bogor tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem rujukan berjenjang telah berjalan di FKTP tetapi belum optimal. Dalam implementasi sistem rujukan berjenjang terdapat masalah dari sisi komunikasi, dan sikap implementor.Peneliti menyarankan agar dilakukan upaya perbaikan dalam hal sosialisasi, membuat suatu sistem online yang dapat memberikan informasi kepada peserta, pembuatan SOP pelaksanaan rujukan berjenjang, serta melibatkan peran Dinkes untuk pelaksanaan monitoring dan sosialisasi terkait sistem rujukan berjenjang.

---

This study aimed to obtain in depth information on the implementation of a tiered referral system at the First Level Health Facility FKTP in collaboration with BPJS Kesehatan KCU Bogor in 2016. The research method used was qualitative approach with data collection through interviews, observation, and document review.

The results of this study indicated that the implementation of a tiered referral system had been running in FKTP but not yet optimal. In the implementation of a tiered referral system there were problems from the communication side, and the attitude of the implementor.

The researcher recommended improvement efforts in socialization, to create an online system that could provide information to the participants, making SOP implementation of tiered referrals, and involved the role of Health Office for the implementation of monitoring and socialization related to tiered referral system."

"Permasalahan kesehatan yang berulang sejak dulu menimbulkan pertanyaan apakah program kesehatan yang dikerjakan oleh pemerintah selama ini telah tepat atau belum. Disini fungsi dari Komisi IX sebagai lembaga pengawas diharapkan berjalan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IX DPR RI terhadap mitra kerjanya yang berasal dari pemerintah terus dilakukan dengan berbagai macam cara. Akan tetapi, belum pernah ada sebuah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah berbagai aktivitas pengawasan tersebut telah efektif atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi IX DPR RI Periode 2014-2019 dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap program dokter layanan primer yang dijalankan oleh pemerintah sebagai mitra kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang didasarkan pada fenomena, gejala, fakta, atau informan sosial. Informan ditetapkan secara langsung dengan berdasarkan prinsip-prinsip kesesuaian (appropriatness) dan kecukupan (adequacy). Data kemudian diubah ke dalam bentuk transkrip, kemudian dianalisis, serta dibuat Logical Framework. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Komisi IX DPR RI kepada mitra kerja dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja mitra, meskipun sulit untuk menyimpulkan terjadinya peningkatan kinerja tersebut sepenuhnya diakibatkan oleh pengawasan dari Komisi IX DPR RI. Akan tetapi, pengawasan Komisi IX terhadap Program DLP tidak berjalan efektif dikarenakan program tersebut diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang merupakan produk dari Komisi X DPR RI dan melibatkan Kemenristekdikti yang bukan merupakan mitra kerja dari Komisi IX DPR RI. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada Komisi IX DPR RI memiliki staf yang khusus menangani media sosial dan ahli terhadap permasalahan kesehatan yang spesifik, membangun komunikasi yang intensif dengan akademisi dan berbagai stakeholder kesehatan, dan merapikan dokumentasi dari setiap mekanisme pengawasan yang dilakukannya kepada mitra. Bagi pemerintah, dalam menjalankan programnya sebaiknya selalu berpegang pada hasil kesepakatan dengan Komisi IX DPR RI, hendaknya selalu memperhatikan alokasi anggaran dan peraturan yang terkait, proaktif pada rekomendasi yang diberikan oleh Komisi IX DPR RI. Bagi peneliti lain, dapat mengembangkan penelitian tentang fungsi pengawasan Komisi IX DPR RI dengan menggunakan studi kasus lainnya dan dapat mengembangkan penelitian tentang peran lain dari Komisi IX DPR RI, misalnya fungsi legislasi ataupun fungsi anggaran.

---

Repeated health problems have always raised the question of whether the health program undertaken by the government has been right or not. Here the function of Commission IX as a supervisory institution is expected to run. The function of supervision carried out by the Indonesian House of Representatives Commission IX against its partners from the government continues to be carried out in various ways. However, there has never been an analysis conducted to assess whether the various monitoring activities have been effective or not.

This study aims to analyze the role of the Commission IX of the Republic of Indonesia Parliament for the period 2014-2019 in carrying out the oversight function of the primary service doctor program run by the government as a working partner. The research method used in this study is a qualitative research method based on phenomena, symptoms, facts, or social informants. Informants are set directly based on the principles of appropriatness and adequacy. The data is then converted into a transcript, then analyzed, and made a Logical Framework.

The results of this study indicate that the oversight carried out by the Indonesian House of Representatives Commission IX to work partners can have a positive influence on improving partner performance, although it is difficult to conclude that the increase in performance is entirely due to the supervision of the House of Representatives Commission IX. However, the supervision of Commission IX on the DLP Program is not effective because the program is regulated in the Medical Education Act which is a product of the Indonesian House of Representatives Commission X and involves the Ministry of Research and Technology which is not a working partner of the Indonesian House of Representatives Commission IX.

Based on the results of this study, it is recommended that the Commission IX of the Indonesian House of Representatives have staff that specifically handle social media and experts on specific health issues, establish intensive communication with academics and various health stakeholders, and tidy up documentation from each oversight mechanism that is carried out to partners. For the government, in carrying out its programs, it is better to always adhere to the results of an agreement with the Indonesian House of Representatives Commission IX, should always pay attention to budget allocations and related regulations, proactively on recommendations given by the Indonesian House of Representatives Commission IX. For other researchers, they can develop research on the oversight function of the Indonesian House of Representatives Commission IX by using other case studies and can develop research on other roles of the Indonesian House of Representatives Commission IX, for example the functions of legislation or budgetary functions. "

"Skripsi ini menganalisis tentang perbandingan angka rujukan berdasarkan karakteristik peserta JKN di Puskesmas Kebayoran Lama Utara dan Puskesmas Petogogan periode Januari-Maret 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam, telaah dokumen dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan angka rujukan di Puskesmas Kebayoran Lama Utara lebih tinggi sebesar 21,49% dibandingkan dengan angka rujukan di Puskesmas Petogogan sebesar 9,1%. Hal tersebut terkait dengan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang terbatas, minimnya pemahaman tenaga kesehatan mengenai gatekeeper dan masih terdapat pasien yang meminta rujukan Atas Permintaan Sendiri sehingga dapat meningkatkan rujukan pasien ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut.

---

This study analyzes the comparation of number of patients referred based on the characteristics of JKN users in Puskesmas North Kebayoran Lama and Puskesmas Petogongan in the period of January to March 2020. This study uses qualitative methods such as indepth interview, document review and literature review. The result of this study is that the number of patients referred in Puskesmas North Kebayoran Lama is 21,49% higher than in Puskesmas Petogongan. It caused by the limited health facilities, the lack of knowledge about gatekeeper among health providers and there are plenty of patients who submits the referral process by their own requests so it may increases the number of patients referred in the advanced medical facility."

"

Tantangan terbesar bagi pemerintah dalam mengimplementasikan Universal Health Coverage adalah cakupan pemiliki JKN yang ditargetkan mencapai minimal 95% pada tahun 2019 berdasarkan RPJMN 2019. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang enggan untuk mengikuti JKN adalah ketimpangan ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan menggunakan metode logit, studi ini mengobservasi individu dari 33 provinsi di Indonesia menggunakan data cross section dari SUESNAS 2017, Kemenkes, dan BPS. Studi ini menemukan bahwa ketersediaan rumah sakit, tempat tidur rumah sakit, dokter rumah sakit, dan Puskesmas dapat meningkatkan probabilita seseorang mengikuti JKN.

 

---

The Biggest challenge to the government in implementing Universal Health Coverage is the coverage of JKN owners, which is targeted to reach a minimum of 95% in 2019 according to the RPJMN. The uneven availability of health facilities and health workers in each region is one of the factors that causes individuals reluctant to join JKN. With logit estimation, data used in this study are cross section data from SUSENAS 2017, Ministry of Health, and BPS. This study found the availability of hospitals, beds in hospital, doctor in hospital, and doctor in Puskesmas can increase probability someone to join JKN.

"

"Clinical Pathway (CP) Apendisititis Akut (AA) memberikan gambaran secara rinci tahap-tahap pelayanan yang akan diberikan kepada pasien. Implementasi CP AA di RSI Ibnu Sina Pekanbaru diharapkan dapat mengendalikan variasi proses perawatan dalam upaya meningkatkan kendali mutu dan kendali biaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat peran implementasi CP AA dalam meningkatkan efisiensi biya apendiktomi pasien JKN di RSI Ibnu Sina Pekanbaru. Desain penelitian ini adalah cross sectional menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menghitung tagihan biaya pasien yang menjalani apnediktomi sebelum dan sesudah implementasi CP AA dan diolah dengan uji statistik. Pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan informan yang terkait dalam implementasi CP AA. Hasil penelitian terjadi pemendekan Length of Stay (LOS) secara bermakna (P<0.001) pada kelompok pasien sesudah implementasi CP dibandingkan sebelumnya. Terjadi penurunan rata-rata total biaya apendiktomi sebelum dan sesudah implementasi CP (Rp. 5.214.188.02 vs Rp. 4.436.438.37) yang bermakna (P<0.001) dengan persentase selisih 17,5%. Penurunan varian pelayanan berupa utilisasi alat kesehatan (Alkes), obat dan pemeriksaan laboratorium mempengaruhi peningkatan efisiensi biaya apendiktomi. Adanya varian dalam implementasi CP AA menjadi masukan untuk mencapai implementasi CP yang ideal. Varian berupa pengurangan pelayanan yang seharusnya diberikan kepada pasien harus ditinjaklanjuti dengan melakukan penilaian outcome pasien seperti tingakat kejadian readmission dan kondisi pasien ketika melakukan kontrol setelah pulang dari Rumah Sakit (RS).

---

Clinical pathway for acute appendicitis provides a detailed description of the steps of healthcare to be given to patients. Implementation of clinical pathway for acute appendicitis at Ibnu Sina Islamic Hospital Pekanbaru is expected to be able to control variations in the treatment process in an effort to improve quality and cost control.The purpose of this study aimed to see the role of implementation of clinical pathway for acute appendicitis in improving appendectomy cost efficiency in The Indonesian National Health Insurance patients at Ibnu Sina Islamic Hospital Pekanbaru. The study design was cross sectional with a quantitative approach through calculating the cost bills of patients who underwent appendectomy before and after the implementation of clinical pathway and processed with statistical tests. Qualitative approach through indepth interviews with informants who were involved in the implementation of CP. The results of the study showed shortening length of stay statistically significant as (P <0.001) in the patient group after the implementation of the clinical pathway compared to before. There was a decrease in average total costs of appendectomy before and after the implementation of clinical pathways (IDR.5.214.188.02 vs IDR.4.436.438.37) statistically significant as (P <0.001) with a percentage difference of 17.5%. Decreasing service variants in the form of the utilization of medical equipment, drug, and laboratory test affected the increase in appendectomy cost efficiency. The existence of variants in the implementation of CP can be used as input to achieve the ideal CP. Variants in the form of reducing services that should be given to patients must be followed up by evaluating patient outcomes such as readmission rates and the patient's condition when controlling after returning from the hospital. "

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pedagang kaki lima. Rancangan penelitian adalah analitik kunatitatif dengan pendekatan potong lintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diteliti, 43 responden telah membeli JKN. Hasil uji Chi-square menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara usia, pendapatan, risiko riwayat penyakit kronis keluarga, risiko finansial keluarga,harga/iuran JKN, tempat/lokasi BPJS Kesehatan, tempat/lokasi rumah sakit, bukti fisik BPJS Kesehatan; dan SDM (Sumber Daya Manusia) BPJS Kesehatan dengan keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja sektor informal (pedagang kaki lima) di Kota Bogor Tahun 2017.

---

This study analyzed the factors affecting the decision for purchasing National Health Insurance (JKN Program) among street vendors. The study design was analytical quantitative with cross sectional approach. The result of research showed that from 100 respondents who had been interviewed, 43 respondents had bought National Health Insurance. Chi-square test showed that there were significant results between age, income, family history of chronic disease, family financial risk, premium of JKN Program, the location of BPJS Kesehatan, the location of hospital, proof of BPJS Kesehatan, and human resources of BPJS Kesehatan with decision for purchasing national health insurance among street vendors in Bogor 2017."

"Program JKN yang telah berjalan sejak tanggal 1 Januari 2014 diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar pelayanan kesehatan masyarakat. Peningkatan akses pelayanan kesehatan bisa diukur dari tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan (utilization rate). Selama 5 (lima) bulan pertama penyelenggaraan Program JKN di Puskesmas Cijeruk belum diketahui bagaimana pemanfaatannya oleh peserta JKN.Penelitian ini menggunakan disain studi kasus dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN di Puskesmas Cijeruk Kabupaten Bogor Bulan Januari - Mei 2014. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data kunjungan peserta JKN di Puskesmas Cijeruk periode Januari-Mei 2014. Variabel yang diteliti meliputi angka utilisasi (utilization rate) pelayanan kesehatan, angka utilisasi berdasarkan jenis kelamin, umur, jenis pelayanan, diagnosa dan angka rujukan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka utilisasi pelayanan kesehatan sebesar 4,81%. Angka utilisasi oleh peserta perempuan lebih tinggi daripada laki-laki yaitu 6,62%. Berdasarkan kelompok umur, angka utilisasi tertinggi pada kelompok umur 60 - 64 tahun yaitu sebesar 7,29%. Angka utilisasi poli umum sebesar 4,24% dan poli gigi sebesar 0,014%. Diagnosa yang paling tinggi yaitu ISPA (3,92%). Sedangkan angka rujukan sebesar 2,26%. Angka utilisasi ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan target dan rata-rata realisasi angka utilisasi jamkesmas tahun 2012 sebesar 15% dan 7,45% serta data riskesdas 2013 sebesar 10,4%. Sedangkan angka rujukan tergolong bagus karena tidak melampaui target 15% dan menunjukkan kinerja pelayanan kesehatan puskesmas yang cukup bagus. Untuk meningkatkan utilisasi disarankan untuk melakukan peningkatan upaya sosialisasi program JKN kepada peserta/masyarakat sehingga peserta mengetahui bagaimana memanfaatkannya. Selain itu perlu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan puskesmas keliling.

---

JKN program has been operating since January 1, 2014 was organized to improving access to health services in order to satisfy the basic needs of public health services. access Improvement to health services can be measured by of health care utilization (utilization rate). During the five (5) months of the implementation of programs JKN in puskesmas Cijeruk not known utilization of JKN by participants.

This study uses a case study design with a quantitative approach that aims to describe the utilization of health services by the participants JKN in PHC Cijeruk Bogor District In January-May 2014. Data used are secondary data from visits JKN participants in puskesmas Cijeruk the period January-May 2014 . the variables studied include utilization rate (utilization rate) of health care, utilization rate by sex, age, type of service, diagnosis and referral rates.

The results showed that the rate of utilization of health services by 4.81%. Figures utilization by female participants was higher than males is 6.62%. By age group, the highest utilization rate in the age group 60-64 years is equal to 7.29%. Figures poli umum utilization of 4.24% and 0.014% dental poly. Diagnosis is the highest of ARI (3.92%). While the referral rates of 2.26%. The utilization figure is relatively low compared to the target and the average utilization rate jamkesmas realization in 2012 of 15% and 7.45%, and the data Riskesdas 2013 by 10.4%. While the referral rate is quite good because it does not exceed the target of 15% and demonstrate the performance of the health care community health centers are quite good. To improve the utilization recommended to make improvements efforts to socialize JKN program participants / communities so that participants know to use it. Besides putting health services with pusling."

"Berdasarkan Praturan Presiden No 111 Tahun 2013 tentang pasal 6 yang menyebutkan bahwa kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Dalam upaya pencaian Universal Health Coverage pada tahun 2019, baik badan usaha besar dan menengah paling lambat mendaftar 1 Januari 2015 sedangkan badan usaha mikro paling lambat mendaftar 1 Januari 2016. BPJS Kesehatan terus meningkatkan kepesertaannya, jumlah badan usaha di BPJS Kabupaten Bogor tercatat 1.470 kelompok badan usaha yang sudah terdaftar dan jumlah badan usaha yang belum mendatar tercatat 245.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempegaruhi keikutsertaan badan usaha dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2017.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam kepada salah satu perwakilan badan usaha yang menangani jaminan kesehatan karyawan. Variabel yang diteliti mengunakan teori perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian yaitu modifikasi model teori Kolter dan Amstrong 2009, Kolter dan Keller 2009.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan Badan Usaha menjadi peserta BPJS Kesehatan karena adanya peraturan wajib untuk mendaftar, premi lebih murah dan pelayanan yang diberikan komprehensif. Bagi badan usaha yang belum mendaftar merasa kurang puas dengan produk dan askes pelayanan kesehatan yang diberikan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

---

Based on Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013 Pasal 6 article 6 explain that membership of health insurence is a must for indonesian citizen. In order to achieve universal health coverage, large and middle scale company must register their membership in national health insurance by January 1 39 st, 2015 at the latest, while small company on January 1 39 st, 2016. BPJS Kesehatan has been increasing their membership, the companies which already become member of BPJS Kesehatan in Bogor Regency were recorded 1.470. But there are still 245 companies which are not become member yet.

The purpose of this research to know the factors influencing companies to become member of National Health Insurance programme in Bogor Regency in 2017.

This research using qualitative method by depth interview to each company representative who handle employee health insurance. As the variable of this research using the theory of consumer behaviour in making buying decision by Kotler and Amstrong 2009, Kotler and Keller 2009 modification theory.

The result of this research show that the company like to join BPJS Kesehatan because of the regulation state that membership is obligatory. Beside that, BPJS Kesehatan offering cheaper insurance premium and comprehensive services. But some companies which are not joining BPJS Kesehatan feel not satisfied with the product and health service access in BPJS Kesehatan health facilities. "