Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 72284 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yulean
"ABSTRAK
Perseroan terbuka mempunyai sistem manajemen yang berbeda dengan
perseroan tertutup. Dalam perseroan terbuka harus terdapat transparansi yang
dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, mengingat banyaknya pemegang
saham publik. Pemegang saham dalam suatu perseroan dapat terdiri dari
pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Hal tersebut dapat
dibedakan dari jumlah kepemilikan saham dalam suatu perseroan. Dikarenakan
pemegang saham minoritas memiliki persentase kepemilikan saham yang lebih
kecil dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas, maka seringkali
dirugikan atau ada ketidakpuasan terhadap keputusan-keputusan yang diambil
oleh manajemen perseroan. Terlebih apabila manajemen perseroan didominasi
oleh pemegang saham mayoritas, sehingga keputusan terkait perseroan yang
diambil cenderung mewakili kepentingan pemegang saham mayoritas. Bahkan
pada saat pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham
(“RUPS”), maka pemegang saham minoritas akan mengikuti keputusan (dari
pemegang saham mayoritas/melalui) RUPS. Bertitik tolak dari permasalahan
tersebut di atas, maka masalah-masalah yang timbul sebagai berikut: pertama,
bagaimana hak pemegang saham publik yang mengalami kerugian dalam
perseroan terbuka karena nilai saham menurun yang disebabkan oleh tindakan
pemegang saham mayoritas, kelalaian anggota direksi ataupun dewan komisaris;
kedua, kesulitan apa yang dihadapi oleh pemegang saham minoritas dalam
menuntut hak-haknya; ketiga, bagaimana hak anggota direksi untuk melakukan
pembelaan terhadap setiap gugatan pemegang saham; keempat, apakah pemegang
saham minoritas sudah cukup mendapat perlindungan hukum. Dari penelitian
kepustakaan yang menggunakan metode atau bersifat yuridis normatif dengan
metode pengumpulan data kepustakaan, hasil penelitian menemukan jawaban
bahwa pemegang saham publik yang dirugikan dapat mengajukan gugatan
derivatif, yaitu menggugat direksi atau dewan komisaris atas nama perseroan
apabila mewakili minimum 1/10 dari jumlah seluruh saham perseroan, dan direksi
sebagai pengelola perseroan dapat melakukan pembelaan atas adanya gugatan
yang timbul dengan menggunakan prinsip Business Judgement Rule. Namun
demikian, pemegang saham minoritas dalam perseroan terbuka belum cukup
mendapat perlindungan hukum karena masih terdapat kesulitan dalam
pembuktian. Disarankan agar prinsip keterbukaan perlu dimiliki dan diterapkan
dalam perseroan terbuka serta otoritas lembaga, khususnya Otoritas Jasa
Keuangan dan Bursa Efek Indonesia memainkan peran sentral dalam melindungi
kepentingan pemegang saham dengan membuat peraturan-peraturan yang
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perseroan publik.

ABSTRACT
A public company has a different system of management as opposed to a
closed company. A public company is required to implement transparency
accountable to the public, considering the huge number of the public investors.
The shareholders in a company may distinct into minority shareholders and
majority shareholders. That differentiation may be based on the portion of the
shares ownership in the company. Due to the portion of the minority shareholders
hold the shares in less number than the majority shareholders, often they are
damaged or not satisfied by way the decision are made by the management of the
company. This is based on the fact that the management of the company is
dominated by the majority shareholders, thus corporate decision is taken for the
benefit and interest of the majority shareholders. Even at the voting at the General
Meeting of Shareholders, the minority shareholders shall follow the decision
made by the majority shareholders. In the view of that, the issues are as follows:
firstly, what are the rights of the public shareholders that incurred loss in a public
company due to the value of the shares collapse as a result of the majority
shareholders action, including the negligence of the Board of Directors members
or even the Board of Commissioners members; secondly, what are the obstacles
faced by the minority shareholders in the pursue for their rights; thirdly, what are
the rights of the Board of Directors to defend itself against any claims of the
shareholders; fourthly, are there adequate legal protection to the minority
shareholders. Through literature data collating based on legal normative form by
using library research methods it has summarized several answers, among others
are that public shareholders who experience damages may use derivative action to
claim on behalf of the company if the shareholders as the claimant represent all
together minimum 10% voting rights of the entire shares issued by the company,
and the Board of Directors may use the principle of Business Judgment Rule to
defend itself of any claim raised against it. However, the minority shareholders in
a public company are not adequately legally protected due to the obstacle in the
implementation considering most of the claims must be proven. It is advisable that
the transparency principle must be uphold and implemented in a public company
and the related authorities, mainly Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services
Authority) and the Stock Exhance of Indonesia has a central role in the protection
of the shareholders interest in the capital market by issuing provisions to enhance
the transparency and accountability practice in the management of a public
company."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38764
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Catherine Susantio
"Tesis ini membahas mengenai go private perseroan terbuka dan perlindungan hukum bagi kepentingan pemegang saham publiknya. Go private merupakan proses dimana suatu perusahaan terbuka melakukan perubahan statusnya kembali menjadi perusahaan tertutup. Hingga saat ini belum ada peraturan khusus mengenai go private di Indonesia. Namun Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal dan berbagai peraturan bursa, mengatur tahapan go private yang harus dipenuhi yaitu persetujuan RUPS Independen, penawaran tender, paska penawaran tender dan delisting. Kasus yang dianalisis dalam tesis ini adalah go private PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk, dengan menitikberatkan pada pembahasan perlindungan terhadap pemegang saham publik yang merupakan minoritas yaitu perlindungan dalam aspek keterbukaan informasi, penawaran tender, serta dalam hal pemegang saham publik tidak setuju atas rencana go private perseroan. Penelitian tesis ini merupakan penelitian normatif dan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penulusuran kepustakaan atau dokumentasi.

This thesis mainly discusses the process of going private by public company and the legal protection granted to its public shareholders. Going private is a transaction by which a company changes its status from a public company into a private company. To date, there is still no special regulation regarding going private in Indonesia. However, the Limited Liability Company Law, Capital Market Law and various stock exchange regulations specify several stages that should be completed in order to go private, namely: the approval of the Independent Shareholders General Meeting, tender offer, post tender offer and delisting. The case analysis in this thesis is the going private transaction of PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk, highlighting the aspects of legal protection for its public minority shareholders which are disclosure of information, tender offer, as well as in the case of public shareholders disagreement on the company's plan to go private. This thesis is a product of normative research and utilizes secondary data which are obtained from literatures or documents."
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T43771
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dara Ayu Maharani
"Tesis ini membahas tentang keabsahan akta RUPS terkait peninggalan yang belum terpisahkan berupa saham perseroan oleh ahli waris pemegang saham perseroan serta tanggung jawab notaris terhadap akta RUPS yang dibuatnya. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah keabsahan akta RUPS dimana belum terpisahkannya harta peninggalan berupa saham perseroan tidak dapat dibatalkan oleh penggugat karena bukan merupakan pemilik sah saham perseroan, namun pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan sebagai ahli waris yang berhak atas saham tersebut. Dan dalam hal ini Notaris yang melakukan kelalaian dalam pembuatan akta RUPS tersebut harus bertanggung jawab secara administratif maupun secara keperdataan. Notaris dalam pembuatan akta RUPS suatu perseroan, menurut penulis harus bekerja secara profesionalitas, jujur dan saksama, karena Notaris merupakan jabatan yang berlandaskan pada moralitas dan integritas yang tinggi. Seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dituntut harus selalu teliti dan memeriksa kebenaran data yang diberikan, sehingga harus bertanggungjawab baik secara administrasi maupun secara keperdataan.

This thesis discusses the validity of the deed of the Annual General Meeting of Shareholders related to the unresolved inheritance in the form of the company share by the heir of the company shareholder and responsibility of aNnotary Public in making the deed of the Annual General Meeting of Shareholders. The research method used is normative juridical research. This type of research is based on a descriptive analytical type. The data processing method used is a qualitative method. The results of the study is that the validity of the deed of the Annual General Meeting of Shareholders where on of the shares is not yet be resolved by the heir of the company shareholder can’t be canceled by the plaintiff because they are not the legitimate shareholders, however the cancelation can be done by filing a lawsuit as the legitimate heir of the share. In this case, a Notary Public that made a negligence mistake in the making of the deed of the Annual General Meeting of Shareholders must be accountable both administratively and civilly. In writer’s perception, a notary public in the making of the deed of the Annual General Meeting of Shareholders must work in professionally, honestly and impartial manner, because a Notary Public is a position based on high morality and integrity. A Notary Public PPAT in carrying out its duties and authorities is required to always be careful and check the truth of the data provided, so it must be accountable both administratively and civilly."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indah Pradita
"Klasifikasi saham dengan hak suara multipel adalah klasifikasi saham dimana suatu saham dapat memberikan hak suara multipel kepada pemegang saham yang telah sesuai persyaratan yang diatur. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multipel oleh emiten dengan inovasi dan tingkat pertumbuhan tinggi yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas berupa saham mengatur lebih detail mengenai penerapan teknis sistem ini, selain itu juga diikuti oleh Peraturan I-A Tahun 2021 dan Peraturan I-Y Tahun 2022 yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia yang mendukung Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tersebut. Namun, penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multipel dalam perusahaan terbuka menimbulkan pertanyaan tentang seperti apa wujud perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas dalam sistem baru ini, yang dimana aturan-aturan yang ada lebih menitikberatkan kepentingan hukum dari para pemegang saham mayoritas. Penelitian ini membahas apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup dalam mengatur klasifikasi saham dengan hak suara multipel dalam perusahaan terbuka menarik untuk dibahas. Selain itu, juga membahas bentuk perlindungan hukum yang tepat terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka yang menerapkan klasifikasi saham dengan hak suara multipel. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka yang menerapkan klasifikasi saham dengan hak suara multipel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan didukung dengan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa klasifikasi saham dengan hak suara multipel memberikan perlindungan terhadap kendali yang dimiliki para pendiri perusahaan terbuka. Namun, sistem ini cenderung akan mengurangi representasi kepentingan pemegang saham minoritas. Perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik. Penilaian atas kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik disarankan untuk diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Sehingga, peran dari pengawas pasar modal dan bursa efek juga sangat krusial dalam mengawasi jalannya kegiatan pasar modal yang sehat.

The classification of shares with multiple voting rights refers to the classification of shares wherein a single share can grant multiple voting rights to shareholders who meet specific predetermined requirements. The Financial Services Authority Regulation No. 22/POJK.04/2021 on the implementation of the classification of shares with multiple voting rights by issuers with innovation and high growth rates conducting public offerings of equity securities in the form of shares provides more detailed provisions regarding the technical implementation of this system. Additionally, it is complemented by the Indonesia Stock Exchange by issuing Regulation I-A of 2021 and I-Y of 2022, which support the Financial Services Authority Regulation No. 22/POJK.04/2021. However, the implementation of the classification of shares with multiple voting rights in publicly listed companies raises questions about the form of legal protection for minority shareholders within this new system, where the existing rules seem to emphasize the legal interests of majority shareholders. This research aims to explore whether the existing regulations are sufficient in regulating the classification of shares with multiple voting rights in publicly listed. Furthermore, the research delves into discussing the appropriate forms of legal protection for minority shareholders in publicly listed companies that adopt the classification of shares with multiple voting rights. The primary objective of this research is to analyze the legal protection for minority shareholders in publicly listed companies which implementing the classification of shares with multiple voting rights. The research utilizes a normative juridical analysis method, supported by literature study. Based on the research findings, it can be concluded that the classification of shares with multiple voting rights provides protection for the control held by the founders of publicly listed companies. However, this system tends to reduce the representation of minority shareholders' interests. Preventive legal protection can be achieved through the implementation of effective corporate governance. It is recommended that the assessment of compliance with good corporate governance principles be made mandatory by the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange. Consequently, the roles of capital market and stock exchange supervisors become crucial in overseeing the proper functioning of the capital market activities."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aulia Taufik
"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan pemegang saham minoritas dalam aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan Terbuka (PT. Tbk.). Perlindungan tersebut berdasarkan pada konsep Good Corporate Governance yang diimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PT. Tbk. Skripsi ini juga membahas mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas, pelaksanaan dan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

This paper discusses about minority shareholder protection in corporate action by Public Company. The protection of minority shareholder based on Good Corporate Governance (GCG) concept which has been implemented into Indonesia rule and regulation related to Public Company. This paper also discusses about the forms of legal protection to minority shareholder, implementation and control by the rules and regulations."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62646
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ni Putu Nena BP Rachmadi
"Keberadaan pemegang saham layaknya jantung bagi perseroan. Ketentuan perundang - undangan mesyaratkan suatu perseroan haruslah didirikan sedikitnya oleh 2 (dua) orang. Bermula dari ketentuan inilah kemudian muncul istilah pemegang saham minoritas dan mayoritas. Idealnya pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas dapat memiliki keinginan yang selaras dalam suatu perseroan. Hal ini diwujudkan dengan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Namun, hal ini sangatlah sulit dicapai karena adanya perbedaan kepentingan diantara masing - masing pemegang saham. Seringkali dalam RUPS pengambilan keputusan dilakukan dengan voting. Mekanisme ini menimbulkan adanya dominasi dari pemegang saham mayoritas untuk menetukan arah kebijakan perseroan. Khususnya dalam keputusan untuk membubarkan suatu perseroan seringkali pemegang saham minoritas menjadi salah satu pihak yang dirugikan. Untuk mengantisipasi hal inilah maka diperlukan suatu mekanisme untuk melindungi hak - hak pemegang saham minoritas.

The shareholders are the main part for the company. Invite the constitution, the company must be established at least by two person. Starting from this provision appears the majority and the minority shareholders. Ideally majority shareholders and minorities have the same purpose, so decision making can be done by deliberation. But that is very difficult to reach because there is the difference of interest between them. In company meeting, frequently decision making done by voting. This mechanism raises the dominance of the majority shareholders to determine company policy. Especially in liquidation of the company minority shareholders often as the injured party. To prevent this condition required some protection mechanism to protect the rights of minority shareholders."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T36017
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadia Rillifani
"ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang mekanisme penambahan modal pada perseroan terbatas yang mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas serta bentuk perlindungan hukum dan/atau hak bagi pemegang saham yang tidak setuju dan dirugikan atas terjadinya perubahan modal perseroan. Selain itu, untuk mengetahui peran notaris dalam pelaksanaan penambahan modal serta tanggung jawab notaris apabila terdapat
pemegang saham yang merasa dirugikan atas penambahan modal yang tertuang di
dalam akta notaris. Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang hanya dilakukan dengan cara meneliti
terhadap asas-asas baik tertulis ataupun tidak tertulis. Adapun yang menjadi kerangka
teori sebagai pisau analisis ialah teori Director's Primacy dan prinsip good corporate
governance (GCG). Pelaksanaan penambahan modal Perseroan sebagai aksi korporasi
merupakan kebijakan Perseroan yang dirumuskan oleh Direksi, yang mana wajib
memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selain itu, penambahan modal melalui
penerbitan saham baru (rights issue) harus ditawarkan kepada seluruh pemegang saham
atau biasa dikenal dengan pre-emptive right. Dalam hal terdapat pemegang saham yang
tidak setuju dan merasa dirugikan atas keputusan RUPS mengenai penambahan modal,
maka sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas pemegang saham berhak
untuk meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar. Penentuan
harga wajar dilakukan oleh penilai independen. Dalam penambahan modal perseroan,
notaris berperan membuat akta baik dalam bentuk Berita Acara RUPS yang termasuk
akta relaas dan/atau akta Pernyataan Keputusan Rapat yang termasuk akta partij serta
melakukan tindakan administrasi lainnya sampai dengan terbitnya persetujuan Menteri
Hukum dan HAM. Notaris bertanggungjawab atas aspek formal akta yang dibuatnya
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris

ABSTRACT
This thesis discusses the role of notaries in increasing the capital in the limited liability
company as well as a form of protection for the shareholders who suffered losses as a
result of General Meeting of Shareholders on changes to the articles of association
relating to the implementation of the capital increase through the issuance of new
shares. The type of research that the author use in this study is a normative legal
research, it means that the research is only done by examining the principles either
written of unwritten. The theories premised for this thesis is director's primacy doctrine
and good corporate governance. The implementation to increase capital to the limited
liability company refers to a Limited Liability Company Act that requires to get
approval from the General Meeting of Shareholders, where Board shall determine and
make policy on how the capital increase sholud be executed according to interest of
company. Rights issue shall be followed with Preemptive Rights to all shareholders. As
protection for shareholder who is economically harmed by the resolution of capital
increase, pursuant to Article 62 of Company Act they mayt request the company to
repurchase their shares through buyback mechanism or the company must ensure that
these shares will be sold and purchased to third party based on fair value from
independent appraiser. In capital increase, the notary plays a role in documenting the
deed of General Shareholders Meeting and perform other administrative actions up to
issuance of approval from the Ministry of Justice. Notary is responsible to ensure
formal aspects of deed pursuant to Law of Notary."
2016
T46813
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anggie Fauziah Dwiliandari
"Perkembangan ekonomi global mendorong ekosistem bisnis meningkatkan kesempatan perusahaan dalam mengembangkan dan mengekspansi usahanya. Dinamika pasar modal menghendaki turut berkembangnya mekanisme penawaran umum saham di bursa efek dalam rangka penyelenggaraan perdagangan efek. Perkembangan mekanisme penawaran umum tersebut menjadi salah satu upaya bagi perusahaan untuk memperbaiki struktur finansial perusahaan hingga memperluas jangkauan pasar. Berkaitan dengan hal tersebut, penawaran umum melalui Special Purpose Acquisition Company (SPAC) sebagai salah satu alternatif penawaran umum perdana yang tengah berkembang di pasar modal internasional, yang utamanya akan mendukung perusahaan rintisan (startup) dan teknologi, serta pelaku UMKM untuk dapat memasuki pasar modal Indonesia dan meningkatkan daya saing di antaranya. Struktur SPAC memiliki similaritas dengan struktur perusahaan cek kosong dan perusahaan cangkang, tetapi konsepsi SPAC memiliki kerangka regulasi yang lebih komprehensif, meskipun tidak menghilangkan risiko-risiko unik dari pelaksanaannya. Penelitian ini akan mengkaji konsepsi, karakteristik, dan pelaksanaan SPAC berdasarkan common wisdom praktik pasar modal. Penelitian ini kemudian menganalisis pelaksanaan SPAC sebagai alternatif penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia dengan melihat komparasi terhadap praktik pelaksanaannya di Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura melalui pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bursa efek ketiga negara tersebut telah mengatur SPAC sebagai alternatif penawaran perdana pada bursa mereka dengan berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap risiko-risiko yang dihadapi pemegang saham publiknya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memperdalam kajian teknis dan kesiapan instrumen hukum untuk menerapkan SPAC di Bursa Efek Indonesia, serta memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang optimal bagi pemegang saham publik dengan memerhatikan prinsip Good Corporate Governance, prinsip keadilan (fairness principle), dan prinsip keterbukaan informasi.

Global economic development encourages the business ecosystem to broaden the corporate’s opportunity to develop and expand its business. The capital market dynamics generate the equity public offering mechanism growth in the stock exchange for securities trading. The growth of public offering mechanism becomes one of the corporate’s attempts to fix its financial structure and widen its market reach. In this regard, public offering through a Special Purpose Acquisition Company (SPAC) as a growing initial public offering alternative in the international capital market practices, particularly will support startups and technology business sectors and the MSMEs actors to enter Indonesia’s capital market and increase the business competition within the market. The structure of SPAC has some similarities with the structure of blank check companies and shell companies in general, but the SPAC conception has a more comprehensive regulatory framework, although it does not eliminate the unique risks of its implementation. This research will examine the conception, characteristics, and implementation of SPAC based on the common wisdom of capital market practices. This research then analyzes SPAC as an initial public offering alternative on Indonesia Stock Exchange (IDX) by observing the comparison with the practice of its implementation in the United States, Malaysia, and Singapore, with a normative-juridical approach. This research determines that stock exchanges in the United States, Malaysia, and Singapore have regulated SPACs as an alternative to initial offerings on their exchanges with various forms of legal protection against the risks their public shareholders face. This research concludes that needs to conduct more extensive technical research and readiness of legal instruments to implement SPAC on IDX, as well as provide various forms of optimal legal protection to public shareholders by taking into account Good Corporate Governance, fairness, and disclosure principle."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Karina Nadia
"Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal memiliki peranan dan tanggung jawab yang penting terkait dengan tugasnya dalam membuat akta otentik di bidang pasar modal. Atas dasar tugas dan peranannya tersebut Notaris harus mendalami seluk beluk dan ketentuan peraturan yang ada dalam pasar modal karena setiap aksi korporasi yang dilakukan emiten memiliki persyaratan dan ketentuan yang berbeda-beda tergantung kepada peraturan yang mengaturnya sehingga notaris harus memastikan agar pembuatan akta tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya dan peraturan pasar modal pada khususnya. Peranan Notaris disini adalah juga ikut mengarahkan dan memberikan penyuluhan hukum kepada Emiten, sepanjang mengenai pembuatan akta, agar akta nya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Peranan notaris tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kedudukan notaris yang harus memiliki sikap independen, adil dan tidak memihak kepada pihak manapun. Dengan berpegang teguh kepada peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kode etik notaris serta standar profesi notaris yang ada, maka notaris secara nyata telah menjaga kepentingan pemegang saham minoritas yang ada dalam suatu perseroan terbuka yang mana kepentingan mereka seringkali terlanggar.
Dalam penelitian ini terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT. XYZ Tbk selaku emiten ketika melakukan Penawaran Umum Terbatas III yang didahului dengan Aksi Korporasi berupa Reverse Stock dan Penambahan seri saham baru yaitu seri B, sehingga pemegang saham minoritas merasa perlu untuk menyatakan protes serta keberatan mereka secara tertulis kepada pihak yang berkepentingan seperi Bapepam-LK, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, serta profesi penunjang pasar modal termasuk juga Notaris. Hal ini ternyata berkaitan erat dengan tidak adanya peraturan yang secara khusus dan mendalam mengatur mengenai prosedur pelaksanaan Reverse Stock Split sehingga PT. XYZ Tbk diduga melanggar ketertiban umum yang berlaku di Pasar Modal. Notaris dalam kasus ini harus memiliki sikap analitis yang tajam serta keseksamaan dalam melihat suatu Aksi Korporasi yang dilakukan oleh suatu Emiten serta memperdalam pengetahuan mengenai Pasar Modal.

Notary as a profession that supports a Capital Market has a role and important responsibilities related to his/her job in making authentic act of the capital market. On that basis of its roles and duties, notary must explore the rules and regulations that exist in the capital markets since any corporate actions issuers have different terms and conditions vary depending on the regulations that govern it, so that the notary must ensure that the deed in accordance with the regulations legislation in general and capital markets in particular rules. Thus, notary has role of codirecting and providing legal counseling to the Issuer, during the making of the deed, so that his deeds do not conflict with existing provisions. This role of notary relates with the position of a notary who must have an independent attitude, fair and impartial to any party. By sticking to the rules in the capital market, code of ethics and standards of professional notary, a notary has saved the interests of minority shareholders in a company where their interests are often violated.
This research shows a violation practice performed by PT. XYZ Tbk as the issuer of Right Issue III, preceded by a Reverse Stock Corporate Actions and the addition of a new series of shares of series B, so that minority shareholders feel the need to protest and express their objections in writing to the interested parties such: Bapepam-LK, the Minister of Justice and Human Rights, as well as supporting professionals including Notary capital markets. Apparently, this is closely related to the lack of legislation that specifically regulates the procedure and in-depth implementation of the Reverse Stock Split and PT. XYZ Tbk allegedly violating public order prevailing in the Capital Market. Consequently a notary must have a keen analytical attitude and thoroughness in seeing a Corporate Actions performed by an Issuer and deepens knowledge about Capital Markets.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35621
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Intan Farhana
"Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memuat aturan yang jelas mengenai perlindungan penerima hak waris atas saham yang dirugikan akibat pengabaian kewajiban pencatatan pemegang saham pada Daftar Pemegang Saham Perseroan oleh direksi perseroan. Hal ini tentu memicu permasalahan, salah satunya tercermin dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2845K/PDT/2017. Pokok pembahasan dalam tesis ini adalah mengenai kedudukan saham yang dimiliki oleh penerima hak waris atas saham yang belum dicatatkan pada Daftar Pemegang Saham perseroan, tanggung jawab direksi dan dewan komisaris perseroan terhadap kerugian penerima hak waris atas saham yang tidak tercatat dalam Daftar Pemegang Saham perseroan, dan peran notaris terkait legalitas pemindahan hak atas saham karena pewarisan. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder untuk menganalisis permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerima hak waris atas saham berhak menuntut perseroan untuk melaksanakan pencatatan namanya pada Daftar Pemegang Saham perseroan. Adapun pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris perseroan atas kerugian penerima hak waris atas saham dapat dituntut penerima hak waris atas saham dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

The laws and regulations in Indonesia do not stipulate the issue of protection to the inheritors that receive an assignment of shares and subsequently suffered a loss due to the board of directors negligence to its obligation to register inheritors name at Shareholders Register of the company. This issue indeed triggers a dispute, one of which is reflected in a case under Supreme Court Decision No. 2845K/PDT/2017. This thesis will discuss about the status of shares owned by the inheritors which have not been registered under the Shareholders Register, the liability of the board of directors and board of commissioners of the company over the loss of the inheritors, and the role of the notary in regards to the legality of the transfer of shares due to inheritance. This study is conducted with a juridical-normative approach and uses secondary-type data in analyzing the issues. The result of this study shows that the inheritors that receive an assignment of shares are entitled to claim for their names to be registered under the Shareholders Register. Further, the liability of the board of directors and the board of commissioners of the company could be sued by the inheritors by filing a lawsuit with the grounds of unlawful actions."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>