ABSTRAKTesis ini membahas tentang mekanisme penambahan modal pada perseroan terbatas yang mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas serta bentuk perlindungan hukum dan/atau hak bagi pemegang saham yang tidak setuju dan dirugikan atas terjadinya perubahan modal perseroan. Selain itu, untuk mengetahui peran notaris dalam pelaksanaan penambahan modal serta tanggung jawab notaris apabila terdapat
pemegang saham yang merasa dirugikan atas penambahan modal yang tertuang di
dalam akta notaris. Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang hanya dilakukan dengan cara meneliti
terhadap asas-asas baik tertulis ataupun tidak tertulis. Adapun yang menjadi kerangka
teori sebagai pisau analisis ialah teori Director's Primacy dan prinsip good corporate
governance (GCG). Pelaksanaan penambahan modal Perseroan sebagai aksi korporasi
merupakan kebijakan Perseroan yang dirumuskan oleh Direksi, yang mana wajib
memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selain itu, penambahan modal melalui
penerbitan saham baru (rights issue) harus ditawarkan kepada seluruh pemegang saham
atau biasa dikenal dengan pre-emptive right. Dalam hal terdapat pemegang saham yang
tidak setuju dan merasa dirugikan atas keputusan RUPS mengenai penambahan modal,
maka sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas pemegang saham berhak
untuk meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar. Penentuan
harga wajar dilakukan oleh penilai independen. Dalam penambahan modal perseroan,
notaris berperan membuat akta baik dalam bentuk Berita Acara RUPS yang termasuk
akta relaas dan/atau akta Pernyataan Keputusan Rapat yang termasuk akta partij serta
melakukan tindakan administrasi lainnya sampai dengan terbitnya persetujuan Menteri
Hukum dan HAM. Notaris bertanggungjawab atas aspek formal akta yang dibuatnya
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris
ABSTRACTThis thesis discusses the role of notaries in increasing the capital in the limited liability
company as well as a form of protection for the shareholders who suffered losses as a
result of General Meeting of Shareholders on changes to the articles of association
relating to the implementation of the capital increase through the issuance of new
shares. The type of research that the author use in this study is a normative legal
research, it means that the research is only done by examining the principles either
written of unwritten. The theories premised for this thesis is director's primacy doctrine
and good corporate governance. The implementation to increase capital to the limited
liability company refers to a Limited Liability Company Act that requires to get
approval from the General Meeting of Shareholders, where Board shall determine and
make policy on how the capital increase sholud be executed according to interest of
company. Rights issue shall be followed with Preemptive Rights to all shareholders. As
protection for shareholder who is economically harmed by the resolution of capital
increase, pursuant to Article 62 of Company Act they mayt request the company to
repurchase their shares through buyback mechanism or the company must ensure that
these shares will be sold and purchased to third party based on fair value from
independent appraiser. In capital increase, the notary plays a role in documenting the
deed of General Shareholders Meeting and perform other administrative actions up to
issuance of approval from the Ministry of Justice. Notary is responsible to ensure
formal aspects of deed pursuant to Law of Notary.
T46813-Nadia Rillifani.pdf :: Unduh