Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan Teknologi Informasi (TI) sangat penting pada era informasi. Berdasarkan Global Status Report on the Governance of Enterprise IT (GEIT) tahun 2011, telah dilakukan survei di 21 negara. Hasil survei menunjukkan bahwa 94% responden menyatakan teknologi informasi sangat penting atau penting bagi organisasinya. Pentingnya penerapan TI ini harus didukung dengan tata kelola TI yang baik pula. Penerapan tata kelola TI mempunyai pendekatan (model dan framework) beragam sehingga dalam penerapannya terdapat beragam variasi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa berbagai penerapan tata kelola TI di 29 instansi pemerintah dan 19 swasta di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan melakukan pemetaan menggunakan model Van Grembergen, Weill & Ross, ITGI, AS-8015 dan framework COBIT. Berdasarkan pemetaan tersebut dilakukan perancangan dan perbandingan terhadap perbedaan dan persamaan untuk mendapatkan karakteristik masing-masing instansi.Hasil penelitian ini adalah adanya karakteristik yang berbeda pada instansi pemerintah dan swasta. Karakteristik tata kelola TI pada instansi pemerintah antara lain adanya regulasi pemerintah sebagai stakeholder value driver , yaitu Peraturan Presiden Pengadaan Barang dan Jasa dan Peraturan Menteri Kominfo tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional. Selain itu Stakeholder value driver diarahkan oleh Tupoksi, informasi cepat & akurat, keterbukaan informasi, pelayanan prima, administrasi yang bersih dan cepat, dan kinerja TI yang optimal. Sedangkan pada instasnsi swasta, karateristik yang berbeda adalah regulasi pemerintah sesuai sektor perusahaan seperti perbankan, telekomunikasi, asuransi, dan lain-lain yang merupakan stakeholder value driver / bussiness pressure. Stakeholder value driver lainnya yaitu pertumbuhan bisnis, persaingan bisnis, perkembangan teknologi, perkembangan pasar, peningkatan layanan dan Return of Investment. Hasil kajian terhadap kesesuaian antara model dan framework dari teori dengan penerapannya, 24 instansi pemerintah dan 14 instansi swasta yang sudah 100% memenuhi (comply) terhadap komponen tata kelola TI yang digunakan.

---

The use of Information Technology (IT) in the era of information is very essential. Based on the Global Status Report on the Governance of Enterprise IT (GEIT) in 2011, a survey has been conducted in 21 countries. The survey results showed that 94% of respondents confirmed that information technology is important or very important to their organization. The importance of IT application must be supported by good governance as well. The implementation of IT governance has various method (model and framework) so there are also several types in its impelentation.

The purpose of this research was to analyze the implementation of IT governance in 29 government agencies and 19 private sectors in Indonesia. The research was conducted by maping and used Van Grembergen, Weill & Ross, ITGI, AS-8015 models and also COBIT framework. Based on the mapping, in order to obtain the characteristics of each agency, the design and comparison of differences and similarities was done.

From the data analysis, it has been recognized that there are different characteristics in government agencies and private sectors. The characteristics of IT governance in government agencies such as government regulation as stakeholder value driver, which are Presidential Regulation about Procurement and Regulation of Minister of Kominfo on Pedoman Umum Tata Kelola TIK Nasional. Besides, Stakeholder value drivers is directed by Tupoksi, the information is fast and accurate, the information is accessible, the service is excellent, the administration is clean and fast, and maximum IT performance. While the characteristics in the private sectors are government regulation related to the companies sector, such as banking, telecommunication, insurance, etc. Other stakeholder value driver, such as namely business growth, business competition, technological development, market development, service improvement and return on investment. The result of this research on the compatibility between model and framework of the theory to its application, there are 24 government agencies and 14 private sectors that has been 100 % complied upon the component of IT governance applied."

"Tata kelola Teknologi Informasi (TI) telah menjadi topik penting dalam manajemen sistem informasi karena dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan/organisasi maupun instansi pemerintah dalam mencapai tujuan. Penilaian tingkat kematangan di satuan kerja Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK) perlu dilakukan guna mengetahui kondisi tata kelola TI saat ini. Pengukuran tingkat kematangan dilakukan menggunakan kerangka kerja COBIT 2019 yaitu dengan memetakan tujuan organisasi ke dalam COBIT 2019 sehingga didapatkan Domain-domain yang berkaitan. Pengukuran tingkat kematangan pada satker Div TIK menunjukkan terdapat 8 Domain proses. Domain EDM01, APO07, APO08, BAI01, dan MEA04 berada pada level 3 sedangkan domain APO04, BAI11, dan DSS04 berada pada level 4. Pengukuran nilai kesenjangan antara tingkat kematangan saat ini dengan tingkat kematangan yang diharapkan juga dilakukan. Nilai kesenjangan terbesar terdapat pada domain APO04 dengan nilai 1,48, dan yang terkecil terdapat pada domain APO07 dengan nilai 0,59. Analisis perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan level kematangan diantaranya adalah dengan menilai secara berkala apakah mekanisme tata kelola TI yang disepakati beroperasi secara efektif; melakukan tinjauan rutin untuk menilai evolusi keterampilan; dan mengontrol layanan, aset, dan sumber daya TI.

---

Information Technology (IT) governance has become an important topic in information system management because it can affect the ability of companies/organizations and government agencies to achieve goals. Maturity level assessment in the Information and Communication Technology Division (Div TIK) work unit needs to be carried out in order to determine the current condition of IT governance. Maturity level measurement is carried out using the COBIT 2019 framework, namely by mapping organizational goals into COBIT 2019 so that related domains are obtained. Measuring the level of maturity in the Div TIK work unit shows that there are 8 process domains. The EDM01, APO07, APO08, BAI01, and MEA04 domains are at level 3 while the APO04, BAI11, and DSS04 domains are at level 4. Measuring the value of the gap between the current maturity level and the expected maturity level is also carried out. The biggest discrepancy value is in the APO04 domain with a value of 1.48, and the smallest is in the APO07 domain with a value of 0.59. Analysis of improvements that can be carried out to increase the maturity level include periodically assessing whether the agreed IT governance mechanisms are operating effectively; conducting regular reviews to assess skills evolution; and controlling IT services, assets and resources."

"Implementasi Teknologi Informasi (TI) memberikan peluang dan kemudahan untuk organisasi dalam melakukan inovasi dan mempercepat proses bisnis. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan guna inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-government. SPBE atau E-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.Tata kelola teknologi informasi diperlukan untuk pemenuhan regulasi yang ditetapkan, serta menghindari kerugian yang mungkin dihadapi dikemudian hari dari solusi teknologi informasi yang diberikan. Tata kelola teknologi informasi juga diperlukan untuk menentukan arah strategi penerapan TI di masa mendatang. Permasalahan yang terjadi terkait perubahan nomenklatur Kemeristekdikti berakibat pada proses transisi sumber daya TI meliputi SPBE, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia pengelola TI. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi terkait SPBE dalamtransisi organisasi di Kemenristekdikti menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatatif. Pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI dari data yang diperoleh menggunakan metode kuantitatif dengan COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). Hasil penelitian ini yaitu penilaian tingkat kapabilitas berdasarkan 19 proses COBIT 5 yang relevan dengan permasalahanorganisasi. Hasil rata-rata tingkat kapabilitas sebesar 0.65 dengan rincian 7 proses pada tingkat 0 (Incomplete Process), 11 proses pada tingkat 1 (Performed Process), dan 1 proses pada tingkat 2 (Managed Process). Analisis kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dan yang ditargetkan oleh organisasi dilakukan untuk merumuskan sejauh mana perbaikan pada proses tersebut. Rekomendasi perbaikan pada setiap proses dirumuskan berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar dapat memberikan manfaat untuk perbaikan layanan TI.

---

Implementation of Information Technology (IT) provides opportunities and convenience for organizations to innovate and accelerate business process. One of the pertinence of information technology in government is to innovate development of state apparatus through the application of E-government (SPBE). E-government (SPBE) is implementation of government that utilizes Information and Communication Technology to provide services for government institution, state civil apparatuses, business parties, public society, and others.IT Governance is needed to fulfill the stipulated regulations and

to avoid deprivation that may be faced in the future from the information technology solutions provided. Information technology governance is also needed to determine the direction of IT implementation strategy in the future. Problems that occur are related to changes in the nomenclature of Ministry of Research, Technology, and Higher Education (Kemenristekdikti) resulting in the process of IT resources transition including Egovernment, infrastructure, and Human Resources of IT managers. This reasearch aims to measure the capability level of information technology governance related to Egovernment in the organizational transition in Ministry of Research, Technology, and Higher Education using COBIT 5 framework. Data collection is conducted by using qualitative methods. Measurement of IT governance capability level is derived from data using quantitative methods with COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). The results

of this study are the assessment of capability level based on 19 COBIT 5 processes that are relevant to organizational issues.The average result of the capability level is 0.65 with details of 7 processes at level 0 (Incomplete Process), 11 processes at level 1 (Performed Process), and 1 process at level 2 (Managed Process). Gap analysis between current

capability level and target of organization is conducted to formulate the extented improvement in the process. Recommendation for improvement in each process is formulated based on COBIT 5 framework and adjusted to the needs of organization in order to provide benefits for the improvement of IT services."

"Karya akhir ini membahas tentang pentingnya tata kelola teknologi informasi, tata kelola teknologi informasi di butuhkan karena teknologi informasi (TI) merupakan pendorong utama proses transformasi bisnis. Untuk mendorong proses transformasi bisnis, diperlukan adanya tata kelola teknologi informasi yang baik pada suatu organisasi tidak hanya dari segi perencanaan, pengorganisasian, pengadaan, implementasi, pengawasan sampai penilaian tapi menggabungkan TI dalam fungsi organisasi agar organisasi tersebut dapat berjalan secara optimal.Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Arsip Nasional Republik (ANRI). Kerangka kerja yang digunakan adalah Process Assesment Model (PAM) COBIT 5 dengan menggunakan data primer yang didapat dari wawancara dan kuisioner serta data sekunder dari observasi lapangan dan dokumen organisasi.Hasil pengukuran tingkat kapabilitas proses tata kelola TI di ANRI, sebagian besar masih berada pada kapabilitas level 0 dan tingkat kapabilitas yang diharapkan adalah level 3. Rekomendasi perbaikan proses mengacu pada best practice yang disarankan COBIT 5.

---

This thesis discusses the importance of information technology (IT) governance, information technology governance is needed because information technology (IT) is a key driver of business transformation process. To encourage the process of business transformation, IT governance is necessary for good information on an organization not only in terms of planning, organizing, procurement, implementation, monitoring to assessment but combines the functions of IT within the organization so that the organization can run optimally.

This study aims to measure the level of IT governance capabilities at the Center for Data and Information (Media Centre) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). The framework used is the Process Assessment Model (PAM) COBIT 5 by using primary data obtained from interviews and questionnaires, and secondary data from field observations and document organization.

Measurement results of process capability level of IT governance in ANRI, largely remained on the capabilities of level 0 and level of capability that is expected to level 3. Recommendation improvement process refers to the recommended best practice COBIT 5."

"Skripsi ini membahas tentang penilaian tata kelola teknologi informasi pada PT Kereta Api Indonesia (persero) yang berdasarkan pada kerangka kerja COBIT khususnya pengukuran maturity level. Hal ini dilakukan karena tata kelola teknologi dibutuhkan untuk memastikan bahwa investasi teknologi informasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat membantu dan selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Berdasarkan hasil pemetaan tujuan bisnis PT Kereta Api Indonesia (persero) dengan tujuan bisnis COBIT terdapat 30 IT Process dan 183 Control Objectives yang teridentifikasi. PT Kereta Api Indonesia (persero) memiliki 4 proses pada level Managed and Measurable, 11 proses pada level defined, 13 proses pada level repeatable but intuitive dan 2 proses level pada level ad-hoc.

---

This paper discusses about the assessment of information technology governance on PT Kereta Api Indonesia (persero) based on COBIT framework and specifically with maturity level models. Evaluation of IT governance is needed to make sure that the investment made by organization is aligned with their business goals. Mapping of PT Kereta Api Indonesia's business goals with COBIT's business goals identified 30 IT Process and 183 Control Objectives. PT Kereta Api Indonesia has 4 process at level managed and measurable, 11 process at level defined, 13 process at level repeatable but intuitive and 2 process at level ad-hoc."

"Teknologi informasi (TI) diyakini sebagai pendukung utama dalam perkembangan pasar modal, untuk itu dibutuhkan adanya pengelolaan TI yang baik yang dilandasi dengan adanya tata kelola yang mengacu kepada standard dan best practice IT governance. Penelitian ini mencoba memberikan evaluasi, rekomendasi dan program jangka pendek yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat kemapanan tata kelola di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dilakukan untuk meminimalkan downtime dan meningkatkan layanan kepada pelanggan agar kepuasan dan kepercayaan dari pelanggan terus terjaga sehingga pada akhirnya diharapkan volume perdagangan dapat terus meningkat. Pada penelitian ini evaluasi tingkat kemapanan tata kelola dilakukan berdasarkan framework Cobit 4.1, setelah dilakukan evaluasi akan disusun rekomendasi perbaikannya serta disusun program jangka pendek untuk meningkatkan tingkat kemapanan sesuai harapan PT BEI. Pada penelitian ini juga memanfaatkan metode IT risk management untuk mengetahui tingkat risiko yang dapat ditimbulkan jika rekomendasi perbaikan tidak dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui jika perusahaan direkomendasikan untuk melakukan perbaikan prosedur dan pengembangan aplikasi untuk meningkatkan awareness dan efektifitas operasional.

---

Information technology (IT) is believed to be a mojor driver for capital market, it is necessary to have good IT management which based on it governance that can comply to IT governance standards and best practice. This research was trying to evaluate, give recommendation and short-term program to improve the maturity level of IT governance in Indonesia Stock Exchange (IDX). The purpose is to minimize downtime and to improve customer satisfaction and maintain their belief and finally the volume of trading will increase. In this research, the evaluation of maturity level is based on framework COBIT 4.1, after the evaluation will be given recommendations for improvement and create short-term program to improve the maturity level as expected by PT IDX. In this research also utilizes IT risk management methods to determine the level of risk that may appear if the recommendations are not implemented. Based on the evaluation results could be known that the company was recommended to improve the procedures and develop application to increase awareness and operational effectiveness."

"Skripsi ini mencoba untuk menjelaskan penerapan tata kelola teknologi informasi dalam perusahaan melalui penggunaan instrumen COBIT 5.0 sebagai panduan dengan analisis proses TI. Perusahaan yang menjadi obyek penelitian adalah PT KAI yang telah mengalami perubahan dalam pengelolaan teknologi informasinya dan telah menerapkan COBIT 4.1 sebelumnya., Berdasarkan hasil analisis yang melalui proses observasi dan studi literatur didapatkan hasil 2,45 yang menunjukkan bahwa PT KAI sudah mencapai tahap Defined Process pada COBIT 5.0.

---

This paper tries to describe the application of information technology governance in the company through the use of COBIT 5.0 as a guide with the analysis of IT processes. The Company that become the object of research is PT Kereta Api Indonesia, which has undergone a change in the information technology management and have implemented COBIT 4.1 previously. After analyzing with observation and literature study, the result is 2.45 which means that PT KAI has reached the Defined Process level in COBIT 5.0."

"Penggunaan teknologi informasi (TI) saat ini telah menjadi hal yang mutlak dalam peningkatan kualitas dan kinerja dari suatu organisasi, termasuk juga pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi utama untuk melayani masyarakat. Perencanaan aplikasi dan infrastuktur TI yang baik merupakan hal yang penting untuk keberhasilan implementasi TI agar berfungsi sesuai dengan tujuan implementasi dan manfaat yang optimal. Terkait dengan hal tersebut penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk menilai tingkat kematangan Tata Kelola TI dengan menggunakan COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) serta tingkat keberhasilan dan permasalahan pada implementasi RITIK (Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi) Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta pada instansi pengelola TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini berupa penilaian tingkat kematangan Tata Kelola TI di Pemda DKI Jakarta, kesimpulan analisa perancanaan dan implementasi TI pada instansi pemerintah dan rekomendasi untuk meningkatkan Tata Kelola TI di Pemda DKI Jakarta. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengelolaan TI pada pemerintahan daerah ataupun instansi pemerintah.

---

The use of information technology (IT) has become an absolute must in improving the quality and performance of an organization, included on government agency whose main function is to serve the community. Planning of good applications and IT infrastructure is essential to the success of IT implementation in order to function approriate with the implementation objectives and optimal benefit. Related with that case, this study was conducted at the Jakarta Local Government to assess the maturity level of IT Governance using COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) and the level of success and problems in implementation RITIK (Information and Communication Technology Master Plan) Provincial Government of DKI Jakarta at TIC (Technology of Information and Communication) in Jakarta Local Government.

The results of this study in the form of assessment of the level of maturity of IT Governance in the Jakarta Local Government, conclusions from IT planing and implementation analysis in government agencies and recommendations for improving IT Governance in Jakarta Local Government. Furthermore, the results of this study are expected to be used as input to the management of IT in local government or government agency."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerapan tata kelola teknologi informasi pada PT. XYZ, yang merupakan perusahaan e-commerce Business-to-Business B2B. Penilaian tingkat penerapan tata kelola teknologi informasi dilakukan dengan menggunakan kerangka Control Objectives for Information and Related Technology COBIT 5. Penilaian tata kelola dibagi menjadi 5 domain proses yaitu Evaluate, Direct, Monitor EDM, Align, Plan, Organize APO, Build, Acquire, Implement BAI, Deliver, Service, Support DSS, dan Monitor, Evaluate, Assess MEA. Kemudian dilakukan penilaian atas tingkat kapabilitas terkait proses-proses tersebut. Berdasarkan hasil penelitian pada PT. XYZ, rata ndash; rata tingkat kapabilitas adalah sebesar 2,87. Angka ini menunjukan bahwa tata kelola teknologi informasi yang diterapkan oleh PT. XYZ berada pada level 2 yang merupakan proses managed. Artinya proses yang sudah berjalan diterapkan dengan teratur, penerapan tata kelola teknologi informasi sudah direncanakan, diawasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan PT.XYZ.

---

The purpose of this research to assess the implementations level of information technology governance on PT. XYZ as a business to business B2B e-commerce company. This research was conducted by using the framework of Control Objectives for Information and Related Technology COBIT 5. The assesment divides governance process to 5 domains Evaluate, Direct, Monitor EDM, Align, Plan, Organize APO, Build, Acquire, Implement BAI, Deliver, Service, Support DSS, and Monitor, Evaluate, Assess MEA. Each domains was identified by using the capability levels. Based on this study PT. XYZ achieves capability level on 2,87. This number indicate that the implementation level of IT governance control by PT. XYZ was on level 2, known as managed process. The implementation of information technology governance has been planned, monitored, and adjusted to company objective."

"Sesuai dengan Permen Kominfo No. 6 Tahun 2018 pasal 412 Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan aplikasi informatika pemerintahan. Direktorat Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) telah memberikan layanan aplikasi pemerintahan seperti Web Hosting, Virtual Private Server, Office, Mail, perizinan, dan integrasi jaringan intra pemerintah. Seluruh layanan yang diberikan menggunakan infrastruktur pusat data yang dikelola oleh Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap pengguna layanan TI termasuk pengelola infrastruktur sendiri, terdapat banyak gangguan terhadap layanan yang menyebabkan ketidakpuasan pengguna terhadap layanan TI yang diberikan sehingga menimbulkan kurang kepercayaan terhadap layanan TI yang telah diberikan Direktorat LAIP. Dengan banyaknya permasalahan pada layanan TI yang diberikan, proses pengelolaan layanan TI dalam Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas menjadi sebuah perhatian. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, perlu dilakukan penelitian untuk melakukan evaluasi dan memberikan perbaikan terhadap pengelolaan layanan TI khususnya pada proses Incident Management, Change Management, dan service asset and configuration management pada Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas untuk meningkatkan kualitas layanan TI menggunakan framework ITIL versi 3. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi dokumentasi, wawancara dan Group Discussion. Hasil dari evaluasi memperlihatkan bahwa proses Incident Management saat ini berada pada level 1 – pre-requisites, proses Change Management berada pada level 0 atau belum sama sekali dikelola, dan proses service asset and configuration management berada pada level 1 – pre-requisites. Hal ini menunjukan kematangan dalam proses pengelolaan layanan TI yang ada saat ini mempengaruhi layanan TI yang diberikan. Oleh karena itu perbaikan dirancang dengan memberikan rekomendasi pengelolaan layanan TI sesuai best practice ITIL versi 3 pada people, process, dan tools untuk proses Incident Management, Change Management, dan service asset and configuration management.

---

In accordance with ministerial regulation Kominfo No. 6 Year 2018 Article 412. The Directorate of Informatics Application Services is responsible for the implementation of policies, provision of technical guidance and supervision, as well as supervision, evaluation, and reporting in the field of government informatics application services. The Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) has provided government application services such as Web Hosting, Virtual Private Servers, e-Office, Mail, Licensing, network integration, and various other applications. All services provided use data center infrastructure managed by the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas. Based on the results of observations and interviews with IT service users including infrastructure managers themselves, more attention was given to services that caused user dissatisfaction with the IT services provided, giving rise to a lack of trust in IT services provided by the Directorate LAIP. With the complexity of the IT services provided, the process of managing services in the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas is a concern. Based on the problems that occur, it is necessary to conduct research to evaluate and provide improvements to IT services specifically in the incident management process, change management, and asset services and management configuration in the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas to improve the quality of IT services using ITIL version 3 framework. The stage of data collection is done using observation, interviews and group discussions. The results of the approved evaluation when the management process is currently at level 1 – pre-requisites, the management change process is at level 0 or not managed at all, and the asset service and management configuration processes are at level 1 - a prerequisite. This shows the maturity in IT services that are currently affect IT services. Therefore improvements are designed by providing IT service installations in accordance with ITIL version 3 best practices for people, processes, and tools for incident management processes, change management, and asset services and configuration management."