Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian tujuan e-procurement berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang meliputi dimensi (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, (4) efisiensi proses pengadaan, (5) monitoring dan audit, dan (6) akses informasi yang real time. Evaluasi dilakukan untuk menyelidiki persepsi pengguna yang terdaftar pada Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP) Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui kuesioner yang disebarkan secara langsung maupun online. Teknik analisis yang digunakan adalah statistika deskriptif yang didahului dengan uji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden, baik panitia pengadaan maupun penyedia barang/jasa, menyetujui bahwa pelaksanaan e-procurement berjalan dengan baik sesuai tujuan di atas. Dimensi transparansi dan akuntabilitas mendapatkan tingkat persetujuan tertinggi, sedangkan dimensi yang akses pasar dan persaingan usaha yang sehat mendapatkan tingkat persetujuan terendah.

---

This study aims to evaluate the accomplishment of the e-procurement objectives as regulated in The Presidential Regulation No.54 year 2010 involving dimensions: (1) transparency, (2) accountability, (3) market access and healthy business competition, (4) procurement process efficiency, (5) monitoring and auditing, and (6) real time information access. The evaluation was conducted by investigating the perception of users which have been listed in Electronic Government Procurement System (SePP) Ministry of Communication and Information through both offline and online questionnaires. The data were analyzed by using descriptive statistics with validity and reliability test at the beginning.

The research result shows that respondents, the procurement committee and the suppliers of goods/service as well, agree that e-procurement process runs well and can accomplish its objectives. Transparency and accountability dimensions get the highest perception level while market access and healthy business competition dimension gets the lowest one."

"Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan e-procurement di lingkungan Kementerian Keuangan menurut perspektif prinsip-prinsip pengadaan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menyelidiki persepsi kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan, dan penyedia barang/jasa yang terdaftar sebagai pengguna SPSE Kementerian Keuangan serta berkaitan langsung dengan pelaksanaan e-procurement dalam memenuhi prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui penyebaran kuesioner, wawancara, observasi langsung dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan dengan nilai rata-rata berdasar skala likert bahwa kuasa pengguna anggaran, pejabat pebuat komitmen, panitia pengadaan, dan penyedia barang/jasa menyetujui e-procurement di lingkungan Kementerian Keuangan telah memenuhi prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel dengan beberapa masukan di tiap-tiap dimensinya.

---

Clause 5 of The Presidential Regulation No. 54 year 2010 as twice amended by The Presidential Regulation No. 70 year 2012, states that the government procurement should apply the principles of efficient, effective, transparent, open, competitive, fair/nondiscriminatory, and accountable. This study aimed to evaluate e-procurement implementation according to the perspective of the procurement principles.

The evaluation was conducted by investigating the perception of the authorized budget, commitment officer, procurement committee, and the suppliers of the goods/service procurement that registered as users of SPSE Ministry of Finance, as well as directly related to e-procurement impelementation in fulfilling the principles of efficient, effective, transparent, open, competitive, fair/nondiscriminatory, and accountable. This research used a descriptive quantitative approach through questionnaires, interview, direct observation, and literature study.

The research result shows that on average the authorized budget, commitment officer, procurement committee, and the suppliers agree that e-procurement in ministry of finance area teritory have fulfilled the principles of efficient, effective, transparent, open, competitive, fair/nondiscriminatory, and accountable with several inputs in each dimension."

"ABSTRAK

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh barang/jasa dan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik tidak dapat terlepas dari penggunaan sistem elektronik sebagai sarana pelaksanaannya. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik tidak hanya mengacu pada peraturan yang terkait pengadaan barang/jasa pemerintah melainkan juga terkait dengan UU ITE yang mengatur hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menimbulkan suatu pertanggungjawaban hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

---

ABSTRACT

Government procurement is an activity to acquire goods/services of the Ministry/Agency/SKPD/Institution. E-Procurement can’t be separated from electronic systems. E-Procurement is not only refers to the rules that related to EProcurement but also related to Act of ITE. Act ITE is related to the problem of power in the system of proof of Information, Documents, and Electronic Signatures. The use of electronic signatures on an electronic document, can guarantee the security of an electronic information message. The procurement of goods / services of electronic government make a legal liability for the parties involved in the implementation of the electronic system.

"

"Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan e-procurement berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, efisiensi proses pengadaan, monitoring dan audit, dan akses informasi yang real time. Evaluasi dilakukan dengan menyelidiki persepsi responden, baik pejabat organisasi pengadaan dan penyedia barang/jasa, yang terlibat langsung pengadaan barang/jasa di Sekretariat Presiden Jakarta serta dengan menghitung tambahan manfaat dan tambahan biaya yang diperoleh dari pelaksanaan e-procurement. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui penyebaran kuesioner, observasi langsung dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement di Sekretariat Presiden Jakarta telah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan e-procurement dan tambahan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan e-procurement lebih besar dari tambahan biaya yang harus dikeluarkan.

---

This thesis aims to evaluate the accomplishment of e-procurement purposes on the basis of President Regulation Number 54 / 2010 covering the improvement of transparancy and accountability, market access, and the promotion of fair and open competition, efficient procurement process, monitoring and audit, not to mention real time information access. Evaluation is conducted by studying respondent perception both procurement officials and suppliers, who are involved directly in procurement at the Presidential Secretariat Jakarta and calculating marginal benefit and marginal cost which result from conducting e-procurement.

This research applies descriptive quantitative approach. Therefore the writer carried out questionaires, direct obervation, and literature study. The findings of the research are: 1. e-procurement at the Presidential Secretariat has been has achieved e-procurement purposes, 2. marginal benefit from e-procurement is bigger than its marginal cost."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang bisamempengaruhi trust terhadap e-procurement sebagai bagian dari inisiatif egovernmentdi Indonesia. Faktor tersebut adalah kualitas sistem informasi dankepuasan pengguna. Kualitas sistem informasi terdiri dari kualitas sistem, kualitasinformasi dan kualitas pelayanan. Kualitas sistem informasi bisa mempengaruhitrust secara langsung (direct effect) dan tidak langsung melalui kepuasanpengguna sebagai perantara (indirect effect). Survey dilakukan terhadap auditorBPK sebagai pengguna e-procurement dan 142 data responden digunakan untukmenguji hipotesis dalam penelitian ini.Analisis dilakukan menggunakan structuralequation modeling-diagonally weighted least square. Hasil penelitianmenunjukkan kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna dantrust pada e-procurement. Kualitas sistem dan kualitas pelayanan jugaberpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Hal tersebut mengimplikasikanbahwa kualitas informasi menjadi factor penting yang mempengaruhi trust dankepuasan pengguna e-procurement di Indonesia

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the factors that could affect the trust towards eprocurementas part of the e-government initiative in Indonesia. These factors areinformation systems quality and user satisfaction. Information system qualityconsists of system quality, information quality and service quality. The quality ofinformation systems could affect the trust directly and indirectly through the usersatisfaction as intermediaries.Survey conducted on BPK auditors as users of eprocurementand 142 respondent data used to test the hypothesis in this study.Analysis was performed using structural equation modeling-diagonally weightedleast square.The results showed information quality affect user satisfaction andtrust in e-procurement. System quality and service quality also affect usersatisfaction. This implies that information quality is an important factor affectingthe trust and user satisfaction of e-procurement in Indonesia"

"Praktik e-procurement cukup populer dibahas dalam 10 tahun belakangan ini. Pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik telah digunakan di berbagai sektor, khususnya sektor pemerintahan dan privat. Selain itu, banyak inovasi-inovasi yang telah diterapkan dalam teknologi e-procurement. Dalam penelitian ini akan fokus pada sektor privat dan melihat bagaimana mekanisme inovasi terbuka yang diterapkan dalam sistem e-procurement. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis secara mendalam inovasi terbuka dalam penerapan teknologi e-procurement pada perusahaan PT Aplikanusa Lintasarta. Data penelitian ini melibatkan beberapa informan yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, tim pengembangan e-procurement, mitra pengembang e-procurement dan mitra rekanan DRM. Hasil data penelitian menemukan bahwa dalam proses inisiasi inovasi terbuka berawal dari minimnya fitur aplikasi IIPS dan ketidakmampuan tim internal untuk memfasilitasi inovasi berkelanjutan. Inisiasi pengembangan inovasi e-procurement dilakukan dengan metode tender dengan beberapa pertimbangan dari internal maupun eksternal. Pengaruh pertimbangan eksternal menjadi salah satu aspek yang paling berpengaruh dalam menentukan hasil teknis. Selain itu, e-procurement dapat memberikan dampak pada sektor efisiensi. Efisiensi ini paling berpengaruh pada aspek efisiensi anggaran dan otomasi bisnis proses. Kemudian, dalam penelitian ini menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam penerapan inovasi terbuka. Faktor pendorong yang paling berpengaruh merupakan dukungan manajemen. Namun, apabila tidak dukung dengan anggaran yang cukup, maka aspek anggaran menjadi sektor penghambat yang paling berpengaruh. Oleh karena itu, dalam implementasi inovasi terbuka yang diterapkan di e-procurement cukup berhasil, nanun perlu dukungan dari manajemen dengan realisasi anggaran yang cukup agar dapat terus cepat berinovasi.

---

The practice of e-procurement is quite popular in the last 10 years. Electronic-based procurement of goods and services has been used in various sectors, especially the government and private sectors. In addition, many innovations have been implemented in e-procurement technology. In this study, we will focus on the private sector and see how open innovation mechanisms are implemented in the e-procurement system. This study uses qualitative methods and analyzes in depth open innovations in the application of e-procurement technology at the company PT Aplikanusa Lintasarta. This research data involves several informants who are directly involved in decision making, e-procurement development team, e-procurement development partners and DRM partners. The results of the research data found that the process of initiating open innovation started with the lack of IIPS application features and the inability of the internal team to facilitate continuous innovation. The initiation of the development of e-procurement innovation is carried out using the tender method with several considerations from internal and external. The influence of external considerations is one of the most influential aspects in determining technical results. In addition, e-procurement can have an impact on the efficiency sector. This efficiency has the most influence on aspects of budget efficiency and business process automation. Then, in this study analyze the incentive and inhibiting factors in the application of open innovation. The most influential driving factor is management support. However, if it is not supported by an adequate budget, then the most influential inhibiting factor is the budget aspect. Therefore, the implementation of open innovation implemented in e-procurement is quite successful, but support from management is needed with the realization of sufficient budget allocations in order to continue to innovate quickly."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi penerapan SePP menurut perspektif good governance di Departemen Komunikasi dan Informatika. Dimensi good governance yang digunakan antara lain efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, transparansi dan partisipasi. Penelitian ini dilakukan terhadap 100 perusahaan yang terdaftar dalam SePP yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini. Analisis dalam penelitian ini merupakan analisis univariat.Berdasarkan hasil analisa, diperoleh kesimpulan bahwa hasil evaluasi penerapan SePP pada umumnya adalah sangat baik, yaitu efisien dari segi biaya dan waktu, akuntabel, responsif, transparan dan partisipatif. Jika dilihat dari masing-masing dimensi good governance, pada umumnya responden menilai evaluasi penerapan SePP memberikan skor yang paling tinggi pada dimensi responsibilitas, dan responden cenderung memberikan nilai yang kurang baik pada dimensi akuntabilitas.

---

The purpose of this study is to determine how the evaluation of the implementation of SePP according to the perspective of good governance in the Ministry of Communications and Information Technology. Dimensions of good governance which is used among others are efficiency, accountability, responsiveness, transparency and participation. This research was conducted on 100 companies listed in the SePP taken as samples in this study. The analysis in this study is the univariate analysis.Based on this analysis, we concluded that the results of evaluation of the implementation of SePP in general is very good, that is efficient in terms of cost and time, accountable, responsive, transparent and participatory. If viewed from each of the dimensions of good governance, in general, respondents rate the application evaluation SePP gave the highest score in the dimension of responsibility, and respondents tended to give less good value in the dimension of accountability."

"Pemerintah Indonesia menyarankan menggunakan katalog elektronik (e-katalog) menjadi media pengadaan pada masa pandemi Covid-19, tidak terkecuali Kementerian Kesehatan. Namun, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan e-katalog. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tantangan penerapan e-procurement melalui katalog elektronik di Kementerian Kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan kerangka TOE (Technological-Organizational-Environmental) sebagai kerangka teori untuk menggambarkan tantangan penerapan e-katalog. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara mendalam kepada 11 informan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan ketiga aspek tantangan tersebut, tantangan organisasional yang paling berat dan sulit diatasi karena hal tersebut dapat memicu permasalahan baru, seperti masalah teknis pada aplikasi e-katalog. Kemudian, tantangan lingkungan yang cukup menantang karena prosedur pencantuman produk yang terlalu terbuka tidak diiringi dengan sistem pengawasan yang matang. Sementara itu, tantangan teknologi dapat mengganggu proses pengadaan, namun bisa dengan mudah diminimalkan dengan solusi teknis.

---

The Indonesian government recommends using an electronic catalogue (e-catalogue) as a procurement method during the Covid-19 pandemic, and the Ministry of Health is no exception. However, there are still some problems that arise in implementing e-catalogue. This study aims to describe the challenges of implementing e-procurement through electronic catalogue at the Ministry of Health during the Covid-19 pandemic. This study uses the TOE framework (Technological-Organizational-Environmental) as theoretical framework to describe the challenges of implementing an e-catalog. This study applies a qualitative approach. Data collection techniques in this study are in-depth interviews with 11 informants and literature study. The results of this study indicate that based on these three aspects of challenges, organizational challenges are the most severe and difficult to overcome because they can trigger new problems, such as technical problems in e-catalog applications. Then, the environmental challenges are quite challenging because the product listing procedures are too open and not accompanied by a mature monitoring system. Meanwhile, technological challenges can disrupt the procurement process, but can be easily minimized with technical solutions."

"Karya tulis ini membahas konsep dan rancangan sistem transaksi elektronik untuk kampus atau administrasi universitas, yang bersifat aman, terbuka, dan terotentikasi. sistem transaksi elektronik terbuka (open electronic transaction system) memungkinkan suatu transaksi elektronik dilakukan melalui jaringan komputer publik (public computer network), oleh karena itu masalah keamanan (security) terutama masalah privacy dari pihak-pihak yang bertransaksi menjadi sangat penting, demikian pula dengan masalah otentikasi (authentication). Tulisan ini mengusulkan penggunaan kartu mahasiswa sebagai alat untuk memperoleh berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh institusi yang ada di lingkungan universitas, misalnya registrasi administrasi, registrasi akademik, perpustakaan, bank, dan laboratorium. Kartu mahasiswa tersebut menggunakan smart card, yaitu kartu yang memiliki chip yang memiliki kemampuan untuk menyimpan informasi dan kemampuan security. Penggunaan smart card yang dipadukan dengan teknik-teknik cryptography, protocol design, dsb. dapat memberikan solusi alternatif untuk memecahkan masalah keamanan (security) dan otentikasi (authentication) pada sistem yang terbuka (open). Peningkatan layanan kepada mahasiswa, kemudahan penegakan tertib administrasi oleh pihak universitas kepada mahasiswa, konlrol akses penggunaan fasilitas, dan penggunaan digital signature untuk berbagai dokumen elektronik adalah beberapa nilai tambah yang dapat diperoleh dari implementasi sistem yang diusulkan."

"Walaupun penggunaan e-procurement di Kementerian Pekerjaan Umum sudah berjalan sejak dahulu, akan tetapi masih terdapat banyak masalah pada setiap versi peningkatan layanan yang dapat diberikan oleh sistem tersebut. Salah satu yang masih menjadi agenda adalah banyaknya keterlambatan pelelangan proyek dan tidak lengkapnya data pelelangan yang salah satunya disebabkan oleh pengguna yang disebut panitia lelang tidak menggunakan e-procurement dalam proses pelelangan sesuai dengan peraturan. Rendahnya pemanfaatan e-procurement oleh panitia lelang diduga disebabkan banyak hal misalnya kualitas sistem yang belum terintegrasi, regulasi yang belum ketat, dan resistensi pengguna terhadap sistem yang biasanya memang terjadi pada penggunaan suatu sistem di organisasi. Kementerian Pekerjaan Umum pun belum melakukan kegiatan analisis penerimaan pengguna terhadap sistem untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pengguna setiap melakukan upgrade terhadap sistem. Penulis pun melakukan analisis penerimaan pengguna terhadap sistem e-procurement dengan menggunakan teori Model Penerimaan Teknologi dengan teknik Model Persamaan Struktural. Setelah melihat kondisi penggunaan e-procurement di Kementerian Pekerjaan Umum, penulis membuat sebuah model penerimaan yang diadaptasi dari teori Model Penerimaan Teknologi 2. Hal selanjutnya adalah melakukan analisis menggunakan teknik Model Persamaan Strukturalsehingga diketahui bahwa faktor kualitas informasi, kesukarelaan, dukungan organisasi, peraturan, kualitas sistem, dan kualitas layanan untuk menggunakan sistem e-procurement merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan pemanfaatan e-procurement di Kementerian Pekerjaan Umum.

---

Even tough the use of e-procurement in Ministry of Public Work has been done since a long time ago, the problem still exists for every version of service upgrade which can be given by that system. The real problem until now is there are so many project procurement which is not in time and procurement information is not completed by users on system which is caused by procurement team as a user does not use e-procurement in procurement process according to law and rules. Ministry of Public Work suspect that the low rate of e-procurement use by procurement team is caused by many things like unintegrated system quality, weak regulation and law, users resistency for the system which usually happens in organization. Ministry of Public Work also has not conducted any activities which is related with analysis affecting factors of user acceptance for the system everytime they want to upgrade the system. The writer here start to do analysis affecting factors of user acceptance for e-procurement system using Technology Acceptance Model with Structure Equation Model technique. After observing the use of e-procurement condition in Ministry of Public Work, writer made a user acceptance model which was adapted from Technology Acceptance Model 2. After doing analysis using Structure Equation Model techniques, it has been known that information quality, voluntariness, organisation subjective norm, system quality, and service quality factors are the affecting factors which have to be concerned to gain the usability level of e-procurement in Ministry of Public Work."