Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai upaya memperbaiki kesejahteraan sosial, Indonesia membuat Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan kesehatan ini berprinsipkan pada kemudahan akses dan pembagian kesempatan yang merata, untuk itu pemerintah melakukan persiapan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini mencoba mencari akar dari permasalahan-permasalahan yang terjadi selama pelakaksanaan persiapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis naratif, untuk melihat secara keseluruhan permasalahan yang terjadi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa akar permasalahan dalam peneydiaan fasyankes terletak pada belum samanya persepsi antar stakeholders dan menyebabkan system tata pelaksanaannya yang masih belum jelas.

---

As an effort to improve the social welfare, Indonesia made a new system called Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) in form of Universal Health Coverage. The health insurance based on principles ease of access and equitable distribution of opportunities. The purpose of this studies is to find out the root problem of the fasyankes supply during SJSN preparation time by using qualitatives approach to see things widely and to seek the main problems. This study found that the root problem lies in stakeholders perception that causes the ucertainty of the implementation system."

"Skripsi ini membahas tentang analisis implementasi kebijakan program Kartu Jakarta Pintar. Penelitian ini memaparkan mengenai implementasi dan konten dari program Kartu Jakarta Pintar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan program Kartu Jakarta Pintar belum diterapkan dengan baik di Jakarta. Sosialisasi mengenai pengetahuan tentang program Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum dilaksanakan dengan baik. Dampaknya masyarakat kurang paham mengenai fungsi dan pentingnya program KJP ini untuk diterapkan. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap pelaksanaan program KJP menyebabkan rentannya kecurangan terjadi dari pihak-pihak yang terkait.

---

This Thesis examines the policy analysis Kartu Jakarta Pintar program. This research describe about implementation and content Kartu Jakarta Pintar program. This research used qualitative methods with descriptive research. The result of this research is the implementation of the policy Kartu Jakarta Pintar program has not been implemented well in Jakarta. Socialization of Kartu Jakarta Pintar program has not been implemented properly. People do not know the impact on the function and urgency of the program. On the other hands, the lack of government oversight of the implementation of the program led to the vulnerability of fraud occurs from related parties. "

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meruapkan sebuah lembaga negara yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pertanggungjawaban akan kesehatan masyarakat dan bertugas untuk memberikan jaminan kesehatan. Namun pengelolaan BPJS Kesehatan dirasa tidak sesuai dengan syariat karena dalam pengelolaannya masih banyak ditemukan unsur riba, gharar dan maysir. Hal tersebut diperkuat dengan adanya fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN- MUI yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan belum sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat praktek apa saja yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUIdan bagaimana caranya agar dapat sesuai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif explanatory dengan teknik pengumpulan data secara dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan mengikuti teknik analisis yang dikembangkan oleh Michael Huberman dan Mattew Miles. Dalam teknis analisis tersebut, pengolahan data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sehingga hasil penelitian yang didapatkan adalah pertama, terdapat 5 (lima) pembahasan pada fatwa DSN-MUI terkait praktek pengelolaan BPJS Kesehatan. Kelima hal tersebut konsep dasar BPJS Kesehatan, tanggungjawab kepada Faskes (Fasilitas Kesehatan), pengelolaan iuran dan denda, pengelolaan dana dan investasi dan keberadaan dewan pengawas syariah. Kedua, pengelolaan BPJS Kesehatan agar sesuai dengan syariat Islam dapat dilakukan dengan memperhatikan fatwa DSN-MUI dan juga pola alur praktek operasional BPJS Kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ke-5 (lima) pembahasan tidak sesuai dengan syariat dan harus disesuikan dengan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini hanya berfokus pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI saja. Ini merupakan penelitan pertama yang memberikan alternatif pengelolaan BPJS Kesehatan secara syariah selain membahas tentang ketidaksyariahannya.

---

Health Social Insurance (BPJS) Orgainizing Body is an organization established by Government of the Republic of Indonesia as an accountability of public health and serves to provide health insurance. However, the management of Health BPJS is deemed not subject to sharia because in the management there are still riba, gharar and maysir found to occur. It is supported by a fatwa issued by DSN-MUI stating that Health BPJS is not subject to Islamic sharia yet. Therefore, this study aimed to see what practices peformed by Health BPJS not corresponding to the fatwa of DSN-MUI and how to adjust it. The research method used was explanatory qualitative with collecting data by documentation, observation, and interview. Data analysis technique used was following the anlaysis technique developed by Michael Huberman and Mattew Miles. In the analysis technique, data processing is conducted by means of data reduction, data presentation and drawing conclusion or verification. Hence, the results obtained were first, there are 5 (five) discussions on the fatwa of DSN-MUI regarding management practice of Health BPJS. Those five things are the basic concept of Health BPJS, responsibility to Faskes (Health Facility), management of fees and fines, fund management and investment as well as sharia monitoring body. Second, management of Health BPJS to adjust to Islamic sharia can be conducted by taking into account the fatwa of DSN-MUI and also operational practice of plot pattern of Health BPJS. The conclusion of this study was that the 5 (five) discussion are not corresponding to sharia and must be adjusted to the the fatwa of DSN-MUI. This study was only focused on the fatwa issued by DSN-MUI. This is the first study providing alternative to the management of Health BPJS Kesehatan in sharia manner other than discussing on its non sharia."

"ABSTRAKSalah satu isu hangat di Indonesia saat ini terutama dalam sektor public adalah program reformas birokrasi. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menegaskan keseriusan mereka dengan membuat Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Terdapat delapan area perubahan birokrasi yang dikehendaki yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, akuntabilitas, pelayanan pubik, mental aparatur dan pengawasan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan salah satu aktor utama dalam program Reformasi Birokrasi nasional. Sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang pengembangan kompetensi ASN, LAN memiliki peran yang vital dalam mewujudkan visi Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan kelas dunia pada 2025, terutama pada area perubahan sumber daya manusia aparatur. Pemerintahan kelas dunia yang dicita-citakan tersebut membutuhkan adanya ASN yang kompeten sebagai salah satu prasyarat utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaa reformasi di LAN tahun 2018 berdasarkan delapan area perubahan yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan kombinasi dari teori Reinventing Government milik David Osborne dan teori Crowdsourcing dari Helen K Liu. Hasil dari penelitian ini adalah area organisasi, akuntabilitas dan sumber daya manusia merupakan area yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di LAN"

"ABSTRAKSebelum era BPJS, penyelenggaraan program jaminan sosial dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BUMN tidak sesuai dengan prinsip jaminan sosial. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana pelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendeterminasi pelembagaan BPJS. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan konsep new institutionalism dan variannya, yaitu historical institutionalism. Hasil analisis menunjukkan beberapa kebijakan, yaitu amandemen UUD 1945, UU Nomor 40 Tahun 2004, menjadi legacy path dalam pelembagaan BPJS. Kepentingan Pemerintah untuk mempertahankan model BUMN bertemu dengan kepentingan DPR untuk menyelenggarakan program jaminan sosial secara terpadu dengan menggunakan model badan hukum publik membentuk model pelembagaan conversion.

---

ABSTRACTSocial security was held by State Own Entreprise (SOE), were PT Taspen, PT Jamsostek, PT Asabri, PT Askes. The implementation of social security had changed after Social Security Law Number 40/2004 released. Social security law mandate to create Social Security Agency (BPJS). This research is aimed to explain and analyze how Social Security Agency was institutionalized and what factors were determined behind the institutionalization. Researscher used qualitative method with New Institutionalism concept, and its variation, historical institutionalism as a frame in explaining the research questions. The result shows some policies became the legacy path in Social Security Agency institutionalization. Those policies are: The Amendment of Constitution 1945 Law, and Social Security Law Number 40/2004."

"Demi meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit di Indonesia, salah satu upaya Pemerintah adalah memberlakukan sistem Badan Layanan Umum (BLU), sehingga Rumah Sakit Pemerintah di seluruh Indonesia dituntut untuk menerapkan sistem badan layanan umum ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dari identifikasi aspek persyaratan BLU, penjabaran regulasi, SDM dan kinerja Rumah Sakit.Penelitian ini adalah jenis penelitian observatif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui teknik wawancara, telaah dokumen dan kuesioner. Penelitian dilakukan di tiga Rumah Sakit TNI AD dengan sepuluh orang sebagai informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga Rumah Sakit pernah mempersiapkan persyaratan dan siap untuk menjadi BLU ditinjau dari persyaratan substantif, teknis dan administratif serta SDM. Kinerja pelayanan dan keuangan mengalami peningkatan pada tahun 2014 dengan berjalannya implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penjabaran kebijakan internal terkait BLU belum jelas dan realisasi pelaksanaannya belum ada.Penelitian ini menyarankan Rumah Sakit TNI AD dapat diajukan untuk mendapatkan status BLU penuh. Secara bertahap dimulai dari Rumah Sakit Tingkat II Dustira dan diikuti oleh ke dua Rumah sakit lainnya dengan cara belajar dan mencontoh dari Rumah Sakit yang sudah mendapatkan status BLU.

---

In order to improve the quality of hospital services in Indonesia, one of the government?s efforts is a system of Public service Agency (BLU). So the government hospitals in Indonesia are required to implement this system public service agency.The purpose of this study was to get an overview from identification aspects of a Public Service Agency requirements, the elaboration of regulatory, human resources and hospital performance.

This research is a type of observational study with a qualitative and quantitative approach through interviews, document review techniques and questionnaires. The study was conducted in three Army hospital with ten people as the informants.

The results showed that all three hospitals ever prepare requirements and ready to be BLU in term of substantive requirements, technical, administrative and human resources. Performance and financial services increased in 2014 with the passage of National Health Insurance (JKN) implementation. Elaboration of internal policies related to BLU unclear and actual implementation is not clear yet.

This study suggests that Army hospital can be advisable to obtain the status of full BLU. It gradually starts from the Hospital level two Dustira and was followed by two other hospitals by learning and imitating of the Hospital who already have the status of Public service agency."

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Badan ini diberi amanat oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasal 19 Undang-undag tersebut menyatakan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Pemahaman tentang asuransi kesehatan di Indonesia masih sangat beragam. Kata "sosial", seperti "asuransi sosial" hampir selalu dipahami sebagai pelayanan atau program untuk rakyat kurang mampu. Pendapat tersebut merupakan kekeliruan besar yang sudah mendarah daging di Indonesia yang menghambat pembangunan kesehatan yang berkeadilan sesuai amanat UUD45. Untuk itu penelitian ini akan membahas mengenai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan dengan prinsip asuransi sosial serta membedakannya dengan jaminan kesehatan di Malaysia.

---

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) is an institution which established to organize social protection programs in Indonesia. The institution was given the mandate by Law No. 40 Year 2014 on National Social Security System to maintain the National Health Insurance (Health Department). Article 19 of the Act states that the tenth generation of health insurance is organized nationally by the social insurance principle and the principle of equity. An understanding of health insurance in Indonesia is still very diverse. The word "social", such as "social insurance" almost always understood as a service or program for underprivileged people. The opinion is a big mistake that is ingrained in Indonesia that hinder the development of equitable health as mandated by UUD45. Therefore, this study will discuss the implementation of the National Health Insurance by Health BPJS with the principle of social insurance and health insurance distinguishes in Malaysia."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana utilisasi pelayanan kesehatan gigi peserta JKN di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 dimana utilisasi tersebut dilakukan di FKTP. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat cross sectional dengan mengolah data sekunder yang di dapat dari Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2018. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah total sampling, yakni seluruh data kunjungan peserta ke layanan kesehatan gigi di FKTP Provinsi DKI Jakarta selama Januari 2018 – Desember 2018 digunakan sebagai sampel dalam penelitian. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat dan analisis bivariat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa utilisasi pelayanan kesehatan gigi peserta JKN di Provinsi DKI Jakarta masih rendah yaitu sebesar 4,19%. Kelompok Peserta JKN yang banyak melakukan utilisasi pelayanan kesehatan gigi di FKTP Provinsi DKI Jakarta yaitu kelompok usia dewasa (73,80%), jenis kelamin perempuan (56,86%), tempat tinggal di wilayah DKI Jakarta (83,48%), berstatus kawin (54,25%), lokasi FKTP di Kota Administrasi Jakarta Timur (30,56%), jenis FKTP klinik pratama (49,98%), dan segmentasi kepesertaan PPU (50,97%). Seluruh variabel yang diteliti memiliki hubungan yang signifikan untuk melakukan utilisasi pelayanan kesehatan gigi di FKTP Provinsi DKI Jakarta.

---

This study attempts to know how the utilization of dental health services of JKN participants in DKI Jakarta Province in 2018 where the utilization is carried out in FKTP. This research is a quantitative study is cross sectional by processing secondary data that come from BPJS Health Sample Data in 2018. The sampling technique in this research was a total of sampling, which is all the participants' visits to dental health services in FKTP DKI Jakarta Province during January 2018 - December 2018 used as samples in the study. The analysis used are univariate analysis and bivariate analysis.

The results showed that the utilization of dental health services of JKN participants in DKI Jakarta Province was still low at 4.19%. JKN Participants group that do a lot of dental health services in FKTP DKI Jakarta Province is the adult age group (73.80%), female gender (56.86%), live in DKI Jakarta area (83.48%), married status (54.25%), FKTP location in East Jakarta Administrative City (30.56%), primary clinic FKTP type (49.98%), and PPU membership segmentation (50.97%). All the variables studied had a significant relationship to utilize dental health services in FKTP DKI Jakarta Province."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi publik di wilayah Jabodetabek terhadap praktik tata kelola penggunaan Instagram Kementerian Kesehatan dalam kerangka interaksi G2C untuk upaya penanganan pandemi COVID-19 pada tahun 2021-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, wawancara mendalam, dan observasi. Teknik pengambilan sampel untuk survei adalah accidental sampling, sedangkan untuk wawancara mendalam menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 139 orang yang didapatkan melalui kuesioner daring. Data yang diperoleh diolah menggunakan SPSS 23 melalui analisis statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Kemenkes telah mengarah pada upaya mencapai tujuan interaksi G2C dalam penanganan COVID-19 melalui penggunaan media sosial Instagram. Hal ini terlihat dari tingginya nilai persepsi publik pada tiga elemen good governance, yakni perceived responsiveness, perceived accountability, dan perceived transparency yang menunjukkan bahwa Kemenkes telah berupaya memberikan respon yang baik, serta akuntabilitas dan transparansi informasi penanganan COVID-19 sudah dirasakan atas publikasi di media sosial Instagram

---

The purpose of this research is to determine public perceiveness in the Greater Jakarta area towards good governance practices of managing the use of Ministry of Health’s Instagram within the framework of G2C interaction to handle the COVID-19 pandemic in 2021-2022. This research applies quantitative approach with survey methods, in-depth interviews, and observation. Sampling technique for survey utilizes accidental sampling, whereas the in-depth interviews utilizes purposive sampling technique. The number of respondents in this study was 139 people obtained through online questionnaire. The data obtained is processed using SPSS 23 through descriptive statistical analysis. The results of this study indicate that the Ministry of Health has directed efforts to achieve the goal of G2C interaction in handling COVID-19 through the use of social media Instagram. This can be seen from the high score public perceiveness of three elements of good governance, namely perceived responsiveness, perceived accountability, and perceived transparency indicate that the Ministry of Health has attempted to provide a good response, as well as perceived accountability and transparency in handling COVID-19 for publications on social media Instagram. "